BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan
(P2KP)
mulai
diperkenalkan pada tahun 1999 yang merupakan jenis dari PNPM M andiri. Program ini merupakan salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam
menanggulangi kemiskinan s ecara
berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui tiga strategi prinsip universal pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan tridaya yakni, pemberdayaan lingkungan, sosial atau masyarakat dan ekonomi. Hal penting yang membedakan antara P2KP dengan program pengentasan kemiskinan lainnya di Indonesia adalah adanya penekanan pada partisipasi dan inisiatif aktif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan dalam P2KP yang semuanya dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat. Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan
berupaya
untuk
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tampak bahwa orientasi dalam pelaksanaan P2KP itu sendiri diarahkan pada pelibatan masyarakat lokal dalam pemecahan masalah. Hal ini dalam model pendekatan community development termasuk ke dalam model locality development, karena program ini merupakan salah satu program inisiasi dari PNPM yaitu Program Nasional P emberdayaan M asyarakat. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai model pendekatan locality development memiliki nilai dasar bahwa perubahan
1
masyarakat harus ditempuh melalui partisipasi yang luas dari masya rakat lokal dalam menentukan tujuan dan tindakannya. PNPM M andiri Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta (DIY) yang telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga saat ini telah menjangkau 178 kelurahan atau desa. Perinciannya, wilayah kelurahan atau desa di K ota Yogyakarta yakni 45 kelurahan pada 14 kecamatan, Kabupaten Sleman yakni 75 kelurahan pada 15 kecamatan, Kabupaten K ulon Progo yakni 8 kelurahan pada 1 kecamata, dan Kabupaten Bantul yakni 50 kelurahan pada 12 kecamatan. Program yang semula bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tersebut juga telah menyerap dana sebesar Rp 17,23 miliar dari keseluruhan alokasi dana sebesar Rp 19,42 miliar. (Pusat Komunikasi Publik, 2013). Program Penanggulangan Kem iskinan Perkotaan di Desa Sinduadi Kecamatan M lati Kabupaten S leman DI Yogyakarta dapat menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskiman. P2KP di Desa
Sinduadi
ini
salah
satunya
langkahnya
yaitu
m embentuk
Badan
Keswadayaan M asyarakat (BKM ) yang berdiri pada tahun 2004. BKM ini mendapatkan dana Bantuan Langsung M asyarakat (BLM ) pertama kali tahun 2004 sebesar Rp 500 juta. Berdasar kesepakatan masyarakat, dana sebesar Rp 393.165.000 digunakan untuk kegiatan ekonomi bergulir, Rp 34.250.000 untuk fisik, dan Rp 30 juta untuk kegiatan sosial. Seiring waktu perkembangan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat Desa Sinduadi , sampai pernah mendapatkan BKM Award tahun 20 10.
2
M eskipun sudah pernah mendapatkan penghargaan tersebut maka tidak lantas menjamin bahwa program P2KP di Desa Sinduadi ini berhasil secara menyeluruh. A pabila kita telaah bersama sampai saat ini masih sering terjadi kendala dalam program -program P2KP ini, baik program yang diinisiasi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini terlihat seperti pada program pemberdayaan P2KP di sektor lingkungan m isalnya, yakni perbaikan jalan dan jembatan. Dalam pembenahan sektor lingkungan ini masih sering terjadi penyimpangan dimana apabila masyarakat telah mendapatkan bantuan dan bantuan telah digulingkan dari pemerintah atau BKM Sinduadi kepada masyarakat, maka masyarakat tidak senantiasa langsung memperbaiki atau membangun kembali jalan dan jembata n yang rusak tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penyim pangan dalam penggunaan dana atau hum an error yang terjadi. Dalam kegiatan bidang ekonomi bergulir melalui program kredit mikro bertujuan membantu masyarakat miskin atau kurang mampu dalam mendapatkan bantuan dana untuk dapat membuka usahanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan program tersebut memang sudah ada yang mengalami perkembangan ekonomi, tetapi pada sisi lainnya sampai saat ini masih banyak pula yang dihadapkan dengan kendala dan hambatan. Karena padatnya penduduk dan beragamnya masalah sosial dan ekonomi serta kurangnya ketrampilan
sebagai
bekal
bekerja
atau
mengembangkan
usahanya
dari
masyarakat sehingga masih terdapat warga miskin. Kemudian kendala lainnya juga mengenai sikap mental masyarakat, dimana apabila ada program pengentasan kemiskinan dari pemerintah maka masyarakat masih cenderung hanya sebagai
3
objek penerima program saja dibandingkan sebagai subjek atas pelaksana an program. Sehingga m asih diperlukan evaluasi program yang masih berjalan (ongoing evaluation) P2KP BKM Sinduadi yakni program kredit m ikro untuk masyarakat apakah sudah sesuai dengan tujuannya. Sekaligus dapat melihat jika ada
penyimpangan
supaya
segera
dapat
merumuskan
langkah
d alam
mengantisipasinya. Program kredit m ikro P2KP ini diharapkan dapat lebih memberdayakan masyarakat sehingga dapat memininalisir adanya kesenjangan ekonomi dan membuat masyarakat lebih berdikari. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti ingin melihat kajian evaluasi program kredit mikro masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi, sehingga diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai proses program kredit mikro , evaluasi program kredit mikro, kendala dalam program tersebut serta implikasi sebagai solusi kedepannya. Dengan demikian kajian tentang evaluasi program kredit m ikro pada kegiatan ekonomi bergulir masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi ini adalah sebuah penelitian yang masih aktual dan relevan untuk dilaksanakan. 1. 2 Masalah Penelitian 1) Bagaimana proses program kredit mikro masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi? 2) Bagaimana evaluasi pengelolaan program kredit mikro masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
4
1)
Untuk mengetahui proses program kredit mikro masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi secara jelas sampai pada kelemahan dan kelebihannya sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai program tersebut serta melihat keberlanjutan program dalam masyarakat.
