BAB I PENDAHULUAN. semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat memanjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukukan perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasionl bidang ekonomi. Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, jadi dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian. Salah satu unsur pokok dalam kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang papan atau perumahan. Kebutuhan akan perumahan pada masa sekarang ini merupakan masalah nasional. Terutama di daerah perkotaan, yang seharusnya dicarikan solusinya baik oleh pemrintah

1 Universitas Sumatera Utara

bersama-sama dengan masyarakat selaku pengusaha maupun selaku konsumen perumahan itu sendiri. Jika dibandingkan dengan KPR Bank lain, Bank BTN merupakan bank pertama yang mendapatkan delegasi khusus dari Departemen Keuangan untuk membantu pemerintah dalam memprogramkan pengadaan rumah bagi rakyat Indonesia utamanya fokus di soal perbankan. BTN segera bergerak cepat. Invasi ke beberapa negara untuk study experience dilakukan seperti ke Belanda dan negara maju lainnya guna mempelajari skema pembiayaan untuk perumahan rakyat. Akhirnya setelah mempelajari berbagai konsep dan sistem, tepat pada 10 Desember 1976 BTN secara resmi meluncurkan skim KPR nya dengan proyek pertamanya di Semarang. BTN sekian lama menjadi partner setia masyarakat dan membantu mereka mewujudkan memiliki rumah impian yang meski saat ini masih juga ada yang menyatakan sulit. Toh dibandingkan dengan yang belum terealisasi pengajuannya, tercatat sudah ribuan keluarga yang kini tinggal layak dengan rumah yang layak pula. BTN masih menjadi rujukan terpercaya untuk membantu masyarakat. Melihat pada perkembang properti di Indonesia yang makin matang kian harinya, BTN mengaku optimis masih akan terus digandeng sebagai rekan perbankan ideal untuk masyarakat. Sebagai gambaran saja, sesuai data sensus yang dilakukan oleh BPS tahun lalu ada deadlock sekitar 13 juta lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Sementara dari pihak pengembang sendiri, mereka hanya mampu membangun sekitar 200 sampai 300 ribu unit.


Kemudian, rata-rata kenaikan kebutuhan rumah itu mencapai 500 sampai 800 ribu unit dan masih akan terus naik karena penduduk setiap tahun selalu bertambah. Untuk itu Bank BTN selaku mitra masyarakat untuk soal Perbankan mengakui bahwa fakta tersebut menjadi peluang yang sangat bagus dalam upaya BTN bersama pengembang membangun dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Pada awal bergulirnya program KPR BTN, skim pembiayaan masih bersumber dari BTN dan masyarakat sendiri. Bank Dunia juga memberikan jatah yang kemudian dana-dana terkumpul untuk KPR kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Sampai kemudian pada tahun 2003 BTN mulai merubah skim dengan nama subsidi selisih bunga (SSB). Untuk golongan menengah ke bawah pemerintah membantu dengan kebijakan KPR tersebut Artinya, model KPR dikonsep dengan bunga serendah mungkin selama masa kredit dengan tujuan selama perjalanan kredit tidak terjadi fluktuasi,

sehingga

diharapkan

pula

agar

masyarakat

bisa

memanage

penghasilannya sendiri untuk mengangsur dengan lebih baik. Ditambah lagi kemungkinan gaji naik setiap tahun yang juga berperan besar dalam proses kelancaran angsuran KPR masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Undang – undang tahun 2011 Nomor 1 pasal 54 ayat (3) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah bawah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam perolehan rumah


