1
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar belakang Penelitian
Dalam hubungan internasional dewasa ini yang semakin rumit dan saling ketergantungan yang semakin tinggi, tidak ada pilihan bagi setiap negara untuk tidak mengembangkan kerjasama internasional dengan tetap mengacu pada kepentingan nasionalnya. Hal ini tentunya juga berlaku bagi Indonesia dan Singapura.
Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan bilateral antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama dari semua hubungan bilateral di atas tentunya adalah pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.1
Andrew F.Cooper (1998), misalnya, mengajukan niche diplomacy sebagai salah satu konsep ‘baru’ yang patut dipertimbangkan oleh suatu negara tatkala berkeinginan membangun sebuah kemitraan bilateral yang lebih tinggi lagi.
1
Anak Agung Banyu Perwita, Indonesia-Singapura (Jurnal Nasional, 30 April 2007)
2
Konsep ini pada dasarnya mengacu kemampuan sebuah negara (dan negara mitra) untuk
mengidentifikasi
secara
lebih
mendalam
kepentingan-kepentingan
utamanya dalam hubungannya dengan negara lain. Semakin tinggi kesamaan kepentingan negara tersebut dengan negara mitranya, maka akan semakin penting dan tinggi pula makna hubungan bilateral kedua negara tersebut.
Sebagai sebuah ilustrasi dari niche diplomacy ini adalah apabila kepentingan pertahanan dan keamanan sebuah negara dan negara yang bermitra menjadi sesuatu hal yang menempati prioritas utama dalam kerjasama kedua negara tadi maka sepatutnyalah kedua negara memfokuskan bentuk, dan arah kerjasama politik keamanan sebagai prioritas utama kerjasama pertahanan kedua negara. Kerjasama yang semakin kuat dalam bidang di atas tentu akan sangat berdampak positif pada kerjasama-kerjasama bidang nonmiliter lainnya. Hal ini sangat tergambar dengan jelas beberapa butir perjanjian kerjasama pertahanan RISingapura.2
Dalam konteks diatas, niche diplomacy juga akan ditunjukkan dengan kesamaan character dan focus hubungan bilateral kedua negara tadi. Karakter akan merujuk pada kesamaan nilai, kepentingan dan kebutuhan strategis, sedangkan fokus bermakna sebagai lingkungan eksternal terdekat dari kedua negara yang bermitra tersebut.
2
Anak Agung Banyu Perwita, Indonesia-Singapura (Jurnal Nasional, 30 April 2007)
3
Sementara itu, konsep lain yang juga kini banyak diperdebatkan para akademisi Hubungan Internasional terkait dengan upaya peningkatan hubungan bilateral adalah konsep enriched bilateralism. Secara sederhana, konsep ini merujuk pada dyadic relationships antara dua negara dalam bentuk konsultasi dan koordinasi kebijakan luar negeri dan pertahanannya secara lebih intensif dan mendalam. Konsep ini menuntut kolaborasi kebijakan dalam isu tertentu menyangkut kepentingan nasional kedua negara. Patut diakui pula konsep ini memang kerap dimaknakan sebagai kerjasama bilateral antara dua negara dalam kerangka pertahanan (aliansi dan collective defence). Namun demikian, setidaknya beberapa konsep di atas menunjukkan upaya penguatan dari kerangka kerjasama bilateral yang selama ini bersifat ‘normal’ menjadi sesuatu kerjasama bilateral yang semakin ‘mendalam’ (deepening) dan strategis (strategic partnership).
Ada beberapa penjelasannya mengapa manusia mau melakukan kerja sama : (1) Motivasi memperoleh rewards atau kuatir akan mendapatkan punishment. (2) Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perisahaan. (3) Motivasi moral, karena dengan bekerja sama dapat diterima secara moral. (4) Motivasi menjalankan keahlian. (5) Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. (6) Motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan.3
Republik Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor (Malaysia) dan
3
Sadikin Kuswanto, “Strategic Management Forum” , May 11, 2007, dalam http://sadikinkuswanto.wordpress.com/2007/05/11/change-management-theory/ , diakses 18 Januari 2010.
4
Kepulauan Riau (Indonesia). Republik Singapura terletak 137 kilometer dari Khatulistiwa.
