BAB I `PENDAHULUAN
A.
Latar belakang Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk investasi baru dimana
investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar, dengan adanya potensi keuntungan ini perdagangan berjangka yang merupakan jenis investasi yang tergolong baru di Indonesia, menarik minat masyarakat. Besarnya animo masyarakat terhadap industri perdagangan berjangka secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan munculnya banyak perusahaan pialang berjangka, sayangnya tidak semua perusahaan pialang berjangka yang muncul memiliki izin usaha dari Bappebti, oleh sebab itu maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang di dalam perdagangan berjangka komoditi. Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka Indonesia yang sudah sangat telat di banding Negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad lalu. Akibat kendala di atas maka sosialisasi akan perlunya pasar perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang BAPPEBTI Menyebutkan :
Universitas Sumatera Utara
“Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya di sebut perdagangan berjangka adalah segala sesuau yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelasaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, / kontrak derivatif lainnya.” Kontarak
berjangka
komoditi
adalah
suatu
komitmen
tetap
untuk
menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga di bentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka. 1 Contohnya, petani padi, untuk mengamankan panennya dari fluktuasi harga yang masih 3 (tiga) bulan lagi padi itu dipanen, si petani ini mencari pembeli untuk hasil panennya yang akan diserahkan 3 bulan kemudian dengan perjanjian diawal mengenai harga dan waktu penyerahan yang kemudian didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangaka. Yang diatas itulah pengertian perdagangan berjangka secara garis besarnya Globalisasi
daan
liberisasi
komoditi
mengharuskan
Pemerintah
mengantisipasi fluktusai harga komoditi, Indonesia harus mendesain struktur manejemen resiko yang khusus untuk mengakomodasi tidak hanya resiko harga tetapi juga termasuk resiko lainnya yang berasosiasi dengan komoditi. Masyarakat harus memanfaatkan semua alternative yang tersedia bagi pengelolaan resiko termasuk segala bentuk perlindungan asuransi yang mencakup fluktuasi harga, asuransi tanaman, kondisi iklim dan penggunaan instrument keuangan 1
Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia ,Alex Media, Jakarta, 2000, Hlm. 179.
Universitas Sumatera Utara
Kebutuhan penggunaan pasar berjangka semakin besar dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, terbitlah UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sekarang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang memberikan pengaturan dan regulasi secara garis besar dan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka, antara lain badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) yang merupakan pengawas tertinggi, bursa berjangka merupakan sebagai pihak yang menyelanggarakan dan menyedikan sitem dan/atau sarana untuk kegiatan perdagangan berjangka, lembaga kliring berjangka sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk kegiatan pelaksanaan kliring dan menjamin transaksi pedagangan berjangka, pialang berjangka sebagai pihak yang bertransaksi untuk kepentingan nasabah, dan pedagang berjangka sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri. Untuk bursa berjangka Indonesia saat ini mempunyai 2 (dua ) bursa berjangka, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. bursa komoditi dan derivative Indonesia (BKDI). Untuk lembaga kliring berjangka saat ini ada 2 (dua) lembaga kliring berjangka ,Yaitu PT.kliring berjangka Indonesia (KBI) dan PT.