2)
Untuk m engidentifikasi evaluasi pengelolaan program kredit mikro dalam P2KP BKM Sinduadi dimasyarakat agar efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan perbaikan program yang lebih tepat, sampai dengan melihat tujuan program penanggulangan kemiskinan perkotaan sudah sejauh mana tercapai agar dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan program tersebut.
M anfaat penelitian ini yakni sebagai berikut : 1)
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada proses perbaikan rancangan program bagi pembuat kebijakan pada instansi terkait menangani program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
1.4 Tinjauan Pustaka 1.4.1 Kemiskinan di Perkotaan Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensional yang menyangkut berbagai dimensi kehidupan manusia seperti: ekonomi, politik, budaya, dan sosial-psikologis. Hal ini disebabkan karena kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang beragam. Namun pada umumnya kemiskinan banyak diartikan sebagai suatu kondisi seseorang tidak mampu memenuhi standar m inimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.
5
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Emil Salim (1980: 41), sebagai berikut: Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi hidup paling pokok seperti: pangan, pakaian, tempat teduh, dan lain-lain. Di
dalam
ilm u-ilmu
sosial
pemahaman
mengenai
pengertian
kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolak ukur. Dengan adanya tolak ukur ini mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau orang yang b erada pada taraf kehidupan yang miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang dibedakan dari mereka yang tidak miskin. Di dalam perspektif sosiologi, kemiskinan diartikan oleh Soerjono Soekanto (2001: 406) sebagai berikut: Kemiskinan adalah sebaga i suatu keadaaan seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fis iknya dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut beliau merumuskan pengertian kemiskinan dalam kamus sosiologi, bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi penghasilan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, artinya tidak dapat me menuhi kebutuhan dasar manusia.
Berdasarkan
pengertian
tersebut,
dapat
dikemukakan
bahwa
penyandang masalah kemiskinan adalah mereka yang tidak dapat mencapai standar hidup yang layak melalui pemenuhan kebutuhan -kebutuhan hidupnya. Beberapa konsep kemiskinan adalah yang pertama, garis kemiskinan yang dikaitkan dengan kebutuhan konsum si mininum sebuah keluarga atau sering disebut sebagai kemiskinan primer ini memiliki indikasi adalah duapertiga dari
6
pendapatan habis untuk makan. Kemudian yang kedua, kemiskinan menurut jenisnya dibagi menjadi yaitu kemiskinan absolut da n kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum sebuah isi rumah yang diukur berdasarkan tahap perbelanjaan minimum, ini menjadi fenomena negara-negara dunia ketiga yang ditandai oleh keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keluarga berada di atas garis kemiskinan tetapi rentan terjerembab kedalam kubangan garis kemiskinan atau kemiskinan yang dilihat berdasarkan perban dingan antara sesuatu tingkat pendapatan lainnya. M enurut penyebabnya kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah suatu kondisi dimana sekelompok orang berada di dalam w ilayah kemiskinan dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. M ereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dan bisa dikatakan mengalami kemiskinan abadi. Kemiskinan kultural adalah budaya
yang membuat orang miskin, ya ng dalam
antropologi disebut
Koentjaraningrat dengan mentalitas atau kebudayan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Dengan beberapa konsep diatas menganai kemiskinan, menurut pengamatan peneliti pada wilayah desa ini kemiskinan perkotaan termasuk pada jenis kemiskinan relatif karena pada masyarakat bukan merupakan masyarakat yang benar-benar miskin absolut yakni hasil pendapatan warga miskinnya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
7
hidup minimum yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk dapat mencukupi kebutuhan dasarnya tetapi tidak berlebihan juga. Untuk kemiskinan menurut penyebabnya pada w ilayah desa ini merupakan kemiskinan kultural, hal tersebut terlihat seperti pada masyarakatnya yang pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang. Padahal ap abila sikap mental tersebut dirubah dan memiliki motivasi baik untuk bekerja dan berusaha maka hal tersebut dapat diatasi. 1.4.2 Tinjauan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan di daerah perkotaan. Program Penanggu langan Kemiskinan di Perkotaan dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan aga r masyarakat mampu untuk memahami dan menanggulangi permasalahan kemiskinan di daerahnya sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya . Adapun visi P2KP adalah masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin senergi dengan pemerintah daerah