Pada awalnya pulau Singapura merupakan kampung nelayan yang dihuni oleh suku Melayu. Sejak kemerdekaannya dari Malaysia pada tahun 1965, standar kehidupan di negara Singapura meningkat secara tajam. Investor asing dan perusahaan pemerintahan dalam bidang industri telah ekonomi modern dalam sektor elektronik dan perakitan. Berdasarkan GDP (Gross Domestic Product), Singapura merupakan negara terkaya di dunia dalam peringkat ke-18. Meskipun Singapura memiliki wilayah dan relatif kecil, Singapura mempunyai simpanan dana cadangan sebesar US$139 milyar. Data survei dari Mercer Human Resource Consulting menyatakan bahwa Singapura menduduki urutan ke-5 di Asia dalam standar kehidupan termahal; dan dalam urutan ke-14 di dunia.4
Menurut Sejarah Melayu, nama Singapura diberikan oleh Sang Nila Utama, pangeran Melayu dari Palembang pada awal abad ke 14. Ketika Sang Nila Utama berlayar di laut, terjadi badai dan angin kencang yang mengakibatkan perahunya terdampar di sebuah pulau. Saat di pulau, Sang Nila Utama melihat seekor binatang yang menyerupai singa. Oleh karena itu, pulau tersebut dinamakan Singapura (berarti "kota singa").
Sejarah Singapura bermula pada abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, Singapura dikenal sebagai Temasek, salah satu pelabuhan dan kota terpenting di
4
“Singapura”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura, diakses 15 April 2010.
5
rantau Nusantara. Ia berada di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran.
Setelah hilangnya kekuasaan Sriwijaya terhadap Tumasik, ia dituntut oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Ayutthaya (Siam). Namun kubu pertahanan kota tersebut berhasil menghalang serangan Siam. Pada waktu itu juga, nama Tumasik berubah menjadi Singha Pura, atau "Kota Singa" dalam bahasa Sansekerta.
Inggris tiba di Singapura pada tahun 1819 dan Sir Thomas Stamford Raffles menetapkannya sebagai sebuah pusat perdagangan. Dari abad 19 hingga 20, Singapura merupakan jajahan Inggris dan menjadi salah satu anggota NegeriNegeri Selat (Straits Settlements) bersama Pulau Penang dan Melaka.
Singapura berada di bawah penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945 yaitu pada saat Inggris kalah perang pada Perang Dunia II. Singapura dikembalikan kepada kerajaan Inggris pada akhir Perang Dunia. Pada tahun 1959 diberi hak oleh Inggris untuk memerintah sendiri. Pada September 1963, Singapura berbentuk kesatuan dengan Persekutuan Malaysia, tetapi persekutuan itu terpecah dan Singapura dikeluarkan pada 7 Agustus 1965. Penyebabnya, konflik antara UMNO (partai berkuasa di Malaysia) dan Partai Aksi Rakyat Singapura (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura merdeka dan berdiri sebagai negara republik. Malaysia menjadi negara pertama yang mengakui Singapura sebagai negara merdeka.5
5
“Singapura”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura, diakses 15 April 2010.
6
Singapura berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah negara yang sukses dari segi ekonomi. Ia mempunyai hubungan perdagangan yang kuat, sebuah pelabuhan yang sibuk, dan PDB per kapita yang setara dengan negaranegara Eropa Barat.
Pada tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri di Singapura. Ia berhasil mencegah segala krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997. Ia juga berhasil menangani gejala penyakit SARS dan ancaman teroris yang didalangi Jemaah Islamiyah. Putra tertua Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong menggantikan Goh Chok Tong. Saat ini Lee Hsien Loong menjabat sebagai perdana menteri ketiga di Singapura.
Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Urutan Presiden Singapura adalah: Yusof bin Ishak, Benjamin Henry Sheares, C.V. Devan Nair, Wee Kim Wee, Ong Teng Cheong, dan yang sekarang menjabat adalah S. R. Nathan.6
Arena politik dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Namun, 6
“Singapura”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura, diakses 15 April 2010.
7
cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas daripada korupsi dan memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang berideologi 'Demokrasi Sosialis'.
