LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT KPA NASIONAL FEBRUARI 2009
Pendahuluan
P
Penandatangan Bantuan AusAID untuk ICAAP ke 9, tanggal 20 Februari 2009
ada bulan Februari 2008, kegiatan KPA Nasional ditandai dengan Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS. Kegiatan ini mempunyai nilai strategis mengingat dihasilkannya beberapa kesepakatan tentang perlunya perumusan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di berbagai sektor untuk RPJMN 2010 -2014. Di samping itu ada dua lokakarya yang diikuti oleh staf KPA Nasional, yaitu mengenai feminasasi AIDS dan buruh migran. Kedua topik ini sering terabaikan, namun sebenarnya cukup penting untuk dibicarakan.
Peresmian Sekretariat Populasi Kunci di Menara Eksekutif Jakarta 20 Februari 2009
Dalam hal kerjasama, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, yaitu penandatangan bantuan AusAID untuk ICAAP ke 9 di Bali, penyediaan tempat untuk sekretariat populasi kunci dan bantuan HCPI untuk Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan kegiatan yang terjadi di Sekretariat KPA Nasional, ada beberapa kegiatan penting yang terjadi di daerah. kegiatan-kegiatan tersebut tersaji juga dalam laporan kali ini.
Lokakarya Perencanaan di Bappenas 26 Februari 2009
Sekretariat KPA Nasional Menara Eksekutif Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www.aidsindonesia.or.id
A. MENETAPKAN KEBIJAKAN
Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS
U
paya penanggulangan HIV dan AIDS memasuki babak baru dengan terbentuknya Forum Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS. Forum ini merupakan salah satu rekomendasi hasil Lokakarya Nasional Perencanaan dan Pengganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS di Bappenas tanggal 12 Maret 2008. Fungsi forum ini untuk mengawal dan menjamin tersedianya kebijakan perencanaan yang bersifat strategik untuk memastikan adanya dukungan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tanggal 26 Februari 2009 bertempat di Bappenas dilakukan Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Penanggulanan HIV dan AIDS. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah (1) Gambaran mutakhir epidemik HIV serta respons kebijakan; (2) Mapping kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada tahun 2007-2008 dan rencana kerja 2009 yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pusat dan daerah; (3) Berbagi pengalaman tentang gambaran kebutuhan program serta proses perencanaan dan penganggaran
Lokakarya Perencanaan, 26 Februari 2009 di Bappenas, Jakarta penanggulangan HIV dan AIDS berbasis data yang dilaksanakan provinsi dan kabupaten kota; (4) Pembahasan rencana dan mekanisme kerja forum; dan (5) Pembahasan konsep rumusan kebijakan sektoral penanggulangan HIV dan AIDS untuk RPJMN 2010 -2014. Lokakarya ini dihadiri oleh kementerian/lembaga yang menjadi anggota forum dan perwakilan beberapa provinsi dan menghasilkan berbagai kesepakatan mengenai perumusan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di berbagai sektor untuk RPJMN 2010 -2014.
