BAB I PENDAHULUAN. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 ayat

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi pada

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi 1 . Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu. Kemudian pemilihan umum menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benarbenar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di indonesia lembaga negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakiran Rakyat (DPR) atau DPRD untuk tingkat daerah. Lembaga ini sebagai salah satu wujud dari realisasi demokrasi di Indonesia, dimana dalam sistem yang dilakukan sebuah negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai posisi terpenting

1

empatpilarkebangsaan.web.id/berita/sejarah-dan-pelaksanaan-pemilu-di-indonesia.

1

sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena DPR/DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga difungsikan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat dan sebagai perwakilan rakyat yang sejajar dengan pemerintah (eksekutif). Peran DPRD di Indonesia dikonsepkan dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional2. Perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Perlu dipahami lebih dalam bahwa perwakilan politik harus tergambarkan dalam hubungan perwakilan, yang tersusun dalam suatu lembaga atau badan perwakilan, dimana si wakil bertindak sebagai wakil bagi rakyat yang diwakilinya. Hubungan ini akan memperlihatkan derajat dan keterikatan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Hal lain, erat kaitannya dengan cara pencarian si wakil dan pelaksanaan tugas si wakil dalam rangka pelaksanaan fungsi lembaga atau adanya badan perwakilan tersebut. Pasca reformasi diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 20043 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut kemudian direformulasikan terkait kewenangan otonomi di daerah. Dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,

2PERANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH(DPRD).com-

3

DALAMPEMBANGUNANPARTISIPASIMASYARAKAT. kemendagri.go.id/news/2012/04/03/keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentangpemerintahan-daerah.

2

sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45). Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adanya perwakilan rakyat dalam sebuah pemerintahan merupakan legitimasi melalui pemilihan umum. Legitimasi tersebut berimplikasi terhadap makna adanya persetujuan yang memperlihatkan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada wakil wakilnya di parlemen. Adanya legitimasi (keabsahan) pemerintah adalah bersumber dari persetujuan rakyat itu sendiri.

Pengaturan

kedaulatan

rakyat

tidak

dapat

dibatasi

oleh

3

pemerintah

tanpa

persetujuan

rakyat

dan

pemerintahan

yang

konstitusional (berdasarkan, melaksanakan dan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan) di mana kekuasaan yang dipegang oleh sejumlah pemimpin (termasuk yang dipegang oleh anggota badan legislatif) dikontrol oleh rakyat. Dalam

masyarakat

kepentingan-kepentingan

demokrasi,

warga

negara

legislator

untuk

mewakili

(konstituennya).

Legislator

mewakili keragaman dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan

yang

beragam

dalam

sebuah

negara

terwakili

dan

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kalau dilakukan dengan efektif, hubungan dengan konstituen bisa berhasil membantu legislator memenuhi peran perwakilan mereka, sekaligus menyediakan informasi yang dapat membantu mereka menjalankan peran pengawasan dan pembuatan undang-undang dengan lebih baik. Kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan konstituen didasarkan pada prinsip pelayanan public. Konstituen adalah warga negara yang diwakili oleh legislator yang terpilih dalam pemilu. Bagian dari kerja seorang legislator dalam berdemokrasi adalah melayani konstituen ini dengan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif dan menyediakan

hubungan

langsung

dengan

pemerintah.

Hubungan

legislator dengan konstituen melibatkan komunikasi dengan konstituen, belajar tentang apa yang menjadi masalah mereka dan sejauh mungkin

4

dan wajar untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Hal inilah yang dimaksud hubungan politik antara legislatif dan konstituennya. Pentingnya hubungan kandidat dengan konstituennya sering disebut sebagai salah satu aspek penting dalam tugas pelaksanaan legistalif nantinya. Selain itu hal ini penting karena banyak alasan dan dapat memberikan manfaat bagi konstituen, legislator, partai politik dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama legislator yang secara aktif melibatkan kontituen mereka dengan membantu menciptakan hubungan antara wakil dan terwakil. Dengan terlibat dalam masalah lokal, legislator dapat menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menangani masalahmasalah nyata dalam kehidupan rakyat dan memberikan manfaat yang dapat

dilihat

kepada

konstituen

yang

mereka

wakili.

Kedua,

mendengarkan apa yang menjadi masalah publik dan kemudian menyampaikan masalah-masalah itu di lembaga legislatif dan kepada partai politik mereka masing-masing, legislator lebih terbekali untuk merancang

atau

mengubah

kebijakan-kebijakan

yang

merespon

kebutuhan manusia yang nyata. Para kandidat dapat menggunakan informasi yang terkumpul melalui keterlibatan aktif dengan konstituen tersebut untuk memastikan bahwa

keputusan

mereka

berkesesuaian

dengan

konstituen

dan

kebijakan mereka mencerminkan masalah-masalah yang relevan. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya hubungan kedua pihak antara calon legislatif sebagai kandidat dan konstituen sebagai masyarakat.

5

Pada beberapa Partai politik peserta pemilu telah mempersiapkan calon legislatif yang diusung oleh Partai-partai yang ada di Makassar khususnya dapil 4 dengan berbagai macam cara beserta strategi untuk mendapatkan

suara.

Melihat

berbagai

persiapan

calon

legislatif,

masyarakat juga dapat melihat seberapa banyak calon yang akan ikut serta dalam pemilu legislatif. Secara keseluruhan dari kandidat tersebut memerlukan komunikasi dengan konstituennya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila transaksi politik dilakukan atas dasar kesamaan visi dan misi, maka hubungan pemilih dengan yang dipilih akan terikat dalam jangka panjang. Hubungan wakil rakyat dengan konstituen tidak terputus setelah pemilihan umum selesai. Selain itu Komunikasi sangat berarti guna membangun kedekatan-kedekatan masyarakat dengan kandidat, olehnya seorang kandidat harus punya kemampuan melobi agar terpilih sebagai anggota

DPRD.

menghasilkan

Kemampuan

kepercayaan

melobi

masyarakat

seorang

kandidat

terhadapnya

agar

dapat dalam

pemilihan DPRD, masyarakat yakin dengan pilihannya. Akan tetapi proses keputusan rakyat yang tidak rasional tersebut dipakai oleh rakyat dalam mengevaluasi para kandidat/parpol tersebut. Suatu isu penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja para wakil rakyat jika calon legislatif terpilih adalah persoalan bagaimana hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Isu ini menjadi

6

sorotan penting, karena apa yang diwakili dengan apa yang mewakilinya adalah hubungan atau relasi yang harus jelas posisi dan kedudukannya. Mewakili kepentingan dan aspirasi konstituen adalah memang benar, tugas legislatif untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Demikian kerja yang sama juga berlaku bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan propinsi. Namun, konstituen belum sepenuhnya menjadi bagian penting sebagai

pemegang

hak

kekuasaan

yang

menyerahkan

dan

mempercayakan kekuasaannya dipergunakan oleh para wakil rakyat, karena kebijakan politik masih belum sepenuhnya merupakan aspirasi warga masyarakat yang setiap tahun bisa dilihat seberapa besar produkproduk politik prorakyat terlahir dalam bentuk undang-undang atau perda yang kontennya berorientasi pro rakyat. Kenyataan ini menjadi pekerjaan rumah untuk memperbaiki bagaimana hubungan yang baik antara yang diwakili dan yang mewakili harus selalu tercermin di dalam produk-produk politik, sikap politik, maupun pandangan-pandangan politiknya terhadap suatu isu. Oleh karena itu, perbaikan kualitas lembaga legislatif sebagaimana mestinya dimulai dari proses awal penjaringan calon-calon legislatif. Salah satu persoalan politik adalah persoalan hubungan antar caleg dan konstituennya. Ironisnya kadang para Caleg dan konstituennya

7

tidak faham dengan fungsi anggota dewan yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Para

Caleg

harusnya

memberikan

atau

mensosialisasikan

pendidikan politik yang bagus kepada masyarakat bukan mengobral janji yang belum tentu bisa diwujudkan. Komitmen serta janji selama masa kampanye harus direalisasikan. Janji kadang sangat abstrak dari segi isi. Alhasil, apabila janji tidak bisa diwujudkan, maka rakyat muak dan bahkan marah. Seharusnya rakyat sangat membutuhkan sentuhan halus dan komunikasi yang efektif serta terbuka dari para wakilnya di parlemen. Dengan demikian hubungan dapat terjalin dengan baik. Kepercayaan dan saling percaya menjadi budaya. Realisasi janji-janji dapat dirasakan oleh rakyat yang memilihnya. Masyarakat tidak boleh memanfaatkan Caleg, begitu juga Caleg juga tidak boleh memanfaatkan masyarakat guna kepentingan sesaat. Sehingga persoalan dapat muncul usai Pileg. Jika semua janji Caleg yang disampaikan saat kampanye dapat diwujudkan, maka tidak ada lagi masyarakat yang merasa dibohongi. Hal itu tergantung pada tempatnya, juga tergantung pada niat caleg tersebut dan tentu saja tergantung pada kesiapan finansial mereka. Tetapi yang lebih dominan sebetulnya kalau kita

lihat

pola

yang

digunakan

oleh incumbent adalah

mereka

menggunakan akses dana yang mereka punya, misalnya akses dana aspirasi atau dana bantuan pertanian dan sebagainya untuk membina konstituen. Misalnya dalam bentuk pemberian sumbangan atau bantuan

8

kepada kelompok tani. Kemudian kelompok tani tersebut dibina anggotanya, dijadikan tim sukses untuk memenangkan mereka di pemilu. Tetapi sebagian dari mereka juga tetap menggunakan serangan fajar juga untuk memperkuat dukungan yang sudah mereka raih lewat cara-cara tersebut. Pada beberapa Partai politik peserta pemilu telah mempersiapkan calon legislatif yang diusung oleh Partai-partai yang ada di Makassar dengan berbagai macam cara beserta strategi untuk mendapatkan suara. Melihat berbagai persiapan calon legislatif, masyarakat juga dapat melihat seberapa banyak calon yang akan ikut serta dalam pemilu legislatif. Pada daftar yang sudah ada, di Kecamatan Manggala khususnya pada Dapil 4 terdapat 120 caleg dari 12 partai. Pada partai Nasdem terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Supratman. Pada partai PKS terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu H. Haslinda. Pada partai PDIP terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Mesakh Raymond Rantepadang. Pada partai Golkar terdapat 10 caleg dan lolos 2 caleg yaitu Rahman Pina dan Samsuddin Kadir. Pada partai Gerindra terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Amar Busthanul. Pada partai Demokrat terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Adi Rasyid Ali. Pada partai PAN terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Hamzah Hamid. Pada partai PPP terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu Abdul Azis Namu. Pada partai Hanura terdapat 10 caleg dan lolos 1 caleg yaitu H Jufri.4

4

Jariungu.com-DaftarCalonLegislatif2014-2019.