Pada abad ke -14 M sejarah Singapura bermula dan dikenal dengan nama Temasek. Ketika itu pemerintahan ini bernaung di bawah pemerintahan Sriwijaya hingga kekuasaan Sriiwjaya berakhir, Temasek berubah menjadi Singha pura, atau kota
Singa
dalam
Bahasa
Sansekerta.
Sir
Thomas
Stamford
Raffles
menetapkannya sebagai pusat perdagangan pada tahun 1819 ketika Inggris berkuasa. Singapura menjadi negara jajahan Inggris dari abad 19 hingga 20. Hingga akhirnya Singapura beralih tangan di bawah penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 yaitu ketika Inggris bertekuk lutut pada Perang Dunia II. Singapura dikembalikan kepada Inggris akhir PD II dan tahun 1959 diberi hak oleh Inggris untuk memerintah sendiri. Malaysia merupakan negara yang mengakui kemerdekaan Singapura selepas Singapura dikeluarkan dari Persekutuan Malaysia pada tahun 1965.Menjelmalah Singapura menjadi negara yang berkembang pesat.
Beberapa potret keberhasilan singapura : 1. Di bidang diplomatik. hingga tahun 2000 reputasi singapura, dibuktikan dengan kemampuannya elakukan hubungan diplomatic dengan 158 negara, serta menangani hubungan multilateral dengan: ASEAN, APEC, ARF dan ASEM. Dengan sumber daya manusia
8
yang sangat terbatas, semua kegiatan diatas di koordinir melalui 37 misi diplomatic yang tersebar di seluruh dunia.7 2. Di bidang pertahanan. Singapura mengikuti model Israel, yang hanya berawakan 50.000 tentara professional. Namun didukung 250.000 penduduk yang terlatih. Setiap warga Negara yang berumur 18 tahun keatas wajib mengikuti wajib militer antara 2430 bulan. Yang dilanjutkan dengan latihan teratur hingga mereka berusia 45 tahun. Singapura memiliki akses pelatihan militer di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brunei, New Zeland, Francis, Taiwan dan Thailand. Guna mengahadapi kemungkina terburuk, Singapura mengandalkan system pwesenjaraan modern, serta kemampuan membuat senjata secara mandiri. Pada tahun 1999, angaran pertahanan singapura 3 kali lipat dari anggaran tentara nasional Indonesia (TNI).8 3. Di bidang sumber daya manusia. Masyarakat Singapura berjiwa ekonomi, disertai kemampuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan standar internasional. Kemampuan dasar ini memungkinkan Singapura menjadi Negara terkemuka dibidang perhubungan darat, laut, dan udara.9 4. Di bidang Politik Luar negeri. Dengan ciri – cirri : a) pragmatis dengan mengahargai perkembangan apapun seperti apa adnya, dan terbebas dari ideologi maupun dogma manapun; b) waspada atas
7
Leifer, Michael, Singapore’s foreign policy : copyng with vulnerability, (New York: Routledge, 2000), Hal 3. 8 Leifer, 2000. Singapore’s foreign policy. Hal 16. 9 Leifer, Ibid, Hal 17.
9
perubahan apapun di tingkat dunia, seperti perubahan struktur politik, dan ekonomi global; c) rencana kedepan melalalui berbagai pengkajian skenario masa depan sehingga memaksa Singapura untuk terus bertahan dalam situasi terburuk sekalipun; dan, d) kemampuan meminjam kekuatan lawan, seperti mengangkat konsul kehormatan di wilayah – wilayah yang belum ada keduataan besar Singapura.10 5. Tata pemerintahan yang baik. Hal ini di buktikan dengan unsur – unsur seperti : a) Kepemimpinan yang berkopenten dan berani; b) Penkaderan terus menerus; c) Sinergi antara pemerintah, buruh, dan manajemen; d) Kecenderungan mengambil keputusan dengan cara konsensus dengan melibatkan masyarakat luas.11
Bila menilik dari sekelumit sejarah mengenai Singapura, keterhubungan Indonesia sangat erat. Tak hanya kedekatan secara fisik geografis akan tetapi kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Interaksi sejarah yang masih terkenang di benak kita ketika peristiwa Ganyang Malaysia tahun 1963. Singapura dan Brunei bergabung dengan Malaysia memerangi Indonesia. Akan tetapi ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan ras Melayu maka Tengku Abdurrahman melepaskan Singapura supaya Melayu menjadi mayoritas di Malaysia. Bahkan diwartakan kerusuhan rasial yang terjadi di negeri Singa itu didalangi tak lain adalah Jakarta.Di era Soekarno, konfrontasi ini bermula. Atas nama menentang Neokolonialisme, Soekarno berteriak.