B. LANGKAH STRATEGIS
Regional Technical Meeting on Responding to the Feminization of AIDS
P
ada saat ini telah terjadi peningkatan angka HIV dan AIDS di kalangan wanita di seluruh Dunia. Menurut laporan UNAIDS, hampir 50% penderita AIDS di dunia adalah perempuan dan di Afrika angkanya sudah mencapai 57%. Bahkan pada kelompok usia 1524 tahun di Afrika, 76% adalah perempuan. kenyataan ini cukup ironis, mengingat banyak perempuan yang terinfeksi atau berisiko terinfeksi HIV tidak terlibat dalam perilaku berisiko tinggi. Dibanyak tempat perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dari infeksi HIV, hal ini disebabkan karena laki-laki menggunakan kekuatan yang sangat besar pada banyak aspek kehidupan perempuan. Saat ini perempuan belum mempunyai kesetaraan gender dalam memproteksi dari kemungkinan terinfeksi HIV. Perspektif gender dalam respons epidemi HIV selama ini jarang menjadi acuan dalam perencanaan sebuah program intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan cenderung disamakan antara satu tempat dengan tempat lain, tanpa memperhitungkan konstruksi-konstruksi sosial yang melingkupi populasi yang berisiko tertular HIV. Berbagai data menunjukkan bahwa intervensi yang berlangsung cenderung belum
sensitif gender. Atas dasar itu pada tanggal 18-20 Februari 2009 terselenggara pertemuan regional di Bangkok yang membahas hal-hal teknis terkait isu gender, feminisasi AIDS serta metodologi penelitian sebagai upaya menghasilkan program-program penanggulangan AIDS yang berbasis bukti. Pada pertemuan tersebut hadir dari Indonesia Ashley Heslop (UNAIDS), Geni Floribunda Achnas (Uplift International), I Gusti Ngurah Wahyunda (IKON Bali), dan Irawati Atmosukarto dari KPA Nasional Pertemuan ini menyepakati bahwa isu yang muncul dari beragam penelitian sebaiknya merefleksikan studi di wilayah-wilayah tersebut. Juga diperlukan dialog baik di dalam negara, antar negara maupun dengan negara perbatasan. Pada pertemuan ICAAP 9 di Bali, akan dilakukan pembahasan mengenai isu feminisasi AIDS secara khusus. Diperlukan juga dialog dengan ILO dan Asia Pasific Business Coalition on HIV and AIDS untuk akselerasi dan penjangkauan terhadap pasangan/klien.
2
High Level Multi Stakeholder Dialogue on HIV Prevention, Treatment, Care and Support for Migrants in the ASEAN Region Migrasi bukan faktor penyebab penularan HIV dan AIDS di kalangan pekerja migran, namun kondisi yang dihadapi ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi faktor penyebab penularan HIV dan AIDS. Pekerja migran memberikan sumbangan terhadap pembangunan di negara pengirim dan penerima, akan tetapi hak-hak mereka masih belum terlindungi secara penuh.
K
risis keuangan global memberikan dampak layanan HIV dan AIDS. dramatis pada kehidupan pekerja migran di Asia Peserta dari Indonesia diwakili oleh Ben Perkasa Tenggara. Pekerja migran di luar negeri menghadapi Drajat (Departemen Luar Negeri), Rooswati (Depnaker), kondisi semakin sulit, dengan Dyah Mustikawati (Depkes), kesempatan kerja yang lebih sedikit Thaufik Zulbahary (Solidaritas dan lebih memungkinkan mengalami Perempuan), Halik Sidik (KPA diskriminasi dan stigmatisasi. Pekerja Nasional) dan Vera Hakim migran menemukan dirinya dalam (UNDP). situasi dimana mereka berisiko atau Tim Indonesia sendiri lebih rentan terhadap infeksi HIV. menetapkan tiga agenda Fakta di negara-negara ASEAN utama sebagai rekomendasi menunjukkan kurangnya program untuk dilaksanakan: nasional penanggulangan AIDS yang 1. Memperkuat sistem dikhususkan untuk pekerja migran. edukasi, komukasi dan Program pencegahan pada tahap penyampaian informasi kepada pre-departure masih kurang efektif, pekerja migran melalui dan kurangnya akses pelayanan saluran yang ada dalam prePertemuan High Level Multi-Stakeholder, kesehatan di negara penerima. Bangkok 12 Februari 2009 departure system. Isu pekerja migran didiskusikan 2. Memperbaiki sistem pada pertemuan tingkat tinggi rujukan layanan VCT dan CST multi-stakeholder tentang pencegahan, perawatan, dan serta keterhubungan antara kedua layanan tersebut dukungan untuk pekerja migran di wilayah ASEAN yang untuk pekerja migran. dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Februari 2009, Bangkok, 3. Meningkatkan peran KBRI maupun Labour Attache di Thailand. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari negara tujuan dalam memberikan informasi dan layanan Departemen Luar Negeri, Kesehatan dan Perburuhan dari terkait penanggulangan AIDS melalui peningkatakan 10 negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Masyarakat kapasitas sumber daya manusia, penetapan mekanisme Sipil (CSO), badan-badan PBB dan Sekretariat ASEAN. kerja dan jejaring dengan stakeholder terkait di negara Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk melindungi tujuan. hak kesehatan pekerja migran, khususnya akses mereka ke
Pertemuan Pokja Gender dan HAM
P
ada tanggal 10 Februari 2009, di Sekretariat KPA Nasional dilakukan pertemuan pembentukan POKJA Gender dan HAM. Hadir dalam pertemuan tersebut dari POLRI, PKBI, BNN, UNFPA, WHO, HCPI, KPI, IPPI, JOTHI, Depkumham. Acara diisi dengan agenda berbagi pengalaman peserta mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS terkait isu HAM dan Jender, menyusun kepengurusan POKJA sekaligus menetapkan keanggotaannya dan kesepakatan rencana/agenda pertemuan selanjutnya. Dalam diskusi terungkap bahwa pemahaman tentang jender dan HAM masih kurang, sehingga menghambat upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Banyak perempuan yang terinfeksi namun tidak mempunyai cukup informasi tentang HIV. Intervensi terhadap perempuan untuk HIV sudah lama, namun perubahan yang signifikan belum
terlihat. Pendekatan kultural ini sangat penting karena lakilaki mempunyai tanggung jawab dalam penyebaran virus tersebut. Pertemuan ini menghasilkan draft Keputusan Ketua KPA Nasional tentang Pembentukan Kelompok Kerja Jender dan HAM untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Surat Keputusan tersebut terangkum bahwa tugas dari POKJA ini akan membantu KPA Nasional dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan program, menggerakkan sektor, daerah, profesional dan masyarakat sipil, memberikan bantuan teknis dan advokasi mengenai jender dan HAM kepada pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Bersama POKJA Penelitian juga mengusulkan kajian-kajian dan mempertimbangkan hasilnya sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan.
3
C. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Peresmian Sekretariat Nasional Jaringan Populasi Kunci
P
ada tanggal 20 Februari 2009, secara Ibu Nafsiah selaku Sekretaris KPA Nasional resmi jaringan populasi kunci yang teridiri mengucapkan terima kasih kepada UNAIDS yang telah dari Jaringan Orang mendukung penyediaan Terinfeksi HIV (JOTHI), pengadaan sekretariat bagi Ikatan Perempuan jaringan populasi kunci serta Positif Indonesia (IPPI), seluruh pihak-pihak yang Organisasi Pekerja Seks hadir dan turut mendukung Indonesia (OPSI) dan terselenggaranya pertemuan Gay, Waria, Lelaki Seks tersebut. dengan Lelaki Lainnya Acara diisi dengan (GWL-Ina) mempunyai presentasi dari masing-masing seketariat khusus yang populasi kunci. Ibu Nafsiah bertempat di Gedung terkesan dengan presentasi Menara Eksekutif lantai yang disajikan oleh GWL 7, gedung yang sama -Ina, karena dari presentasi dengan sekretariat KPA tersebut terlihat bahwa Nasional. Pada acara Peresmian Sekretariat Jaringan Populasi Kunci, 20 Februari GWL-Ina memperjuangkan peresmian tersebut hadir 2009, di Menara Eksekutif, Jakarta pencegahan anggotanya dari Sekretaris KPA Nasional, infeksi HIV dan AIDS. Ibu Nafsiah Mboi, Duta Murray Proctor selaku AIDS Australia Murray Proctor, Nancy Fee (UNAIDS), Duta AIDS Australia menyatakan bahwa dengan adanya Zahidul Huque (UNFPA) dan beberapa undangan jaringan populasi kunci sudah sangat tepat, tetapi perlu lain seperti dari UNICEF, USAID, AusAID, WHO dan dipikirkan peningkatan upaya penanggulangan yang perwakilan dari jaringan populasi kunci. dilakukan di Papua, karena di Papua transmisinya sudah masuk kepada populasi umum.
