BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang Masalah Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari
administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelanggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi xiii
Universitas Sumatera Utara
Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam menjalankan penyelenggaraan administrai kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian
penting
dalam
administrasi
demi
terselenggaranya
administrasi
kependudukan yang baik. Pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran penduduk di buktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya. Menurut Hatmadji dalam buku Lembaga Demografi FEUI (2007: 56), masalah pendaftaran kelahiran di negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kelengkapan (completeness) registrasi. Hal ini disebabkan karena penduduk (baik yang mempunyai anak maupun petugas registrasi) tidak menyadari pentingnya registrasi kelahiran dan penduduk tidak mengerti xiv
Universitas Sumatera Utara
bagaimana menjawab pertanyaan seperi tanggal kelahiran anaknya, umur ibunya, dan sebagainya. Berikut
adalah
kutipan
artikel
mengenai
masalah
administrasi
kependudukan dalam pendaftaran kelahiran di Indonesia:
“Enam dari sepuluh anak di bawah usia lima tahun di Indonesia tidak diakui keberadaannya secara sah oleh Pemerintah Indonesia. Anakanak ini tidak memiliki identitas secara sah yang dituangkan dalam akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran memiliki arti penting bagi eksistensi anak sebagai warga negara di muka hukum. Ironisnya, menurut data SUSENAS 2007, hanya 42 persen anak di bawah usia lima tahun (0-4 tahun) yang memiliki akta, sisanya 58 persen belum memiliki akta kelahiran. Dari 219 juta jumlah penduduk Indonesia (Supas 2005), 77,8 juta diantaranya adalah anak-anak (0-18 tahun).” (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI: 2009) Berdasarkan kutipan artikel di atas dapat kita lihat bahwa peristiwa kelahiran masih belum terdaftar secara baik dan seharusnya menjadi masalah penting yang harus diatasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang lebih baik. Selain itu, hasil SUPAS 2005 (Data Statistik Indonesia: 2010) untuk penduduk yang berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran di wilayah Sumatera Utara sebagai berikut, Kota Medan 31.47%, berarti ada sekitar 68.53% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Kabupaten Deli Serdang 20.37%, berarti ada sekitar 70.63% anak berusia 0-4 tahun belum mempunyai akta kelahiran. Tidak adanya akta kelahiran berarti menunjukkan bahwa anak-anak tersebut belum terdaftar kedalam administrasi kependudukan dalam bentuk pencatatan sipil.
Pendaftaran peristiwa kematian penduduk di buktikan dengan pengurusan akta kematian. Kesadaran warga urus akta kematian masih rendah. Hal ini terkait xv
Universitas Sumatera Utara
dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian itu. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang, baik hukum privat maupun publik. Bahkan, beberapa tahun ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain. Manfaat dari akta kematian bagi ahli waris diantaranya untuk mengurus penetapan ahli waris, pensiunan, klaim asuransi, maupun persyaratan perkawinan bagi duda atau janda. Pentingnya membuat akte kematian sebagai database perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil warga. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar: 2010)
Berdasarkan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Ombudsman RI dengan kesimpulan Indeks Pelayanan Publik di Sumatera Utara (Sumut), terus mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir. Saat ini (2011) indeks yang mencerminkan integritas layanan publik di Kota Medan hanya 3,66. Posisi ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung dan Jayapura dengan masing-masing indeks lima dan empat. Paparan KPK menunjukkan temuan terbanyak masalah pelayanan publik tersebut ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Analisa. 2011).
Nomor urut Kota Medan di bawah kelas Kota Bandar Lampung dan Jayapura tentu cukup memalukan atau bahkan memilukan. Konteks reformasi birokrasi Medan sebagai Kota Metropolitan urutan itu jelas tamparan keras. Medan harus segera berbenah dan tak tidak perlu membuat beragam apologi. xvi
Universitas Sumatera Utara
Upaya meningkatkan pelayanan publik, seperti membangun ruang tunggu yang bagus dan memasang kamera pengintai (CCTV) cuma alat bantu belaka. Memang pengadaan sarana prasarana
yang
memadai
dapat
mengurangi potensi
penyelewengan pelayanan publik, seperti pungutan liar dan pencaloan. Tetapi itu saja tidak cukup. Karena lebih jauh dari itu adalah soal reformasi mental penyelenggara pelayanan.
Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan
mulai dari
masalahakta kelahiran, dan kematian serta masalah pelayanan publik di Kota Medan
maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Medan.”
I.2
Fokus Masalah Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelayanan pengurusan
akta kelahiran dan akta kematian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. I.3
Perumusan Masalah Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1.
Bagaimana peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kota Medan?
xvii
Universitas Sumatera Utara
2.
Apa saja yang mempengaruhi peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kota Medan ?
I.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kota Medan.
2.
Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kota Medan.
I.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya adalah
sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi kependudukan mengenai
xviii
Universitas Sumatera Utara
peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengurusan akta kelahiran dan akta kematian penduduk. 2.
Manfaat Praktis Manfaat bagi institusi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan yang sangat berharga bagi institusi yang terkait dalam pelayanan administrasi kependudukan pada pengurusan akta kelahiran dan akta kematian penduduk. Manfaat bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan
dan
masukan
dalam
memperoleh
pelayanan
administrasi
kependudukan pada pengurusan akta kelahiran dan akta kematian penduduk. I.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I
: Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
: Studi Kepustakaan Bab ini berisi teori-teori dan referensi lain yang dipakai selama penelitian. Teori-teori di sini tidak berfungsi untuk membangun kerangka berfikir, tetapi lebih berfungsi sebagai bekal peneliti untuk memahami fenomena yang ada di lapangan. xix
Universitas Sumatera Utara
BAB III
: Metode Penelitian Bab ini berisikan tentang bentuk penelitian, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan lokasi penelitian.
BAB IV
: Deskripsi Lokasi Penelitian Bab ini berisikan gambaran lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi.
BAB V
: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasannya.
BAB VI
: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.
xx
Universitas Sumatera Utara