10 Koh, tommy. 1998. The Quest for world order.: perspecteves of a pragmatic idealist. Singapore: the institute of policy studies. Hal. 215. 11 Koh, tommy. 1998. The Quest for world. Hal. 208
10
Hubungan Indonesia-Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi di antara kedua negara harus secara strategis terus dikembangkan terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia. 12
Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian pula bagi Singapura, hubungan baik dengan Indonesia bukan hanya untuk mengakomodasi “economic space” dan pasokan sumber daya produksi, tetapi juga untuk kepentingan strategis politis dan keamanan.
Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol adalah di bidang ekonomi di mana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir hubungan antara kedua negara secara umum terus
12
“ Potensi Hubungan Bilateral RI-Singapura “. http://melayuonline.com.
11
berkembang dan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian, dalam kedekatan tersebut sering terjadi gesekan-gesekan akibat perbedaan kepentingan yang kemudian menjadi ganjalan dan apabila ganjalan tersebut tidak segera diatasi atau dicari solusinya akan berpotensi mengganggu hubungan kedua Negara.13
Singapura adalah negeri yang dihuni oleh orang-orang kaya yang berasal dari berbagai negara. konon dari 55 ribu orang sangat kaya di singapura dengan total kekayaan mencapai 269 miliar dolar, 18 ribu diantaranya merupakan orang indonesia dengan kekayaan yang berjumlah 87 miliar dolar atau sama dengan 783 trilyun rupiah.14
Mungkin satu hal yang membuat para koruptor memilih Singapura untuk kabur dari jeratan hukum di indonesia adalah tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia.15
Daftar Buron yang Menikmati 'Surga' Singapura :
Djoko Tjandra buron sebelum divonis dua tahun penjara oleh MA terkait kasus pencairan klaim Bank Bali. Dia diketahui menetap di Singapura.
13
“ Potensi Hubungan Bilateral RI-Singapura “. http://melayuonline.com.
14
“jangan-harap-lebih-perjanjian-ekstradisi-singapura”. http://untungwahono.wordpress.com/2007/05/03/. Di akses 16 april 2010 15 jangan-harap-lebih-perjanjian-ekstradisisingapura”,http://untungwahono.wordpress.com/2007/05/03/. Di akses 16 april 2010
12
Anggoro Widjojo, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.
Dua buron kasus Century, afat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq juga diketahui berada di Singapura.
Edi Tansil, terpidana kasus ekspor fiktif atau 'ekspor angin. Dia sempat singgah di Singapura sebelum diketahui menetap di China.
Bambang Soetrisno, Adrian Kiki Ariawan, terpidana seumur hidup kasus BLBI Rp 1,5 triliun. Keduanya diketahui singgah di Singapura sebelum Bambang terbang ke Hongkong dan Adrian ke Australia.
Sudjiono Timan, terpidana 15 tahun korupsi BPUI, Eko Edi Putranto, dan Sherny Kojongian -- keduanya terpidana 20 tahun kasus BLBI Bank Harapan Sentosa, diduga bersembunyi di Singapura dan Australia.
Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun yang kabur ke Belanda, memanfaatkan Singapura sebagai tempat transit.
Ada juga nama-nama tersangka kasus Bank Global, Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, Hendra alias Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim yang bersembunyi di Singapura.
Nader Taher --buron kasus kredit macet Bank Mandiri
Agus Anwar, tersangka BLBI Bank Pelita.
13
Marimutu Sinivasan, tersangka kasus Bank Mualamat, kabur ke India melalui Singapura.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh meneliti mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan dengan judul : “KENDALA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELARIAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.
B. Identikikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
penelitian
diatas,
maka
peneliti
mengidentifikasi penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana kerjasama Indonesia – Singapura dalam mengatasi pelarian tindak pidana korupsi Indonesia dari Singapura ? 2. Kendala – kendala apa saja yang menyebabkan perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura belum terwujud ?
