BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Pemilihan judul menjadi bagian terpenting untuk memberikan ketertarikan pembaca terhadap isi secara keseluruhan dari penelitian ini, selain menjadi gambaran terhadap isi di dalam nya. Judul dibuat berdasarkan relevansi dengan program studi yang diambil, aktualitas, dan orisinalitas. Judul dari penelitian ini adalah “ Gerakan Mahasiswa dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Mengenai Peran Keluarga Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.” Pemilihan judul ini karena dorongan dari peneliti sendiri terkait perlunya melakukan penelitian sesuai dengan judul tersebut. Pengalaman dari peneliti yang pernah terlibat aktif di gerakan mahasiswa, utamanya
keluarga
mahasiswa
Jurusan
Pembangunan
Sosial
dan
Kesejahteraan ( KAPSTRA ) dan juga aktivitas peneliti yang selama kuliah banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk merumuskan sebuah pola gerakan pemberdayaan masyarakat yang baik melalui gerakan mahasiswa. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KAPSTRA selama tujuh tahun di Dusun Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman menjadi menarik untuk diteliti karena pada umumnya program
15
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa cenderung singkat dan tidak berkelanjutan, sehingga peneliti ingin membuat sebuah
rumusan
mengenai
strategi
pemberdayaan
mahasiswa
yang
berkelanjutan. Pemilihan judul tersebut berdasarkan pada dua pertimbangan yaitu yang pertama adalah pertimbangan praktis yang berkaitan dengan kemudahan dan hambatan yang dialami oleh peneliti, mulai dari awal melakukan penelitian hingga selesai. Kedua pertimbangan teoritis, di mana sebuah judul penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Relevansi
dengan
Program
Studi
Pembangunan
Sosial
dan
Kesejahteraan Kajian
mengenai
gerakan
mahasiswa
dan
pemberdayaan
masyarakat adalah sebuah kajian yang masuk dalam lingkup pembahasan program studi pembangunan sosial dan kesejahteraan. Karena Jurusan Pembangunan Soial dan Kesejahteraan sendiri memiliki tiga konsentrasi yaitu : Social Policy, Community Empowerment dan Corporate Social Responsbility. Dan penelitian ini fokus kepada peran dan strategi gerakan mahasiswa dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini relevan dengan konsentrasi Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan terutama pada konsentrasi Community Empowerment. 2. Orisinalitas Penelitian dapat dikatakan orisinil apabila penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, tetapi apabila
16
penelitian sejenis sudah diteliti maka harus terlihat perbedaanperbedaannya. Sejauh yang telah peneliti dapati sangat banyak peneliti lain yang melakukan peneitian dengan tema gerakan mahasiswa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Hamzah Husin (2013) dengan judul “ Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan : Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM dari Masa Orde Lama, Orde Baru hingga PostReformasi” . Penelitian ini fokus membahas mengenai peran gerakan mahasiswa KM UGM sebagai kelompok penekan dalam kurun waktu orde lama hingga post-reformasi, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai ideologi gerakan yang menentukan sikap dan metode gerakan dalam perannya sebagai kelompok penekan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agung Baskoro (2011) dengan judul “ Dinamika Gerakan Mahasiswa Paska Reformasi “. Penelitian ini membahas mengenai segala dinamika gerakan mahasiswa paska reformasi, seperti metode, peran dan pola gerakan mahasiswa kekinian. Berdasarkan dua penelitain diatas memang membahas dalam mengenai gerakan mahasiswa namun tidak membahas secara mendalam mengenai gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Dan sejauh ini peneliti belum menemukan satupun penelitian yang spesifik membahas mengenai gerakan mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga penelitian mengenai “ Gerakan Mahasiswa dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Mengenai Peran Keluarga Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sejati
17
Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.” Ini dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang orisinil karena berbeda dengan penelitian yang membahas mengenai gerakan mahasiswa lainnya. 3. Aktualitas Pembahasan mengenai gerakan mahasiswa dengan segala dinamikanya selalu menarik untuk diteliti, Terutama jika melihat peran gerakan mahasiswa dalam setiap proses perubahan sosial di Indonesia. Dimulai sejak penyiapan kemerdekaan, Pergantian kepemimpinan dari orde lama ke orde baru yang di iringi turunnya Presiden Soekarno serta peristiwa reformasi pada tahun 1998. Saat ini peran mahasiswa memang tidak lagi sebesar dahulu namun bukan berarti gerakan mahasiswa tidak memiliki peran apapun dalam proses perbaikan bangsa ini. Pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi1 . Menjadikan Gerakan mahasiswa harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab sosial mereka, yaitu melanjutkan agenda-agenda perbaikan bangsa melalui aksi nyata di tengah masyarakat. salah satunya melalui agenda-agenda pemberdayaan masyarakat. B. Tujuan Penelitian Tujuan dari dilaksanakannya penelitan ini adalah untuk mengetahui peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh KAPSTRA serta strategi yang membuat gerakan ini bisa konsisten
1
Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
18
melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. C. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan referensi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin ilmu, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. 2. Bagi gerakan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang baik dan berkelanjutan. 3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah
dalam
membangun
kerjasama
dengan
gerakan
mahasiswa dalam agenda pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. D. Latar Belakang Masalah Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa penting bangsa Indonesia. dimana mahasiswa selalu meliliki peran dalam proses perubahan, baik itu dengan gagasan-gagasan segar yang transformatif dan dapat menjadi solusi permasalahan Indonesia maupun
melalui peristiwa-peristiwa heroisme yang monumental. Sejarah
mencatat generasi 1928 merumuskan gagasan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sebagai manifestasi politik mereka untuk melawan bengisnya
19
kolonialisme belanda. Generasi 1945 mengkreasi gagasan Negara kebangsaan ( nation state ) yang bernama Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaanya dihadapan bangsa bangsa di seluruh dunia, sedangkan generasi 1965 menterjemahkan amanat perjuangan rakyat berlabel tiga tuntutan rakyat ( Tri Tura ) untuk menghentikan pemerintahan diktatoriat Soekarno dan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Generasi 1998 mengulang apa yang dilakukan generasi 1965, dihadapkan pada rezim fasismiliteristik Soeharto. gerakan mahasiswa mengusung panji panji demokrasi dan menuntut reformasi total atas jalannya rezim pemerintahan otokratik Soeharto2. Sebuah peran yang tidak mudah telah dijalankan oleh mahasiswa Indonesia dalam satu abad kebelakang, peran sebagai aktor reformasi, penggerak perubahan, pembela rakyat serta sekian banyak predikat lain yang disematkan pada mahasiswa Indonesia bukan tanpa makna. Setidaknya ada lima alasan yang membuat posisi mahasiswa penting dalam setiap proses perubahan di sebuah negeri. Pertama, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik memiliki perspektif yang luas untuk bergerak di semua lapisan masyarakat. Kedua, mahasiswa adalah golongan yang paling lama bergelut dengan dunia akademis, sehingga memiliki proses sosialisasi politik terpanjang diantara generasi muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik di kalangan mahasiswa, dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi diantara mereka. Keempat, mahasiswa 2
Arrobi, Zaki, Revolusi Sistemik Konsepsi Gerakan Mahasiswa Menghadang Neoliberalisme, dalam Mahasiswa Merajut Asa : Antara Pemikiran dan Aksi, Bulaksumur Empat, Yogyakarta, 2012, hal. 155.
20
sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan memiliki keistimewaan tertentu dalam masyarakat sebagai kelompok elit di kalangan kaum muda. Kelima, mahasiswa intens terlibat dalam pemikiran, perbincangan, dan penelitian berbagai masalah yang ada dalam masyarakat sehingga memungkinkan mereka melakukan mobilitas social vertical dengan mudah3. Peran yang dijalankan mahasiswa sangat berkaitan dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi Indonesia dalam periode dimana gerakan itu berada. Termasuk dalam membaca kondisi gerakan mahasiswa saat ini yang masuk dalam periodesasi gerakan mahasiswa paska reformasi. Dalam empat kali pergantian rezim paska reformasi gerakan mahasiswa cenderung dinilai belum bisa mengawal pelaksanaan agenda reformasi yang mereka rumuskan bersama4. Saat Presiden Habibie berkuasa, resistensi mahasiswa masih berada dalam gelombang pasang, satu hal yang harus diakui, walaupun kondisi gerakan mahasiswa sedang „klimaks‟, namun paska jatuhnya Presiden Soeharto atau masa reformasi, gerakan mahasiswa mengalami disorientasi, fragmentasi dan menyusutnya militansi5. Kondisi gerakan mahasiswa paska reformasi yang demikian tentu menimbulkan dilema bagi para pelaku gerakan mahasiswa itu sendiri, karena reformasi yang diperjuangkan ternyata memberikan dampak yang buruk bagi 3
Sanit, Arbi, Pergolakan Melawan Kekuasaan, Insist Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1999, Hal. 9 4 Tuntutan reformasi rakyat pada peristiwa Mei 1998 meliputi, : Adili Soeharto dan kroonikroninya, Laksanakan amandemen UUD 1945, Hapus dwifungsi ABRI, Pelaksanaan Otonomi daerah yang seluas-luasnya, Tegakkan supremasi hukum, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 5 Manan, Munafrizal, Gerakan Rakyat Melawan Elit, Resist Book. Jakarta. 2005. hal. 182
21
pergerakan mahasiswa, yaitu disorientasi, fragmentasi dan menyusutnya militansi. Disoerientasi gerakan mahasiswa paska reformasi kemungkinan terjadi karena mereka kehilangan sosok common enemy yang sebelumnya selama puluhan tahun diwajahkan sebagai Presiden Soeharto. Ketiadaan common enemy inilah yang menyebabkan gerakan mahasiswa di masa ini kehilangan visi dan orientasi. Musuh bersama yang dimaksud hanya diterjemahkan secara sempit berupa rezim sebagaimana Orde Baru pernah berkuasa. Padahal di masa sekarang problem-problem riil seperti korupsi, kemiskinan, kebodohan dan berbagai bentuk bahasa keterbelakangan lainnya merupakan musuh bersama yang harus segera dituntaskan. Gerakan mahasiswa akhirnya cenderung reaktif karena bergerak berdasarkan momentum atau kebijakan. Tidak ada kesatuan gerakan secara massif yang tergabung dalam satu jaringan utuh. Aksi-aksi sosial yang dibangun bukan merupakan aksi solidaritas bersama. Namun mengandalkan egoisme gerakan. Masing-masing merasa yang paling baik. Misalnya. Karena berasal dari universitas ternama atau dari organisasi kampus terbesar. Selain itu kesalahan memaknai keberadaan musuh bersama ini akhirnya membuat gerakan mahasiswa terjebak pada konstelasi politik nasional. Terkadang muncul sikap kritis tanpa rasionalisasi yang jelas, di sisi lain. Dukungan luar biasa kepada pemerintah walaupun kebijakan yang dihasilkan berpotensi menyengsarakan rakyat. Dua titik ekstrem ini harusnya tidak terjadi bila gerakan mahasiswa memiliki visi dan orientasi6.
