BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada bulan April 2008, pemerintah telah meresmikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undangundang ini diberlakukan efektif pada 1 Mei 2010. Bisa dikatakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini merupakan wujud dari implementasi demokrasi dalam suatu pemerintahan. Kebijakan dalam undang-undang ini menjamin salah satu hak dasar dalam kehidupan demokrasi dan kebijakan publik, yaitu ketersediaan informasi secara transparan. Secara garis besar, undang-undang ini memang bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat dan akurat. Ini berarti setiap lembaga dituntut bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang baik bagi publik, dalam artian cekatan dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka undang-undang ini mengamanatkan serangkaian kewajiban kepada semua badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 7 yakni : 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
1
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Sudah lima tahun lebih berjalan, nyatanya pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini berjalan lamban. Ditengarai dengan belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah di semua provinsi di Indonesia. Saat ini yang tercatat di website Komisi Informasi (www.komisiinformasi.go.id), Komisi Informasi Daerah baru ada di 20 provinsi. Padahal, Komisi Informasi Daerah merupakan perpanjangan tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Pusat yang kehadirannya sangat berperan penting dalam mengusung pelaksanaan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Tidak hanya Komisi Informasi Daerah yang belum terbentuk di beberapa provinsi, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disyaratkan
dalam
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi
Publik
dan
2
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2010 sebagai petunjuk teknis pun belum sepenuhnya terlaksana. Masih banyak badan publik yang
belum
memiliki
PPID.
Data
dari
PPID
Kementerian
Kominfo
(http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com) menyebutkan per 1 November 2013, dari 693 badan publik, baru 227 yang memiliki PPID atau sekitar 32,76%, dengan rincian 34 Lembaga Kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 Lembaga Provinsi, 98 Kabupaten, dan 36 Kota. Dari 227 yang terbentuk, masih banyak yang kenyataannya belum bekerja maksimal. Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU KIP, penunjukan PPID merupakan syarat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. Ada beberapa kendala yang memungkinkan terjadinya kelambanan pelaksanaan UU KIP ini. Diantaranya masih kurangnya pemahaman badan publik selaku pelaksana atas kewajiban yang diamanatkan dalam UU KIP itu sendiri. Termasuk tentang prosedur dan mekanisme dalam manajemen informasi. Dari sederetan badan publik yang masih lamban melaksanakan UU KIP, Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan salah satunya. Hingga September 2013, berdasarkan data di www.kip.jatimprov.go.id, dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota yang belum memiliki PPID. Tujuh lainnya adalah Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.
3
Secara kelembagaan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kediri Nomor 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan PPID Kabupaten Kediri, PPID di Kabupaten Kediri baru resmi berdiri 27 Desember 2013. Meskipun sudah resmi berdiri dan memiliki legalitas dengan SK tersebut namun secara fisik, PPID di Kabupaten Kediri belum beroperasi dan melaksanakan fungsinya. Pembentukan PPID di Kabupaten Kediri mengalami proses yang lumayan panjang. Pembentukan PPID sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2010, dan melewati beberapa rapat koordinasi untuk membahas dan memutuskan pembentukannya. Namun proses tersebut baru menemui hasil di akhir 2013 yang berarti hampir mencapai masa 4 tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP secara efektif. Masih terlalu dini memang untuk bisa melihat implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini berdasarkan fungsi dari PPID tersebut, mengingat berdirinya yang masih baru. Namun bukan berarti kajian terhadap implementasi undang-undang tersebut tidak bisa dilakukan. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan banyak hal, tidak hanya terkait dengan keberadaan lembaga seperti Komisi Informasi dan PPID, namun juga secara substansi yang terkait dengan pelayanan informasi oleh badan publik. Apalagi jelas disebutkan oleh undang-undang tersebut (pasal 21 ayat 2 ), bahwa dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri, Sonny SM Laksono, dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda)
4
Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang didalamnya memuat tentang pelayanan informasi, maka Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini bisa dikatakan sudah berkewajiban melaksanakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Kediri, Edhi Purwanto. Edhi Purwanto menjelaskan dengan adanya Perda Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kediri sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP namun pelaksanaan itu memang masih banyak kekurangan karena adanya kendala yang dihadapi. Melihat kasus sengketa informasi sebagai hal yang mungkin terjadi atas kegagalan pelayanan informasi, di Kabupaten Kediri hingga saat ini belum pernah terjadi sengketa informasi. Hal ini di satu sisi, bisa saja memang karena keberhasilan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi yang lancar. Namun di sisi lain, hal itu bisa saja menggambarkan pasifnya masyarakat Kabupaten Kediri terhadap keterbukaan informasi. Pelayanan informasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama ini menerapkan sistem arus satu pintu. Institusi yang berwenang sepenuhnya sebagai gerbang utama pelayanan informasi adalah Bagian Humas dan Protokol. Sedangkan bidang komunikasi dan informasi menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Praktis, ada dua lembaga bidang informasi yang dekat dengan isu keterbukaan informasi publik. Bagian Humas dan Protokol sehari-harinya melayani permintaan informasi publik. Dalam tugasnya, Bagian Humas dan Protokol menjalin kerja sama dengan media massa