Universitas Sumatera Utara
Indentrust Secuirity Internasional (ISI). Perdagangan berjangka komoditi berbeda dengan perdagangan di pasar modal. Pada dasar nya pasar berjangka adalah pasar primer, karna harga di tentukan oleh komoditi yang kontraknya di perjual belikan di bursa sedangkan pasar modal adalah pasar sekunder, karena harga nya bergantung pada kinerja perusahaan (go public) yang saham nya di perjual belikan. Perbedaan lain dapat dilihat dari tujuan nya. Pasar modal di selenggarankan dengan tujuan mobilisasi dana suatu perusahan dengan menjual saham perusahaan , sedangkan perdagangan berjangka di selenggarakan dengan tujuan untuk pengalihan resiko dari fluktuasi harga. Dari segi bentuk perdagangan nya, dalam pasar modal yang terjadi adalah perdagangan secara fisik dimana jual beli saham secara fisik, sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar 100% dari transaksi, sedangkan perdagangan berjangka yang di perdagangkan adalah janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari, penjual dan pembeli dalam pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana, sekitar 5-10 % dari nilai komoditi yang di transaksi sebagai margin 2. Adapun transaksi kontrak berjangka dapat terjadi baik di dalam maupun di luar bursa. Kontrak berjangka yang ditransaksikan di dalam bursa diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, sementara untuk kontrak berjangka yang ditransaksikan di 2
luar
bursa
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
BAPPEBTI
Nomor
http://www.bappebti.go.i d/perdagangan berjangka komoditi ,di unduh 24 april 2013
Universitas Sumatera Utara
72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif. perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya resiko. speculator berjangka yang berinvestasi di komoditi berjangka sama hal nya dengan mereka yang berinvestasi pada saham, obligasi dan property yaitu mengambil keuntungan dengan mengambil resiko tentunya dengan ekspetsi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Sebagai suatu sarana lindung nilai, perdagangan berjangka memiliki ciri high risk high return. Kemungkinan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi kontrak berjangka sama besarnya dengan kemungkinan kerugian. Nasabah dapat menderita kehilangan seluruh dana yang telah disetorkan. Kegunaan pasar berjangka sama dengan seabad yang lalu : yaitu menyediakan mekanisme yang efisien dan efektif untuk menajemen resiko harga bagi produsen dan konsumen komoditi dengan melindungi resiko nya yang di ambil alih oleh spekulan. Jelas tanpa adanya spekulan pasar akan kurang bergairah, dan bursa akan hidup jika banyak locals, yaitu perdagangan berjangka yang mengmbil resiko dari produsen dan pengguna komoditi dengan maksud untuk mendapat kan keuntungan yang berarti, dengan menganalisa pasar dengan cermat, speculator menginvestasikan modalnya atas resiko yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, antara
Universitas Sumatera Utara
lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan mengenai prinsip Know Your Customer, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan mengenai prinsip Know Your Customer, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penyelesaian apabila terjadi perselisihan perdata di antara para pihak dalam perdagangan berjangka. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam prakteknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam transaksi.
Menyikapi hal tersebut dia atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah / investor yang
Universitas Sumatera Utara
melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan pialang berjangka, kedalam skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum nasabah perusahaan pialang terhadap perdagangan berjangka komoditi berdasarkan kontrak berjangka di tinjau dari undangundang nomor 10 tahun 2011 tentang bappebti (study kasus pt.kontak perkasa futures pekanbaru)”
B. Perumusan Permasalahan 1.
Bagaimanakah peran serta perusahaan pialang berjangka dalam transaksi dan perjanjian perdagangan berjangka komoditi?
2.
Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi?
3.
Bagaimanakah aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah?
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Selain itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yakni
Universitas Sumatera Utara
1. Untuk mengetahui peranan dari perusahaan pialang PT..Kontak Perkasa Future dalam menyelenggarakan transaksi dan perjanjian di bidang perdagangan berjangka komoditi 2. Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pialang terhadap perjanjian yang telah dilakukan antara perusahaan PT. Kontak Perkasa Future dan nasabah/investor; dan 3. Untuk mengetahui legalitas dan pengawasan dalam transaksi perdagangan berjangka itu kepada nasabah, pelaku bisnis, kepada masyarakat awam, dan khususnya pada perususahaan pialang berjangka di Indonesia. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yakni: 1. Secara Teoretis Dapat mengetahui peraturan hukum apa yang dipakai perusahaan pialauntuk tercapainya perlindungan hukum bagi nasabah/investor dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia saat ini. 2. Secara Praktis Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan pialang berjangka di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
