BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dengan tingkat persaingan yang semakin ketat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang penting dan mendasar dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta berupaya mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di setiap daerah. Usaha itu dilakukan lewat kebijakan otonomi daerah dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah untuk melakukan beberapa perbaikan dalam pengelolan keuangan daerah terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan agar pengelolaan keuangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan prosedur akuntansi yang baik dan sempurna supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan. Dalam memajukan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan berbagai usaha termasuk memberdayakan perusahan-perusahan daerah. Perusahaan daerah tersebut dapat membantu perekonomian daerah sebab perusahaan daerah merupakan agen pembangunan bangsa dan daerah dalam sektor ekonomi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik.
Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada publik oleh perusahaan, sudah tentu perusahaan tersebut berkembang dan dapat memperoleh laba yang diinginkan, dengan itu juga dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. Agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar, maka perusahaan diharapkan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam berbisnis. Dengan mematuhi aturan dalam berbisnis, maka semua pihak yang menggeluti usaha bisnis juga telah memenuhi etika dalam berbisnis. Pihak yang menggeluti usaha bisnis juga tidak semata-mata hanya menjalankan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi secara konsekuensi mengikuti prosedur yang ada sehingga data yang dihasilkan relavan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan dapat berusaha secara sehat. Jika hal ini menjadi acuan setiap perusahaan daerah, maka roda perekonomian nasional semakin baik dan pada gilirannya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam mengembangkan usahanya perusahaan harus menggunakan suatu sistem akuntansi pengelolaan yang baik untuk berbagai fungsi kegiatan yang ada dalam perusahaan, salah satunya adalah persediaan barang karena persediaan merupakan aktiva yang setiap saat mengalami perubahan. Hal ini akan menimbulkan masalah yang sering dihadapi yakni kelengkapan dan keakuratan data. Berdasarkan konsep Mulyadi sistem akuntansi persediaan barang meliputi metode pencatatan persediaan yakni metode fisik dan metode buku, unit-unit yang terkait terdiri dari bagian gudang dan bagian akuntansi serta jaringan prosedur permintaan dan pengeluaraan yang membentuk sistem akuntansi persediaan barang. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu, maju mundurnya suatu usaha sangat dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang disuguhkan kepada masyarakat
yang membutuhkan, dimana persediaan barang harus selalu ada guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi air minum untuk daerah Kabupaten Belu dan sekitarnya serta melaksanakan pembangunan daerah melalui upaya mengelola sumber mata air yang ada di Kabupaten Belu demi tercapainya pembangunan nasional. Agar dapat terselenggarakannya kegiatan tersebut, perusahaan melakukan berbagai aktivitas diantaranya dilakukan secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan kegiatan diatas perusahaan
melakukan
pengembangan/pemberdayaan
lingkungan
sekitar
mata
air,
perlindungan air, pendistribusian air kepada masyarakat baik melalui pipa transmisi maupun tengki-tengki dan fiber-fiber yang memerlukan kecukupan atas persediaan yang mana terdiri dari persediaan bahan operasi untuk pemberdayaan mata air dan lingkungan sekitar air berupa bahan kimia serta persediaan bahan instalasi untuk pendistribusian air dari mata air kepada masyarakat atau pelanggan yang berupa pipa, meter dan perlengkapan lainnya. Kegiatan yang ada dijalankan sesuai prosedur sistem akuntansi persediaan barang yang ada pada PDAM Kabupaten Belu dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor: 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yakni metode pencatatan persediaan, unit-unit yang terkait dan jaringan prosedur permintaan dan pengeluaran barang yang membentuk sistem akuntansi persediaan barang. Metode pencatatan yang diterapkan PDAM Kabupaten Belu yakni metode fisik dan metode buku. Metode fisik digunakan untuk mencatat persediaan barang kimia dan barang operasi lainnya. Yang mana setiap pembelian barang dicatat ke dalam rekening pembelian
dan metode buku digunakan untuk mencatat persediaan barang instalasi karena setiap jenis persediaan dibuat rekeningnya masing-masing dalam buku pembantu persediaan Penggunaan metode ini memudahkan unit-unit yang terkait dalam melakukan pencatatan persediaan barang. Unit-unit yang terkait yakni unit gudang yang bertugas mencatat secara tertib mengenai permintaan dan pengeluaran barang sedangkan unit keuangan bertugas memproses pembayaran atas persediaan barang dan unit anggaran yang bertugas melaksanakan pendataan antara anggaran dan nilai persediaan barang. Dalam melaksanakan kegiatan diatas PDAM Kabupaten Belu berkerja sesuai prosedur sistem akuntansi persediaan barang yang mencakup permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur-prosedur tersebut dapat mengontrol kelancaran persediaan barang bagi perusahaan sebab perusahaan ini memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat kabupaten Belu. Yang mana pelayanan pendistribusian air tersebut disalurkan melalui pipa keseluruh rumah tangga dan dengan tengki yang diberikan sesuai permintaan masyarakat atau pelanggan. Aktivitas ini merupakan kegiatan utama PDAM sejak berdirinya PDAM. Agar seluruh aktivitas termasuk aktivitas persediaan barang perusahaan dapat dikontrol pelaksanaannya oleh manajemen serta dapat menjamin penyelenggaraan yang komprehensif, maka sistem akuntansi persediaan harus lengkap. Hal ini dilihat dari kelengkapan formulir, bukti transaksi, catatan akuntansi yang digunakan, unit-unit organisasi yang terlibat, jaringan prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Berdasarkan hasil pra penelitian berkaitan dengan metode pencatatan persediaan, unit-unit yang terkait dan prosedur permintaan dan pengeluaran barang yang membentuk sistem persediaan barang yang diterapkan perusahaan, di peroleh informasi bahwa kelengkapan formulir, bukti transaksi, catatan akuntansi yang digunakan, unit-unit organisasi
yang terlibat, jaringan prosedur permintaan dan pengeluaran barang sudah cukup memadai tetapi belum difungsikan secara maksimal sehingga pada pertengahan tahun 2006 terdapat penumpukan pipa di gudang dan selalu kehabisan persediaan meter. Hal di sebabkan karena tidak diselenggarakannya kartu barang yang berfungsi mencatat identitas barang dan yang diikat pada barang untuk memudahkan bagian gudang sewaktu mengeluarkan barang atau memeriksa barang digudang, selain itu bagian keuangan tidak menyelanggarakan kartu persediaan melainkan bagian gudang yang membuat kartu persediaan sehingga hal ini menimbulkan pembebanan tugas pada bagian gudang. Keadaan ini menunjukan bahwa PDAM lengah dalam mengawasi unit-unit yang melaksanakan persediaan barang dan ketidaktaatan para pegawai dalam melaksanakan sistem akuntansi persediaan barang terutama dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang maka penulis membatasi bahan yang diteliti yakni mengenai metode pencatatan, unit-unit yang terkait dan prosedur permintaan barang dan pengeluaran barang. Secara teoritis, kondisi tersebut akan mengakibatkan kesulitan bagi manajemen untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensip. Mencermati kondisi demikian, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada PDAM Kabupaten Belu dengan judul “SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB. BELU”
B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Sistem Akuntansi Persediaan Barang pada PDAM Kabupaten Belu?”
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi persediaan barang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu.
2.
Kegunaan Penelitian a. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PDAM Kabupaten Belu dalam penerapan sistem akuntansi persediaan barang. b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.