5
dalam penyebaran informasi, disamping mengeluarkan buletin, liflet, juga media internal pemerintah daerah. Dinas Kominfo melakukan publikasi informasi melalui iklan layanan masyarakat, kegiatan komunikasi di masyarakat melalui media tradisional, dan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik. Dinas Kominfo juga membuka layanan resmi informasi seputar pemerintah daerah melalui pengelolaan website www.kedirikab.go.id. Dalam sistem pemerintahan yang seperti ini, koordinasi dan sistem informasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik Bagian Humas dan Protokol maupun Dinas Kominfo selaku lembaga yang menangani bidang informasi masih menemui beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, prasarana, juga koordinasi antar lembaga. Kendala-kendala tersebut tentu saja turut menghambat kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat. Berbagai
gambaran
yang
dikemukan
diatas,
seperti
lambannya
pelaksanaan UU KIP di badan publik daerah dengan ditandai lambannya pembentukan PPID, tidak adanya kasus sengketa informasi, juga kurang maksimalnya layanan informasi, kemudian mendorong perlu dilakukannya penelitian tentang implementasi UU KIP oleh badan publik daerah, salah satunya Pemerintah Kabupaten Kediri ini, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan keterbukaan informasi dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh badan publik daerah.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas maka rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah : 1. “Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2008-2013?” 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2008-2013?” C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui gambaran implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2008-2013. 2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selaku pelaksana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 1. Memberikan gambaran tentang implementasi UU KIP di daerah. 2. Menunjukkan hambatan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan UU KIP serta memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi tersebut selanjutnya. 3. Melengkapi penelitian empiris tentang analisi kebijakan komunikasi. 4. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
7
E. Kerangka Pemikiran E.1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP sebagai Kebijakan Komunikasi UU KIP merupakan salah satu dari kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia. Kebijakan komunikasi lainnya misalnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kebijakan komunikasi menurut UNESCO dalam Abrar (2008; 10) dimaknai sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan normanorma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sistem komunikasi. Setiap Negara memiliki sistem komunikasi dimana pola-pola komunikasi berjalan dan berproses. Sistem komunikasi terdiri dari berbagai sub sistem yang menjalankan fungsi masing-masing dan memerlukan sebuah regulasi agar sub sistem tersebut dapat berjalan tanpa saling berbenturan satu sama lain. Informasi merupakan salah satu bagian dari sistem komunikasi yang memerlukan aturan khusus sebagai pedoman para pelaku komunikasi bertindak. UU KIP adalah salah satu kebijakan komunikasi yang dibuat untuk memperlancar sub sistem informasi tersebut berjalan. Menurut Abrar (2008; 4), kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 3 bagian penting, yaitu konteks, domain, dan paradigm. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politikekonomi, politik komunikasi, dll. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global, dll. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka cita-cita yang
8
menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 5 kriteria. Kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan sebagai sebuah kebijakan publik. Kriteria tersebut yaitu memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan pejabat pemerintah, memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah, bisa bersifat positif dan negatif, dan bersifat memaksa (otoritatif). E.1.1 Keterbukaan Informasi UU KIP sebagai undang-undang keterbukaan informasi tentu saja dimaksudkan untuk mengatur tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan dari badan publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan transparan dalam menyediakan informasi. Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan. Disampaikan Mendel (2008) regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Untuk mewujudkan
9
good governance UU KIP sangatlah perlu. UU KIP akan mengawal pemerintahan berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan. E.2. Implementasi Kebijakan Sebuah kebijakan merupakan sebuah proses kegiatan yang melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Menurut
Lester
dan
Stewart
dalam Kusumanegara (2010;
97),
implementasi adalah sebuah tahapan yang di lakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa
implementasi
lebih
bermakna
non
politik,
yaitu
administratif.