9

Penulis melihat situasi politik dalam masyarakat sebagai konstituen yang bisa saja berubah-ubah bergantung dari hubungan apa yang terjalin antara mereka sebagai masyarakat pemilih dengan orang yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen. Ada pemilih yang mempertahankan suaranya untuk satu sosok calon legislatif di dua periode namun ada juga pemilih yang berubah ke caleg lain. Contohnya di dapil 4 Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala ada anggota legislatif periode 2009 – 2014 mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2014. Ada caleg yang berhasil mempertahankan konstituennya namun ada pula yang di tinggalkan oleh konstituennya. Dalam hal ini penulis rincikan anggota legislatif pada periode 2009-2014 yang kembali terpilih pada pemilu 2014 untuk periode 2014-2019 yaitu : 1. Rahman Pina dari Partai Golkar 2. Amar Busthanul dari Partai Gerindra 3. Syamsudin Kadir dari Partai Golkar 4. Abdul Rasyid Ali dari Partai Demokrat Dari 4 caleg incumbent diatas, penulis mengambil 2 nama sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu Rahman Pina dari Partai Golkar dan Amar Busthanul dari Partai Gerindra. Kedua caleg incumbent ini cukup menarik perhatian penulis di sebabkan perplehan suara yang sangat mencolok antara pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014. Pada pemilu tahun 2009 Rahman Pina memiliki perolehan suara yang cukup fantastis dengan perolehan suara mencapai 80% di Kecematan Manggala yang

10

menjadi wilayah pilihannya. Namun pada pemilu tahun 2014 Rahman Pina mengalami kemerosotan perolehan suara yang hanya memperoleh sekitar 30% suara dari jumlah suara yang terkumpul untuk keseluruhan calon legislatif di dapil 4 Kota Makassar. Hal berbeda dengan Amar Busthanul, pada pemilu tahun 2009 hanya memperoleh suara sekitar 1000 lebih suara sedangkan pada pemilu 2014 Amar Busthanul berhasil meraih suara terbanyak di Kecamatan Panakukang dengan perolehan 3522 suara. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti kedua incumbent ini tentang hubungan yang terjalin antara kedua incumbent dengan masing-masing konstituennya. Penulis akan mendeskripsikan hubungan caleg tersebut dengan masing-masing kosntituenya dari pemilu pertama dan pemilu kedua pada tahun 2014. Sebab masing-masing caleg yang dimaksud membangun hubungan yang sangat berbeda dengan konstituennya, sehingga ada konstituen yang bertahan dan adapun konstiituen yang bergeser ke calon legislatif lain. Hal yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecenderungan sulitnya membina hubungan antara legislator (anggota Dewan terpilih) dengan rakyat sebagai konstituen. Persoalan ini menjadi kendala komunikasi antara Anggota Dewan dengan rakyat yang diwakilinya. Melihat hal tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Hubungan Politik Calon Legislatif dengan Konstituen pada Dapil 4

11

Kecamatan Manggala – Panakkukang Kota Makassar pada Pemilu Legislatif 2014”.

1.2.

RUMUSAN MASALAH Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian

ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Adapun Rumusan masalah yang diambil adalah sebaga berikut: 1. Bagaimana bentuk hubungan dan tanggapan antara wakil dengan yang diwakili didapil 4 kota makassar? 2. Bagaimana dampak hubungan politik antara wakil dengan terwakil?

1.3.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk hubungan dan tanggapan antara wakil dengan yang diwakili didapil 4 kota Makassar. 2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan dampak hubungan politik antara wakil dengan terwakil.

12

1.4.

MANFAAT PENELITIAN Dari tujuan diadakannya penelitian, adapun manfaat penelitian

yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Menambah pengembangan ilmu sosial politik khususnya terkait dengan bentuk hubungan antara wakil dengan yang diwakili. b. Menambah pengembangan tentang ilmu politik. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi pengambil keputusan publik maupun kalangan aktivis politik, dalam melakukan

pembaruan

tatanan

masyarakat

yang

dapat

memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses demokrasi di masa depan. b. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapakan dapat menjadi rujukan

dalam

melakukan

penelitian-penelitian

yang

serupa

ditempat lain. c. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.

13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada sebuah penelitian, teori sangat dibutuhkan untuk acuan dan pisau analisis untuk melihat fenomena apa yang akan dianalisis dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah tolak ukur dalam melakukan keakuratan analisis baik itu argumentasi maupun pengamatan yang dilakukan dengan teori tersebut sebagai dari dasar yang diketahui peneliti, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Perwakilan Politik dan Hubungan Politik.

2.1.

Pengertian Perwakilan Politik Menurut Arbi Sanit, Perwakilan sebagai proses hubungan manusia

di mana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya. Selain itu ia juga berpendapat, Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.5 Menurut Arendt Lipjhart, unsur dari suatu Negara demokrasi adalah adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-

5 Arbi

Sanit, Op. cit., hal. 2-3 dan 23.

14

sendiri jadi harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk di Negara-negara yang ada didunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.6 Menurut Hanna Penichel Pitkin, perwakilan politik dimaksudkan sebagai proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus

bijaksana

dan

penuh

pertimbangan

serta

tidak

sekedar

melayani…wakil bertindak sedemikian rupa sehingga di antara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredahkannya.7

2.2.

Teori-Teori Perwakilan Politik

1. Teori Mandat, yaitu seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu8 : a. Mandat Imperatif Seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (instruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru

6 Makmur

Amir dan Reni Dwi Purnomowati, Op, cit., hal. 9. soemantri, DPR-RI Semasa Orde Baru, Tinjauan Analitis Anggota DPR-RI Masa Kerja 19821987, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 15. 8 Teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Dalam mengikuti perkembangan zaman, maka teori ini pun menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Lihat, Max Boboy, Op. cit., hal. 20, dan Bintan R. Saragih, Op. cit., hal. 82-84. 7 Sri

15

yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. b. Mandat Bebas Sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah (instruksi dari yang diwakilinya). Dalam hal ini sang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. c. Mandat Representatif Sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada

hubungan

dengan

pemilihnya

apalagi

untuk

minta

pertanggungjawaban justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya. 2. Teori Organ, menurut ajaran Von Gierke (Jerman) yaitu negara merupakan

satu

organisme

yang

mempunyai

alat-alat

perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, dan rakyat yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun antara satu dengan lainnya saling berkepentingan. Dengan demikian, setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini bebas menjalankan

16

fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undangundang dasar. 3. Teori Sosiologi menurut Rieker, ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk itu terdiri dari golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang ada. 4. Teori Hukum Obyektif yaitu hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya

adalah

solidaritas.

Wakil-wakil

rakyat

dapat

melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakilwakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian ada pembagian kerja antara rakyat dan parlemen. Dalam teori perwakilan, biasanya ada 2 kategori yang dibedakan. Kategori pertama ialah Teori Mandat atau yang sering disebut Perwakilan Politik (Polotical Representation) dan Teori Kebebasan atau yang sering .

disebut Perwakilan Fungsional (Fungsional Representation) Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai pengemban

17

“mandat” perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini, anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini yang disebut dengan perwakilan politik (political representation).9 Berdasarkan

kedua

kategori

tersebut,

beberapa

pakar

mengemukakan adanya beberapa varian atau tipe perwakilan politik. Varian dari Gilbert Abcarian (1970) dan Neal Riemer (1967). 10 Menurut Gilbert Abcarian ada empat tipe hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili, yaitu : 1.

Trustee (wakil sebagai wali), disini wakil bertindak bebas menurut petimbangannya

sendiri

tanpa

perlu

berkonsultasi

dengan

konstituen (pihak yang diwakilinya). 2.

Delegate (wakil sebagai utusan), disini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili. Wakil sangat terikat dengan batas kewenangan dan kepentingan-kepentingan yang telah disepakati dengan konstituen. Maka wakil harus bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan padanya.

3.

Politico dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, ada kalanya pula bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi. Sehingga wakil

9 Miriam

Budihardjo, Op.Cit, hal.317.

10 2frameit.blogspot.com-kerangka-teori-perwakilan-politik-2.

18

dapat bertindak atas dasar hati nurani (conscience), pemilih (constituent) dan partai (party). 4.

Partisan dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program dari partai atau organisasinya. Wakil melepas hubungannya dengan konstituen begitu proses pemilihan selesai. selanjutnya wakil hanya terikat pada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Varian menurut Hoogerwerf hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe11 :

1. Tipe utusan yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya. 2. Tipe wali yakni wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Maka keberadaan wakil tidak tergantung pada fihak yang diwakilinya. 3. Tipe politics yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan. 4. Tipe

kesatuan

yakni

seluruh

anggota

lembaga

perwakilan

dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

11

2frameit.blogspot.com-kerangka-teori-perwakilan-politik-2.

19

5. Tipe penggolongan yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu. Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampaknya para wakil rakyat indonesia berada pada situasi dilematis. Satu sisi, mereka dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Sesuai dengan sumpah para wakil sendiri “mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan”. Disisi lain seperti yang dikemukakan oleh Abcarian, ada ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat indonesia dengan organisasi politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya.

Namun dari sudut ilmu politik, wakil yang “benar” adalah wakil tipe kesatuan (integrated). Dua alasan bisa dikemukakan hal tersebut yaitu pertama, dilihat dari perspektif hukum tata negara, maka mandat bebas dimiliki oleh trustee, mandat imperative dimiliki oleh delegate, dan mandat representatif dimiliki oleh tipe kesatuan seperti dikemukakan Hoogerwerf. Kedua, partai politik hanyalah alat “kendaraan” yang digunakan oleh orang untuk menjadi wakil rakyat. lembaga perwakilan (dprd) merupakan arena dimana dia berbuat atas nama dan kepentingan rakyat yang diwakili. Hingga pada saat dia beraktivitas sebagai wakilnya rakyat, tidak relevan bila dikaitkan dengan alat atau “kendaraan” yang digunakannya.

20

2.3.

Konsep Terwakil dan Wakil Menurut pendapat Heinz Ealau, secara prinsipil setiap wakil

tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga Negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan. Akan tetapi secara operasional sangat sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga negara yang diwakilinya. Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat keterwakilan dengan daerah operasionalisasi hubungan perwakilan politik secara memadai, ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian. Ada tiga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Apabila pemusatan perhatian yang pertama dan kedua disebut sebagai perwakilan yang berfokus fungsional, maka yang terakhir sebagai perwakilan berfokus regional. Konsep wakil yang dijelaskan oleh Alfred De Grazia, yaitu setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi perwakilan. Selain itu, untuk mendapatkan statusnya prosedur yang akan menjamin keabsahannya sebagai wakil. Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat memanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Oleh karena itu pemupukan kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai atau

21

dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat. Hanya saja perlu diingat, hubungan antara sumber daya dan kemampuan tidaklah selalu bersifat langsung. Tidak jarang penguasaan kelompok akan sumber daya menumbuhkan anggapan umum bahwa setiap orang di dalam kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang diharapkan. Dalam hal ini status seseorang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk menetapkan wakilnya. Jadi masyarakat melihat bahwa wakil mereka adalah orang yang berada pada status yang cukup meyakinkan. Lazimnya, status yang dimaksudkan ialah elite.12 2.4.