1. Pembatasan masalah Untuk lebih memfokuskan masalah penelitian, maka Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kendala perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura dan pengaruhnya terhadap pelarian tindak pidana korupsi.
14
Perumusan masalah Masalah
diajukan
untuk
memudahkan
penganalisaan
mengenai
permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti tersebut diatas sebagai berikut: “ Sejauh mana Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura dapat terwujud dan memiliki daya antisipasi terhadap mengatasi perlarian tindak pidana korupsi ”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian Dalam setiap penelitian jelas mempunyai tujuan tertentu yang didasarkan kepada kepentingan serta motif individual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta pengembangan bidang yang sedang diteliti. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah: 1) Untuk menambah pengetahuan seputar fenomena-fenomena hubungan Internasional terkini.
2) Untuk mengetahui bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan Singapura 3) Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Singapura dalam mengatasi pelarian buronan Indonesia ke Singapura.
15
2. Kegunaan Penelitian 1) Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan disiplin ilmu Hubungan Internasional. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun literature tambahan dalam mempelajari masalah-masalah internasional khususnya wawasan tentang kerjasama bilateral. 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pasundan Bandung.
D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis 1. Kerangka Teoritis Dalam perkembangan studi hubungan internasional, dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari interrelasi antar negara satu dengan lainnya. K.J.Holsti dalam buku Politik Suatu Kerangka Analisis mendefiniskan: Segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian disiplin ilmu hubungan internasional, termasuk didalamnya perngkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia (K.J.Holsti, Politik Internasional,1992, Hal.26-27).
Selanjutnya Suwardi Wiraatmadja dalam bukunya pengantar Hubungan Internasional memberikan pengertian sebagai berikut:
16
”Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa-bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dari manusia”. (Suwardi Wiraatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 1994)
Trygive Mathisen dalam bukunya Methodology in the study of Internasional Relation mengemukakan istilah hubungan internasional dalam bermacam-macam arti, yaitu: 1. Suatu bidang spealisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. 2. Sejarah baru dari politik internasional. 3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi/berasal dari suatu negara yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain. 4. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (Suwardi Wiriaatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 1970: 1)
Ruang Lingkup Hubungan internasional; Charles A Mc Cleland: ”Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan- keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dalam interaksi antara dua pihak tasdi, sumber daya aksi-aksi adalah kedua pihak tersebut. Kapanpun, kita harus mengakui bahwa sumber-sumber daya yang mungkin ada hanya terdapat dalam pihak-pihak atau pelaku-peklaku yang bersangkutan. Akan tetapi, ada
17
dua kompleksitas yang terlibat disini, yakni jika interaksi terjadi selama jangka waktu tertentu. Setiap pelaku mungkin dipengaruhi oleh interaksi yang idalami masa lalu, dan berdasarkan ini hal tersebut dapat dikatakan hahwa interaksi itu sendiri merupakan sumber daya perilaku. Kedua, berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, pelaku-pelaku dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi dan masing-masing dapat bertindak seusai dengan perkiraannya”. (1986;27)
Adapun istilah Hubungan Internasional dari Trygive Matthisen yang dikutip oleh Soewardi Wiratmaja dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional bahwa hubungan mencakup segala aspek internasional dalam kehidupan manusia (all international aspect of human social life) adalah: “Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan serta tekanan-tekanan dalam proses menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia dalam masyarakat dunia.”16
negara pada dasarnya adalah peserta dalam hubungan internasional, tetapi tidak semua negara mempunyai intensitas keterlibatan dan aktivitas yang sama di area internasional tersebut. Kemampuan, kekuatan, sumber-sumber yang dapat dimobilisasi, dan sarana yang hendak dicapai sangat mempengaruhi intensitas keterlibatan mereka. Oleh karena itu, tidak semua sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara ddipenuhi di dalam negeri. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, kedaulatan dan hakekat negara sebagai subyek hubungan internasional harus tetap dijaga, dijaga dalam arti kedaulatan
16
Soewardi Wiratmaja, Pengantar Hubungan Internasional, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 1.