Implementasi sebagai kegiatan administrasi memiliki konsekuensi dalam pelaksanaannya dan memiliki dampak terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012; 135) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individuindividu (alat kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk
10
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan. E.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ada beberapa model implementasi kebijakan yang bisa digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Berikut dua model yang sering digunakan untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan : a. Model George C. Edwards III Menurut Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
Gambar 1. Proses Implementasi Kebijakan Model Edwards III Komunikasi
Sumber daya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi Sumber : Edwards III dalam Subarsono (2005; 91)
11
Keempat variabel yang digambarkan di atas bisa diuraikan sebagai berikut : 1. Komunikasi Menurut Edwards, komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten. -
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Subarsono, 2005 ; 90)
-
Kejelasan. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan harus jelas sehingga tidak mengaburkan pesan awal dari kebijakan
tersebut.
Selain
itu
kurangnya
kejelasaan
dapat
menimbulkan perubahan kebijakan yang tidak diharapkan (Winarno, 2008; 177). Dalam mengimplementasikan kebijakan, setiap instruksi yang diberikan harus diinformasikan dengan jelas. -
Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas (Winarno, 2008; 177). Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.
2. Sumber daya Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif (Nugroho, 2012;
12
693). Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya meliputi sumber aya manusia (staf) yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas (Winarno, 2008; 181). 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitment, kejujuran, sifat demokratis (Subarsono, 2005; 91). Dengan kata lain, disposisi merupakan kesediaan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi yang baik dari implementator akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang baik pula. Namun bila implementator memiliki sikap atau perspekstif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. 4. Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih di hambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut.
13
Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi : -
Standar Operasional Prosedur (SOP) Salah satu dari aspek-aspek struktual paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya Standard Operating Procedures (SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan
waktu
yang
tersedia.
Selain
itu,
SOP
juga
menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasiorganisasi yang kompleksitas dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Organisasi-organisasi dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa menpunyai Standard Operating Procedures (SOP). -
Fragmentasi Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam melaksanakan
kebijakan
adalah
fragmentasi
organisasi.
Tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan
14
kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Sifat multidimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong fragmentasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. b. Model Van Meter dan Van Horn Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Kedua tokoh ini menyampaikan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn ini diuraikan sebagai berikut : 1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resourse).
15
3. Aktifivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untu melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang diuraikan di atas digambarkan dalam skema sebagai berikut :
16
Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)
Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan Publik
Sumber Daya
Komunikasi Antar Ogranisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
Karakteristik Badan Pelaksana
Disposisi Pelaksana
Kinerja Kebijakan Publik
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Kebijakan Publik
Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005; 100)
Untuk menggambarkan implementasi sebuah kebijakan di lembaga pemerintah, baik model Edwards III maupun model Van Meter dan Van Horn ini masih relevan, mengingat arah kebijakan yang berjalan linear dari atas ke bawah, yaitu dari pembuat kebijakan, pelaksana, ke publik. Bila kita kaji lebih dalam, sebenarnya kedua model yang dikemukakan di atas memiliki variabel yang hampir sama satu sama lain. Jika kita berpatokan pada teori yang diajukan oleh Edwards III, maka variabel dalam model Van Meter dan Van Horn bisa dimasukkan ke dalam variabel Edwards III sebagai berikut : variabel (1) standar
17
dan sasaran kebijakan dapat kita masukkan dalam variabel “komunikasi”. Hal ini karena dari penjelasan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi maupun konflik. Variabel (2) sumber daya sejalan dengan variabel “sumber daya”, yaitu mencakup SDM dan non-SDM. Variabel (3) hubungan antar organisasi dapat kita masukkan dalam variabel “struktur birokrasi” karena mengarah pada proses koordinasi di dalam struktur organisasi. Variabel (4) karakteristik agen pelaksana dapat kita masukkan pada variabel “struktur organisasi”. Sedang variabel (6) disposisi implementor, dapat kita masukkan pada variabel “disposisi”. Dari keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang agak berbeda adalah variabel (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang tidak terdapat dalam model Edwards III. Pada variabel (5) ini terlihat bahwa model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn juga mempertimbangkan faktor eksternal. E.3 Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Ditegaskan oleh Merilee S. Grindle (1980; 8-10), dalam analisis implementasi kebijakan, setidaknya ada dua aspek penting yang seyogyanya dilihat, yaitu : Pertama, isi kebijakan. Isi kebijakan berpengaruh bagi implementasi karena menentukan hal-hal apa saja yang akan diimplementasikan serta siapa yang akan melakukannya. Kedua, konteks kebijakan. Kondisi sosialpolitik serta office politics dalam tubuh birokrasi akan menentukan bagaimana kebijakan akan diimplementasikan.
