BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan guna memenuhi hak warga negara atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan semua fasilitas kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menerapkan konsep managed care, salah satunya yaitu sistem pelayanan dengan pola rujukan terstruktur dan berjenjang. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit klasifikasi A dan Pusat Rujukan Wilayah Indonesia Bagian Timur. Permasalahan sebagai rumah sakit rujukan yaitu sistem rujukan pasien JKN belum efektif dan efisien. Berdasarkan studi pendahuluan tanggal 12-13 Agustus 2014 diperoleh data kunjungan pasien rawat inap Per 1 Januari sampai Juni 2014 sebanyak 14.729 pasien dengan kapasitas 1.510 tempat tidur. Jumlah kunjungan bulan Januari 1.969 pasien (13,4%), Februari 2.310 pasien (15,7%), Maret 2.320 pasien (15,8%), April 2.559 pasien (17,4%), Mei 2.703 pasien (18,3%), dan Juni 2.868 pasien (19,4%). Dari data tersebut kunjungan pasien rawat inap setiap bulan meningkat, sehingga terjadi lonjakan (overload) pasien pelayanan rawat inap.
1
2
Menurut Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dr. Dodo Anondo, MPH., memaparkan fenomena yang dihadapi selama 6 bulan program JKN diantaranya peningkatan progresif pasien sekitar 2.000 pasien menjadi 5.000 pasien per hari, namun sistem rujukan berjenjang belum berjalan baik.1 Membludaknya pasien juga disebabkan oleh beberapa rumah sakit swasta mencari keuntungan dengan cara merujuk pasien (sesuai paket tarif selama 5 hari hanya merawat 2 hari). Selain itu, kurangnya sosialisasi sistem rujukan sehingga banyak masyarakat yang langsung datang ke RSUD Dr. Soetomo.2 Kepala Instalasi Rawat Darurat (IRD) dr. Urip Murtejo mengatakan fenomena overload pasien terjadi sejak berlakunya BPJS. Sebelumnya jumlah pasien rawat jalan sebanyak 3.000 pasien meningkat sampai 5.000 pasien per hari. Salah satu faktor penyebab terjadinya lonjakan pasien karena rumah sakit level tiga menjadi rujukan terakhir, artinya semua pasien yang sudah tidak tertangani akan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. Tugas rumah sakit menangani overload pasien yakni penataan sistem rujukan, artinya sebelum pasien masuk ke RSUD Dr. Soetomo, semua level di bawahnya harus sudah terlewati. 3
1
Putu Eka Andayani, 2014, “Maju dan Berkembang di Era JKN Melalui Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik” disampaikan pada Kongres Nasional PERSI ke-13, Jakarta, tanggal 15-18 Oktober 2014, Arsip Laporan Reportase Manajemen Rumah Sakit, 16 Oktober dalam http://manajemenrumahsakit.net/2014/10/hari-2-16-oktober-2014/ (diakses 2 Desember 2014). 2 Benny Hermawan, 2014, “Rujukan tak Jalan, Pasien RSUD Dr Soetomo Meningkat”, RRI News, 9 Oktober dalam http://www.rri.co.id/post/berita/109780/ruang_publik/rujukan_tak_jalan_ pasien_rsud_dr_soetomo_meningkat.html (diakses 12 Oktober 2014). 3 Jawa Pos, 2014, “Lonjakan Pasien RSUD Dr. Soetomo Pasca BPJS”, updated 22 September dalam http://www.jawapos.com/baca/artikel/7275/Lonjakan-Pasien-RSUD-dr-Soetomo-PascaBPJS (diakses tanggal 1 Oktober 2014).
3
Kesenjangan yang terjadi dari lonjakan pasien rawat inap yaitu terdapat prosedur admisi yang berfungsi sebagai seleksi persyaratan/kriteria pasien yang akan dirawat inap, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dari data kunjungan pasien rawat inap peserta jaminan kesehatan nasional terus meningkat setiap bulannya, artinya masalah belum dapat terselesaikan. Peran petugas admisi sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan pasien rawat inap yang berfungsi sebagai koordinator untuk penerimaan pasien. Kompetensi, komunikasi, dan manajemen admisi pelayanan yang baik dapat meningkatkan citra rumah sakit. Selain itu, unit admisi juga bertanggung jawab terhadap pembentukan pola hubungan rumah sakit, petugas kesehatan, dengan pasien/keluarganya. Dalam menjalankan tugas, petugas admisi harus mempunyai prosedur kerja yang jelas berupa Protap/SPO yang berfungsi sebagai pedoman seleksi (filter) pasien JKN yang layak di rujuk rawat inap di RSUD Dr. Soetomo. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur bahwa rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu maksud dan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik adalah terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
4
Guna menjamin mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum, maka rumah sakit sebagai instansi penyelenggara pelayanan kesehatan harus menerapkan konsep pemerintahan yang baik (good governance) meliputi asas, prinsip dan standar penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam ketentuan Pasal 4, asas kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, salah satu prinsip pelayanan publik yaitu sederhana artinya standar pelayanan mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Adapun standar pelayanan publik salah satunya berkaitan dengan prosedur pelayanan yang dibakukan dan dijadikan pedoman bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Berdasarkan permasalahan lonjakan (overload) pasien rawat inap, maka fokus penelitian ini pada tahap penerimaan pasien (admission) yang merupakan tahap awal dari alur pelayanan pasien rawat inap. Dalam siklus admisi, pada tahap pra penerimaan (pre admission) mengkaji prosedur pelayanan pasien sebelum masuk rumah sakit berkaitan dengan koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan. Pada tahap penerimaan (admission) mengkaji prosedur klinis dan administratif kriteria menerima rujukan pasien rawat inap peserta JKN, serta mengkaji prosedur serah terima rujukan pasien rawat inap antar unit instalasi di RSUD Dr. Soetomo.