D. PENYEBARLUASAN INFORMASI
Buku-buku Terbaru di Pusat Informasi AIDS Nasional • International Harm Reduction Development Program, Harm Reduction 2008: Countries with Injection Driven HIV Epidemics. • WHO, UNODC, UNAIDS, 2008, Technical Guide: For Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Use. • International Organization for Migration, 2007, Life Skill Activities Manual on HIV and AIDS for Life With Love. • UNAIDS, 2007, UNAIDS Annual Report, Knowing Your Epidemic. • UNAIDS, 2008, Making the Money Work: UNAIDS Technical Support to Countries. • USAIDS, 2008, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
4
Berita seputar HIV dan AIDS dari Media cetak yang terbit selama bulan Februari 2009
K
PA Nasional secara rutin setiap hari menerima informasi mengenai artikel-artikel yang tercetak di Surat kabar seputar HIV dan AIDS. Selama bulan Februari 2009 ini terkumpul 115 berita terkait dengan Kesehatan Reproduksi, Lokalisasi, Human Trafficking dan HIV dan AIDS. Berita-berita tersebut disampaikan oleh 24 Media cetak dan 1 Media TV. Diantara Media cetak tersebut, dua diantaranya menyajikan dalam bahasa Inggris. Dari empat kategori berita tersebut, HIV dan AIDS diberitakan lebih banyak dari kategori lainnya, yaitu 48%, disusul dengan berita tentang Human Trafficking 26%, Lokalisasi dan Wanita Pekerja Seks 15% dan sisanya 11% tentang kesehatan reproduksi. Dari berita-berita tentang HIV dan AIDS, ada beberapa penggunaan kalimat yang ditulis oleh wartawannya belum tepat atau mempunyai arti yang berbeda. Seperti kutipan di bawah ini yang diambil dari salah satu artikel tersebut: “Minimnya anggaran penanggulangan HIV/AIDS membuat
epidemi HIV&AIDS di Indonesia saat ini memasuki tingkat epidemi terkonsentrasi”. Padahal tidaklah ada hubungan antara minimnya anggaran dengan epidemi yang terkonsentrasi. Contoh lain ketika menggunakan kata virus. Beberapa wartawan masih menulis kata virus dikaitkan dengan HIV/AIDS. Seperti penulisan “….. menjadi fakta bahwa virus HIV/AIDS ….”. Penulisan yang benar adalah “virus HIV” tanpa disertakan kata “AIDS”. Wartawan memang harus selalu mendapatkan pemahaman tentang termilogi HIV dan AIDS. Upayaupaya ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh KPA Nasional melalui pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk wartawan. Namun sistem penggantian yang diberlakukan di tempat mereka bekerja membuat pewarta AIDS selalu berganti-ganti. Langkah yang tepat untuk hal ini adalah dengan menjaga kesinambungan pelatihan untuk wartawan dengan materi-materi perkembangan program pencegahan.
E. KERJASAMA INTERNASIONAL DAN REGIONAL
Australia Bantu Penanggulangan AIDS di DKI
P
emerintah Australia berkomitmen melanjutkan dukungan kepada Pemprov DKI untuk menanggulangi epidemi HIV di Jakarta. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balai Kota Jakarta pada tanggal 12 Februari 2009. Penandatangan tersebut dilakukan antara Duta Besar Australia Bill Farmer dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo disaksikan oleh Sekretaris KPA Nasional Ibu Nafsiah Mboi. Kesepakatan tersebut antara lain akan diwujudkan dalam bentuk layanan pencegahan HIV dan perawatan melalui 31 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Jakarta. Bantuan diberikan sebesar 100 Juta dollar Australia atau sama dengan 70 Juta US$ yang disalurkan lewat Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk HIV untuk 8 tahun (2008 – 2015) dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran HIV dan memperbaiki kualitas hidup ODHA.
Jumlah penderita AIDS di Jakarta berjumlah 4.479 orang. Ibu Rohana Manggala selaku Ketua Pelaksana Harian KPA Provinsi DKI menyebutkan angka tersebut masih jauh dari kondisi sebenarnya. “Yang terungkap kami perkirakan masih sekitar 15 persen dari kondisi sebenarnya”, katanya. Jumlah orang terinfeksi HIV menurut perkiraan 27.000 orang. Dari perkiraan jumlah tersebut, 70 persen diantaranya ditularkan melalui pertukaran alat/ jarum suntik. Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan peningkatan jumlah penderita HIV dan AIDS di Jakarta justru karena program penanggulangannya yang mudah didapatkan oleh masyarakat. “Karena mudahnya didapat layanan HIV dan AIDS itu maka banyak penderita yang menjadi terungkap” katanya.