18
Dalam
implementasi
kebijakan,
berkenaan
dengan
pencapaian
implementasi undang-undang dapat dipilahkan secara sederhana menjadi dua : (1) pengembangan kelembagaan, dan (2) pencapaian substantif. Dalam kajian implementasi kebijakan keterbukaan informasi, Pratikno dkk (2012; 5-6), melihat aspek pengembangan kelembagaan dari tiga indikator, yakni (a) pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID), (b) penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan (c) peraturan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah. Adapun pencapaian substansif berkaitan dengan produksi informasi publik yang wajib disediakan oleh satuan Pemda kepada khalayak di wilayahnya masing-masing. Aspek substantif ini tersusun atas tiga indikator, yakni (a) ketersediaan media penyampai, (b) produk dan jenis informasi yang sudah dipublikkan, dan (c) kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi tersebut. Aspek pencapaian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pratikno dkk diatas berhasil menjelaskan implementasi kebijakan terkait dengan isi kebijakan keterbukaan informasi di Indonesia. E.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik E.4.1 Tujuan UU KIP UU KIP bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat dan akurat. Tujuan lebih terperinci tentang penerbitan UU ini sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP yaitu :
19
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas E.4.2 Kewajiban Pemerintah Daerah Kewajiban Pemerintah Daerah dalam UU KIP : a. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3) b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara
20
cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1a dan ayat 1b) c. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota (Pasal 24 ayat 1) d. Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi
dan/atau
anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6) Kewajiban Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan UU KIP dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik : a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien c. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21
e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya Kewajiban Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : a. Pimpinan Badan Publik menunjuk PPID paling lambat satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (Agustus 2011). PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi (Pasal 12, 13 dan 21 ayat 1)
22
b. Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan (Pasal 21 ayat 2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah : a. PPID di lingkungan pemerintahan provinsi ditetapkan oleh gubernur, sedangkan
untuk
lingkungan
kabupaten/kota,
PPID
ditetapkan
oleh
bupati/wali kota (Pasal 7 ayat 4 dan 5) b. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi (Pasal 7 ayat 2) dan dibantu oleh PPID Pembantu yang ada di masing-masing SKPD (Pasal 8 ayat 5 dan 6) c. PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah (Pasal 8 ayat 2 dan 3) d. Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur, sedangkan tata kerja PPID di
lingkungan Pemerintahan
Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota (Pasal 12 ayat 2 dan 3) Berkenaan dengan layanan informasi, dalam Bab IV UU KIP diatur tentang jenis-jenis informasi yang wajib disediakan oleh badan publik dan informasi yang dikecualikan. Menurut UU KIP, sebagaimana dirinci dalam
23
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi yang dipublikasikan lewat sejumlah medium (laporan yang diterbitkan, leaflet, brosur, dan website) setidaknya harus berisi beberapa jenis informasi dasar seperti : 1. Profil organisasi mencakup alamat lengkap SKPD, nomor telepon dan faksimile, serta struktur organisasi. 2. Program sedang berlangsung mencakup nama, kegiatan, sasaran, penerima manfaat, anggaran, penanggung jawab utama, serta alamat dan nomor telepon yang digunakan untuk program kegiatan. 3. Anggaran mencakup total alokasi anggaran untuk tahun sedang berjalan, rencana anggaran untuk tahun berjalan, laporan keuangan tahun sebelumnya, serta daftar aset dan persediaan. 4. Akses informasi publik mencakup jumlah permohonan informasi yang diterima, jumlah permohonan informasi yang ditanggapi, jumlah permohonan informasi yang ditolak, alasan penolakan, prosedur bagi permohonan informasi. 5. Peraturan dan kebijakan berdampak pada publik berupa daftar undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang telah diberlakukan atau dalam proses pengesahan. F. Konsep Penelitian Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kajian implementasi kebijakan keterbukaan informasi dari Pratikno dkk yaitu aspek capaian implementasi kebijakan yang meliputi capaian kelembagaan dan capaian
24
substantif. Sedangkan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, penelitian ini menggunakan gabungan dari variabel model Edwards III dan variabel dari model Van Meter dan Van Horn, yang menggunakan model Edwards III sebagai patokan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga kedua model tersebut saling melengkapi satu sama lain. Namun tidak semua hal yang disampaikan oleh Edwards III serta Van Meter dan Van Horn akan digunakan, melainkan dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, konsep yang akan digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial politik. Tabel 1 Konsep Capaian Implementasi Kebijakan No
Konsep
1.
