1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan ekonomi nasional semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, hal
ini
memiliki dampak
yang menguntungkan dan
kurang
menguntungkan. Penyesuaian kebijakan ekonomi perbankan diharapkan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Peranan sistem finansial yang didominasi oleh perbankan tampak dari dana yang dihimpun dan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, khususnya di sektor swasta sebagian besar masih berasal dari sektor perbankan.1 Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan nasional baik sebagai perantara sektor yang defisit dengan sektor yang surplus maupun sebagai agen pembangunan.2 Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.3 Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam sistem keuangan Indonesia.4 Prinsip usaha Bank dan perkreditan yang sehat merupakan hal yang sangat esensial dalam dunia perbankan.5 Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap Bank merupakan faktor yang sangat membantu ______________________________ 1
Aulia Pohan, 2008, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85 Ibid, hlm. 86 3 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 9 4 Bank Indonesia dan Soehandjono and Associates, 2002, Studi Hukum dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, KDT., Jakarta, hlm. 165 5 Ibid. 2
2
dan mempermudah pihak manajemen Bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Nasabah yang kurang menaruh kepercayaan terhadap Bank mengakibatkan loyalitas nasabah menjadi tipis sehingga tidak menguntungkan pihak Bank karena pemilik dana ini sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke Bank lain.6 Bank tidak menginginkan terjadinya kredit bermasalah, sehingga pihak Bank melakukan upaya-upaya preventif. Upaya preventif ditujukan untuk pencegahan permasalahan kredit, sedangkan upaya represif dilakukan ketika kredit menjadi bermasalah. Upaya represif pada tahap awal yakni dengan melakukan upaya penyelamatan kredit.7 Upaya penyelamatan kredit ditujukan untuk memperbaiki kredit macet agar menjadi kredit lancar.8 Tindakan penyelamatan kredit oleh Bank dituangkan dalam akta penyelamatan kredit.9 Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standard contract). Perjanjian baku tersebut memuat klausula-klausula perjanjian kredit yang telah dibakukan.10 Perjanjian baku bukan merupakan hal yang baru di era modernisasi. Perjanjian baku memuat klausula yang telah ditentukan secara
sepihak, kemudian pihak yang
lain memiliki opsi untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut sehingga hal ini kurang mengindahkan asas kebebasan berkontrak.11 Perjanjian baku diciptakan untuk tujuan efisiensi.12 Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ______________________________ 6
Aulia Pohan, Opcit, hlm. 539 Rachmadi Usman, Opcit, hlm. 293 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid, hlm. 265 11 Budi Untung, 2005,Kredit Perbankan di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, hlm. 37 12 Ibid, hlm. 41 7
3
yang bersifat praktis dan kolektif.13 Perjanjian kredit perbankan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku memiliki potensi permasalahan pada saat terjadinya kredit macet. Debitur dan kreditur dituntut untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yakni dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik di bidang perbankan, maka Notaris memiliki peran tersendiri
dalam upaya
penyelamatan
kredit. Upaya
penyelamatan kredit dituangkan ke dalam akta penyelamatan kredit (restrukturisasi). Notaris memiliki peran untuk memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan dokumen untuk pembuatan akta.14 Pihak perbankan mengharapkan legal opinion Notaris mengenai kredit, sehingga Notaris berperan sebagai salah satu unsur filterisasi legal aspect pada proses pelepasan kredit.15 Penulis membahas peranan Notaris dalam penyelamatan kredit debitur yang dituangkan dalam akta penyelamatan kredit dalam penelitian ini. Notaris memiliki peranan yang penting dalam penyelamatan kredit debitur karena Notaris merupakan pejabat yang membuat akta penyelamatan kredit tersebut. Notaris dituntut untuk menjalankan jabatan dengan baik, membuat produk hukum yang tidak berat sebelah, tidak melanggar ketertiban umum, menjunjung tinggi asas kepatutan. Notaris juga dituntut untuk memberikan pedoman terkait pembuatan akta penyelamatan kredit, ______________________________ 13
Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 265 Budi Untung, Op.cit, hlm. 34 15 Ibid 14
4
agar supaya produk hukum yang dibuat tidak menguntungkan salah satu pihak saja.Sehubungan dengan peran Notaris dalam memberikan nasihat hukum tersebut bukan berarti seorang Notaris merupakan pihak dalam akta penyelamatan kredit, akan tetapi Notaris menjalankan jabatannya dengan netral sesuai dengan sumpah jabatannya. Proses restrukturisasi kredit ini ditujukan untuk membuat debitur dapat berprestasi kembali kepada kreditur, oleh karena itu dilakukan perubahan terkait dengan ketentuan kredit. Peran Notaris sangat dibutuhkan sebagai pihak yang mengkaji ketentuan kredit yang dituangkan dalam akta penyelamatan kredit agar tidak melanggar asas kepatutan dan tidak menguntungkan pihak kreditur saja mengingat dalam hal ini debitur memiliki posisi yang lemah. B. Rumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang Penulis rumuskan adalah : 1. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta penyelamatan kredit dalam upaya restrukturisasi kredit debitur? 2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Notaris terkait upaya restrukturisasi kredit debitur melalui akta penyelamatan kredit dapat membuat debitur bisa berprestasi kembali? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang Penulis lakukan, penelitian mengenai “Peranan Notaris Dalam Penyelamatan Kredit Debitur Yang Dituangkan Dalam Akta Penyelamatan Kredit (Restrukturisasi) di