serta
kelompok
peduli
setempat
dalam
rangka
menanggulangu
kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan misi dari P2KP adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin untuk menjalin kerjasama sinergi dengan pemerintah daerah d an kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui
8
pengembangan kapasitas, penyediaan sumberdaya, dan melembangakan budaya antar pelaku pembangunan. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan adalah salah satu upaya
yang
dilakukan
pemerintah
dalam
menanggulangi
permasalahan
kemiskinan di perkotaan dimana memiliki prinsip. Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan se bagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep tridaya, yaitu ada perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Prinsipprinsip
universal
pembangunan
berkelanjutan
tersebut
pada
hakekatnya
merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman ya ng berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi. Sehingga P2KP ini merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pada pelaksanaan P2KP dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan program, yaitu dari mulai kajian masalah atau kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program. Dengan kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran utama, yakni
9
masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (stakeholders).
Agar
dapat
bersinergi
sehingga
dapat
menanggulangi
permasalahan kemiskinan perkotaan dan masyarakat lebih berdaya dan mampu untuk memahami serta menanggulangi permasalahan kemiskinan di daerahnya itu sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya tersebut. Untuk menjalankan program tersebut dalam wilayah kelurahan atau desa dibentuk Badan Keswadayaan M asyarakat (BKM ). BKM tersebut dibentuk oleh masyarakat dan memiliki peran yang penting karena badan ini merupakan organisasi
penopang
program
pengantasan kemiskinan perkotaan dalam
menjamin keberlanjutan aktivitasnya. Dana P2KP atau Bantuan Langsung M asyarakat ini yang ditujukan untuk warga miskin disalurkan melalui BKM . Sehingga tanpa adanya peran BKM yang kuat, maka program penanggulangan kemiskinan perkotaan ini tidak akan menuju sasaran d an kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat program tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara keberlanjutan. Dalam pelaksanaan tugasnya BKM dibantu oleh perangkat organisasi yang berupa unit-unit pengelola. Oleh karena itu fungsi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh unit-unit pengelola yakni, UPL sebagai unit pengelola kegiatan lingkungan kemudian UPS sebagai unit pengelola kegiatan sosial dan UPK sebagai pengelola unit kegiatan keuangan atau ekonomi. Dalam pelaksanaannya unit pengelola keuangan merupakan jantung dari BKM ini karena penyaluran dana program untuk unit ini adalah yang terbesar dengan progam kredit mikro masyarakat, yakni pemberian bantuan dana
10
bergulir pada masyarakat untuk usahanya sehingga dapat lebih berdaya. Sehingga proses interaksi dengan masyarakat dalam unit pengelola keuangan praktis menjadi lebih sering dibandingkan dengan unit pengelola sosial atau lingkungan. BKM dalam P2KP ini diharapkan dapat menjadi badan yang dapat dipercaya sebagai pengelola bantuan la ngsung masyarakat dan sebagai pemeduli terhadap kemiskinan diw ilayah tersebut. Untuk membangun kelembagaan masyarakat yang mengakar agar setelah masa program ini akan ada kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dalam masyarakat. Dengan alasan pada substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuh kembangkan
kesadaran
kritis
masyarakat
terhadap
nilai-nilai
universal
kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 1.4.3 Konsep Pemberdayaan Pada konsep pemberdayaan (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan amat dekat dengan konsep kemiskinan. Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidakmampuan sebuah keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Di sebagian negara sedang berkembang, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonom i selain masalah pendapatan pe rkapita dan angka pengangguran.
Pemberdayaan menjadi
konsep
kunci untuk menanggapi
11
kegagalan
pelaksanaan
pembangunan
selama
ini.