Capaian Kelembagaan
2.
Capaian Substantif
Makna
Indikator
Bagaimana pengembangan kelembagaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat UU KIP
Penetapan PPID
Berkaitan dengan produksi informasi publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Tersedianya media penyampai.
Adanya peraturan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.
Produk dan jenis informasi yang sudah dipublikkan sesuai dengan apa yang diamanatkan UU KIP. Kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi.
25
Tabel 2 Konsep Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan No
Konsep
Makna
Indikator
1.
Komunikasi
Adanya sosialisasi UU KIP dan kebijakan terkait sebagai kegiatan untuk mengkomunikasikan isi kebijakan kepada badan publik.
Sosialisasi tentang UU KIP dari KI, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah yang jelas, tepat, dan konsisten
2.
Sumberdaya
Ketersedian sumber daya pendukung seperti anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya untuk melaksanakan UU KIP.
Tercukupinya kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan UU KIP.
3.
Disposisi
Komitmen para pejabat terhadap implementasi UU KIP meliputi sikap dan pemahaman para pejabat.
Adanya komitmen para pejabat terhadap pelaksanaan UU KIP
4.
Struktur Birokrasi
Bagaimana struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi UU KIP.
Pendelegasian wewenang dalam pembentukan PPID Adanya peraturan tentang keterbukaan informasi publik Adanya SOP
5.
Lingkungan Sosial dan Politik
Sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
Adanya koordinasi yang baik dalam pelayanan informasi Adanya dukungan DPRD, pelaku media, dan publik terhadap pelaksanaan UU KIP
26
G. Metodologi Penelitian G.1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang sesuai karena dalam penelitian kualitatif penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam lokasi penelitian. Dengan penelitian deskriptif ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang implementasi UU KIP oleh Pemkab Kediri dan nantinya dapat memberikan rekomendasi yang baik, jelas, dan berimbang bagi para pembuat keputusan serta untuk mendukung perencanaan di dalam organisasi. G.2. Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah studi kasus. Metode kajian menggunakan studi kasus untuk mendapatkan uraian dan penjelasan komprehesif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, atau suatu situasi sosial. Dalam kajian kebijakan, studi kasus bisa digunakan untuk melihat daya guna suatu kebijakan. Studi kasus juga dapat digunakan untuk memahami fenomena dalam implementasi kebijakan. Penggunaan metode ini sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.
27
G.3. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi UU KIP oleh Pemkab Kediri selama tahun 2008-2013 yang dilihat dari aspek capaian kelembagaan dan substantif serta faktor pendukung dan penghambat implementasi yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial politik. G.4. Obyek Penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah para pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri. G.5. Jenis dan Sumber Data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer di dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan. Informan-informan tersebut adalah para pegawai di Pemkab Kediri, DPRD, pekerja media, dan perwakilan LSM. Sedangkan definisi dari data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, misalnya data yang diperoleh dari data kepustakaan, data-data dari unit kerja Pemkab Kediri, ataupun lembagalembaga sejenis. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dalam usaha mendapat informasi pada tahap awal penelitian serta pada saat melakukan analisis. Data kepustakaan yang dikumpulkan terdiri dari buku, jurnal, makalah, artikel surat kabar, dan artikel dari internet terkait UU KIP.