Sifat Lembaga Perwakilan Tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya terbagi menjadi empat

macam, yaitu : 1. Tanggapan yang Berkenaan dengan Kebijakan Dalam hal ini bersangkutan dengan hubungan wakil dengan terwakil dalam hal pilihan kebijakan yang didukung oleh wakil. Disana terkait dengan tingkah laku resmi wakil. 2. Bidang Pelayanan Tanggapan wakil dalam bidang pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil kepada terwakil. Untuk itu wakil perlu mengetahui keinginan terwakil dan karenanya kontak langsung dan tidak langsung perlu dilakukan. Kontak-kontak

12 Arbi

Sanit, Op. cit., hal. 29-32

22

dalam rangka mendapatkan informasi mengenai terwakil itulah yang dimaksudkan sebagai tanggapan wakil yang berbentuk pelayanan. 3. Bentuk Pengalokasian Tanggapan wakil dilihat dan keuntungan yang mungkin diterima terwakil dari keputusan yang dibuat wakil. Keuntungan tersebut lazimnya diwujudkan oleh pelaksanaan kebijakan pertanian, perdagangan, pendidikan, industry, dan sebagainya. Tentulah keuntungan tersebut ada yang dinikmati secara pribadi dan yang bisa dinikmati secara kelompok. 4. Tanggapan Wakil dalam Bentuk Symbol Hal ini dimaksudkan supaya terwakil merasakan keterwakilan politiknya oleh wakil yang dipercayakannya. Hubungan kejiwaan di antara wakil dengan terwakil ini bermanfaat untuk mengukuhkan dan mengembangkan keakraban di antara kedua komponen perwakilan politik ini karena itu wakil berusaha memperlihatkan hubungan simbolik di antara sikap dan keputusannya dengan terwakil apapun focus perwakilan yang dikembangkan.13

2.5.

Hubungan Badan Perwakilan Hubungan badan perwakilan di bagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama hubungan badan perwakilan dan eksekutif dan yang

13

Arbi Sanit, Op. cit., hal. 39-40

23

kedua hubungan badan perwakilan dan sistem politik, kedua hubungan perwakilan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya berikut ini. 2.5.1. Hubungan Badan Perwakilan dan Eksekutif Sistem

pemerintahan

dengan

model

pemisahan

kekuasaan

hubungan keanggotaan di antara kedua badan-badan itu terbatas dalam hubungan keorganisasian, yaitu melalui partai pendukung pemerintah. Sementara itu dalam sistem pemerintahan dengan model pembagian kekuasaan, hubungan keanggotaan di antaranya berada dalam dua kemungkinan, yaitu hubungan keorganisasian dan atau hubungan rangkap. Hubungan keorganisasian diartikan sebagai kerjasama atau pertentangan di antara anggota badan perwakilan dengan pihak eksekutif melalui partai atau organisasi politik yang sama maka hubungan keanggotaan

itu

lebih

terdorong

kepada

kerjasama

ketimbang

pertentangan. Sedangkan hubungan rangkap (overlaped) dimaksudkan sebagai kedudukan dalam kedua lembaga di dalam waktu bersamaan. Hubungan antara eksekutif dengan badan perwakilan dalam rencana keputusan parlemen terlihat dalam hal inisiatif berasal dari eksekutif. Usul inisiatif yang disampaikan kepada badan perwakilan diperbincangkan oleh parlemen menurut tata tertib yang berlaku sehingga di antara kedua badan itu terjadi kerjasama dalam proses pembuatan kebijakan atau hukum. Apabila kebijakan yang sudah selesai dan dalam pelaksanaannya menghadapi ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka

24

kedua lembaga itu kembali bekerjasama untuk memperbaikinya. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan, kedua badan itupun melakukan interaksi seperti yang terlihat dari fungsi pengawasan badan perwakilan. Hubungan kedua badan itu dapat terjadi dalam suatu imbangan yang memadai dan dapat pula terjadi dalam ketimpangan atau dalam dominasi

salah

satu

pihak.

Kerjasama

yang

berimbang

lebih

dimungkinkan dalam system pemerintahan dengan model pemisahan kekuasaan karena kedua lembaga itu membatas diri dalam bidang fungsi masing-masing secara ketat. Model system pemerintahan yang berbentuk pembagian

kekuasaan

tampaknya

lebih

memungkinkan

terjadinya

dominasi eksekutif. Sebaliknya, dominasi badan perwakilan dimungkinkan oleh system pemerintahan parlementer.14 2.5.2. Hubungan Badan Perwakilan dan Sistem Politik Badan

perwakilan

juga

mengembangkan

hubungan

dengan

keseluruhan aspek Negara, rakyat, dan bangsa dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Hubungannya dengan keseluruhan badan atau unsur organisasi kenegaraan pada dasarnya dimaksudkan pula untuk memupuk kestabilan keseluruhan system politik. Sebab dengan cara itu badan perwakilan mengkaitkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kegiatan tiap organ atau badan kenegaraan. Gambaran umum yang dapat disusun berdasarkan hubungan multilateral itu memungkinkan keluarnya suatu arah yang jelas bagi kebijakan operasional yang disusun

14 Ibid.,

hal. 57-59

25

oleh badan-badan kenegaraan tersebut. Pada dasarnya kejelasan arah tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kekompakan dan kestabilan.15 Pola hubungan wakil-terwakil akan menentukan fokus perwakilan. Corak perwakilan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan transisi demokrasi. Hubungan wakil yang erat dengan konstituennya akan menempatkan konstituen di posisi penting, sehingga aspirasi konstituen menjadi hal yang harus diperjuangkan wakil. Demikian pula ketersediaan mekanisme bagi konstituen untuk berkomunikasi dengan wakilnya akan meminimalkan terjadinya oligarki perwakilan atau distorsi aspirasi sebagaimana lazim terjadi dalam demokrasi perwakilan. Siapa yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menunaikan tugasnya akan sangat menentukan wakil apakah berhadapan dengan individu, masyarakat umum, kelompok atau partai politik. Dengan demikian, corak perwakilan akan menentukan pola perwakilan, apakah wakil mandiri (wali) atau wakil sangat bergantung pada konstituennya (utusan) atau gradasi diantara keduanya (politico).

15 Hubungan

badan perwakilan dengan rakyat di samping melaksanakan fungsi perwakilan, ditujukan pula untuk menumbuhkan dan memupuk rasa dan ikatan kebangsaan. Dikemukakan seperti itu karena hubungan seperti itu yang berjalan berkesinambungan dapat menyadarkan segenap kelompok masyarakat bahwa mereka mempunyai satu wadah untuk berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat ternyata dapat diselesaikan diantara wakil-wakil rakyat. Jadi, proses intern badan perwakilan dapat diperkenalkan secara baik melalui hubungan badan itu dengan masyarakat luas. Semuanya itu memungkinkan tumbuhnya pengertian tentang perbedaan beserta penyelesaiannya sehingga semua pihak terdorong untuk bersatu tanpa perlu memaksa mereka untuk menekan perbedaan. Dari situ akan tumbuh kemampuan badan perwakilan untuk membentuk kesatuan bangsa. Lihat, Arbi Sanit, Op. cit., hal. 59-60.

26

2.6.

Kerangka Pemikiran Selama ini, yang menjadi persoalan adalah jarak yang dijalin antara

rakyat (konstituen) dengan DPRD yang menjadi utusan mereka di pemerintahan semakin renggang atau tidak terlalu kontras terlihat implementasinya sebagai hubungan wakil dengan yang diwakili. Hal itu dikarenakan banyaknya oknum DPRD yang tidak secara profesional melakukan pendekatan terhadap rakyatnya atau masih banyak anggota Dewan yang merasa sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi tidak mengerti melakukan pendekatan relasi secara efektif. Konstituen umumnya

merasa

kepentingannya.

wakil

Melalui

mereka pemilu,

mengabaikan rakyat

aspirasi

memanfaatkan

dan

sebagai

momentum yang tepat untuk memilih wakil rakyat yang dekat dengan pihak yang diwakili. Fenomena itu berlaku di berbagai dapil termasuk di dapil Manggala Kota Makassar. Pada pemilu Kecamatan Manggala pada dapil 4 tahun 2014 ini, beberapa partai politik peserta pemilu telah mempersiapkan calon legislatif yang diusung oleh partai-partai yang ada di Makassar dengan berbagai macam cara beserta strategi untuk mendapatkan suara. Persiapan calon legislatif, masyarakat juga dapat melihat seberapa banyak calon yang akan ikut serta dalam pemilu legislatif. Untuk memperoleh suara rakyat, wakil rakyat hendaknya menciptakan hubungan dengan konstituennya.

27

Hubungan antara calon legislatif dengan konstituen merupakan hubungan wakil dan yang diwakili. Konstituen memberikan mandat kepada

aktor

untuk

agregasi

dan

artikulasi

kepentingan.

Aktor

membutuhkan konstituen untuk memenuhi jumlah suara yang harus diraih untuk menduduki kursi di DPRD, sedangkan Konstituen membutuhkan aktor untuk menyampaikan dan mendengarkan setiap aspirasi yang diminta oleh konstituen sehingga ada hubungan timbal balik yang masingmasing memiliki kepentingan dan saling ketergantungan. Hubungan wakil-terwakil akan menentukan fokus perwakilan. Corak perwakilan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan transisi demokrasi. Hubungan wakil yang erat dengan konstituennya akan menempatkan konstituen di posisi penting, sehingga aspirasi konstituen menjadi hal yang harus diperjuangkan wakil. Demikian pula ketersediaan mekanisme bagi konstituen untuk berkomunikasi dengan wakilnya akan meminimalkan terjadinya oligarki perwakilan atau distorsi aspirasi sebagaimana lazim terjadi dalam demokrasi perwakilan. Siapa yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menunaikan tugasnya akan sangat menentukan wakil apakah berhadapan dengan individu, masyarakat umum, kelompok atau partai politik. Dengan demikian, corak perwakilan akan menentukan pola perwakilan, apakah wakil mandiri (wali) atau wakil sangat bergantung pada konstituennya (utusan) atau gradasi diantara keduanya (politico).

28

Pada dapil 4 Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang yang merupakan lokasi penelitian penulis, beberapa caleg incumbent menggunakan teori perwakilan politik yaitu teori mandat imperatif, teori mandat bebas dan teori mandat representatif serta bentuk tanggapan incumbent terhadap konstituennya. Pada teori perwakilan tersebut yang digunakan oleh caleg incumbent menimbulkan dampak bagi konstituen maupun caleg itu sendiri. Atas dasar landasan teori yang dijelaksan di atas maka muncul desain penelitian yang akan dilaksanakan penulis dengan skema sebagai berikut:

29

2.7.