Pembelian rumah dari konsumen kepada perusahaan pengembang pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara yaitu : sistem tunai bertahap, yaitu dalam melakukan pembelian rumah, konsumen membayarkan secara bertahap dengan jangka waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sistem kredit pemilikan rumah, dalam sistem ini konsumen membeli rumah dengan cara kredit yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu antara 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Kredit kepemilikan rumah yang ditawarkan pihak perusahaan pengembang dengan didukung pendananya oleh pihak bank merupakan salah satu solusi bagi calon konsumen perumahan untuk dapat segera memiliki perumahan. Proses pembelian rumah antara konsumen dengan perusahaan pengembang dimana dalam perjanjian

tersebut telah disepakati

tentang tanah dan bangunan, dimana bangunan gedung yang harus memenuhi persyaratan sebagai mana dapat dilihat pada undang-undang Pasal 7 ayat 1 yaitu Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung Tahun 2010, rasio kecukupan modal (CAR) Bank BTN tercatat sebesar 16,74%. Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) Bank BTN per 31 Desember 2010 sebesar 108,42. Sesuai komitmen Bank BTN untuk menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia yang telah menjadi fokus usaha sejak tahun 1974, maka di tahun 2010 Bank BTN secara konsisten kembali menempati posisi pertama sebagai bank dengan pangsa pasar tertinggi (27%) dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Total pinjaman yang disalurkan meningkat sebesar 26,55% mencapai Rp 51,55 triliun dibanding periode yang sama di akhir tahun 2009 sebesar Rp 40,73 triliun. Pencapaian ini jauh di atas


pertumbuhan kredit secara nasional yang hanya berkisar di angka 22% di tahun 2010. Selain itu, Bank BTN sangat dominan dalam penyaluran KPR Subsidi dimana menguasai 97% total pemberian KPR subsidi baru hingga 31 Desember 2010. Mengacu kepada strategi bisnis 2012, Bank BTN menargetkan komposisi antara kredit perumahan dengan kredit non-perumahan maksimal di posisi 85% : 15%. Hingga akhir Desember 2010, 90,9% kredit yang disalurkan merupakan kredit perumahan yang terdiri dari 72,69% untuk KPR, 11,03% untuk kredit konstruksi perumahan serta sisanya kredit bagi industri terkait perumahan. Tujuan kami mendiversifikasikan kredit pada kredit non perumahan maksimal sebesar 15% dari total penyaluran kredit adalah untuk mengurangi risiko konsentrasi pinjaman, mengurangi maturity mismatch dan meningkatkan Net Interest Margin (NIM). Namun hal ini tidak mengurangi fokus dalam menjadi pemimpin dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Prinsip kehati-hatian mewarnai Bank BTN dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari stabilnya angka rasio kredit bermasalah/ Net Performing Loan (NPL) di angka 3,26% di tengah tingginya pertumbuhan kredit sepanjang 2010. Dari sisi pelayanan bagi nasabah kredit, di tahun 2010 Bank BTN melanjutkan upaya percepatan proses kredit melalui program Loan Origination System (eLoan) seraya melakukan penyempurnaan Credit Scoring Model (CSM). Standarisasi proses aplikasi kredit 1 - 5 - 1 (1 hari persetujuan kredit, maksimal 5 hari proses kredit setelah dokumen lengkap, 1 hari proses pencairan kredit) juga terus ditingkatkan penerapannya di seluruh kantor cabang Bank BTN.


KPR BTN merupakan bank yang khusus menyediakan kredit perumahan dan property bagi nasabahnya. Bagi nasabah yang ingin memiliki rumah sendiri tapi tak memiliki uang yang cukup untuk memiliki secara kontan, bisa mengajukan kredit ke bank KPR BTN. Bank KPR BTN merupakan perusahaan BUMN yang memang bergerak dalam pembiayaan kredit perumahan dan property yang diakui kinerjanya dan dijamin oleh pemerintah Jadi memang lebih bijak mengajukan kredit rumah melalui KPR BTN karena tingkat suku bunga dan masa kredit lebih ringan. Memang rumah merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia. Rumah yang sehat dan nyaman adalah damabaan bagi semua orang. Namun sayangnya sekarang ini memiliki rumah sendiri merupakan mimpi yang mahal. Terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu sebagagian nasabah KPR BTN adalah dari golongan pegawai negeri sipil, pengusaha menengah dan pegawai swasta dan masih banyak lagi. Seiring dengan kemajuan zaman, nasabah yang datang ke BTN tak hanya sekedar menabungkan dananya melainkan juga mengajukan kredit, melainkan kebutuhan jasa perbankan lainnya, seperti, kartu kredit, money charger, giro dan lain sebagainya. Namun produk unggulangan adalah KPR yang terbagi atas KPR BTN sejahtera dan KPR BTN Platinum. Seperti lembaga perbankan lainnya, Bank BTN juga melayani jasa di bidang financial dan kredit. Namun yang menjadi pembedaan adalah fasilitas KPR BTN dalam istilah marketingnya adalah diferential product. KPR BTN menjadi jembatan penghubung antara mimpi dan kenyataan mendapatkan rumah pribadi masyarakat Indonesia. Terutama bagi nasabah yang bergaji menengah


