BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam era globalisasi ini, dimana pembangunan dilaksanakan di segala
bidang dan salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Perkembangan pembangunan ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga mendorong timbul dan berkembangnya industri-industri saat ini. Pada pelaksanaannya sektor industri adalah suatu program prioritas untuk mempercepat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat persaingan disektor industri semakin ketat, hal ini disebabkan banyak perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan sebagai penggerak roda pembangunan nasional memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan
nasional
secara
merata
yang
dilaksanakan
secara
berkesinambungan dan berkelanjutan di seluruh tanah air, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat telah memperlancar serangkaian tindakan mendasar dengan memberikan wewenang seluas-luasnya (otonomi daerah) kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan masing-masing daerahnya yang dapat mempengaruhi peningkatan angka penerimaan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
1
Pemerintah kota dalam meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu sistem informasi yang tangguh dan dapat diandalkan, sehingga manajemen dituntut untuk menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendukung pencapaian tujuan pemerintah kota. Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam tercapainya suatu tujuan. Tanpa tenaga, pikiran dan kerja sama dari para pegawai maka kegiatan pemerintah kota tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik maka pemerintah kota harus dapat merekrut pegawai yang cakap dan handal dan berusaha untuk memotivasi kerja para pegawai. Salah satu cara meningkatkan motivasi kerja pegawai yaitu dengan memberikan suatu penghargaan atas prestasi yang disumbangkanya kepada pemerintah kota dan melakukan pembayaran gaji, di mana besar kecilnya gaji tidak terlepas dari tinggi atau rendahnya pangkat (golongan atau jabatan) maupun lamanya masa bekerja. Pemerintah kota dalam melaksanakan hal tersebut dituntut untuk menciptakan suatu pengelolaan gaji yang baik, dan membuat suatu kebijakan serta prosedur yang tepat dalam pendistribusian gaji pada para pegawai, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi pemerintah kota tersebut. Kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil secara umum diatur dengan Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Jumlah tersebut adalah jumlah kotor, karena belum dikurangi dengan potongan-potongan dan setiap pegawai tidak sama dalam menerima gaji tersebut tergantung pada lamanya masa kerja pegawai tersebut memberikan jasanya di Bappeda.
2
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana prosedur penggajian pegawai tetap pada Bappeda Provinsi Bali.
1.2
Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan penulis di atas,
maka yang akan menjadi tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penggajian Pegawai Tetap Pada Bappeda Provinsi Bali.
1.3
Kegunaan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan maka
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)
Kegunaan Teoritis Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan sebagai dasar perbandingan antara materi yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan perusahaan yang nyata, khususnya pada Bappeda Provinsi Bali .
2)
Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan Informasi yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan mengenai prosedur penggajian khususnya pada Bappeda Provinsi Bali.
3
1.4
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara
berurutan dan sistematis sehingga bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II : Kajian Pustaka Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebelumnya
yang diperlukan untuk menjawab masalah
penelitian yang akan dibahas dalam laporan ini. Bab III : Metode Penelitian Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian Dalam menjelaskan pembahasan mengenai beberapa materi seperti gambaran umum lokasi penelitian maupun deskripsi hasil penelitian
yang terkait dan mengacu pada pokok
pembahasan penelitian.
4
Bab V : Simpulan dan Saran Pada bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan. Penulis mencoba membuat simpulan dari uraian pembahasan yang telah dibuat pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi pihak Bappeda Provinsi Bali.
5