Skema Kerangka Pemikiran

Bentuk Hubungan Wakil Rakyat :

Bentuk Tanggapan Wakil Rakyat :

1. Hubungan dalam Bentuk Mandat Imperatif 2. Hubungan dalam Bentuk Mandat Bebas 3. Hubungan dalam Bentuk Mandat Presentatif

1. Tanggapan yang Berkenaan dengan Kebijakan 2. Bidang Pelayanan 3. Bentuk Pengalokasian 4. Tanggapan Wakil dalam Bentuk Symbol

Dampak Hubungan denganTerwakil :

Politik

antara

Wakil

1. Dampak Hubungan Politik Terwakil terhadap Wakilnya 2. Dampak Hubungan Politik Wakil terhadap Terwakilnya

Rakyat yang Diwakili

30

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Penulis akan melakukan penelitian di Kota Makassar dengan Unit analisisnya adalah Caleg. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan wawancara pada Caleg di Kota Makassar. Penulis juga mengumpulkan data dan analisa data.

3.1.

Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar dengan

obyek penelitian adalah Caleg yang memenangkan Pemilu Legislatif 2014 pada Kecamatan Manggala-Panakkukang Kota Makassar dapil 4 yang berlangsung dengan aman dan damai. Kemenangan para Caleg membuat penulis berupaya untuk mengetahui hubungan politik dalam perwakilan politik yang telah digunakan para Caleg sehingga dapat menang di Dapil tersebut. Waktu penelitian yang diperkirakan oleh penulis adalah satu bulan penelitian sehingga memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam mengenai penelitian yang penulis ingin teliti.

31

3.2.

Tipe dan Dasar Penelitian Sebagai salah satu syarat dalam penelitian maka penulis

menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk hubungan dan tanggapan antara wakil dengan yang diwakili didapil 4 kota Makassar dan menggambarkan dan menjelaskan dampak hubungan politik antara wakil dengan terwakil. Secara rinci hasil penelitian ini menggunakan dasardasar teori yang ada 16 . Hal ini, akan dideskripsikan hubungan dalam perwakilan politik yang dilakukan oleh Caleg meliputi bentuk hubungan yaitu mandat imperatif, mandat bebas, mandat representatif, dan bentuk tanggapan yaitu tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan, bidang pelayanan, bentuk pengalokasian, tanggapan wakil dalam bentuk symbol serta dampak hubungan politik antara wakil dengan terwakil sehingga mempengaruhi hubungan incumbent dengan konstituen. Masalah hubungan wakil dengan yang diwakili adalah belum adanya pola yang jelas antara wakil dengan yang diwakili diakibatkan tidak adanya aturan yang mengatur hubungan tersebut. Masalah hubungan wakil dengan yang diwakili dalam parlemen menjadi isu dan sekaligus menjadi persoalan yang baik untuk dikaji dalam kehidupan politik Indonesia khususnya di Kecamatan Manggala-Panakkukang Kota Makassar. Permasalahan hubungan wakil dengan yang diwakili dalam kehidupan politik Indonesia merupakan isu keadilan politik yang perlu

16 Sugyono.

Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta Bandung. 2002. Hal. 31

32

perhatian

oleh

pemerintah,

legislatif,

dan

partai

politik

maupun

masyarakat. Rendahnya hubungan wakil dengan yang diwakili dalam parlemen merupakan penghambat terjadinya demokrasi perwakilan secara substansial. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantitas data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat dan caleg terhadap suatu fenomena. Salah satu sifat metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian

dilakukan.

Penelitian

deskriptif

adalah

untuk

membuat

penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta.

33

3.3.

Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sesuai dengan objek penelitian

dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian. Oleh karena itu, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 1.

Data Primer Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari

lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Salah satunya yaitu Masyarakat Pemilih. Untuk memperoleh data dari masyarakat pemilih, akan diminta kesediaan beberapa warga masyarakat yang dianggap mengetahui banyak

hal

masyarakat

dan

alasan-alasan

memilih

Caleg.

Beberapa

akan

diwawancarai

secara

langsung

untuk

warga

meminta

tanggapan mengenai program-program yang ditawarkan. 2.

Data Sekunder Selain data primer tersebut, juga akan digunakan data sekunder

untuk menunjang atau melengkapi data primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui telaah atau kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

34

3.4.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dijadikan

acuan untuk mengumpulkan data, yaitu: 1.

Wawancara mendalam Wawancara

mendalam

yang

telah

penulis

lakukan

adalah

melakukan wawancara langsung terhadap informan yang telah ditentukan. Sebelum wawancara dengan informan peneliti menyediakan alat tulis dan alat perekam, jika memungkinkan peneliti untuk mencatat pernyataan informan maka peneliti, namun jika tidak memungkinkan maka peneliti merekam pernyataan informan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan keterlibatan informan dengan konstituennya pada proses pemilu legislatif sebelumnya, dan bagaimana cara calon legislatif

melakukan

pendekatan

dengan

konstituennya

untuk

mendapatkan suara dalam Pemilihan Legislatif. Penelitian ini telah mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Adapun sejumlah informan yang akan diwawancarai adalah : beberapa masyarakat pemilih dan beberapa anggota organisasi masyarakat yang berkaitan dengan caleg dari Partai Golkar yaitu Rahman Pina dan dari Partai Gerindra yaitu Amar Busthanul yang mana kedua caleg ini adalah caleg incumbent.

35

2.

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber

yang

sudah

ada.

Penulis

melakukan

pengumpulan

data

yang

berhubungan dengan penelitian yaitu membaca sumber-sumber literature. Kedua aspek ini akan di uraikan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan terkait, sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari media. 3.5.

Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif

17

, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil

penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Proses analisa data

18

dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi

menurut kelompok tujuan penelitian, mengolah dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam bentuk table, skema, grafik maupun dalam bentuk narasi. Sekalipun dalam penelitian ini diperoleh data kuantitatif, seperti dikemukakan moleong 19 , semata-mata dimaksudkan untuk mengukur kontinuitas masalah, mempermudah dan mempertajam analisis empiris.

17

Creswell, John.W.Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Terjemahan Landung. USA: Sage Publication. 1998. Hal. 76. 18 Moleong. Penelitian Kualitatif. Obor Indonesia, 1999. Hal. 51-52 19 Ibid. h. 52

36

Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.

37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.

Gambaran Umum Dapil 4 Kecamatan Manggala-Panakkukang Gambaan umum lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan

Manggala dan Kecamatan Panakukang yang akan rincikan oleh penulis dalama beberapa baik antara lain adalah kondisi fisik wilayah, kondisi politik dan pemerintahan, daftar pemilih tetap, serta pasrtisipasi pemilu sebagai

sasaran

penelitian

penulis

yang

masing-masing

wilayag

Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang akan di jelaskan pada pembahsan selanjutnya. 4.1.1. Kondisi Fisik dan Wliayah 4.1.1.1.Kecamatan Manggala a.

letak Geografis Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 kecamatan di

Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan kecamatan Tamalanrea, di sebelah timur Kabupaten Maros, di sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan di sebelah barat kecamatan Panakkukang. b.

luas Wilayah Kecamatan Manggala terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah

24,14 km2. Luas wilayah tersebut, tampak bahwa Kelurahan Tamangapa memiliki wilayah terluas yaitu 7,62 km2, terluas kedua adalah Kelurahan Manggala dengan luas wilayah 4,44 km2, sedangkan yang paling kecil

38

luas wilayahnya adalah Kelurahan Borong dan Kelurahan Batua dengan luas masing-masing 1,92 km2. 4.1.1.2. Kecamatan Panakkukang a.

Letak Geografis Kecamatan Panakukang merupakan salah satu dari 14 kecamtan di

Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tallo, disebelah Timur Kecamatan Tamalanrea, di sebelah selatan Kecamatan Rappocini dan di sebelah barat dengan Kecamatan Makassar. Kecamamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai dengan Topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Menurut jarak, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar antara 1-2 km. b.

Luas wilayah Kecamatan Panakukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas

wilayah17,05 km². Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Panakukang yaitu Paropo 1,942 km2, Karampuang 1,463 km2, Pandang 1,164 km2, Masale 1,325 km2, Tamamaung 1,276 km2, Karuwisi 0,857 km2, Sinrijala 0,178 km2, Karuwisi Utara 1,729 km2, Pampang 2,6310 km2, Panaikang 2,3511 km2, Tello Baru 2,18 km2. Dari luas wilayah tersebut, tampak bahwa kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua adalah kelurahan Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km².

39

4.1.2. Kondisi

Politik

dan

Pemerintahan

dapil

4

Kecamatan

Manggala-Panakkukang Dalam suatu daerah perlu pembagian wewenang dan kekuasaan untuk saling menunjang dalam membangun roda pemerintahan dan segala bidang yang ada. Masyarakat dan pemerintahan harus sinergis dan saling mendukung. Secara administratif Kecamatan Manggala terdiri dari 6 kelurahan, 368 RT dan 66 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Sedangkan Kecamatan Panakukang terdiri atas 11 kelurahan, 470 RT dan 91 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Calon legislatif yang incumbent pada dapil 4 berjumlah 14 orang dari berbagai partai politik dan ada 4 orang yang terpilih. 4.1.3. Daftar Pemilih Tetap Sebelum diadakannya pemilu, dapat dilihat daftar pemilih tetap yang akan memberikan suaranya kepada para caleg. Hal ini dilakukan untuk melihat jumlah para pemilih agar tidak terjadi kecurangan atau kelebihan suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap. Sebagai berikut adalah daftar pemilih tetap pada dapil 4 kecamatan ManggalaPanakkukang tahun 2014: a.

Kecamatan Manggala Nama Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kel. Antang

9,663

10,110

19,773

Kel. Bangkala

9,267

9,567

18,834

Kelurahan

40

Kel. Batua

7,369

7,457

14,826

Kel. Borong

7,003

7,387

14,390

Kel. Manggala

7,289

7,792

15,081

Kel. Tamangapa

3,595

3,769

7,364

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kel. Karuwisi

4,164

4,350

8,514

Kel. Panaikang

6,096

6,264

12,360

Kel. Tello Baru

4,014

4,219

8,233

Kel. Pampang

5,264

5,513

10,777

Kel. Karampuang

3,739

4,239

7,978

Kel. Tamamaung

9,063

9,448

18,511

Kel. Masale

4,341

4,546

8,887

Kel. Pandang

4,262

4,627

8,889

Kel. Karut

2,802

2,929

5,731

Kel. Sinrijala

1,525

1,486

3,011

Kel. Paropo

6,386

6,525

12,911

Sumber: Data KPU Kota Makassar b.

Kecamatan Panakkukang Nama Kelurahan

Sumber: Data KPU Kota Makassar 4.1.4. Partisipasi Pemilih Partisipasi pemilih sangat mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh para caleg. sehingga dapat dilihat pada table berikut 41

jumlah partisipasi pada dapil 4 kecamatan Manggala-Panakkukang tahun 2014: a.