18
Negara tidak dapat sepenuhnya dalam pelaksanaan hubungan internasional, karena sifat hubungan internasional itu sendiri adalah hubungan yang melampaui batas Negara dan berbagai kehidupan manusia. K. J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis menjelaskan konsep hubungan internasional sebagai berikut: “Istilah Hubungan Internasional yang dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah atau tidak. Hubungan Internasional tersebut meliputi analisa terhadap politik internasionalatau proses politik antar bangsa, menyangkut segala hubungan itu.”17
Dengan adanya saling ketergantungan diantara Negara-negara maupun organisasi maka mendorong untuk melakukan kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K. J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, yang menyatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan sebagian transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hamper bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”18
Kerjasama antar Negara sangat penting dilakukan oleh Negara-negara agar dapat mempermudah kerja dan mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama antar Negara dapat berjalan lancar apabila adanya dukungan dari komponen masyarakat dalam Negara yang saling bekerjasama pula. K. J. Holsti juga mengartikan konsep kerjasama lainnya sebagai berikut: “Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah 17 K. J. Holsti, Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis (Terjemahan Wawan Juanda, 1992.Bandung: Binacipta) , hlm. 22. 18 Ibid, hlm. 20.
19
kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, kerjasama internasional terjadi karena adanya Nation Understanding dimana mempunyai tujuan dan arah yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”. 19
Adalah suatu kelaziman bila negara-negara berdaulat menghendaki suatu persoalan diselesaikan melalui perangkat norma yang disusun atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, maka secara formal lahir dalam bentuk perjanjian internasional. Kepustakaan hukum memandu pembacanya untuk memahami pengertian perjanjian internasional sebagai berikut: "Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibatakibat hukum tertentu."20
Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: "law making treaties" dan "treaty contracts".21 "Law making treaties", adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai "treaty contracts" mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang
19
Dwi Anggraini, “Strategi dan kesiapan perekonomian Kamboja dalam menghadapi AFTA”, Skripsi FISIP HI Unpas, tidak diterbitkan, 2006, hlm. 18-19. 20 Mochd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty, 1990, hlm. 8-9. 21 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 109.
20
mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong treaty contracts tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional.22 Perlu di waspadai jangan sampai terjadi lagi kelemahan dalam penyusunan pasal-pasal perjanjian sehingga nantinya malah akan merugikan Indonesia, seperti terjadi pada kasus DCA antara Indonesia dan Singapura. Hubungan
Indonesia-Singapura
merupakan
unit
politik
dalam
sistem
Internasional ini, tentunya harus tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama terutama dalam hal menjalankan peranannya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional kaidah adalah sebagai berikut : Hukum Internasional ialah keseluruhan dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subyek hukum bukan Negara satu sama lain. (1990:13)
Konsep hukum internasional ini mengatur masyarakat internasional yang terdiri dari anggota yang sederajat dewasa ini dimana masyarakat dunia ini tidak terlepas dari adanya proses interdependensi atau saling ketergantungan yang memberikan pengertian adanya saling membutuhkan hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari langkanya benda ekonomis yang dibutuhkan manusia atau karena faktor-faktor alamiah
22
Mieke Komar, Suatu Catatan tentang Praktek Indonesia dalam hubungan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Banda Aceh, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, 1976, hlm. 3.
21
dan lingkungan masing-masing yang tidak terpenuhi sendiri sehingga diperlukan adanya kerjasama. Organisasi internasional dibentuk tidak untuk saling memerangi antar anggota tapi sebagai wadah untuk bertemu, mengadakan perjanjian sehingga menghasilkan suatu kerjasama. Kehadiran organisasi internasional sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Setiap organisasi Internasional pasti memiliki peranannya sendiri-sendiri sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. konsep peranan menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar adalah: Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi normanorma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.23
Sedangkan Peranan Organisasi Internasional menurut clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. 2. Sebagai arena. Organisaasi internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa
23
Soejono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1994), hlm.269.
22
negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya maupun negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. 3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.24
Mengenai kerjasama, ada baiknya kita perhatikan gambaran tentang betapa pentingnya kerjasama internasional yang dilakukan negara-negara seperti yang diungkapkan oleh K.J.Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, adalah sebagai berikut : ”Kerjasama berhubungan
yang
dilakukan
dengan
oleh
mengajukan
pemerintah alternatif
yang
saling
pemecahan,
perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”
Adapun bentuk dan pola kerjasama antara lain : 1. Kerjasama pertahanan-keamanan (Collective Security) yang ada kalanya disebut ”institutionalized alliance”.
