BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktek Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu proses yang harus dilewati dan wajib dilaksanakan bagi mahasiswa/i dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Di dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri wajib bagi mahasiswa/i untuk melakukan riset dan pengumpulan data yang nantinya akan diperlukan dalam pembuatan Tugas Akhir. Praktek Kerja Lapangan Mandiri saya laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dalam hal ini saya sangat tertarik untuk membahas dan melakukan riset mengenai Mekanisme Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Pajak adalah suatu kata yang tidak asing ditelinga masyarakat, bahkan untuk saat ini menjadi bahan perbincangan yang cukup hangat di media cetak ataupun elektronik. Serentetan kasus yang dialami oleh para pegawainya yang melakukan tindakan dengan melanggar kode etik pegawai pajak yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia sehingga negara mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. Namun bukan hanya berita kejelekan dari instansi ini saja yang jadi perbincangan tetapi peran instansi ini dalam hal penerimaan negara mempunyai peran yang sangat penting. Semua pembiayaan yang dikeluarkan negara berasal dari pajak mulai dari gaji PNS,TNI dan POLRI, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya pendidikan, biaya kesehatan sampai pembangunan fasilitas publik agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kenyamanan.
Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) pada Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata – rata tiap tahun penerimaan negara berasal dari pajak sekitar 74% - 80%. Namun dalam lima tahun belakangan ini penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target. Penyebab tidak tercapainya target adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh para wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang belum sadar kewajiban mereka terhadap negara yaitu membayarkan pajak mereka dan melaporkannya. Bahkan banyak wajib pajak khususnya Pengusaha yang berusaha menghindar dari pajak dengan melakukan penghindaran pajak yang melanggar undang – undang baik itu dengan cara mengecilkan pajaknya atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak padahal sudah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang pasal 1 ayat (4) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan
usaha
atau
pekerjaannya
menghasilkan
barang,
mengimpor
barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daearah pabean”. Namun tidak semua pengusaha mempunyai niat yang tidak baik dalam hal perpajakan, masih banyak juga para pengusaha yang berniat baik untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya dan masih banyak pengusaha yang memilih untuk mengukuhkan usaha mereka sebagai pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha yang memilih untuk mengukuhkan usaha mereka sebagai PKP, maka dapat mengukuhkan usahanya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER20/PJ/2013 tentang
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak,Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Yang dikatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) tentang Ketentuan Umum Perpajakan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”. Akan tetapi pencabutan PKP juga dapat dilakukan sesuai dengan .Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,khusus pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha kecil PPN tahun 2014. Jika bicara mengenai Pengusaha Kena Pajak maka tidak terlepas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN, membayarkannya ke kas negara dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan. Agar pemungutan PPN dan PPnBM terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas penulis tertarik membuat laporan tugas akhir dengan judul : “ Mekanisme Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Belawan ”.
B. Tujuan dan Mantaat PKLM 1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : a. Untuk mengetahui mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP Medan Belawan. b. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. c. Untuk mengetahui masalah dan hambatan mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan PKLM adalah: 2.1 Bagi Mahasiswa a. Dapat menerapkan teori dalam masalah yang nyata yang dihadapi di lapangan. b. Mempelajari dan mengembangkan rasa tanggung jawab kedisiplinan dan kemampum bekerjasama yang nantinya sangat dibutuhkan saat memasuki dunia kerja yang sebenarnya c. Memperluas wawasan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan.
d. Untuk melatih mahasiswa dalam berkomuaikasi dan berinteraksi dalam lingkungan dunia kerja yang dihadapi dan membentuk mahasiswa menjadi pekerja yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap instansi tempat dimana mahasiswa tersebut bekerja. 2.2 Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan a. Membantu pemerintah dalam
mensosialisasikan pajak setelah efisien dan
efektif. b. Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mahasiswa dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. c. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Universitas Sumatera Utara. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Meningkatkan interaksi dan hubungan kerjasama antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan kantor yang bersangkutan. b. Mempromosikan sumber daya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dalam hal ini adalah mahasiswa c. Meningkatkan persepsi umum terhadap universitas khususnya Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Dalam membahas pengertian
pajak,banyak para ahli memberikan batasan
mengenai pengertian pajak.: a. Prof.Dr.P.J.A. Adriani yang sudah diterjemahkan oleh R.santoso Brotodiharjo,SH.
“Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran
-
pengeluaran
umum
berhubung
dengan
tugas
negara
yang
menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2010:2). b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang_undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum (Bohari, 1984:31). c. Pengertian pajak menurut Undang - Undang Perpajakan yang terdapat pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencari tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2008:3).
3. Pembagian Pajak 3.1. Berdasarkan Golongan a. Pajak Langsung Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain ( konsumen ).Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. 3.2. Berdasarkan Sifatnya a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri. Contoh : Pajak Penghasilan b. Pajak Objektif Adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah ( Waluyo,2010:12). 3.3. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya a. Pajak yang dipungut oleh Pusat Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran Negara (baik di pusat maupun daerah).Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor kehutanan,perkebunan dan pertambangan, dan Bea Materai b. Pajak yang dipungut oleh Daerah
Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dearah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Pajak Daerah Dibagi atas 2 bagian yaitu 1. Pajak Provinsi yang terdiri Atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan; e) Pajak Rokok ; 2. Pajak Kabupaten/Kota a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4. Pengertian Pengusaha Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 14. tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,mengimpor barang,mengekspor barang melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa,atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 5. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 15. tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya. 6. Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP Pengusaha yang melakukan : a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud,ekspor jasa kena pajak, dan/atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut,menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang mewah yang terutang. (Booklet Pajak Pertambahan Nilai : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas )
7. Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 diterbitkan untuk mengatur secara khusus pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha kecil PPN tahun 2014.
1. Pencabutan PKP secara jabatan tersebut akan dilakukan oleh KPP terhadap PKP yang: a. mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam tahun 2013 sampai dengan Rp4,8 Miliar; dan b. memilih untuk dicabut status pengukuhan PKP-nya. 2. PKP diminta untuk menyampaiakn Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam PER12/PJ/2014 yang menyatakan memilih tetap sebagai PKP atau memilih untuk dicabut status pengukuhan PKP-nya paling lambat tanggal 31 Mei 2014 ke KPP tempat PKP dikukuhkan. 3. Formulir Surat Pernyataan dapat diunduh di www.pajak.go.id atau diperoleh di KPP tempat PKP dikukuhkan.
8. Pengusaha Kecil Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Undang-undang PPn dan PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto ≤ dari Rp.4,8 Miliar
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK/. 03/2013)
D. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah: a. Melakukan praktik tentang mekanisme pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan data kantor pajak dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan periode 1 Januari 2014 yang dilaksanakan di Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. b. Sejauh mana perkembangan pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. c. Masalah dan hambatan pada pengukuhuan dan pencabutan pengukuhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam melakukan penelitian penulis melakukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mandiri. 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis menyediakan persiapan yang dibutuhkan mulai dari peninjauan objek dan lokasi, mencari bahan untuk pembuatan proposal, berkonsultasi dengan pihak Prodip III Perpajakan. 2. Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan mengumpulkan data mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul PKLM seperti Undan-Undang Pajak, Peraturan Pemerintah. Keputusan
Menteri Keuangan, artikel ilmiah serta sumber-sumber lain yang mendukung penulisan laporan ini. 3. Obervasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat dimana penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini. 4. Pengumpulan Data Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5. Analisa dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan menganalisa dan mengelompokkan data tersebut agar lebih mudah mengevaluasinya dan meraih kesimpulan tentang data-data tersebut.
F. Metode Pengumpulan Data Adapun cara-cara pengumpulan data di atas adalah sebagai berikut: 1. Metode Wawancara Penulis melakukan wawancara dengan para petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam penulisan laporan ini sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 2. Observasi Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen yang berasal Seksi Tata Usaha Perpajakan dan sumber-sumbur lain yang mendukung penyusunan laporan PKLM.
3. Dokumentasi Dalam metode ini penulis meminta data berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menyusun laporan PKLM ini.
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini, penulis menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang praktik kerja lapangan mandiri (PKLM), tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI Dalam bab ini penulis mengguraikan secara singkat mengenai lokasi PKL stuktur organisasi. Uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan
BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK Dalam bab ini penulis secara jelas dan terperinci menggenai ketentuanketentuan pengukuban dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan pendaftaran dan pelaporan dan lain-lain.
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI
Dalam bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan kemudian mengadakan
evaluasi
serta
memberikan
interpretasi
untuk
mejawab
perumusan masalah yang diajukan. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan disimpulkan beberapa pernyataan dari hal-hal yang telah dikemukakan dan saran saran yang mungkin dapat diambil tindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang ada
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