D. Keaslian Penulisan Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Di Tinjau Dari Uu No 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Uu No 32 Tahun 1997 tentang Bappebti, yang diangakat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Dilihat dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, Maka dapat dikatakan penulisan skripsi ini merupakan karya asli dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik melalui literature-literatur yang di peroleh dari perpustakaan, dari media masa , baik media cetak, maupun media elektronik, yang dituangkan dalam skripsi ini serta ditambah lagi dengan riset ke lapangan. Apabila ternyata suatu saat nanti terdapat judul dan permasalahan yang sama dengan skripsi ini dibuat,maka akan di pertanggung jawabkan sepenuhnya. E. Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini, yang menjadi dasar penelitian adalah teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith 3 Memasuki era pasar bebas, banyak tantangan dan persaingan yang harus dihadapi oleh dunia usaha, termasuk di dalamnya industri 3
Adam Smith dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776) mengemukakan idenya mengenai pasar bebas yang bergerak menurut mekanisme pasar. Pasar bebas ini mengarah pada perdagangan bebas dimana dalam perdagangan bebas terdapat persaingan di antara para pelaku usaha
Universitas Sumatera Utara
perdagangan berjangka. Kondisi yang demikian pada satu pihak member manfaat bagi konsumen (dalam hal ini nasabah di perdagangan Berjangka) karena dengan adanya pasar bebas maka kebebasan konsumen (dalam hal ini nasabah di bidang perdagangan Berjangka) untuk memilih produk dan jasa dari suatu perusahaan pialang Berjangka semakin terbuka. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha (dalam hal ini Pialang Berjangka) dan konsumen (nasabah) menjadi tidak seimbang. Nasabah berada pada posisi yang lemah dan menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha (Pialang Berjangka). Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen (nasabah) adalah tingkat kesadaran nasabah akan hak-haknya masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perlindungan kepada nasabah. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi menyebutkan bahwa : “Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya di sebut perdagangan berjangka adalah segala sesuau yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelasaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, / kontrak derivatif lainnya.”. 4 “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. 5 “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka”. 6 4 5
Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 Pasal 1 angka 1 Ibid Pasal 1 angka 2
Universitas Sumatera Utara
“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. 7 “Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. 8 “Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka”. 9 “Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka”. 10 “Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak untuk menggunakansistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Berjangka dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. 11 “Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut”. 12 “Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak 6
Ibid Pasal 1 angka 3 Ibid Pasal 1 angka 4 8 Ibid Pasal 1 angka 5 9 Ibid Pasal 1 angka 9 10 Ibid Pasal 1 angka 15 11 Ibid Pasal 1 angka 16 12 Ibid Pasal 1 angka 17 7
Universitas Sumatera Utara
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.” 13 “Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka” 14 “Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka”. 15 “Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. 16 F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode penelitian yang digunakan antara lain : 1. Spesifikasi penelitian Dalam menyusun skripsi ini digunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diselidiki. Dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan pengolahan data dan penyusunannya, tetepi yang lebih penting adalah 13
Ibid Pasal 1 angka 21 Ibid Pasal 1 angka 22 15 Ibid Pasal 1 angka 23 16 Ibid Pasal 1 angka 24 14
Universitas Sumatera Utara
analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat tersebut agar diketahui maksudnya. Dalam pelaksanaannya penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang terhadap perdagangan berjangka komoditi di PT. kontak perkasa future yang sedang penulis teliti. Penelitian normatif 17 adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. 18 Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum nasabah perusahaan pialang terhadap perdagangan berjangka komoditi di tinjau dari UndangUndang Nomor 10 Tahun 2011 (study kasus pada PT.Kontak Perkasa Futures, Cabang pekanbaru), sedangkan pendekatan empiris dipergunakan bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, social dan budaya.