5
Prosedur klinis berupa anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang medis, melakukan stabilisasi/evaluasi pasien sesuai Protap/SPO. Prosedur administratif berupa surat rujukan, hasil pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Fungsi evaluasi kebijakan publik untuk menilai apakah produk hukum tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran dari proses kebijakan yang sedang berjalan dengan mengkaji apakah SPO admisi pasien masih berlaku dan berfungsi sesuai kebutuhan pasien dalam mengatasi masalah lonjakan (overload) pasien rawat inap peserta JKN, serta apakah SPO tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk dipatuhi dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa prinsip penyusunan SOP harus memberikan kepatuhan hukum artinya prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Pengaruh struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural yang paling dasar sebagai tolok ukur suatu organisasi yaitu prosedur kerja/SPO. Dengan menggunakan SPO para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia,
menyeragamkan
ditimbulkan.
tindakan
dan
menanggulangi
keadaan
yang
6
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pelaksanaan prosedur admisi dengan lonjakan pasien rawat inap di RSUD Dr. Soetomo?” 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Obyektif Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pelaksanaan prosedur admisi dengan lonjakan pasien rawat inap di RSUD Dr. Soetomo. 1.3.2 Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan tesis sebagai persyaratan mencapai derajat S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Teoritis 1. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum kesehatan berkaitan dengan hukum kerumahsakitan mengenai kebijakan teknis masalah prosedur admisi pasien rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan prosedur admisi pasien rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
7
1.4.2 Praktis 1. Bagi RSUD Dr. Soetomo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi untuk mewujudkan dan meningkatkan penerapan nilai-nilai dasar rumah sakit, memberikan bahan masukan manajemen admisi pelayanan pasien rawat inap, sebagai monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit admisi, sekaligus bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan administrasi secara efektif dan efisien. 2. Bagi BPJS Kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan penilaian pelayanan rumah sakit berkaitan dengan ketentuan dan prosedur rujukan pasien rawat inap. 3. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta bahan untuk perumusan kebijakan tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan. 4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hukum kerumahsakitan, khususnya berkaitan dengan prosedur admisi pasien rawat inap peserta jaminan kesehatan nasional. 1.5 Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran peneliti, sudah ada beberapa penelitian serupa berkaitan dengan tema “Prosedur Admisi Pasien Rawat Inap”, antara lain: 1. Wildan Pahlevi (2009), dengan judul “Analisis Pelayanan Pasien Rawat Inap Di Unit Admisi RSUD Budhi Asih Jakarta Timur Tahun 2009”.
8
Tujuan penelitian untuk menganalisis pelayanan pasien rawat inap, mengetahui gambaran sumber daya manusia, gambaran Standar Operasional Prosedur (SOP), gambaran pembayaran pasien, gambaran tahap pra admisi, dan tahap admisi pasien rawat inap di Unit Admisi RSUD Budhi Asih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. 2. Khoirun Watiatsaro (2014), dengan judul “Pelaksanaan Penerimaan Pasien Dan Koding Terkait Pemberlakuan BPJS 2014 Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan BPJS 2014 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasinya yang terjadi di unit kerja rekam medis khususnya di bagian penerimaan pasien dan koding pasien BPJS terkait permasalahan yang terjadi di unit kerja rekam medis setelah berlakunya BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan cross sectional. Perbedaan pada penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan prosedur admisi pasien rawat inap peserta JKN di RSUD Dr. Soetomo berkaitan dengan rumah sakit sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik dalam menerapkan konsep pemerintahan yang baik (good governance) meliputi asas, prinsip, dan standar pelayanan publik. Apabila ditemukan penelitian serupa yang tidak diketahui oleh peneliti, pada intinya penelitian ini dengan penelitian lainnya bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini peneliti tidak ada maksud dan tujuan untuk melakukan plagiasi.