seperti PNS atau nasabah dari golongan kelas bawah namun memiliki prospek pemasukan yang bagus karena usahanya stabil. Fungsi KPR BTN di kota besar di Indonesia sangatlah membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hunian sendiri. Seperti anda ketahui harga tanah di kota besar Indonesia seperti di Sumatera Utara cenderung mahal dan tiap tahun naik. Otomatis golongan masyarakat kelas menengah sangat berat membeli hunian dengan pembayaran kontan. Pemerintah mengerti betul akan masalah kepemilikan hunian pribadi bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu melalui KPR BTN, pemerintah menyediakan dana untuk dipakai sebagai pinjaman pembelian rumah pribadi dan property. Posisi KPR BTN sebagai lembaga pembiayaan kredit pembelian rumah dengan harga yang terjangkau dengan bunga kredit yang kecil. Berdasarkn latar belakang masalah yag telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,”Efektivitas Pelayanan Jasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara”. (Studi Pada Bank BTN Kantor Cabang Medan).

1.2.Perumusan Masalah Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kedudukan masalah yang akan diteliti sangat sentral dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pemilihan masalah penelitian haruslah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. (Faisal, 2007: 37).


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah,”Bagaimana Efektivitas Pelayanan Jasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabnungan Negara. (Studi Pada Bank BTN Cabang Medan)”.

1.3.Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya, suatu riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengertahuan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Jasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (Studi Pada Bank BTN Cabang Medan)”

1.4.Manfaat Penelitian Selain dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, ada juga manfaat yang diharapkan yakni: 1. Manfaat secara Praktis Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi


acuan dalam merencanakan efektivitas pelayanan jasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara kantor Cabang Medan. 2. Manfaat secara Akademis Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir dan bahan referensi yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1

di

Departemen

Ilmu

Administrasi

program

studi ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

1.5.Kerangka Teori Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub pokok, sub variable atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002: 92) Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kerangka teori ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1.5.1. Pengertian Efektivitas Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003: 284 Efektif adalah


1. ‘ada efeknya’ (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2. ‘manjur atau mujarab’ (tt obat); 3. ‘dapat membawa hasil; berhasil guna’ (tt usaha, tindakan); ‘mangkus’; 4. ‘mulai berlaku’ (tt undang-undang, peraturan).

Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian ‘keefektifan’. Keefektifan adalah 1. ‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’; 2. ‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ (tt obat); 3. ‘keberhasilan’ (tt usaha, tindakan); ‘kemangkusan’; 4. ‘hal mulai berlakunya’ (tentang undang-undang, peraturan.

Sondang P. Siagian (2001 : 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Abdurahmat (2003:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Richard M. Steers, (1985 : 46) Efektivitas adalah “sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran”. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya


yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Ravianto (1989:113) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya. Hidayat (1986) Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Schemerhon John R. Jr. (1986:35) Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif ”. Prasetyo Budi Saksono (1984) Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Gibson (2002) Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Hidayat (1996), Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif


sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

1.5.2. Pendekatan Terhadap Efektivitas Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya. 1. Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan programdalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.