Secara
kons eptual
pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu memberdayakan ini dapat diartikan sebagai memampukan dan memandirikan masyarakat. Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan
konsep pemberdayaan.
penanggulangan
kemiskinan
Hal ini
perkotaan
sesuai dengan tujuan program tersebut
yakni
sebagai
fokus
pemberdayaan pada masyarakat miskin supaya berdaya, mandiri, dan madani . M enurut Sunyoto U sman pemberdayaan (empowerment) populer di Indonesia setelah rezim Orde Baru tumbang. Istilah pemberdayaan dipakai sebagai kata ganti „pembangunan‟ sebuah jargon politik yang selama ber tahun-tahun dipergunakan oleh rezim Orde Baru untuk melakukan perubahan, terutama perubahan di bidang ekonomi. Kata pembangunan ketika itu diartikan sebagai usaha melakukan perubahan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik berdasarkan blue-print yang dirancang dan dikendalikan pemerintah secara sentralistik dan meliteristik. Pemerintah menempatkan diri sebagai regulator, fasilitator sekaligus operator pembangunan. Karena itu kendatipun masyarakat dan swasta diberi ruang untuk berpartisipasi da lam kegiatan pembangunan, namun formulasi dan eksekusi ide-ide pembangunan bergantung pada green light pemerintah.
12
Setelah Orde Baru berakhir, dan kebijakan serta program pe mbangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru dirasakan justru menciptakan kesenjangan sosial dan menyisakan praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, maka ada upaya mengganti prinsip-prinsip yang melekat dalam pembangunan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kebijakan dan program bernuansa pembangunan sebagaimana dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru dahulu ditinggalkan, kemudian digantikan dengan prinsip -prinsip baru yang lebih diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip -prinsip baru tersebut adalah pemberdayaan. Hanya sayangnya banyak kalangan yang belum memahami apa makna pemberdayaan tersebut. M ereka baru sebatas mengganti sebutan atau istilah „pembangunan‟ menjadi „ pemberdayaan‟, tetapi belum mampu melakukan kegiatan perubahan yang ben ar-benar berbasis pemberdayaan. M ereka fasih melafalkan kata „pemberdayaan‟, tetapi belum memahami apa sebenarnya strategi dan aksi pemberdayaan tersebut. Dalam
literatur
terdapat
bermacam -macam
definisi
tentang
pemberdayaan (empowerment). Salah satu definisi pemberdayaan tersebut disampaikan oleh Depaa Narayan (2002:14) sebagai berikut: Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives. Sedikitnya ada tiga hal penting yang terendap dalam definisi tersebut. Pertama, pemberdayaan menekankan ekspansi aset dan kemampuan kelompok miskin. Kelompok miskin diyakini tidak selamanya tidak memiliki apa-apa, atau selalu lemah tidak berdaya, tetapi mereka sebenarnya memiliki aset dan
13
kemampuan, meskipun sudah barang tentu tidak sebanyak yang dimiliki oleh kelompok kaya. Kegiatan pemberdayaan berusaha memperluas atau melakukan ekspansi aset dan kemampuan tersebut. Kedua, perluasan aset dan kemampuan tersebut digerakkan sekaligus difasilitasi dengan cara-cara yang mengedepankan partisipasi, negosiasi, akuntabilitas dan risk-sharing. Dengan kata la in proses perluasan aset dan kemampuan tersebut dilakukan melalui mekanisme atau sistem
delivery
yang
bersifat
konstruktif
(membangun),
bukan
untuk
kepentingan yang bersifat distruktif (merusak). Cara-cara semacam itu sangat penting, karena pelbagai pengalaman memperlihatkan bahwa intervensi terhadap kelompok miskin yang dilakukan pihak luar baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor acapkali justru memperlihatkan wajah yang kreatif tetapi distruktif. Ketiga, fokus pemberdayaan adalah pada kelompok miskin. Kelompok ini memiliki keterbatasan akses pada sumberdaya ( resources) baik sumberdaya ekonomi atau politik. M ereka hidup dalam kondisi kehila ngan akses pada kebutuhan dasar (Handbook Sunyoto U sman, 2014). Dalam pemberdayaan masyarakat, seharusnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Sehingga usulan-usulan masyarakat merupakan dasar dari program pembangunan pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat lokal ataupun nasional. M asyarakat harus difasilitasi untuk dapat mengkaji kebutuhan, masalah, dan peluang sebagai pembangunan, sehingga mereka juga dapat menenukan mengenai solusi yang tepat dan dapat juga mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Pemberda yaan masyarakat merupakan proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan
14
kepada masyarakat untung dapat lebih mengkaji tantangan utama dalam pembangunan dan mengajukan
kegiatan-kegiatan
yang dirancang
untuk
mengatasi masalah tersebut. 1.5 Penelitian yang Relevan 1) Penelitian yang relevan serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Edi Sedono, mahasiswa jurusan Program Studi Sosiologi Konsentrasi Kebijakan Dan Kesejahteraan Sosial UGM pada tahun 2005. Dengan judul penelitian “Partisipasi M asyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Penelitian di Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul”. Penelitian mengenai program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada telah serin g berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sayangnya sebagian besar pada pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas pertisipasi, rancangan dan proses kegiatan yang dikembangkan di masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan pihak luar. Oleh karena itu pada pelaksanaannya P2KP dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan prosedur program yaitu m ulai dari keselurahan kajian masalah atau kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program. Penelitian partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Desa Kepek Kecamatan Wonosasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kepek dalam P2KP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan
15
data melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan nyata sekali, hal ini nampak dari manfaat serta kontribusi yang diberikan BKM Sejahtera Desa Kepek yaitu mampu membuka akses bagu usaha kecil dan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dari lembaga keuangan formal y ang sudah ada, menciptakan
peuang
kerja
dan
kesempatan
berusaha,
meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin. 2) Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Jatmiko, mahasiswa jurusan Program Studi Sosiologi U GM pada tahun 2004 tentang “M odal Sosial da n Pengembangan Institusi Lokal: Penelitian K inerja Badan Keswadayaan M asyarakat (BKM ) P2KP di Desa Semin Kecamatan Semin dan Desa kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian tersebut mengenai masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudahsangat mendesak d itangani khususnya
diw ilayah
perkotaan.