5
Kabupaten Sleman” belum pernah dilakukan, akan tetapi ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang restrukturisasi kredit yakni : 1. Penulisan hukum dengan judul penelitian “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Korban Gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi PT Bank Bukopin Cabang Yogyakarta)” oleh Furqon Setiawan pada tahun 2007. Penelitian tersebut mengambil permasalahan mengenai
pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh PT Bank
Bukopin Cabang Yogyakarta dan penerapan perlakuan khusus PBI No 8/10/PBI/2006 bagi kredit yang berkualitas lancar sebelum gempa bumi.16 2. Penulisan hukum dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Restrukturisasi Kredit Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah pada Bank Umum” oleh Elvina Acarawaty
pada tahun 2007. Penelitian
tersebut mengambil permasalahan mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank umum dan arti penting tindakan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada bank umum tersebut.17 3. Penulisan hukum dengan judul penelitian “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BRI Kantor Cabang Sidenreng __________________________________ 16 Furqon Setiawan, 2007, Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Korban Gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi PT Bank Bukopin Cabang Yogyakarta), Penulisan Hukum Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 17
Elvina Acarawaty, 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Restrukturisasi Kredit Dalam
Mengatasi Kredit Bermasalah pada Bank Umum, Penulisan Hukum Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
6
Rappang Sulawesi Selatan” oleh Andi Alaudin pada tahun 2009. Penelitian tersebut mengambil permasalahan mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah di BRI Kantor Cabang Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dan
bentuk-bentuk
pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan manajemen BRI Kantor Cabang Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.18 4. Penulisan hukum dengan judul penelitian “Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Korban Gempa Bumi 27 Mei 2006 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Banguntapan Bantul” oleh Dwi Purnawan Yuniarto pada tahun 2013. Penelitian tersebut mengambil permasalahan mengenai
prosedur
pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh PT BPR Nusamba Banguntapan bagi debitur korban gempa bumi 27 Mei 2006 dan kendalakendala yang dihadapi oleh PT BPR Nusamba Banguntapan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit bagi debitur korban gempa bumi 27 Mei 2006.19 5. Penulisan hukum dengan judul penelitian ‘’Pelaksanaan Restrukturisasi
___________________________________ 18
Andi Alaudin, 2009, Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
BRI Kantor Cabang Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Penulisan Hukum Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 19
Dwi Purnawan Yuniarto , 2013, Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Korban Gempa Bumi 27 Mei
2006 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Banguntapan Bantul, Penulisan Hukum Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
7
Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada PT. BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Makassar” oleh Febri Surahmat pada tahun 2009. Penelitian tersebut mengambil
permasalahan
pelaksanaan restrukturisasi
pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Makassar dan efektivitas restrukturisasi dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah.20 Penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan permasalahan dengan penulisan-penulisan hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mengambil permasalahan mengenai peranan Notaris dalam penyelamatan kredit debitur dan proses restrukturisasi kredit dengan akta penyelamatan kredit. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif Adapun tujuan obyektif dari penelitian ini adalah : a. Mengetahui dan mengkaji peranan Notaris dalam penyelamatan kredit debitur. b. Mengetahui dan mengkaji akta penyelamatan kredit (restrukturisasi). 2. Tujuan Subyektif Adapun tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai bahan yang ___________________________________ 20
Febri Surahmat, 2009, Pelaksanaan
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi
pada PT. BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Makassar, Penulisan Hukum Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
8
dipergunakan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Kenotariatan di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. E. Manfaat Penelitian Adapun berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan diadakannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Manfaat secara Akademis Penelitian
ini
memberikan
manfaat
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan di bidang hukum kenotariatan. Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam hal sinkronisasi ilmu yang diperoleh secara teoritis dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. 2. Manfaat secara Praktis Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai peranan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan produk hukum akta yang dibuatnya sehubungan dengan restrukturisasi kredit.