2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. 3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga

1.5.3. Pengertian Pelayanan Pelayanan merupakan ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang


diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pengertian pelayanan menurut Sianipar (1998: 4) adalah sebagai berikut: “Cara melayani, menyiapkan atau menjamin keperluan seseorang atau sekelompok orang. Melayani adalah meladeni atau membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya”. Menurut The Liang Gie ( 1997 : 23 ) yang mendefinisikan pelayanan sebagai berikut “Pelayanan bagi masyarakat atau kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri pada masyarakat”. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah cara melayani,

membantu

menyiapkan,

mengurus,

menyelesaikan

keperluan,

kebutuhan seseorang atau sekelompok orang artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan dan organisasi ( sekelompok organisasi). Kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi memiliki peran penting dan strategi, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada pelayanan jasa, hal itu tercermin pada pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh Moenir ( 2000: 12) pelayanan adalah setiap kegiatan oleh pihak lain yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang banyak, pelayanan ini sifatnya selalu kolektif, sebab pelayanan kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama dalam pengertian pelayanan


1.5.4. Kredit Pemilikan Rumah 1.5.4.1.Pengertian Kredit Pemilikan Rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR: 1. KPR Subsidi Yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. 2. KPR Non Subsidi Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2013) 1.5.4.2.Persyaratan KPR Secara umum persyaratan dan ketentuan yang diperlakukan oleh bank untuk nasabah yang akan mengambil KPR relatif sama. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya. Untuk mengajukan KPR, pemohon harus melampirkan: 1. KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah) 2. Kartu Keluarga 3. Keterangan penghasilan atau slip gaji.


4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta) 5. NPWP Pribadi (untuk kredit di atas Rp. 100 juta) 6. SPT PPh Pribadi (untuk kredit di atas Rp. 50 juta). 7. Foto kopi sertifikat induk dan atau pecahan (bila membelinya dari developer) 8. Foto kopi sertifikat (bila jual beli perorangan) 9. Foto kopi IMB

1.5.4.3.Biaya Proses KPR Pada umumnya fasilitas KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya, diantaranya: biaya appraisal, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit.

1.5.4.4.Keuntungan KPR 1. Tidak perlu dana besar untuk memiliki rumah. Rumah merupakan sebuah aset yang memiliki nilai yang sangat besar. Karena nilainya besar itu pulalah, harga sebuah rumah tentu juga tidak semurah komoditi lainnya. Sebuah rumah di jogja misalnya, harga dari tipe 36 bisa mencapai beberapa ratus juta. Tentu tidak semua orang mempunyai uang sebesar itu. Namun disinilah keuntungan KPR tersebut. KPR bisa membuat orang langsung memiliki rumah dengan dana yang tidak besar. Asal lulus syarat KPR, seseorang bisa memiliki sebuah rumah tanpa dana yang besar diawal.


2. Bisa langsung ditempati dengan membeli sebuah rumah secara KPR kita bisa langsung menempatinya tanpa harus menunggu KPR tersebut lunas. Sama seperti ketika kita mengkredit sebuah kendaraan bermotor. Hanya saja, memang syarat KPR lebih "njlimet" daripada syarat dari kredit lainnya. 3. Nilainya meningkat terus Selain emas, properti adalah sebuah komoditi yang nilainya tahan terhadap inflasi. Dengan nilai yang terus meningkat dibandingkan dengan uang kertas, properti atau rumah bisa menjadi tabungan masa depan yang lebih prospektif dibandingkan deposito manapun. Ini karena deposito masih terikat oleh sistem uang sedangkan properti tidak. Dengan membeli rumah secara KPR, kita seperti menabung dengan kenaikan investasi yang signifikan. Tentu didalam memilih sebuah rumah untuk dibeli, kita juga perlu mempertimbangkan aspek peningkatan dari investasi tersebut. Karena sama seperti investasi lainnya, properti juga merupakan investasi yang memiliki resiko dan peluang. Dengan mengetahui dan mengendalikan peluang investasi properti ini kita bisa memperolah keuntungan KPR yang lebih nyata. 4. Terkadang rumah yang dibeli bisa mencicil sendiri ini adalah perpaduan antara manfaat KPR no 3 yang telah kita sebutkan diatas dengan perpaduan jiwa bisnis. Jiwa bisnis yang dimaksud di sini adalah adanya kecermatan kita dalam menangkap peluang untuk menyewakan sebuah rumah. Di berbagai buku properti dapat kita temu berbagai kasus yang menyebutkan bahwa beberapa rumah yang strategis memiliki potensi untuk memiliki nilai sewa yang sangat tinggi. Jika nilai sewa ini lebih tinggi daripada besarnya biaya angsuran KPR, dapat dikatakan bahwa rumah tersebut mencicil angsurannya sendiri.


