BAB I PENDAHULUAN. 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

RENSTRA TAHUN 2014-2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan

sipil

di

Indonesia sebagai Negara terbesar keempat dari jumlah penduduk, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan dan penyusunan program kerja diberbagai bidang pembangunan serta dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, konsisten dan berkesinambungan. Kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi dari setiap aparatur negara. Terselenggaranya good governance ini merupakan

Pendahuluan

I-1



prasyarat

utama

untuk

mewujudkan

aspirasi

masyarakat

dalam

pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2015-2019 dimaksudkan

untuk

menjamin

kontinuitas

dan

konsistensi

program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2015-2019 memuat visi, misi serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran dan cara mencapainya diharapkan dapat memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas untuk masa 5 tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasar program dan kegiatan yang terencana, terukur dan diharapkan

dapat

memenuhi

kehendak,

aspirasi

dan

kebutuhan

masyarakat (stakeholders). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun secara umum memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi Sumber Daya Manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi. Sehingga diharapkan mampu menjawab segala bentuk kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman.

Pendahuluan

I-2



Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renstra Dispendukcapil) Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dispendukcapil Kota Madiun. Dokumen renstra Dispendukcapil Kota Madiun ini berfungsi untuk menuntun

segenap

penyelenggara

unit

organisasi

di

lingkungan

Dispendukcapil Kota Madiun dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Renstra (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra

Pendahuluan

I-3



selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dispendukcapil Kota Madiun berkewajiban menyusun Renstra (Renstra) dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang mungkin dan akan timbul. Renstra Dispendukcapil Kota Madiun Tahun 20142019 ini disusun agar mampu memberikan terobosan grand strategy guna mempercepat pembangunan daerah Kota Madiun, serta mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

Pendahuluan

I-4



Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini :2

Gambar 1.1 Bagan Alur Perencanaan

Sumber: UU SPPN No 25 Tahun 2004

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD

Pendahuluan

I-5



Kabupaten/Kota, dan RKPD Kabupaten/Kota. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

menjadi

dasar

dalam penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan SKPD Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun periode 5 (lima) kedepan, harus mengacu dan mengarah kepada RPJMD Kota Madiun tahun 2014 – 2019 bagi terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjadi kebijakan daerah dan tertuang pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019. Esensi

utama

dalam

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, meski terjadi beberapa

Pendahuluan

I-6



perubahan baik program maupun nama – nama kegiatan hingga terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2010 tentang . Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2014 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Madiun dan bersifat indikatif. Sedangkan kaitannya dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 17 tahun 2003, maka RPJM Daerah Kota Madiun penjabarannya dituangkan kedalam RKPD Kota Madiun setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Madiun. Keterkaitan dan Hirarki Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai Pola yang sangat jelas sebagaimana tabel di bawah ini :

Pendahuluan

I-7



Gambar : 1.2 Pola Keterkaitan dan Hirarki Dokumen Perencanaan

RPJMD KOTA MADIUN

VISI DAN MISI KOTA MADIUN 2014 -2019

Renstra Disdukcapil Kota Madiun

Visi dan Misi Disdukcapil Kota Madiun 2014 – 2019

Renja Disdukcapil Kota Madiun

Program dan Kegiatan Tahunan Disdukcapil Kota Madiun

Dokumen Renstra Bidang Dukcapil Tingkat Propinsi

Dokumen Renstra Dukcapil Tingkat Nasional

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah disusun kemudian akan menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan Tahunan, sehingga pada akhir masa perencanaan 5 (lima) tahun ke depan diukur sejauh mana tingkat pencapaian hasilnya. Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang memuat tahapantahapan implementasi dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Selain pola keterkaitan dan hirarkis antara RPJMD Kota Madiun, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, harus diperhatikan pula

Pendahuluan

I-8



kebijakan eksternal yang memiliki keterkaitan daalam tingkat regional Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional.

1.2

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dispendukcapil Kota Madiun sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY ;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6.

Undang-Undang Nomor

23

Tahun

2006

tentang Administrasi

Kependudukan ; 7.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pendahuluan

I-9



9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23

Tahun

2006

tentang Administrasi

Kependudukan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 13. Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional ; 16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik ; 17. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pendahuluan

I-10



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ; 25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ; 26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Pendahuluan

I-11



27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang APBD Kota Madiun TA. 2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

dari

Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2014-2019 dimaksudkan pedoman dan acuan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat

mendorong

terwujudnya

visi,

misi,

tujuan

dan

sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai tolok ukur kinerja

dalam

mencapai

visi,

misi

dan

tujuan

organisasi

serta

mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima.

Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan secara operasional visi, misi, agenda pembangunan dan program kedalam arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang rinci, terarah,

Pendahuluan

I-12



terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, antar SKPD, antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 4. Sebagai tolak

ukur dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. 5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, sistematika penulisan

dokumen

Renstra

Dispendukcapil

Kota

Madiun

Tahun

20142019 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Pendahuluan

I-13



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan SKPD yang memuat capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

sebelumnya

dan

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

Pendahuluan

I-14



BAB V. RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana ditunjukkan dengan tabel Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP Bab ini memuat penutup dari Renstra SKPD

Pendahuluan

I-15

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

Recommend Documents