BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“.1 Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat juga dalam UUD 1945. A. Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 memuat dalam alinea pertama kata “peri keadilan”, dalam alinea kedua istilah “adil” serta dalam alinea keempat perkataan-perkataan “keadilan social” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah - istilah ini berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah salah satu tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ditegaskan: “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia”. Penganutan paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional, sebagai yang kita saksikan nanti merupakan prinsip yang lebih khusus dari pada prinsip negara hukum. B. Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang - Undang 1
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).
1
2
Dasar (Pasal 4)”. Katentuan ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan - ketentuan yang sudah diterapkan dalam UUD. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi : “Memegang teguh Undang - Undang Dasar dan menjalankan segala undang - undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya”, melarang presiden dan wakil presiden menyimpang dari perundang - undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, suatu sumpah yang harus dihormati oleh presiden dan wakil presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Pasal ini selain menjamin prinsip “equlity before the law”, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum.2 Dari perumusan dalam Undang - Undang Dasar tersebut jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 menganut prinsip prinsip negara hukum yang umum berlaku. Sebagai Negara hukum, setiap penyelengaraan urusan pemerintahan haruslah berdasar pada hukum yang berlaku.3
2
Syaiful Bakhri. Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern, Jakarta : Total Media, 2010 hlm 159-160.
3
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers, 2013. hlm 17.
3
Berdasarkan uraian diatas Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.4 Adanya keterkaitan antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang - undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Keterkaitan ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, penyelengaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.5 Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan makna.6 Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat).7 Diantara nilai – nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah adanya kebebasan. Memang dalam suatu negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara dan kepada pers dijamin kebebasan pers.8 kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan 4
Syaiful Bakhri. Op.cit. hlm 161.
5
Ridwan HR. Op.cit. hlm 8.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi. Bandung : Refika Aditama, 2010. Hlm 244.
4
pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Dalam Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran lisan maupun tulisan tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 UU No. 40 tahun 1999 menjelaskan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut; Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social. Di samping fungsi – fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.9 Fungsi ini perlu dimaksudkan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demoratis itu pertanggung jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelengaraan negara transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang di jamin dengan ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia
No.
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan
9
Ibid. hlm 39.
5
piagam Perserikatan Bangsa bangsa tentang hak asasi manusia Pasal 19 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa ganguan, dan untuk mencari menerima dan meyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas batas wilayah.10 Hak tersebut berarti : hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan allah yang maha esa. Atau hak – hak dasar yang prinsip sebagai anugrah ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak – hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak – hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.11 Namun pada kenyataannya kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang – Undang itu nampaknya belum sesuai harapan, kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi di Indonesia. Kasus demi kasus terjadi berulang kali, berdasar data menurut AJI (Aliansi Jurnalis Jndependent) ada 57 kasus pada tahun 2008, dimana tindak kekerasan terhadap jurnalis tersebut mengindikasikan berbagai modus terjadi baik kekerasan fisik maupun non fisik. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh korban jurnalis Niko Lepold (Trans Tv biro surabaya) pada 23 November 2008. yang menjadi sasaran pemukulan oleh oknum polresta Surabaya timur.12
10
Undang – Undang No 40 Tahun 1999.
11
Ridwan HR Op cit. hlm 8
12
Jurnal “Laporan pertangung jawaban AJI 2008-2011 hlm 41.
6
Oleh karena itu karya ilmiah ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaturan dan wujud perlindungan hukum terhadap jurnalis dari tindak kekerasan menurut UU No. 40 tahun 1999. Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan judul penelitian ‘’Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers . 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :
7
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pemerintah dalam hal penegakan supremasi hukum. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pada pemahaman kepada masyarakat akan pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak - pihak yang terkait seperti jurnalis dalam mengetahui gambaran mengenai pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan menurut UU No. 40 tahun 1999.