17
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UIPRESS), 2012, Hal 13-14 18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UIPRESS), 2012, Hal 6
Universitas Sumatera Utara
Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang di teliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. 2. Sumber dan jenis data Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari data sekunder dan data prime. a. Data sekunder 19 Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan dengan cara study dokumen atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh penulisnya, dibedakan menjadi : 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis dan terdiri dari : a). Norma atau kaidah dasar yaitu Undang –Undang dasar 1945 b). Peraturan dasar (1) batang tubuh UUD 1945 (2) ketetapan MPR. c). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) d). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
19
Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 31-32
Universitas Sumatera Utara
e). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. f). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen g). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi h). Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka i). Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 dan Nomor 64/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka j). Bahan hukum yang tidak dikodefikasikan Yang dimaksud dengan kodefikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. 20 k). Yurissprudensi Yang dimaksud dengan yurisprudensi ialah keputussan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. 21 2). Bahan Hukum Sekunder
20
C. S. T. kansil,” Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pusataka, Jakarta, 1982, hal. 70 21
Ibid hal 47
Universitas Sumatera Utara
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti : a). Buku-buku hasil karya para serjana. b). Hasil-hasil penelitian c). Berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas b. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa pengalaman praktik dan pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah perusahaan pilang terhadap perdagangan berjangka komoditi (study kasus PT. Kontak Perkasa Future cabang Pekanbaru). c. Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : a). Kamus Hukum b). Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini. 3. Alat Pengumpulan Daata teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a. Wawancara Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), untuk seseorang yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden 22. Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan, karene interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menyatakan fakta-fakta yangada dan pendapat (opinion ) maupun persepsi dari responden. Wawancara ini, responden yang diwawancarai adalah Syahyuda Ningsih sebagai wakil pialang berjangka PT.Kontak Perkasa Future cabang Pekanbaru dengan Nomor SK 558/BAPPEBTI/SI/10/2011 dari Bapebbti yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktik tentang perlindungan hukum nasabah perusahan pialang terhadap perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komodit (study kasus PT.Kontak Perkasa Future). b. Studi Kepustakaan Dipergunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
22
Fred F. Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavorial, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, Cetakan kelima, 1996) hal 770
Universitas Sumatera Utara
berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun melalui data naskah resmi yang ada. c.
Pengamatan atau observasi Adapun tujuan utama daripada pengamatan atau observasi, adalah antara lain : a) Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya. b)
Mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan social atau salah satu aspeknya.
c)
Mengadakan eksplorasi (penjelajahan) Dari sudut prosedurnya, maka dibedakan antara pengamatan terlibat (“participant observation”), dengan pengamatan tidak terlibat (“non participant observation”) 23.
4. Analisis Data Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis, dan konsisten sesuai dengan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan sifat data yang diperoleh. Dalam menganalisis data menganalisis data penelitian ini dipergunakan system
primer dan data sekunder yang telah disusun secara
sistematis kemudian di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan 23
Ibid hal 22
Universitas Sumatera Utara
membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbaggai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang di rumuskan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawabab atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 24
G. Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu
sestematika penulisan yang teratur yang penulis bagi dalam
bab per bab, dimana masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab diamana terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, keaslian penulisan,dan sistematika penulisan.
24
H.B Sutopo, metedologi penelitian hukum kualitatif (Surakaarta: UNS Press, 1998), Hal 37
Universitas Sumatera Utara
BAB II
PERAN SERTA PERUSAHAAN PIALANG DAN WAKIL PIALANG DALAM TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA Meliputi pengertian perusahaan pialang berjangka, dasar hukum pialang berjangka, kaidah an asas hukum, kegiatan usaha pialang berjangka, hak dan kewajiban perusahaan pialang berjangka, hubungan perusahaan pialang dengan nasabah, izin wakil pialang berjangka yang diberikan oleh bappebti
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA Meliputi sejarah perdangan berjangka, perdagangan berjangka di indonesia,
hukum
positif
pada
perdagangan
berjangka,manfaat
perdagangan berjangka, resiko perdagangan berjangka BAB IV
PERATURAN
PERLINDUNGAN
NASABAH
DI
BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Meliputi perlindungan bagi calon nasabah dalam tahap pra transaksi perdagangan berjangka, perlindungan bagi nasabah dalam tahap pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka, perlindungan bagi nasabah dalam tahap pasca transaksi perdagangan berjangka, jaminan yang dibeikan oleh perusahaan pialang kepada nasabah/investor dalam
Universitas Sumatera Utara
kaitannya perlindungan hukum konsumen, permasalahan penerapan aturan perlindungan nasabah dalam berdagangan berjangka BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Meliputi Kesimpulan dan Saran serta di ikuti dengan Daftar Pustaka dan Lampiran.
Universitas Sumatera Utara