1.5.4.5. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Bila membeli rumah dari perorangan, pastikan bahwa sertifikat yang ada tidak bermasalah dan ada IMB sesuai dengan kondisi bangunan yang ada. Bila membeli rumah dari Developer, pastikan bahwa Developer dimaksud telah mempunyai ijin-ijin, antara lain : a. Ijin Peruntukan Tanah : Ijin Lokasi, Aspek Penata-gunaan lahan, Site Plan yang telah disahkan, dsb. b. Prasarana sudah tersedia c. Kondisi tanah matang d. Sertifikat tanah minimal SHGB atau HGB Induk atas nama developer e. IMB Induk f. Kenali reputasi penjual (perorangan atau developer). g. Jangan melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, artinya apabila rumah yang akan dibeli masih dalam status dijaminkan di bank, maka lakukanlah pengalihan kredit pada Bank yang bersangkutan dan dibuat akte jual beli di hadapan notaris. Jangan sekali-kali melakukan transaksi pengalihan kredit “di bawah tangan”, artinya atas dasar kepercayaan saja dan tanda buktinya hanya berupa kwitansi biasa, karena bank tidak mengakui transaksi yang seperti ini. Disebarkan (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Mei 2013, jam 20:59


1.5.5. Standar Operasional Prosedur Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsipprinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi

pada

perubahan

manajemen

pemerintahan

menjadi

lebih

terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan


harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktekpraktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan Oleh karena itu, tidak semua prinsipprinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Tahap penting dalam penyusunan


Standar operasional prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 1. Analisis Sistem dan Prosedur Kerja Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang . 2. Analisis Tugas Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat. Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu : a. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus. b. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun


berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan itu. c. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan pekerja untuk tugas spesifik d. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain e. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan. Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis. 3. Analisis Prosedur Kerja Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu


untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam bentuk prosedurprosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas itu dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan. Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : a. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan; b. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya; c. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu; d. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya; e. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan; f. Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunya terhadap peraturan; g. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu;


h. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah; i. Pembagian tugas tepat; j. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan; k. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya; .

1.6.Definisi Konsep Konsep

merupakan

istilah

dan

definisi

yang

digunakan

untuk

menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep ini kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Singarimbun, 1995: 33). Oleh karena itu, untuk menemukan batasan yang lebih jelas maka penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep dari penelitian ini yaitu : Efektifitas adalah tingkatan sejauh mana suatu organisasi dapat melaksanakan kegiatan atau fungsi- fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan secara optimal alat alat dan sumber-sumber yang ada. Pelayanan jasa KPR adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat yang tidak mampu untuk


memiliki rumah yang layak serta memiliki rumah dengan cicilan suku bunga Bank yang ringan dan dana yang rendah. Maka dapat disimpulkan, efektifitas pelayanan jasa KPR adalah tingkatkan sejauh mana suatu organisasi dapat melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki rumah yang layak serta memiliki rumah dengan biaya cicilan bunga Bank yang ringan dan dana yang rendah


1.7.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalh sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan sistematika penulisan

BAB II : METODE PENELITIAN Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai karakteristik lokasi penelitian BAB IV : PENYAJIAN DATA Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis. BAB V : ANALISA DATA Bab ini memuat analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang ditelliti


BAB VI : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang akan diperoleh dari hasil penelitian


BAB I PENDAHULUAN. semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat

Recommend Documents