24
Clive Archer.1983. Organisasi Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1993), hlm.130.
23
2. Kerjasama Fungsional (functional co-operation), dimana jumlahnya sangat banyak karena bergerak dibidang ekonomi, politik, sosia, budaya, disamping pola kerjasama secara umum. Dalam hubungan internasional dewasa ini kerjasama Internasional merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional, tentu saja dengan menghormati kedaulatan dan hak-hak orang lain. Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya organisasi Internasional memberikan gambaran, batasan dan pengertian kerjasama internasional sebagai berikut : ”kerjasama internasional terjadi karena nation understanding dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi Internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.”(1998:3)
Kerjasama bilateral maupun multilateral antar negara yang terjadi pada saat ini, merupakan usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Alat dari itu adalah Politik Luar negeri. Jack .C Plano dan Roy Alton menerangkan: ”Politik Luar Negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Secara spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan politik luar negeri yang spesifik yang dilaksaknakan oleh sebuah negara sebagai suatu inisiatif yang dilakukan oleh negara lain” . (Kamus Hubungan Internasional, 1990: 5)
24
Tercapainya tujuan nasional akan lebih mudah dicapai apabila kerjasama internasional dalam bentuk interaksi kelembagaan baik formal maupun non-formal. Bergulirnya era borderless community telah banyak mengubah paradigma hubungan internasional beserta substansi materi-materi pokok di dalamnya. Era ini menghapus batasan-batasan nasionalisme. Tidak lagi selalu bertumpu pada state actor, tetapi nonstate actor mampu lebih berperan dalam membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi tatanan pola hubungan internasional. Pola kerjasama melalui organisasi internasional Teuku May Rudi mengemukakan: ”Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari stuktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secar berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”.
(Teuku May
Rudi,
Administrasi
Internasional dan
Organisasi Internasional, 1993:13)
Menurut I Wayan Parthiana, SH25. “Ekstradisi adalah Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk 25
I Wayan Pharthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. Alumni, Bandung, 1993, hal. 16
25
mengadili atau melaksanakan hukumannya.” M. Budiarto26, mengatakan bahwa secara umum ekstradisi dapat diartikan suatu proses penyerahan tersangkan atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan sarjana-sarjana asing yang memberikan definisi ialah: L. Oppenheim27, menyatakan : “Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose teritory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”. Yang artinya ialah; ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan. J. G. Starke 28 memberikan pengertian sebagai berikut : “The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the law of the requesting state competent to try alleged offender”. Artinya ialah penyerahan (Ekstradisi) menunjukkan suatu proses dimana 26
M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal.13. 27
L. Oppenheim, International Law A Treaties, 8 th edition, 1960, vol. On-Peace, Hal. 696
28
J. G. Starke, An Introduction International Law (terjemahan F. Isjwara) (Bandung: Alumni, Tanpa tahun), Hal. 13.
26
suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan. Dalam Wikipedia dijelasakan pengertian Korupsi : Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 29
Berdasarkatn teori – teori dan fakta bahwa upaya Indonesia untuk menangkap para koruptor yang lari ke singapura, maka penulis mengasumsikan : 1. Perjajnjian ekstradisi adalah salah satu upaya Indonesia untuk bisa menghentikan dan menangkap para tindak pidana korupsi yang lari ke singapura. 2. Banyaknya fenomena pelarian tindak pidana korupsi Indonesia ke Singapura merupakan akibat dari lemahnya system birokrasi Indonesia. 3. Perbedaan Sistem Hukum Indonesia – Singapura dapat menjadi salah satu pengahambat Proses Perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura. 4. Berbenturannya
kepentingan
antara
kedua
Negara
yang
mengakibatkan sulit terwujudnya perjanjian ekstradisi Indonesia –
29
“Korupsi”, dalam http://www.wikipedia/Korupsi. diakes 22 Agustus 2010.
27
Singapura.