Kecamatan Manggala Nama Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kel. Antang

6,062

6,655

12,717

Kel. Bangkala

6,119

7,108

13,227

Kel. Batua

5,172

5,635

10,807

Kel. Borong

3,958

4,550

8,508

Kel. Manggala

4,495

5,468

9,963

Kel. Tamangapa

2,818

3,069

5,887

Kelurahan

Sumber: Data KPU Kota Makassar b.

Kecamatan Panakkukang Nama Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kel. Karuwisi

2,544

2,904

5,448

Kel. Panaikang

3,776

4,256

8,032

Kel. Tello Baru

2,585

2,855

5,440

Kel. Pampang

3,258

4,163

7,421

Kel. Karampuang

2,209

2,645

4,854

Kel. Tamamaung

5,476

6,083

11,559

Kel. Masale

1,914

2,112

4,026

Kelurahan

42

Kel. Pandang

2,287

2,564

4,851

Kel. Karut

1,910

2,098

4,008

Kel. Sinrijala

945

928

1,873

Kel. Paropo

3,614

3,860

7,474

Sumber: Data KPU Kota Makassar

4.2.

Perbandingan Perolehan Suara Perolehan suara antara Rahman Pina dan Amar Busthanul

tentunya

masing-masing

memiliki

perbedaan

perbandingan

dalam

perolehan suara pada pemilu legislative Tahun 2009 dan pemilu legislative 2014. Yang masing-masing akan diuraikan pada pembahasan berikut: 4.2.1. Perolehan Suara Rahman Pina 2009 & 2014 Perolehan suara Rahman Pina tahun 2009 dengan 2014 sangat turun drastis pada Kecamatan Manggala. Saat tahun 2009, Rahman Pina sangat banyak memperoleh suara di kecamatan Manggala tapi pada tahun 2014 Rahman Pina mendapat suara sentengah dari perolehan suara sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

43

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2009 2014

Kecamatan Manggala

Kecamatan Panakkukang

4.2.2. Perolehan Suara Amar Busthanul 2009 & 2014 Perolehan suara Amar Busthanul pada tahun 2009 dan 2014, mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dilihat dari tahun 2009, Amar Busthanul memperoleh suara setengah lebih tinggi dibanding perolehan suara sebelumnya pada tahun 2014 Kecamatan Manggala. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2009 2014

Kecamatan Manggala

Kecamatan Panakkukang

44

4.2.3. Perbandingan perolehan suara Rahman Pina dan Amar Busthanul 2009-2014 Melihat dari perolehan masing-masing caleg, saling berbanding terbalik dalam memperoleh suara. Pada caleg Golkar yaitu Rahman Pina mengalami penurunan hasil suara turun pada tahun 2014, sedangkan Amar Busthanul mengalami peningkatan hasil suara pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

6000 5000 4000 Rahman Pina

3000

Amar Busthanul

2000 1000

Amar Busthanul Rahman Pina

0 2009

2014

45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu Legislatif yang diadakan setiap lima tahun sekali, selalu ada Calon Legislatif Incumbent. Setiap Calon Legislatif yang incumbent bersaing ketat dengan para Calon Legislatif yang masih baru. Banyak cara yang dilakukan para Calon legislatif untuk mempertahankan para konstituennya, baik Caleg Incumbent maupun yang baru mencalonkan diri. Setiap Caleg pada umumnya memperkenalkan diri kepada warga melalui kampanye juga media agar mereka dapat terpilih. Setiap Caleg yang ingin memenangkan pemilu harus juga memenangkan hati para warga ataupun konstituennya karena para konstituen biasa berpaling ke Caleg yang lain sehingga disaat pemilihan, banyak suara para Caleg yang tidak sesuai dengan prediksi suara yang dilakukan sebelum pemilu. Hal tersebut akibat konstituen yang sudah menjadi pemilih cerdas sehingga mereka memilih dengan memilah para caleg yang lebih berpotensi jadi pemimpin dan tidak melupakan para konstituennya. Sering kali hal ini terjadi terhadap para Calon Legislatif yang sudah terpilih. Selain Rahma Pina dan Amar Busthanul tentunya masih ada calon legislatif lainnya yang ikut dalam perebutan kursi di DPRD Kota Makassar baik caleg yang incumbent maupun caleg yang baru mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif, hal ini tentunya merupakan salah satu tantangan

46

bagi Rahman Pina dan Amar Busthanul untuk mampu mempertahankan bahkan

memperluas

konstituennya.

Mempertahankan

konstituen

tentunya tidaklah mudah sebab para konstituen dapat berubah fikiran dan dukungan terhadap caleg bergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh caleg tersebut. Maka itulah pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil peneltian yang dilakukan dengan acuan untuk mengkaji bentuk hubungan politik caleg incumbent dengan konstituennya dalam hal ini caleg incumbent yang dimaksud adalah Rahman Pina dan Amar Busthanul yang mengggunakan

hubungan

politik

untuk

memperoleh

simpati

dari

konstituen khususnya pada dapil 4 Kecamatan Manggala-Panakkukang pada pemilu legislatif 2014. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Rahman Pina dan Amar Busthanul masing-masing memiliki hubungan politik yang berbeda dengan konstituennya.

Hasil

penelitian

ini

menjelaskan

beberapa

bentuk

hubungan politik dan bentuk tanggapan antara wakil dengan yang diwakilinya. Penelitian ini berlangsung kurang lebih dua bulan sejak tanggal 26 Januari hingga 26 Maret 2015 dengan beberapa informan yang dianggap cukup kapabel dalam memberikan informasi untuk mencapai tujuan penelitian ini, informan yang terjaring oleh peneliti meliputi para caleg incumbent itu sendiri yaitu Rahman Pina dan Amar Busthanul, kemudian para pengurus partai seperti ketua PAC Partai Golkar dan Partai Gerindra

47

di masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang, selain itu informan juga berasal dari para tim sukses atau tim pemenang masing-masing caleg, beberapa tokoh masyarakat, serta informan penting yaitu masyarakat sebagai pemilih atau konstituen di Dapil 4 Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala. Hubungan antara incumbent dengan konstituen terjalin pada saat pemilu. Hal tersebut memiliki banyak bentuk hubungan dan bentuk tanggapan dilihat dari incumbent dengan konstituennya atau bisa dibilang dari wakil dan yang diwakili. Bentuk hubungan yang terjadi diantara incumbent dengan konstituen dapat dilihat dari berbagai sisi. Begitu pula dengan bentuk tanggapan antara incumbent dengan konstituen. Bentuk hubungan seorang incumbent dengan konstituen bisa terjadi melalui kepercayaan konstituen terhadap incumbent, melalui kedekatan sosiologis, ataupun dalam bentuk solidaritas antara wakil dan yang diwakili. Adapun juga bentuk tanggapan yang terjadi, baik itu melalui tingkah laku wakil, pelayanan terhadap konstituen, bantuan dana terhadap rakyat, dan dalam bentuk symbol diantaranya adalah sikap dan keputusan seorang wakil. Hal tersebut yang menjadi hubungan politik diantara incumbent dengan konstituennya. Maka dari itu penulis ingin melihat bentuk hubungan dan bentuk tanggapan yang terjadi antara incumbent dengan konstituen pada dapil 4 kecamatan Manggala-Panakkukang kota Makassar.

48

Berkaitan dengan hubungan politik Calon Legislatif dengan konstituen pada dapil 4 Kecamatan Manggala-Panakkukang Kota Makassar pada pemilu legislatif 2014, penulis telah melakukan penelitian untuk mendapat informasi terkait hubungan politik yang terjalin antara caleg dengan kostituennya pada pemilu legislatif 2014. Dalam hal ini penulis membagi pembahasan berkaitan dengan hubungan politik caleg incumbent dengan konstituen menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut : 1. Bentuk hubungan dan tanggapan antara wakil dengan yang diwakili di Dapil 4 Kota Makassar, 2. Dampak antara wakil dengan yang diwakili terhadap hubungan politik caleg dengan konstituen. Kedua bagian ini akan di uraikan pada subab berikut. 5.1.

Bentuk Hubungan dan Tanggapan antara Wakil dengan yang Diwakili di Dapil 4 Kota Makassar Membicarakan hubungan politik anatar wakil dan yang diwakili

tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya, dalam hal ini membahas apa yang dilakukan wakil untuk kepentingan yang diwakilinya yang merupakan konstituennya. Maka dengan itulah penulis menguraikan dalam 3 uraian berikut mengenai tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya dalam sub bagian berikut :

49

5.1.1. Bentuk Hubungan Wakil dengan Terwakil Setiap

pemilu

legislatif

tentunya

ada

banyak

sosok

yang

mencalonkan diri termasuk yang pernah terpilih pada pemilu sebelumnya yang di kenal sebagai calon incumbent. Khusus di dapil 4 Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang penulis mengarahkan penelitian kepada sosok incumbent yang berhasil terpilih kembali diri di dapil 4 Kecamatan Manggala yaitu sebgai berikut : 1. Rahman Pina (Partai Golkar), 2. Amar Busthanul (Partai Gerindra), 3. Syamsudin Kadir (Partai Golkar), dan 4. Abdul Rasyid Ali (Partai Demokrat). Namun dalam penelitian dan pembahasan ini penulis hanya memilih dua sosok incumbent yaitu Rahman Pina dan Amar Busthanul. Kedua caleg itu memiliki upaya pendekatan yang berbeda dengan masing-masing konstituen. Hal ini yang akan dipaparkan penulis pada bagian ini. Menjalin hubungan politik dengan masyarakat guna memperoleh kursi di DPRD tentunya bukanlah hal mudah. Apalagi untuk incumbent yang sebelumnya pernah duduk di kursi DPRD sebagai wakil dari yang terwakil yaitu masyarakat. Para incumbent tentunya harus memiliki upaya untuk mempertahankan kepercayaan konstituennya terhadap sosok pribadinya sebagai wakil. Dalam hal ini ada beberapa teori politik yang

50

dapat penulis jabarkan untuk meggambarkan hubungan politik incumbent dengan kontituennya. Secara teoritis bentuk hubungan politik calon legislative dengan kosntituen ada tiga bagian yaitu yang pertama, hubungan dalam bentuk mandate imperative, kedua hubungan dalam bentuk mandate bebas dan yang ketiga hubungan dalam bentuk mandat representatif. Ketiga aspek ini hanya hubungan dalam bentuk mandate bebas yang digunakan oleh para incumbent dan akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut ini : . 5.1.1.1.

Hubungan dalam Bentuk Mandat Bebas

Mandat bebas adalah sang wakil dalam hal ini anggota DPRD dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah (instruksi dari yang di wakilinya). Dalam hal ini sang wakil adalah orang-orang terpilih yang dipercayakan oleh yang di wakilinya serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang di wakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Pada teori ini sang wakil bebas bertindak dan mengambil keputusan tanpa harus mengikuti instruksi konstituennya. Meskipun apa yang di putuskan untuk dilakukannya, harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai pihak terwakil namun tidak serta merta harus di ikuti oleh yang mewakilinya dalam hal ini anggota legislatif karena bersifat bebas.