Beberapa
program
penanggulangan
kemiskinan telah dilakukan namun pendekatan dan cara yang dipilih selama ini perlu diperbaiki dan disempurnakan, yaitu ke kelembagaan
masyarakat.
P2KP
dikembangkan
arah pengokohan seba gai
alternatif
penyempurnaan program sebelumnya. Pelaksanaan program sepenuhnya kepada masyarakat melalui wadah yang dibentuk oleh masyarakat sendiri yaitu Badan Keswadayaan M asyarakat (BKM ) yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan Kelompok Swadaya M asyarakat (KSM ), dan warga lainnya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi ketersediaan
16
modal sosial terhadap keberhasilan B KM . Lokasi penelitiannya yaitu BKM Semin dan BKM Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. M etode yang digunaka n dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif dan temuan temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik.
Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan antara lain: keberadaan institusi BKM p ada kenyataannya tidak selalu efektif apabila tidak didukung oleh ketersediaan modal sosial, keberhasilan P2KP belum seluruhnya diimbangi pengakaran dan pengokohan kelembagaan dan kinerja BKM Semin lebih memiliki kemampuan dalam menembangkan kapasitasnya d ibanding BKM Kepek. Rekomendasi kepada masyarakat bahwa P 2KP tidak hanya bertujuan kepada perguliran dana dan revitalisasi organisasi dan managemen BKM serta diperlukan
peran
pemerintah
lokal
yang
proporsional
agar
proses
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dapat lebih efektif. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ika Warakasih Puspitawati Program S tudi M agister Perencanaan Kota dan Daerah UGM , pada tahun 2001. Dengan judul “Evaluasi Pemberdayaan M asyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten G unungkidul”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1977 menyebabkan proporsi penduduk miskin perkotaan meningkat tajam. Tahun 1996 jumlah penduduk miskin perkotaan 7, 2 juta orang (9,7%) meningkat tiga kali lipat menjadi 22,6 juta (28,8%) pada pertengahan 1998. Terdapat banyak kelemahan-kelemahan dari program -program kemiskinan
17
dan JPS yang telah dilakukan selama ini. P2KP merupakan alternatif penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan melalui pengkuatan kelembagaan masyarakat (institusi lokal) dalam hal ini BKM . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kapasitas BKM yang diukur melalui kajian sebagai berikut: mengidentifikasi proses pembentukan BKM , mengkaji struktur organisasi BKM , mengukur potensi keberhasilan P2KP, dan mengusulkan syarat keberhasilan P2KP. M etode penelitiannya adalah metode
deskriptif
eksploratif.
M etode
deskriptif
dimaksudkan
untuk
memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena serta untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Penelitian ini menyim pulkan bahwa pelaksanaan program P2KP melalui penguatan kelembagaan lokal yang tumbuh berdasarkan paa kondisi sosial budaya masyarakat setempat merupakan entry point dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena masyarakat diajak menyelesaikan sendiri permasalahan yang mereka hadapi dengan cara yang mereka pilih sendiri. Fokus capasitas building telah diupayakan dengan baik, ditunjukkan dengan proses
pembentukan
BKM
yang
semacam
umum
memenuhi
atau
menunjukkan prasyarat sukses dan mandiri seperti ditunjukkan oleh BKM Semanu, Kepek, Tepus, Semin dan Kampung.
