BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal ini, maka diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
secara
terpadu,
terintregasi
dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (12) dinyatakan ; Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pembangunan kesehatan didasari oleh cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Tahun 1945 ditegaskan. Bahwa “Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambugan
yang
merupakan
suatu
kegiatan
pembangunan
yang
menyeluruh, terpadu, dan terarah. Untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut, kesehatan merupakan modal utama dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa tersebut kesejahteraan umum meliputi palayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk selanjunya disebut UUK. UUK juga memuat tentang tugas pemerintah di bidang pemeliharaan kesehatan, antara lain menyebutkan pemerintahan berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan secara merata di wilayah Indonesia, dengan biaya seringan-ringannya sampai kepada cuma-cuma untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kesehatan. Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian peraturan pensiunan, juga diperlukan kesehatan kepegawaian.
Universitas Sumatera Utara
peraturan kepegawaian. Peratruan pensiunan dan sebagainya, juga diperlukan kesehatan, baik yang bersifat preventif maupun kuratif diatur dengan seksama juga diperhatikan agar pegawai tersebut di atas dilindungi terhadap hal-hal yang mengganggu atau membahayakan kesehatan. 1 Hal ini berarti sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum kesehatan yang diatur di dalam UUK hanyalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pemberi jasa pelayanan kesehatan saja. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 53 UUK dinyatakan: “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.” Sedangkan perlindungan hukum terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan tidak diatur secara jelas di dalam UUK ini. Perihal Perlindungan tenaga kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 dinyatakan: 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal di selenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 1
C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001),
hal. 8
Universitas Sumatera Utara
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dinyatakan “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan”. Meningkatnya peranan hukum dalam pelayanaan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan dan pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. 2 PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara selanjutnya disingkat PLN merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan/pegawai yang bergerak di bidang pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat, dalam menjalankan usahanya PLN harus melaksanakan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, PLN telah berusaha memperhatikan kesejahteraan pegawai pensiunan dan anggota keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat dengan fasilitas yang telah diberikan kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, seperti: transportasi, pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. 2
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien). (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 77
Universitas Sumatera Utara
Khusus
mengenai
fasilitas
kesehatan,
perusahaan
memberikan
pengobataan untuk pegawai, pensiunanan dan anggota keluarganya dengan menyediakan sarana kesehatan berupa poliklinik perusahaan, serta perjanjian pelayanaan kesehatan dengan rumah sakit, sehingga setiap pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya dapat berobat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap pegawai, pensiunan dan anggota keluargannya dapat berobat di tempat PLN telah mengadakan perjanjian pelayanan kesehatan, diantaranya dengan Rumah Sakit Permata Bunda Medan dengan pemotongan gaji tiap bulannya. Besarnya perhatian PLN terhadap kesejahteraan pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah telah sesuai dengan yang direncanakan dengan mengamalnya mengenai Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara PLN dengan Rumah Sakit Permata Bunda Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata dalam bentuk skripsi.
B. Perumusan Masalah Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda? 2. Bagaimana hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda?
Universitas Sumatera Utara
3. Bagaimana penyelesaian klaim terhadap Rumah Sakit dalam perjanjian pelayanan
kesehatan
apabila
pihak
rumah
sakit
mengalihkan
tanggungjawab?
C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan melaksanakan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda. 3. Untuk mengetahui penyelesaian klaim terhadap Rumah Sakit dalam perjanjian pelayanan kesehatan apabila pihak rumah sakit mengalihkan tanggungjawab
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat Penulisan skripsi yang akan penulisan lakukan adalah: 1. Secara Teoritis Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai perjanjian layanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda. 2. Secara praktis Agar masyarakat mengetahui proses perjanjian yang terjadi antara PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah Sakit Permata Bunda Medan.