28
G.6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu analisis data sekunder, pengamatan langsung atau observasi, dan wawancara mendalam. G.6.1 Analisis Data Sekunder Analisis data sekunder dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen yang mencakup kebijakan di tingkat lokal dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis tentang kebijakan lokal yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan UU KIP, manajemen sistem informasi, dan data-data dalam layanan informasi. G.6.2 Observasi Observasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi pelayanan publik dan mengamati prosedur pelayanan. Data yang dikumpulkan dan dicatat berupa perilaku pelayanan, kondisi bangunan, dukungan sarana dan prasarana serta jaringan infrastruktur yang digunakan dalam melayani publik. Observasi juga dilakukan untuk mengamati website www.kedirikab.go.id yang merupakan website resmi Pemkab Kediri yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo. G.6.3 Wawancara Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (Lincoln & Denzin, 2009; 507), wawancara mendalam berguna untuk mencari kekhasan dari sebuah jawaban, tidak hanya berhenti pada jawaban normatif, namun lebih pada kenapa dan bagaimana.
29
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan penting dan juga dari beberapa pihak yang berkaitan dan yang mengetahui proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan informasi. Wawancara diarahkan untuk mengungkap kebijakan dan sikap para birokrat pelaksana layanan dan pengambil keputusan sekaligus mencari tahu tentang pola koordinasi-kerja sama antar lembaga publik, dan dukungan eksternal yaitu publik dan DPRD. G.6.3.1 Informan Untuk mencari informasi tentang implementasi UU KIP di Pemkab Kediri, peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan di jajaran Pemkab Kediri, diantaranya : 1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Kediri, Ir. Adi Suwignyo, M.Si 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kab. Kediri, Edhi Purwanto, SH 3. Para karyawan di Pemerintah Kabupaten Kediri Sedangkan untuk mencari informasi terkait dengan kondisi lingkungan sosial dan politik, wawancara dilakukan dengan : 1. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kediri, Nur Wakhid 2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri, Mega Wulandari 3. Ketua LSM Serikat Rakyat Kediri Bersatu (SRKB) , Munasir Huda 4. Ketua LSM Indonesia Justice Society (IJS) Kediri, Ahmad Mahbuba Dipilihnya informan tersebut karena sangat relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan. Kepala Bagian Humas dan Protokol merupakan juru bicara dari Pemkab Kediri. Dengan menganut sistem arus satu pintu, semua
30
layanan informasi dilakukan melalui Bagian Humas dan Protokol, sehingga lembaga inilah yang paling mengetahui bagaimana pelayanan informasi berlangsung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi adalah pembuat komitmen dalam sistem teknologi informasi yang turut mendukung bekerjanya sistem informasi dan komunikasi di Pemkab Kediri. Karyawan Pemkab Kediri terutama di Bagian Humas dan Protokol serta Dinas Kominfo merupakan SDM di lembaga yang paling erat kaitannya dengan isu keterbukaan informasi. Sedangkan untuk mengetahui informasi tentang tanggapan legislatif dan publik, Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kediri bisa mewakili lembaga legislatif yang turut berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Sedangkan Ketua PWI Kediri dan Ketua LSM SRKB serta Ketua LSM IJS yang dimaksud memimpin lembaga yang mewakili media dan masyarakat dalam pelayanan informasi. G.7. Teknik Penyajian Data Dalam penelitian ini, data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya diolah dalam proses pemilihan dengan memusatkan perhatian pada kumpulan data dan memilah data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk rangkaian tulisan atau teks. Selain menyajikan data-data yang berupa kata-kata, dalam penelitian ini, penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel dan gambar sebagai data pendukung. G.8 Teknik Analisis Data Data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang sudah diolah, kemudian disajikan berdasarkan dengan kerangka
31
konsep yang sudah digambarkan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis dan dimaknai dengan menggunakan perspektif kebijakan komunikasi, khususnya tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. G.9 Batasan Penelitian Deskripsi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab Kediri dari tahun 2008 sejak undang-undang tersebut diundangkan hingga tutup anggaran Desember 2013. G.10 Sistematika Tesis Bab I
: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, konsep penelitian, metodologi penelitian, teknik penyajian data, teknik analisis data, batasan penelitian, dan sistematika tesis.
Bab II
: Gambaran Umum Objek Penelitian berisi tentang Profil Pemerintah Kabupaten Kediri, Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kediri.
Bab III : Hasil Penelitian, berisi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2008-2013 meliputi aspek capaian implementasi (kelembagaan dan substantif) dan aspek faktor pendukung dan penghambat implementasi. Bab IV : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran
32