18
1.6 Kerangka Konseptual Secara konseptual m elalui program P2KP ini di harapkan dapat membantu dalam pengantasan kemiskinan perkotaan. Sehingga masyarakat juga melalui program ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah atau pen yebab kemiskinan dan alternatif penyelesaiannya, dapat melihat sumberdaya atau potensi yang tersedia di w ilayahnya agar mampu memutuskan tidakan yang dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. Dengan adanya konsep pemberdayaan pada berbagai program dari P2KP PNPM M andiri ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berorganisasi, dengan skala kelompok atau gabungan kelompok serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Program P2KP ini mendorong terjadinya proses intern alisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Dengan adanya partisipasi penduduk miskin dalam pembentukan modal sosial untuk pembangunan dapat menjadi pendorong kemajuan di tata pemerintahan terutama dalam sektor sosial ekonomi. Untuk mengarahkan penelitian ini maka disusun kerangka konseptual peneliti yakni sebagai berikut :
19
Bagan 1. Alur Kerangka Pemikiran
Latar Belakang
M asih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kredit mikro di masyarakat
M asyarakat masih masyarakat masih cenderung hanya sebagai objek penerima program saja dibandingkan sebagai subjek atas pelaksanaan program
EEee Evaluasi Program Kredit M ikro M andiri P2K P BKM Sinduadi Progra m Kredit M ikro M andiri P2K P BKM Sinduadi
Dalam memberikan bantuan modal dana bagi usaha masyarakat
Dalam mengikuti kegiatan unit
produksi Dalam melaksanakan kerja sama
Pemberdayaan M asyarakat sebagai Peningkatan Usaha Produktif Peningkatan M odal, Jumlah Produksi, Pemasaran, dan Pendapatan
Pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan sikap baru yang bermanfaat untuk pegentasan kemiskinan di Perkotaan
Kerangka
konseptual
diatas, merupakan
gambaran implementasi
program P2KP yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di w ilayah perkotaan. M engingat di wilayah perkotaan juga masih terdapat kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi penduduknya. Sehingga dengan P2KP diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di perkotaan dengan meningkatkan kapasitas tindakan bersama oleh masyarakat miskin perk otaan dan memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM ) untuk kelompok-kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya P2KP melalui organisasi masyarakat (BKM ) serta 20
terdapat
fasilitator
untuk
melihat
kegiatan
organisasi
masyarakat
dan
penggunaan dana. P2KP denga n salah satu programnya yang berkenaan dengan sosial
ekonomi
yakni
kredit
m ikro
mandiri
sebagai
pengembangan
pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis program kredit mikro sebagai implementasi pengentasan kemiskinan P2KP PNPM diharapkan dapat menanggulagi masalah pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Seperti di BKM Sinduadi walaupun pernah mendapatkan award dan program kredit mikro P2KP sudah berjalan tetapi masih sa ja ditemukan berbagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, serta masyarakat masih cenderung terlihat hanya sebagai objek penerima program saja dibandingkan sebagai subjek atas pelaksanaan program . Dengan hal tersebut maka proses evaluasi program pemberdayaan masyarakat ini masih terus dilakukan. Hornby dan Parnwell (1972) mengemukakan bahwa e valuasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari “penilaian”, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu ob jek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati (Totok M ardikanto dan Poerw oko Soebiato, 2013:264). Penulis melihat kegiatan evaluasi ini pada saat program atau kegiatan itu masih atau sedang dilaksanakan (on-going evaluation), yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan dibandingkan dengan program atau rencana yang telah ditetapkan. Sekaligus apabila terdapat penyimpangan
atau
kendala
dapat
segera
merumuskan
langkah-langkah
21
pengamanan untuk antisipasinya. Sehingga dapat terjawab mengenai tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni, mengetahui program kredit m ikro masyarakat dalam P2KP BKM Sinduadi secara jelas sampai pada
kelemahan dan kelebihannya
sehingga
gambaran yang komprehensif mengenai program
dapat memberikan
tersebut serta melihat
keberlanjutan program dalam masyarakat. Kemudian juga tujuan yang kedua yakni, untuk mengidentifikasi pengelolaan program kredit mikro dalam P2KP BKM
Sinduadi
dimasyarakat
agar
efektif
dan
efisien
sehingga
dapat
mengembangkan rekomendasi perbaikan program yang lebih tepat, dengan melihat proses evaluasi dari program kredit mikro dalam P2KP BKM Sinduadi. Oleh karena itu dengan evaluasi program kredit mikro mandiri P2KP BKM Sinduadi dalam memberikan bantuan modal dana bagi usaha ma syarakat, memberikan informasi dalam mengikuti kegiatan unit produksi aga r masyarakat dapat berwirausaha sehingga nantinya dapat meningkatkan jumlah produksi, pemasaran dan pendapatan ini perlu dilakukan. Dalam program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kerja sama yang baik dengan orang lain atau kelompok dalam setiap kegiatan sehingga dapat menunjang keberhasilan program. Dengan adanya program kredit mikro mandiri P2KP B KM S induadi ini
pula
diharapkan
dapat
menjadi
sarana
pembelajaran
pengetahuan,
keterampilan dan sikap baru yang bermanfaat untuk pegentasan kemiskinan di Perkotaan. P2KP dengan salah satu programnya yakni kredit mikro di Sinduadi ini memang sudah menjangkau masyarakat miskin. M eski demikian dalam