51

Di dapil 4 sebagai negara demokrasi, dimana semua warga negara berhak menentukan wakilnya sendiri sedangkan wakil terpilih melakukan tugasnya mewakili masyarakat untuk kepentingan umum dan kemajuan negara dengan bebas namun tetap mengacu pada aturan undang-undang dasar. Dari wawancara penulis dengan Amar Busthanul yang mengatakan bahwa : “ Sebagai anggota legislatif terpilih yang mewakili rakyat di parleman saya tentunya harus memegang amanah besar dari konstituen saya untuk kemajuan daerah. Maka dari itu aspirasi apapun yang saya dengar dari masyarakat akan saya catat dan saya bawa ke parlemen untuk di setujui. Namun tentunya saya harus menyeimbangkan kebutuhan rakyat mana yang paling mendesak dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah daerah. Jadi meskipun keputusan seorang anggota legislatif di DPRD bersifat bebas, namun tetap harus berdasarkan kepentingan masyarakat umum karena kami para anggota legislatif adalah orang-orang yang dipercayakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di pemerintahan.” 20 Hal yang sama juga di lontarkan oleh Rahman Pina yang menyatakan bahwa : “ Sebagai orang yang di pilih langsung oleh rakyat saya harus bertanggung jawab dengan amanah itu. Saya memegang teguh kepercayaan rakyat Manggala dan Panakkukang pada dua periode ini. Maka dari itulah saya selalu turun ke masyarakat langsung untuk mendengar apa aspirasi mereka yang nantinya akan saya bawa ke DPRD untuk di setujui pemerintah. Dengan turun langsung 20

Wawancara pada Tanggal 02 Februari 2015

52

ke masyarakat saya dapat menegetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan dan apa yang sudah saya lakukan untuk mereka, apa yang belum saya lakukan maka dari situlah saya dapat menyimpulkan apa yang akan saya lakukan untuk bisa memenuhi kepentingan mereka dengan mepertimbangkan demi kemajuan daerah kita bersama.”21 Dari penjelasan kedua nara sumber incumbent tersebut di atas bahwa kedua incumbent ini bebas menentukan apa yang akan mereka lakukan dengan mempertimbangkan kepentingan mana yang paling di butuhkan masyarakat umum demi kemajuan Kota Makassar. Dari hal tersebut di atas jelas bahwa Rahman Pina dan Amar Busthanul adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih kembali oleh masyarakat Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang yang memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang mereka wakili sehingga mereka dapat mengambil keputusan secara bebas di pemerintahan namun tetap atas nama rakyat yang diwakilinya. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis maka terbukti benar bahwa kedua calon legislative incumbent menerapkan teori perwakilan politik yang sudah ada yaitu teori mandate bebas yang menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek yang secara logis menjadi dasar dari mandat yang diberikan kepada seorang wakil dianggap terakomodasikan di dalam mandat yang disampaikan tersebut, dengan demikian wakil 21

Wawancara pada Tanggal 27 Januari 2015

53

bebas bertindak sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya.

5.1.2. Bentuk Tanggapan Wakil terhadap yang Diwakilinya di Dapil 4 Kota Makassar Tanggapan wakil terhadap yang diwakinya disini dimaksud adalah apa yang di kerjakan oleh wakil atas yang diwakilinya. Hal yang dimaksud berupa program kerja wakil di pemerintahan untuk yang diwakilinya. Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan bentuk-bentuk tanggapan

berupa

kinerja

wakil

di

DPRD

untuk

konstituennya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di laksanakan penulis selama kurang lebih dua bulan maka tanggapan-tanggapan wakil terhadap yang di wakilinya terbagi dalam pembahasan berikut : 5.1.2.1.

Tanggapan yang Berkenaan dengan Kebijakan

Bersangkutan dengan hubungan wakil dengan terwakil dalam hal pilihan kebijakan yang didukung oleh wakil terkait dengan tingkah laku resmi wakil. Dalam hal ini membicarakan kebijakan-kebijakan yang di putuskan oleh wakil untuk terwakil. Rahman Pina dan Amar Busthanul dapat terpilih kembali sebagai wakil tentunya karena kinerjanya pada periode sebelumnya yang dapat diperhitungkan di pemerintahan sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil dari yang diwakilinya kedua sosok incumbent itu dapat mempertahankan

54

kepercayaan terwakilnya untuk terpilih kembali. Terbukti keduanya terpilih kembali pada periode selanjutnya. Kedua calon legislative incumbent rutin melakukan reses yang dalam hal ini adalah kegiatan formal seorang anggota legislative untuk berdiskusi

denga

konstituen

dan

mendengarkan

segala

aspirasi

konstituen yang akan di perjuangkan dalam parlemen. kedua incumbent melakukan reses minimal 4 kali dalam setahun untuk mendengarkan apa yang di inginkan masyarakat sebagai kosntituen dan juga menyampaikan aspirasi apa saja yang belum berhasil di perjuangkan dalam parlemen. Rahman Pina telah berhasil memperjuangkan dalam politik alokasi anggaran pembangunan infrastruktur perbaikan jalanan di Kecamatan Manggala yang menjadi daerah pilihnya pada periode sebelumnya antara lain perbaikan jalan raya, pelebaran pasar, membantu program dana Bos di sekolah-sekolah yang ada di dapil 4 dan pembangunan infrastruktur seperti gedung KPU Kota Makassar yang saat ini terletak di Kecamatan Manggala. Hal tersebut dapat dilihat pada wawancara bersama pak H. Nassa, beliau berkata : “Rahman Pina menunjukkan sikap pedulinya pada konstituen dengan cara memperjuangkan pembangunan kantor KPU kota Makassar yang berhasil di tempatkan di Manggala dan juga memperjuangkan pembangunan lahan parkir untuk pasar Antang serta berhasil memperjuangkan alokasi anggaran pada infastruktur seperti perbaikan jalan raya Kecamatan Manggala yang rusak, selain itu Rahman Pina membantu program dana Bos di sekolah-

55

sekolah dan juga mendukung kegiatan positif anak muda di Kecamatan

Manggala

dan

Kecamatan

Panakukang

seperti

kegiatan olahraga dan festival musik.”22

Hal yang tidak jauh berbeda dengan Amar Busthanul beliau sangat memperhatikan konsistuennya dan menyerap aspirasi kosntituennya, terbukti dengan kinerja beliau yang selalu turun langsung dilingkungan masyarakat. Beberapa contoh kecil adalah dengan aktifnya beliau mengikuti kegiatan bakti sosial dalam masyarakat. Beliau selalu menyempatkan hadir pada kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti memebersihkan lingkungan dan acara-acara keagamaan. Jika beliau berhalangan hadir maka setidaknya beliau mengutus perwakilannya untuk menggantikan beliau dalam kegiatan tersebut. Salah satu contoh ketika beliau tidak sempat hadir dalam kegiatan bakti sosial guna membersihkan lingkungan tempat tinggal, salah satu bentuk kepedulian Amar Busthanul adalah

mengirimkan

kendaraan

pengangkut

sampah

yang

akan

mengangkut sampah dari hasil kegiatan bakti sosial dan membawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Beliau juga memperjuangkan dalam politik alokasi anggaran pembangunan infrastruktur seperti jalan yang sudah dibeton di waduk. Hal tersebut dikemukakan oleh pak Occeng yang merupakan sahabat dari pak Amar Busthanul, mengatakan bahwa: “Bapak Amar melakukan pendekatan dengan merangkul kalangan masyarakat dari lingkungan sekitarnya seperti teman, sahabat, keluarga dan tetangga. Kemudian dari pendekatan ini terjalin 22

Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2015

56

hubungan yang sangat baik kemudian diperluas jaringan melalui hubungan sosial. Antara lain menghadiri acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat seperti pernikahan, majelis ta’lim dan bakti sosial.”23

Adapun juga pendapat yang dikemukakan oleh pak Rafael selaku ketua tim pemenang dari Amar Busthanul, mengatakan bahwa : “Pak Amar sudah banyak yang memberi bantuan pada periode 2009, salah satunya adalah memperjuangkan alokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan jalan yang diwaduk. Sekarang sudah bisa dilalui karena itu salah satu bentuk kinerja yang dilakukan pak Amar.”24

Dalam memperjuangkan aspirasi konstituen tentunya tidak semua aspirasi yang di serap dan diperjuangkan seorang calon legislative dapat langsung di realisasikan atau dapat langsung di nikmati oleh konstituen itu sendiri, ada hal-hal yang memang dapat langsung terwujud namun ada pula hak-hak yang belum bisa langsung terlaksana, melihat banyaknya aspirasi dalam suatu daerah dan menyesuaikan dengan kebijakan dalam pemerintahan daerah maka dari itulah calon legislatif menjelaskan pula pada setiap reses tentang kebijakan-kebijakan politik dalam system pemerintahan yang sedang berjalan. Setelah melihat hasil wawancara di atas kemudian penulis menganalisis bahwa apa yang telah dilakukan oleh calon legislatif incumbent terbukti benar sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis 23 24

Wawancara pada Tanggal 03 Februari 2015 Wawancara pada Tanggal 03 Februari 2015

57

tentang tanggapan wakil yang berkenan dengan kebijkan terhadap yang diwakilikinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori bahwa kebijakan yang diputuskan oleh wakil berdasarkan kepentingan yang diwakilinya.

5.1.2.2.

Bidang Pelayanan

Tanggapan wakil dalam bidang pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil kepada terwakil. Dalam bidang ini Rahman Pina dan Amar Busthanul membuktikan kepada konstituennya bahwa mereka memberikan pelayanan terbaik untuk terwakilnya. Tidak jauh berbeda dengan hal yang dilakukan terhadap konstituennya dalam tanggapan sebelumnya. Sebagai wujud pelayanan kedua incumbent ini bersikap terbuka terhadap terwakilnya dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara incumbent dan konstituen. Dalam kehidupan sehari-hari terwakil dapat menghubungi wakilnya dan menyampaikan keluhan-keluhan, permintaan, atau

saran-saran

terhadap

kinerja

wakilnya.

Sesekali

incumbent

menyempatkan diri untuk mendengarkan langsung aspirasi konstituennya. Dapat dilihat dari wawancara bersama ibu Henni selaku pendukung atau konstituen Amar Busthanul yang mengatakan bahwa : “Amar Busthanul adalah sosok yang sangat kami segani sebagai wakil rakyat di DPRD. Namun beliau tidak sombong dan tidak melupakan kodratnya sebagai masyarakat biasa, beliau tidak melupakan pendukungnya. Beliau sangat mudah dihubungi melalui

58

telfon, sms juga layanan publik lainnya seperti bersedia menerima keluhan kosntituen yang datang langsung ke rumahnya.” 25

Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Rahman Pina beliau membuka komunikasi politik yang terbuka terhadap konstituen melalui media sosial, selain komunikasi telefon dan sms beliau memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyerap aspirasi kontituennya. Hal inilah yang dimaksud dengan tanggapan wakil terhadap konstituennya dalam bidang pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil kepada terwakil. Untuk itu wakil perlu mengetahui keinginan terwakilnya dan karenanya kontak langsung dan tidak langsung perlu dilakukan sesuai dengan teori yang sudah ada tentang tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya dalam bidang pelayanan.