5
Launch of Pacific Friends of the Global Fund
P
ada tanggal 23 - 24 Februari 2009, di Sydney Australia telah dilangsungkan pertemuan “Launch of Pacific Friends of the Global Fund”. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperluas dan meningkatkan kesadaran regional tentang bencana yang melanda wilayah Pasifik disebabkan oleh penyebaran AIDS, TB dan Malaria. Pertemuan ini mendukung komitmen Global Fund dalam meningkatkan sumberdaya baru untuk menurunkan laju epidemi dan upaya penanggulangan AIDS, TB dan Malaria. Pertemuan dihadiri oleh para pebisnis, politikus dan tokoh masyarakat dari wilayah Pasifik untuk meningkatkan upaya memerangi HIV dan AIDS, TBC dan Malaria. Sekretaris KPA Nasional, Ibu Nafsiah Mboi hadir dan memberikan paparan
tentang dukungan dana GF ATM kepada Indonesia sejak tahun 2003 (Ronde 1). Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat di wilayah Pasifik terdapat 500.000 kasus baru TBC setiap tahunnya dan sekitar 350.000 orang di wilayah ini hidup dengan HIV dan AIDS. “Secara khusus, penyebaran infeksi HIV di Papua Nugini telah mencapai tingkat tertinggi yang bisa ditolerir. Peningkatan pendanaan sangat diperlukan untuk stabilisasi, pengurangan penyebaran HIV di Papua Nugini dan memastikan bahwa Pandemi HIV tidak meluas ke tempat-tempat lain di wilayah Pasifik” kata Alan Gyngell selaku Eksekutif Direktur dari Lowy institute untuk kebijakan internasional yang memprakarsai pertemua ini.
ICAAP Ke-9 Perkembangan hingga Maret 2009
A
cara pembukaan ICAAP ke 9 sudah ditetapkan penuh dan sebagian, dengan perbandingan 70% pada tanggal 9 Agustus 2009 di Garuda Wishnu untuk peserta internasional dan 30% untuk peserta Kencana, Bali. Pada acara tersebut juga akan dilakukan dalam negeri. Batas penyerahan proposal untuk scholarship ini hingga 30 High Level Meeting, April 2009. Scholarship yaitu Pertemuan antara terbagi dalam 4 kelompok, para Duta AIDS. Ibu Ani yaitu untuk masyarakat, Yudhonono sebagai para ahli (Tenaga Kesehatan Duta AIDS Indonesia Profesional, Peneliti dan sudah berkenan untuk Mahasiswa), Media dan menjadi tuan rumah untuk Pemuda. pada pertemuan Saat ini AusAID tersebut, sedangkan telah menyetujui bantuan Murray Practor selaku keuangan untuk program Duta AIDS Australia dan scholarship senilai A$ Paul Bekkers Duta AIDS 170.000 dimana 60% Belanda berkenan untuk bantuan ditujukan untuk menjadi co-host. Penandatangan Bantuan AusAID untuk ICAAP ke 9, tanggal 20 Februari 2009 mendukung peserta dari Sejauh ini sudah Papua Nugini dan Pasifik, disetujui ada 4 plenary 20% peserta dari Indonesia utama dalam acara dan sisanya 20% untuk peserta dari Negara Mekong ICAAP ke 9 ini, yaitu: Plenary I: Overview of AIDS Epidemic in Asia & the (Thailand, Kamboja. Laos). AusAID juga meminta 50% dari dana tersebut ditujukan untuk perwakilan dari Pacific Region: Response & Challenges Plenary II: Health System Strengthening and masyarakat sipil . Terkait dengan bantuan AusAID, pada tanggal Sustaining the Response 20 Februari 2009, bertempat di Sekretariat KPA Plenary III: Inequity, Vulnerability and AIDS Nasional telah ditandatangani kesepakatan antara Plenary IV: Power and AIDS Governance Bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam Murray Proctor selaku Duta AIDS Australia dengan acara tersebut dapat mengirimkan abstrak. Batas Ibu Nafsiah Mboi selaku Sekretaris KPA Nasional penyerahan abstrak ditetapkan pada tanggal 27 bantuan sebesar A$ 300.000 untuk mendukung Maret 2009. Disamping itu dibuka juga program kegiatan ICAAP ke 9. scholarship. Panitia telah menyediakan 500 bantuan
6
F. MEMANTAU DAN MENGEVALUASI
PENGKAJIAN SISTEM PENGUMPULAN DATA TERKAIT KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA
K