22
kegiatannya masih terdapat berbagai kendala, kajian -kajian evaluasi yang sudah pernah dilaksanakan sejauh ini belum memunculkan semua kendala-kendala yang mendasar. Sehinga perlu analisis sistematis mengenai program kredit mikro ini secara konsisten apakah telah menjangkau kelompok sasaran dari masyarakat miskin, dan apakah kelom pok m iskin di dalamnya mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat. M aka penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai proses evaluasi kegiatan ekonomi bergulir pada masyaraka dalam P2KP yakni lewat program kredit mikro mandiri yang masih berlangsung untuk melihat ada tidaknya penyim pangan pelaksanaan. Apabila ditemukan kendala atau penyimpangan dalam program tersebut segera dapat merumuskan langkah untuk mengantisipasinya . Agar supaya tercapai tujuan kegiatan seperti ya ng direncanakan, sehingga manfaat dari program kredit mikro mandiri P2KP B KM Sinduadi ini dapat dirasakan sebagai meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. 1.7 Metode Penelitian 1.7.1 Bentuk Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena -fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006). Nazir (1999) menambahkan tujuan dari penelitian deskriptif ini a dalah untuk membuat
23
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. M enurut Furchan (2004), studi kasus merupakan suatu penyelidikan yang intensif tentang individu, dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Sedangkan Surakhmad (1998) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan denga n memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Kajian dalam studi kasus ini bisa berupa kajian terhadap individu maupun kelompok masyarakat, fenomena maupun aktivitas tertentu yang membutuhkan telaah dan interpretasi lebih mendalam. Penelitian ini menelusuri perilaku sosial ekonomi secara mendalam, yakni mengenai “Kajian Evaluasi Program Kredit M ikro M asyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan BKM S induadi”. M aka dari itu, tepat kiranya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode studi kasus ini dipilih untuk mengupas dan menelaah lebih dalam keseluruhan aspek yang berkorelasi di dalamnya. M etode ini dipilih atas dasar pertimbangan
bahwa
penelitian
yang
bersifat
kualitatif-deskriptif
dapat
mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial seca ra luas dan mendalam (Sugiyono,2010). Untuk mendukung metode ini, penyajian penelitian ini pun dilakukan secara deskriptif naratif untuk memperjelas pemahaman mengenai gambaran fenomena sosial di lapangan secara komprehensif.
24
1.7.2 Lokasi dan W aktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa S induadi Kecamatan M lati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Y ogyakarta. Adapun Pertimbangan dalam pem ilihan lokasi ini antara lain bahwa program P2KP ini merupakan program dari P NPM yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya serta mendorong pengentasan kemiskinan. Dimana BKM Sinduadi sudah pernah mendapatkan penghargaan dalam BKM award tetapi dalam proses program nya yang masih berlangsung, dengan adanya hal tersebut tidak menjamin semua programnya berjalan dengan mulus. Sehingga evaluasi masih terus dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kendala atau penyimpangan pelaksaaan dibanding program atau rencana yang telah ditetapkan dari P2KP yang sampai saat ini masih berjalan. Sekaligus apabila ditemukan penyimpangan dapat segera merumuskan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasinnya. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi tidak terlalu besar dan segera dap at diluruskan sesuai dengan yang direncanakan, demi tercapainya tujuan dalam program P2KP yakni untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan yaitu dari bulan M aret-Juni 2015. Dengan diawali dua bulan untuk melakukan observasi dilapangan sebelum penyusunan proposal penelitian. Selama empat bulan tersebut waktu efektif dilakukannya pengambilan data lapangan sampai pada analisis data selama enam minggu, yaitu dari minggu ketiga bulan M aret sampai ming gu keempat bulan M ei 2015. Untuk kemudian melengkapi data yang dibutuhkan lalu pengolahan dan penyusunan tahap akhir.
25
1.7.3
Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data
diperoleh. Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dari dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu : a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikkan informasi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007:62). Data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan maupun dengan cara wawancara informan yang dipilih yang mempunyai kemampuan tertentu yang dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang mantap dan benar. Sumber primer dari penelitian ini adalah pengurus
program
penanggulangan
kemiskinan di perkotaan BKM Sinduadi, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Desa Sinduadi Kecamatan M lati Kabupaten Sleman DI Yogyakarta . b. Sumber Data Sekunder Sumber data ini tidak langsung memberikan data kepada peneliti, memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan bantuan media cetak, media internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, serta data yang diperoleh dari dokumentasi atau foto-foto. Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan yang sesuai, sehingga tujuan dalam mendapatkan hasil penelitian ini dapat mendetail akan tercapai.