5.1.2.3.

Tanggapan Wakil dalam Bentuk Symbol

Hal ini dimaksudkan supaya terwakil merasakan keterwakilan politiknya oleh wakil yang dipercayakan. Hubungan kejiwaan di antara wakil

dengan

terwakil

ini

bermanfaat

untuk

mengukuhkan

dan

mengembangkan keakraban di antara kedua komponen perwakilan politik ini karena itu wakil berusaha memperlihatkan hubungan simbolik di antara

25

Wawancara pada Tanggal 06 Februari 2015

59

sikap dan keputusannya dengan terwakil apapun fokus perwakilan yang di kembangkan. Realisasi tanggapan ini tidak jauh berbeda dengan tanggapan sebelumnya yaitu tanggapan wakil dengan kebijakan dan tanggapan wakil dalam bidang pelayanan karena wakil mengambil kebijakan dalam pemerintahan dan mengembalikan pelayanan terhadap terwakilnya yaitu masyarakat sebagai konstituen. Begitu pula dengan tanggapan wakil dalam bentuk symbol yang ditandai dengan hubungan kedekatan sosial antara wakil dan terwakil salah satu contoh adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara kedua pihak. Hal ini penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konstituen masing-masing incumbent yang pertama konstituen dari Amar Bustahanul yaitu Ibu Muliati mengatakan bahwa : “Amar Busthanul adalah sosok yang sangat kami segani sebagai wakil rakyat di DPRD. Namun beliau tidak sombong dan tidak melupakan kodratnya sebagai masyarakat biasa, beliau tidak melupakan pendukungnya. Sesekali beliau datang menengok para konstituennya dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Beliau juga rutin mengadiri acara dan kegiatan yang dilakukan oleh kosntituen seperti pengajian, pernikahan, kematian dan bahkan bakti sosial sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi sebagai wakil rakyat dengan yang diwakilinya.”26 Wawancara dengan Ibu Muliati diatas dapat penulis analsisi bahwa sikap kerendahan hati akan mempengaruhi hubungan sosial yang terjalin

26

Wawancara pada Tanggal 01 Januari 2015

60

baik antara wakil dan terwakil. Dan tidak semua calon legislatif dapat menjalin hubungan tersebut dalam masa yang panjang. Hal lain dikatakan oleh konstituen dari Rahman Pina yaitu bapak Haris yang mengatakan bahwa : “Pada pemilu tahun 2014 Rahman Pina merekrut pemilih pemula sebagai kosntituennya. sebab beliau percaya pemili pemula dapat konsisten mempertahankan suaranya terhadap wakilnya dan dapat dengan cerdas melihat orang-orang yang akan mewkili mereka di parlemen. Rahman Pina merekrut para pemili pemula dengan cara mensponsori kegiatan-kegiatan positif para pemilih pemula seperti kegiatan olahraga futsal dan festifal music. Selain itu Rahman Pina menghadiri undangan kegiatan yang dilakukan oleh pemilib pemula di Kecamatan Manggala.”27 Berdasarkan hasil wawancara kedua konstituen dari masingmasing incumbent maka dapat di paparkan bahwa kedua pihak antara wakil dan terwakil terjalin hubungan emosional maupun social yang baik sehingga menurut analisis penulis membuktikan teori tersebut diterapkan oleh kedua calon legislatif incumbent yang mana sebagai wakil memberikan tanggapan secara simbolik terhadap terwakilnya melalui komunikasi secara terbuka.

5.2.

Dampak Hubungan Politik antara Wakil dengan yang Terwakili Berkaitan dengan hubungan politik Calon Legislatif dengan

konstituen pada dapil 4 Kecamatan Manggala-Panakkukang Kota

27

Wawancara pada Tanggal 03 Februari 2015

61

Makassar pada pemilu legislatif 2014, penulis telah melakukan penelitian untuk mendapat informasi terkait hubungan yang terjalin antara caleg dengan kostituennya pada pemilu legislatif 2014. Dalam hal ini penulis membagi pembahasan tentang dampak hubungan politik terhadap wakil dengan yang terwakili menjadi dua bagian yaitu, yang pertama dampak hubungan politik terwakil terhadap wakilnya dan yang kedua dampak hubungan politik antara wakil terhadap terwakilnya yang akan di uraikan pada masing-masing subab berikut ini.

5.2.1. Dampak Hubungan Politik Terwakil terhadap Wakilnya Dari kedua calon legislatif incumbent yang menjadi sasaran utama penelitian ini yaitu Rahman Pina dan Amar Busthanul keduanya memiliki hubungan

politik

yang

berbeda-beda

terhadap

masing-masing

konstituennya berdasarkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya telah dirincikan bahwa Rahman Pina mengalami pergeseran suara yang sangat drastis dari pemilihan umum legislatif tahun 2009 memperoleh 5255 suara namun kemudian mengalami penyurutan suara pada pemilu legislatif berikutnya tahun 2014 dengan jumlah perolehan suara hanya sebanyak 3478 suara. Meskipun dengan perolehan jumlah suara yang demikian namun Rahman Pina berhasil duduk kembali sebagai incumbent di kursi DPRD Kota Makassar yang mewakili konstituennnya di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Tetapi hal ini tentunya membuktikan

62

hubungan politik antara Rahman Pina dan Konstituennya mengalami penurunan. Kinerja Rahman Pina menjadi salah satu hal yang dapat mempertahankan kepercayaan konstituennya sehingga berdampak positif terhadap dirinya saat kembali mencalonkan diri pada pemilu legislatif tahun 2014 seperti yang dijelaskan melalui hasil wawancara penulis dengan salah satu konstituen Rahman Pina yaitu Ibu Ester yang mengatakan : “Saya mendukung Rahman Pina pada pemilu 2009 dan masih memilih kembali beliau pada pemilu 2014 karena Rahman Pina telah membuktikn kinerjanya sebagai orang yang mewakili masyarakat Kecamatan Manggala dengan salah satu bukti yang sekarang dapat kita nikmati adalah perbaikan jalur transportasi yang menghubungkan jalur Antang Raya – Perumnas sampai ke Mocongloe yang dulunya sangat tidak layak untuk dilalui kendaraan sekarang berkat terpilihnya Rahman Pina beliau menepati janjinya akan memperjuangkan hal tersebut di parlemen untuk disetujui sebagi perbaikan jalan alternatif yang menghubungakn Kecamatan Manggala – Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. Saya percaya dengan terpilihnya kembali Rahman Pina beliau dapat memperjuangkan hak-hak konstituen lainnya.”28

Namun sebagai calon legislatif incumbent yang mengalami penyurutan

suara

mempertahankan

pada bahkan

pemilu

keduanya

meningkatkan

Rahman

hubungan

Pina

politik

gagal dengan

konstituennya. Hal ini penulis analisis berdasarkan hasil wawancara 28

Wawancara pada Tanggal 15 Februari 2015

63

dengan beberapa warga Kampung Baru salah satu wilayah Kecamatan Manggala, yang salah satunya Bapak Dahlan yang mengatakan : “Pada pemilu legislatif tahun 2009 sebagian besar warga di sini yang mendukung Rahman Pina yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif yang akan mewakili masyarakat Manggala pada umumnya

untuk

memperjuangkan

hak-hak

dan

aspirasi

konstituennya di Kecamatan Manggala. Namun pada pemilu 2014 banyak konstituennya yang kecewa dan memilih untuk mendukung caleg lain. Hal ini disebabkan karena lunturnya kepercayaan konstituen akibat banyaknya janji-janji politik Rahman Pina yang di lontarkan pada saat kampanye yang kemudian tidak terealisasi pada saat beliau berhasil duduk di kursi DPRD. Salah satunya adalah janji Rahman Pina yang akan memperhatikan masyarakat di daerah kami ini khususnya Kampung Baru. Beliau sama sekali tidak pernah kembali berkunjung ke daerah ini bahkan ketika daerah kami mengalami musibah banjir. Hal lainnya adalah tidak terealisasinya janji beliau untuk memperjuangkan perbaikan jalan masuk ke daerah kami yang sangat tidak layak dilalui kendaraan. Hal inilah yang membuat banyaknya konstituen yang kecewa terhadap salah satu sosok yang di anggap wakil masyarakat Kecamatan Manggala”29 Dari penjelasan salah satu konstituen di atas maka penulis menganalisis bahwa Rahman Pina mengalami hubungan yang buruk dengan beberapa kontituen setelah pemilu selesai dilakukan. Hal tersebut diakibatkan oleh persoalan janji-janji politik yang pernah dilontarkan oleh Rahman Pina ketika masa kampanye yang tidak beliau tepati pada saat beliau berhasil duduk sebagai anggota legislative. Hal itu pula yang

29

Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2015

64

menyebabkan hubungan antara Rahman Pina dengan konstituennya menjadi buruk sehingga mempengaruhi dukungan suara pada pemilu selanjutnya. Hal lain penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Latif yang mengatakan : “Dulunya saya dan keluarga belum mendukung Amar Busthanul untuk menjadi wakil masyarakat Kecamatan Panakkukang di parlemen namun setelah mengenal pribadi beliau secara lebih dekat ternyata beliau adalah sosok yang sangat hangat dan berwibawa, saat pertama kali saya mengenal Amar Busthanul, beliau sudah duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Namun beliau tetap rendah hati dan berbaur dengan masyarakat di semua

kalangan

terutama

masyarakat

yang

membutuhkan

bantuannya. Sebagai seorang wakil rakyat beliau tidak sungkansungkan duduk di pos ronda dan bergabung dengan masyarakat kecil untuk mendengarkan apa keluhan-keluhan masyarakat pada umumnya. Kemudian beliau memberikan tanggapannya dan pengertian kepada masyarakat. Salah satu contoh yaitu baliau memperjuangkan pengelolahan perbaikan jalan paping blok untuk lorong-lorong dan selokan di wilayah Pampang Kecamatan Panakkukang yang selama ini meresahkan masyarakat ketika musim hujan akan menyebabkan banjir, masalah lainnya adalah sulitnya saluran air di wilayah itu juga. Dengan perjuangan Amar Busthanul maka saluran air dapat diperbaiki dan masyarakat wilayah Pampang tidak kesusahan air lagi.” 30

Penjelasan Bapak Dahlan di atas penulis menganalisi bahwa hubungan baik dapat terjalin kapan saja dan dimana saja serta oleh siapa 30