ajian mengenai sistem pengumpulan data terkait penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilakukan. Data yang dikumpulkan oleh beragam institusi dan dilaporkan kepada pemerintah pusat termasuk kepada KPA Nasional dan institusi lain yang membutuhkan perlu diketahui metodologi dan alurnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KPA Nasional bekerjasama dengan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) melakukan kajian terhadap sistem monioring dan evaluasi terkait dengan HIV dan AIDS. Kajian tersebut mempelajari sistem pengumpulan data yang selama ini berjalan dan melihat bagaimana sistem ini bisa berkontribusi dalam mengharmonisasikan sistem monev HIV dan AIDS nasional. Kajian melibatkan konsultan dengan cara melakukan kunjungan ke lembaga/sektor antara lain: KPA Nasional, Depkes, Depnakerstrans, Depsos, PMI, Dephan/TNI, Dephukham, Depdiknas, FHI, dan HCPI. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa: 1. KPA Nasional mendukung pengembangan dan realisasi satu sistem monev nasional untuk HIV dan AIDS di Indonesia. Sebagian besar lembaga pemerintah yang memiliki pengaruh berarti dalam respons terhadap
HIV dan AIDS sudah membentuk satu unit tim untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dan masuk dalam keanggotaan KPA Nasional. 2. Hingga kini masih ada beberapa sistem monev program HIV dan AIDS yang diterapkan di beberapa lembaga seperti sistem monev KPA Nasional, sitem monev Depkes, sistem monev GF, dan sistem monev donor. Semua ini harus diharmonisasikan oleh semua pihak sehingga satu sitem monev bisa terwujud pada tingkat daerah maupun pusat. 3. Masih diupayakan upaya kuat untuk sistem monev di lembaga mitra untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan tugas-tugas terkait monev, bahkan untuk revitalisasi tim monevnya. Koordinasi dan harmonisasi yang baik diantara lembaga tidak akan efektif kecuali semua pengampu kepentingan mempunyai tanggung jawab dalam merespons HIV dan AIDS. Di samping itu diperlukan penetapan tujuan yang jelas, penyusunan data dasar, identifikasi target perhitungan jangka pendek dan menengah, perhitungan indikator kinerja yang merupakan bagian integral dari perencanaan kebijakan.
G. MEMBERI ARAHAN KEPADA KPA DAERAH Beberapa kegiatan dibawah ini dilakukan terkait dengan arahan kepada KPA Daerah. Kegiatan seluruhnya dilakukan di daerah dan beberapa orang staf KPA Nasional diundang sebagai nara sumber. Beberapa kegiatan tersebut: Evaluasi layanan PTRM dan Pertemuan Penyusunan POKJA CST di Kalimantan Barat
B
agus Rachmat Prabowo selaku Korwil Program wilayah Kalimantan dan Sulawesi hadir dalam acara kunjungan ke layanan PTRM di Kalimantan Barat. Klinik PTRM RS Soedarso dan RS Alianyang telah beroperasi semenjak bulan Juli 2008 memiliki satu tim pelaksana layanan PTRM yang terdiri dari dokter umum, perawat, farmasi dan tenaga administrasi. Klinik PTRM RS Soedarso saat ini melayani 30 orang pasien aktif sedangkan PTRM RS Alianyang melayani 40 pasien aktif. Jumlah layanan di kedua PTRM ini sangat kurang, sehingga membutuhkan penambahan jumlah tenaga lagi. Promosi tentang metadon pada calon pengguna layanan dan keluarga masih sangat kurang. Untuk Klinik yang baru membuka pelayanan selama enam bulan pertama, dengan jumlah pasien aktif antara 30 – 40 merupakan sebuah langkah awal yang baik mengingat angka drop-outnya relatif rendah (kurang dari 30%). Dari hasil diskusi dengan pasien-pasien metadon dan diskusi panel dengan LSM Pontianak Plus serta kllinik PTRM, terdapat harapan besar tentang program lanjutan paska
PTRM, mengingat sudah banyak pasien yang berada dalam kondisi stabil. Pertemuan Advokasi Stakeholder KPA Provinsi Bangka Belitung
P
ertemuan advokasi dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 10 Februari 2009. Acara tersebut dibuka oleh Asisten II Setda Bidang Ekonomi Pembangungan didampingi Sekretaris KPA Babel dan dihadiri oleh 40 stakeholder. Dr. Nafsiah Mboi selaku Sekretaris KPA Nasional dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Provinsi Babel terhadap apa yang telah dihasilkan oleh provinsi ini dalam penanggulangan AIDS, antara lain adanya lokalisasi di beberapa tempat sehinga memudahkan kontrol terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV, adanya kunjungan Wakil Gubernur dan pejabat daerah terkait Rencana Strategis Daerah dan Perda Penanggulangan AIDS, dan adanya Sekretariat KPA Provinsi yang telah mulai menunjukkan dinamikanya, termasuk telah mendapatkan ruang kantor sendiri berikut kelengkapannya.