26
1.7.4
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. 1) M etode Observasi (Pengamatan) M etode observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan se lama penelitian (W. Gulo, 2002:116). Jadi observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena–fenomena yang diteliti, baik secara formal maupun informal. Dalam melakukan observasi, peneliti perlu melibatkan diri sebagai subjek sehingga peneliti dapat menggambarkan dari apa yang diamati. Pengamatan dilakukan secara terbuka, agar diketahui oleh subjek dan sebaliknya subjek secara sukarela memberi kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Peneliti melakukan observasi kurang lebih dua bulan, dengan berkunjung dan mengamati mengenai BKM Sinduadi yang berkantor di kompleks Kelurahan/Desa Sinduadi. Sehingga terlihat bagaimana sistem kerjanya, aktifitasnya dan pengelolaan program kredit mikro di P2KP ini. Kemudian peneliti juga observasi langsung di masyarakat, yakni seminggu sekali dengan cara mendatangi usaha yang mendapat kredit mikro dari P2KP BKM Sinduadi. 2) M etode Wawancara
27
M etode wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kelonggaran seperti ini diharapkan mampu menggali dan mengunkap kejujuran informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara hanya digunakan sebagai cross cek atau perbandingan dengan data observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Wawancara dalam penelitian ini mengunakan pedoman wawancara (pokokpokok informasi yang dibutuhkan) yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, wawancara mendalam harus memberikan keleluasaan informan dalam memberikan penjelasan secara aman, tidak merasa ditekan, maka perlu diciptakan suasana kekeluargaan. Kelebihan data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu, dapat diperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang menggunakan hubungan yang bersifat personal. Semakin besar bantuan nara sumber dalam wawancara, maka semakin besar perannya sebagai informan.
Dalam
observasi yang dilakukan oleh peneliti, disana juga sembari mendatangi BKM sinduadi dan melihat usaha masyarakat yang mendapatkan dana dari pro gram kredit mikro ini, pada saat itu juga peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam kembali
28
untuk mendapatkan data yang lebih rinci sebagai pembahasan penelitian ini dengan mempersiapkan pedoman wawancara. 3) M etode Dokumentasi M etode dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik bersifat internal maupun eksternal. Bahan tertulis yang bersifat internal berupa surat-surat pengumuman, intruksi aturan suatu lembaga, surat keputusan. Dalam bahan tertulis internal ini didapatkan dari dokumentasi BKM Sinduadi dan data kantor Desa Sinduadi. Sedangkan bahan tertulis yang bersifat eksternal berupa majalah, koran, internet, laporan, dan berita berita tertulis atau siaran media massa yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mendapatkan bahan tertulis ekternal dari internet dan berita -berita, untuk memperjelas informasi data. M etode dokumentasi dilakukan penelitian berlangsung pada observasi dan selama pengambilan data dilapangan, bahan dokumentasi tersebut di dapatkan baik dari BKM Sinduadi, masyarakat, atau media lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 1.7.5
Teknik Pemilihan Informan Teknik pemilihan informan adalah sebagaian atau wakil dari populasi
yang diteliti. M aka teknik pemilihan informan harus memiliki ciri-ciri yang mewakili populasinya. Pengambilan teknik pemilihan informan dalam penelitian ini mengunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dari penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah purposive sampling atau
29
bertujuan atau berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Karena itu perlu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dim iliki informan tersebut. M ereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi
tertentu.
Peneliti
memilih
informan
berdasarkan
penilaian
atas
karakteristik anggota informan yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penelitian (Ulber Silalahi, 2010:272). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat di Desa Sinduadi Kecamatan M lati Kabupaten S leman DI Y ogyakarta . Kemudian dengan purposive sampling diambil dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pengurus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan masyarakat yang mengetahui program kredit mikro dalam P2KP di Desa Sinduadi Kecamatan M lati Kabupaten Sleman DI Yogyakarta
ini. Dari beberapa informan tersebut
diharapkan dapat memberikan data yang akurat sehingga diperoleh data dari berbagai segi sesuai dengan kebutuhan. 1.7.6
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif
model interaktif, sebagaimana yang d iajukan oleh M iles dan Huberman (1992: 15). Proses analisis data dengan analisis interaktif ini untuk meng analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif sebagai berikut: a. Pengumpulan Data Data
yang
diperoleh
dari
hasil
observasi,
wawancara,
dan
dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang
30
berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasa kan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomene yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijum pai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti melakukan wawancara beberapa informan. b. Reduksi Data Reduksi
data
merupakan
proses
penyederhanaan, dan abstraksi. Cara
seleksi,
mereduksi
data
pemfokusan, adalah dengan
melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengolong golongkan
ke
pola-pola
dengan
membuat
traskip
penelitian
untuk
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. c. Penyajian Data Penyajian data adalah sekum pulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk bentuk matriks, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti. d. Penarikan Kesimpulan
31
Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau meme hami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat tau proposisi. Kesimpulan
ditarik
segera
diverifikasi
dengan
cara
melihat
dan
mempertanyakan kembaki sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahamam yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Hal tersebut dikalukan agar data yangdiperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpul an yang ditarik menjadi kokoh.
32