2. Hipotesis , Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakakn sebelumnya, maka penulis mencoba menarik hipotesis sebagai berikut: “Apabila Perjanjian Ekstrasisi Indonesia – Singapura bisa dilaksanakan , maka pelarian tindak pidana korupsi Indonesia ke Singapura akan terhenti “
28
3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator Table 1.1 Variable dalam Hipotesis (Teoritik) Variabel Bebas: Apabila Perjanjian Ekstrasisi Indonesia –
Indikator (Empirik) 1. Dinamika
Verifikasi (Analisis)
Data-data dan fakta mengenai
proses
adanya perjanjian ekstradisi
perjanjian
Indonesia – Singapura tahun 2007
ekstradisi
http://www.presidenri.go.id/index. php/fokus/2007/04/27/1762.html.
Singapura bisa
dilaksanakan
Data dan fakta mengenai penandatanganan DCA (Defence Cooperation Agreement) dan MTA (Military Training Area) (http://adelwulan.blog.com/2007/1 1/24/perjanjian-ekstradisipresentation-draft-pbl-5/).
Variabel Terikat: Maka
pelarian
Tindak
Pidana
Korupsi Indonesia ke Singapura akan terhenti
2. Upaya
1. Data-data dan fakta menegenai
pemerintah
Dikeluarkannya Instruksi Presiden
Indonesia dalam
Nomor 5 Tahun 2004 tentang
menangani
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
pelarian korupsi
(www.polkam.id),
secara efektif
(www.depdagri.go.id)
4. Skema Kerangka Teoritis
29
PERJANJIAN EKSTRADISI
INDONESIA
SINGAPURA
1. MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR KEAMANAN DALAM NEGERI 2. MELAKUKAN KERJASAMA DALAM MENINGKATAN KEAMANAN NASIONAL MASING – MASING NEGARA 3. PEMANTAUAN JALANNYA PERJANJIAN 4. TIDAK IKUT CAMPUR DENGAN URUSAN DALAM NEGERI MASINGMASING NEGARA 5. PERTUKARAN INFORMASI INTELEJEN DENGAN LEMBAGA PERTAHANAN NEGARA
Pelarian Tindak Pidana Korupsi Indonesia ke Singapura akan terhenti yang berimplikasi pada kembalinya uang Negara
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
30
1. Tingkat Analisis Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisa Induksionis, yaitu unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi sebab Sistem Regional dan Global member dampak pada Negara-negara. 2. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yang dianggap paling tepat dalam menganalisis penelitian ini. Metode tersebut adalah: a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalitis, mengklarifikasi dan menginterpretasikan suatu gejala-gejala atau fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang actual ditengah realita yang ada, kemudian dikupas secara ilmiah. b. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa kejadian-kejadian di masa lampau secara umum (generalisasi) dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya di masa yang akan dating. 3. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research), yaitu usaha mencari data dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literature atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, Koran, artikel-artikel, website,
31
laporan-laporan maupun dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1.
Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang
penelitian ini, maka penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan atau data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Lokasi tersebut diantaranya adalah: a. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta Pusat b. Kedutaan Besar Singapura di Indonesia Jl. Hr.Rasuna Said blok x/4 kav. 2 Jakarta c. Perpustakaan Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung d. Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Jl. Tanah Abang III No. 23-27 - Jakarta Pusat
2. Lamanya Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengalokasikan waktu pencarian data selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu dimulai pada bulan Maret 2010 hingga bulan September 2010.
G. Sistematika Penulisan
32
Penelitian ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Secara singkat, teriri dari: BAB I
: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latas belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, operasionalisasi variable dan indicator, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasidan lamanya penelitian serta sistematika penuliasan.
BAB II : Obyek Penelitian Variabel Bebas Bab ini menguraikan Variabel Bebas di dalam masalah penelitian mengenai. Mengenai hubungan bilateral Indonesia – Singapura. BAB III : Obyek Penelitian Variabel Terikat Bab ini menguraikan Variable Terikat di dalam masalah penelitian mengenai peristiwa pelarian buronan Indonesia ke Singapura. BAB IV : Verifikasi Data .Dalam bab ini menguraikan
upaya pemerintah Indonesia
untuk mengektradisi buronan Indonesia yang lari ke singapura BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian.