Wawancara pada Tanggal 16 Februari 2015

65

saja yang mau berbaur dengan masyarakat. Dengan hubungan yang baik dapat menguntungkan kedua belah pihak yang terjalin baik. Hubungan ini tentunya selain terjalinnya hubungan sosial yang baik maka akan menguntungkan kedua bela pihak Amar Busthnul memperoleh dukungan suara dari keluarga Pak Dahlan sedangkan Pak Dahlan akan dapat langsung menyampaikan aspirasi dirinya sebgai masyarakat Kecamatan Panakaukang kepada Amar Busthanul langsung. Hal yang tidak jauh berbeda di lontarkan oleh Bapak Alwi warga Kecamatan Manggala yang mengatakan: “Sejak pemilihan umum

legislatif

tahun

2009

saya

sudah

mendukung Amar Busthanul sebagai wakil masyarakat di kursi DPRD Kota Makassar dan saya kembali memberikan dukungan bahkan keluarga saya pun ikut mendukung beliau hal ini karena beliau yang sangat rendah hati dan tidak pernah melupakan orangorang

yang

berjasa

dalam

membantu

beliau

berjuang

memperebutkan kursi di DPRD. Beliau senantiasa membukakan pintu rumahnya, menerima telfon dan sms sebagai layanan publik untuk mendengar dan menyerap keluhan-keluhan bahkan saransaran dari konstituennya.”31 Dari wawancara di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dampak hubungan politik antara calon legislatif sebagai wakil terhadap masyarakat yang diwakilinya sebagai konstituen berdampak pada kepercayaan yang bergeser. Apabila seorang calon legislatif dapat mempertahankan kepercayaan konstituennya dengan memperjuangkan hak asasi masyarakat yang menjadi kepentingan bersama yang dinikmati 31

Wawancara pada Tanggal 18 Februari 2015

66

secara umum maka kepercayaan akan bertahan bahkan bertambah, hal lain yang dapat mempertahankan kepercayaan konstituen adalah terjalinnya hubungan sosiologis yang baik antara caleg dan konstituen yang tetap dipertahankan baik sebelum pemilihan umum (masa kampanye) dan sesudah pemilihan umum dan terpilih kembali sebagai wakil masyarakat. Salah satu contoh yaitu Amar Busthanul yang berhasil memperoleh dukungan suara dari masyarakat sebanyak 1325 suara pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 3522 suara pada pemilu legislatif tahun 2014. Sebaliknya apabila seorang wakil tidak mempertahankan hubungan sosial antara dirinya dengan konstituennya, maka konstituen akan beranggapan mereka dilupakan oleh wakilnya setelah wakilnya duduk sebagai anggota legislatif. Hal lain yang mempengaruhi bergesernya kepercayaan konstituen adalah calon legislatif banyak mengumbar janjijanji politik dan tidak merealisasikannya. Hal ini tentunya mengecewakan konstituen

dan

mempengaruhi

dukungan

pada

pemilu

legislatif

selanjutnya seperti yang terjadi pada Rahman Pina.

5.2.2. Dampak Hubungan Politik Wakil terhadap Terwakilnya Membicarakan dampak hubungan politik antara caleg tidak hanya membicarakan dampaknya untuk wakil namun juga dampak atau pengaruh untuk pihak yang terwakilinya dalam hal ini adalah masyarakat

67

sebagai konstituen. Dampak yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang sudah dijabarkan penulis pada point (5.1.2) bentuk tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya, yang membicarakan hal-hal apa yang dilakukan oleh wakil untuk kepentingan masyarakat sebagai konstituen. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang wakil mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat yang urgent. Sehingga masyarakat luas dapat menikmatinya secara bersamasama

sesuai

dengan

kebijakan

pemerintah

daerah,

antara

lain:

terlaksananya perbaikan jalan raya, tersedianya lahan parkir untuk pasarpasar tradisional sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya, menikmati kantor layanan publik yang semakin mudah dan dekat, terbenahnya jalan-jalan lorong dan selokan sehingga mengatasi masalah banjir, serta hal lainnya yang dapat dinikmati masyarakat Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Namun membicarakan dampak tidak selamanya berbicara tentang hal-hal positif saja yang langsung dinikmati oleh masyarakat umum. Adapula dampak lain antara lain masyarakat harus bersabar dan memahami kebijakan pemerintah daerah terhadap aspirasi yang di sampaikan kepada wakilnya. Contohnya adalah tidak semua aspirasi dapat langsung di realisasikan. Melihat banyaknya masalah di suatu daerah dengan keterbatasan kemampuan anggaran pendapatan daerah khususnya Kota Makassar. Wakil hanya akan menyerap, menampung 68

semua keluhan masyarakat dan kemudian membawa hal tersebut di parlemen lalu diperjuangkan untuk dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat mana yang paling utama dan paling mempengaruhi publik kemudian

dikembalikanlah

hasilnya

kepada

masyarakat

sebagai

konstituen. Hal inilah yang biasanya digambarkan banyak kalangan dengan sebutan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan seluruh penjelasan dari beberapa hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Rahman Pina dan Amar Busthanul menjalin hubungan secara trustee hal ini mendefinisikan wakil bertindak

bebas

menurut

pertimbangannya

sendiri

tanpa

perlu

berkonsultasi dengan masyarakat sebagai konstituen, yang mana teori ini tekandung dalam mandat bebas.

69

BAB VI PENUTUP 6.1.

KESIMPULAN

6.1.1. Bentuk Hubungan dan Tanggapan antara Wakil dengan yang Diwakili di Dapil 4 Kota Makassar Berdasarkan

bentuk

hubungan

yang

terdapat

pada

teori

perwakilan, hanya bentuk hubungan mandat bebas yang paling dominan digunakan oleh kedua caleg incumbent sebagai wakil terhadap konstituen sebagai terwakil. Dapat dilihat dari pihak caleg incumbent golkar dan caleg incumbent gerindra yang bertindak tanpa bergantung instruksi dari konstituennya meskipun kedua incumbent tersebut tetap mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Hanya saja dalam bertindak, para incumbent hanya menggunakan nama masyarakat dalam melakukan tindakan pada pengambilan keputusan. Pada bentuk tanggapan yang dilakukan wakil terhadap yang diwakilinya, memiliki tiga macam tanggapan tetapi dari ketiga tanggapan tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kedua caleg incumbent tersebut yaitu bentuk tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan. Alasannya Rahman Pina menggunakan bentuk tanggapan tersebut karena masyarakat sangat resah akibat tidak adanya lahan parkir di pasar Antang yang menyebabkan kemacetan sangat padat tetapi setelah direalisasikannya keinginan masyarakat melalui Rahman Pina yang memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat terealisasi pembangunan

70

lahan parkir dipasar Antang sehingga masalah kemacetan dapat berkurang. Sedangkan Amar Busthanul menggunakan bentuk tanggapan tersebut karena masyarakat menginginkan adanya jalan alternative yang berada di waduk. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan berhasilnya Amar Busthanul memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut di parlemen sehingga perbaikan jalan yang berada diwaduk dapat di manfaatkan oleh masyarakat setempat.

6.1.2. Dampak Hubungan Politik antara Wakil dengan yang Terwakili Setelah melihat bentuk hubungan dan tanggapan dari kedua caleg incumbent tersebut maka dapat dilihat dampak dari hubungan politik yang dijalin oleh kedua caleg incumbent terhadap masing-masing konstituen. Sesuai hasil yang didapatkan dalam hasil wawancara Rahman Pina dan Amar Busthanul menjalin hubungan secara trustee hal ini mendefinisikan wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan masyarakat sebagai konstituen, yang mana teori ini tekandung dalam mandat bebas. Dampak dari hubungan ini timbullah hal yang positif dan negative di mata masyarakat atau konstituennya. Seperti halnya yang terjadi pada suara yang diperoleh kedua incumbent memiliki hasil yang berbeda disaat pemilu 2009 dan 2014. Pada pemilu 2014 Rahman Pina mengalami penurunan suara dari 2009. Hal tersebut diakibatkan pendekatan sosiologis yang kurang terjalin diantara Rahman Pina dan konstituennya.

71

Meskipun kinerja Rahman Pina berjalan sebagaimana tugas seorang anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakatnya di parlement. Sedangkan dampak yang terjadi kepada Amar Busthanul yaitu mendapatkan hasil suara yang meningkat disaat pemilu 2014. Hal tersebut akibat hubungan sosiologis yang dijalinnya sangat kuat dan ia berhasil mempertahankan hubungannya dan menambah hubungan sosiologis kepada konstituen yang laiinnya. Sehingga dampak yang diperoleh Amar Busthanul bersifat positif dan yang terjadi kepada Rahman Pina bersifat negative. 6.2.

SARAN Dari penelitian yang telah dikerjakan oleh penulis, ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan, antara lain : 1. Hubungan politik yang dijalin bisa bertahan lama jika dibangun dengan baik dan tidak meninggalkan silaturahmi yang telah dibangun sebelumnya. 2. Mempertahankan konstituen bagian yang sangat sulit sehingga lebih memperbaiki sikap dan perilaku agar konstituen yang sudah ada,

tidak

berpaling

dan

dapat

meningkatkan

banyaknya

konstituen. 3. Hubungan yang dibangun bukan hanya sekedar pemanfaatan yang dilakukan wakil terhadap yang diwakilinya, melainkan hubungan yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

72

4. Bidang pelayanan masih perlu ditingkatkan demi kemajuan negara dan demi mensejahterakan masyarakatnya. 5. Mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan terwakil, bukan malah merugikan.

73

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU Amir, Makmur, dan Dwi Purnomowati, Reni, Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Andrianus Pito, Toni, Efriza, dan Fasyah, Kemal, Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik sampai Korupsi, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006. Arifin, Prof. Dr. Anwar, Politik Pencitraan-Pencitraan Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Creswell, John.W.Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Terjemahan Landung.

USA: Sage

Publication. 1998. Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, Rajawali, Jakarta, 1982. Moleong. Penelitian Kualitatif. Obor Indonesia, 1999. Newcomb, Theodore M, dkk, Psikologi Sosial, Bandung: CV. Diponegoro, 1978.

74

Sanit, Arbi, (Eds), Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992. Sanit, Drs. Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1985. Saragih, Bintan R., Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988. Sitepu, P. Anthonius, Teori-Teori politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Soemantri, Sri, DPR-RI Semasa Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Sugyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2002. Varma, SP, Teori Politik Modern, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007. B. INTERNET Http://www.empatpilarkebangsaan.web.id/berita/sejarah-danpelaksanaan-pemilu-di-indonesia.html, Pkl 15.34 WITA, Tgl 1608-2014. Http://www.kemendagri.go.id/news/2012/04/03/keteranganpemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentangpemerintahan-daerah.html, Pkl 17.22 WITA, Tgl 16-08-2014 Http://www.JariUngu.com/“DaftarCalonLegislatif(Caleg)CalonAnggota2 014-2019daridapil.”html, Pkl 22.04 WITA, Tgl 18-04-2014. Http://www.MenagihJanjiCaleg.html, Pkl 16.57 WITA, Tgl 12-12-2014.

75

Http://2frameit.blogspot.com/2011/10/kerangka-teori-perwakilan-politik2.html, Pkl 16.00 WITA, Tgl 19-05-2015.

76