7
Kunjungan lapangan layanan Harm Reduction di Makassar
P
ada tanggal 23 – 25 Februari 2009, Bagus Rachmat Prabowo (Korwil Program untuk Sulawesi dan Kalimantan) berkunjung ke layanan harm reduction yang ada di Makassar. Ada beberapa catatan yang didapat dari hasil kunjungan tersebut, yaitu sudah terbentuknya jejaring dan kesepakatan tertulis yang baik antara pihak kepolisian dan LSM penjangkau mengenai layanan harm reduction. Pihak kepolisian sudah mengikuti kaidah dekresi hukum dalam penerapan program LJASS ( Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril) dan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program rujukan sudah berjalan dengan baik, bahkan sampai pada jejaring pemberian ART dan pendistribusian metadon di tingkat Puskesmas. Di samping itu adanya komitmen yang tinggi dari walikota untuk program ini serta ketua Pokja CST mampu menyatukan semua sub program CST sehingga program di tingkat rumah sakit menjadi sangat komprehensif.
Capacity building Pengelola Program dan Pengelola Administrasi se Jatim di Malang
K
orwil Program Jawa Bali, Inang Winarso berkesempatan hadir sebagai nara sumber dalam acara tersebut, yang dilakukan pada tanggal 22 – 25 Februari 2009. Acara pembekalan tersebut diisi dengan pemaparan mengenai estimasi HIV dan kasus AIDS yang dilaporkan Jatim, cara menghitung kebutuhan jumlah layanan AIDS yang diperlukan setiap Kab/Kota berdasarkan estimasi populasi kunci. Di samping itu dipresentasikan juga sumber pendanaan dari perusaan-perusahaan lokal yang dapat dikumpulkan melalui CSR perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Business Coalition (IBCA). Rencana tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah akan dilaksanakannya pertemuan rutin antara PP dan PA setiap 3 bulan sekali dengan agenda masing-masing kab/kota mempresentasikan kemajuan progam dan penambahan jumlah layanan.
AUDIT KEUANGAN
P
ada bulan Februari 2009, KPA Nasional disibukkan dengan kegiatan Audit Keuangan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Proses audit dilakukan selama kurang lebih satu bulan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi; pemeriksaan dokumen keuangan KPA Nasional, verifikasi dokumen keuangan dengan penanggung jawab kegiatan baik di tingkat Nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk melengkapi hasil audit juga dilakukan kunjungan ke KPA Provinsi/Kabupaten/Kota. Lokasi yang dipilih sebagai daerah kunjungan adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Proses Audit ini diharapkan selesai pada bulan Maret 2009.
Tim Audit Keuangan BPKP, Februari 2008
RENCANA KEGIATAN BULAN MARET 2009 • Pertemuan IPF Steering Committee (ISC) • ROAD SHOW Global Fund Ronde 8 ke 12 Provinsi • Pelatihan Radio Komunitas dan Newsletter • Pertemuan Perumusan Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS untuk Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014
8