Universitas Sumatera Utara
E. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelursan dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulis menemukan judul skripsi antara lain Gleni (Deby Amalia, 2008) dengan judul Perjanjian Layanan Kesehatan antara PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara-Riau dan NAD dengan Rumah Sakit Gleni, adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana bentuk perjanjian antara PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Riau dan Aceh dengan Rumah Sakit Gleni, bagaimana Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Riau dan Aceh dengan Rumah Sakit Gleni, Bagaimana wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Riau dan Aceh dengan Rumah Sakit Gleni dan Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antara PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Riau dan Aceh dengan Rumah Sakit Gleni. Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul tentang Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah Sakit Permata Bunda Ditinjau dari Segi Hukum Perdata. Jadi penelitian ini belum diteliti oleh peneliti yang lain. Kajian pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis mengkaji dan mengambil perumusan masalah tentang Bagaimana bentuk perjanjian antara PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda? Bagaimana hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Wilayah
Universitas Sumatera Utara
Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda? Bagaimana penyelesaian klaim terhadap Rumah Sakit dalam perjanjian pelayanan kesehatan apabila pihak rumah sakit mengalihkan tanggungjawab. Perumusan masalah di atas berbeda dari penulisan skripsi sebelumnya, maka penulis tertarik mengambil judul ini sebagai judul
skripsi.
Dengan
demikian
ini
keaslian
skripsi
ini
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 3 Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dalam suatu penelitian diperlukan adanya metodologi penelitian yang harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada perbagai perbedaan. 4 Penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
3
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal 1. 4 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
1. Pendekatan Masalah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 5 Aspek yuridis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Rumah Sakit Umum Permata Bunda antara lain: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku III; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3) Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai PLN dengan Rumah Sakit Permata Bunda. Aspek normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PLN dengan Rumah Sakit Permata Bunda Medan. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. 6
5 6
Ibid, hal.52. Soejono Soekanto, Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 9-10.
Universitas Sumatera Utara
Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan hukum bagi peserta askes dalam perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan bagi pegawai PLN dengan Rumah Sakit Permata Bunda. 3. Sumber dan Jenis Data Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut : Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari UUK 7 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian 8
7 8
Ibid. hal 23-24 Ibid. hal. 24
Universitas Sumatera Utara
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh melalui: 1) Study Kepustakaan (Library research) Informasi data yang informasi itu berupa tulisan yang berbentuk skripsi, buku ilmiah, hasil penelitian, majalah yang kemudian disimpulkan.Dengan demikian data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini data kepustakaan yang dipakai adalah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Rumah Sakit Permata Bunda. 2) Wawancara (Interview) Wawancara adalah cara memperoleh data/informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap dari data sekunder yang ada. 9 5. Analisis Data Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang diperoleh dari lapangan, yang berupa hasil wawancara
9
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 234.
Universitas Sumatera Utara
yang dilakukan terhadap responden. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil dari kesimpulan yang merupakan data yang tersaji dalam bentuk sistematis tersebut dijadikan dasar yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum ini.
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi yang berjudul Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah Sakit Permata Bunda Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan dan metode penelitian
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN Pada bab ini akan membahas tentang Pengertian perjanjian secara umum, subjek dan objek perjanjian, jenis perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian secara umum.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
PERJANJIAN LAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH
SUMATERA
UTARA
DENGAN
RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA MEDAN Pada bagian ini akan membahas tentang Pengaturan Pemberian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara kepada Pegawai, Pensiunan dan Anggota
Keluarganya.
pengertian
layanan
dan
pelayanan
kesehatan, prinsip-prinsip dalam pelayanan kesehatan, hubungan perjanjian layanan kesehatan dengan KUH Perdata dan Dasar dan Manfaat pelayanan kesehatan. BAB IV
TINJAUAN
TENTANG
PERJANJIAN
PELAYANAN
KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA DENGAN RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA Pada bagian ini berisikan mengenai prosedur pelayanan Kesehatan antara PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda dan hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan Rumah sakit Permata Bunda serta penyelesaian klaim terhadap Rumah Sakit dalam perjanjian pelayanan kesehatan apabila pihak rumah sakit mengalihkan tanggungjawab BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian
Universitas Sumatera Utara