6
Baskoro, Agung, Dinamika Gerakan Mahasiswa Paska Reformasi, Skripsi Sarjana Ilmu Politik,
22
Fragmentasi gerakan mahasiswa yang merupakan kondisi gerakan mahasiswa paska turunnya Soeharto disebabkan karena masing-masing eksponen menonjolkan preferensi, cara pandang, dan agendanya sendiri. Diawali dengan dengan terbelahnya mahasiswa dalam dua kubu7, yaitu kubu pendukung dan penentang Habibie hingga pertarungan kepentingan antar gerakan mahasiswa yang rentan terjadi paska reformasi. Dampak
reformasi
terhadap
menyusutnya
militansi
gerakan
mahasiswa sendiri adalah karena perubahan sistem pendidikan di perguruan tinggi yang makin mempersempit ruang gerak gerakan mahasiswa, dimulai dari kebijakan pembatasan waktu kuliah yang hanya 5 tahun, pemadatan jam kuliah menjadi 5 hari seminggu, pengaturan batasan absensi mahasiswa antara 75% - 100 % serta penetapan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 55 Tahun 2013. Menurut Huda Tri Yudiana perubahan sistem pendidikan sangat merusak dan menghancurkan gerakan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan kembalinya aktivisme
mahasiswa
pada
kehidupan
yang
study
oriented
dan
menghilangkan kepedulian mahasiswa. Hal itu menjadi wajar karena mereka yang menikmati bangku kuliah adalah mayoritas berasal dari kalangan mapan dan menengah keatas yang semakin individualis dan apatis terhadap gerakan mahasiswa8.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, Hal. 87-88. 7 Manan Op.cit., hal 180 8 Husin, Luthfi Hamzah. 2013. Dinamika Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan. Skripsi Sarjana Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. Hal 87-88
23
Meskipun telah terjadi banyak perubahan dalam konteks struktur dan juga peran gerakan mahasiswa sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, namun realitanya gerakan mahasiswa masih ada dan terus bertransformasi mengikuti perubahan zaman. sistem pendidikan dan kondisi zaman yang membuat mahasiswa menjadi apatis dan cenderung mementingkan dirinya sendiri ini membuat perlunya dirumuskan kembali sebuah visi gerakan baru yang disesuaikan dengan kondisi mahasiswa kekinian. Karena gerakan mahasiswa kekinian cenderung terbagi dalam beberapa pola gerakan, yaitu gerakan ekstraparlementer berbasis politik nilai, gerakan pengembangan masyarakat berbasis disiplin ilmu dan gerakan dinamisasi mahasiswa berbasis seni dan budaya9. Diversifikasi gerakan mahasiswa terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, Termasuk di kampus-kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada ( UGM ). Gerakan ekstraparlementer berbasis politik nilai masih tetap berjalan, terlihat dari masih maraknya demonstrasi dalam rangka penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan pendapat mahasiswa. Gerakan dinamisasi mahasiswa berbasis seni dan budaya pun saat ini makin banyak diminati, karena pemerintah dan pihak kampus juga menfasilitasi melalui Unit Kegiatan Mahasiswa dan kompetisi seni dan budaya antar kampus yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Terakhir gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis disiplin ilmu yang mulai berkembang paska munculnya gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat 9
Ridwansyah Yusuf Achmad, http://ridwansyahyusufachmad.com/mari-kita-buat-indonesiatersenyum-2/, terakhir diakses pada 20 Desember 2014.
24
lingkup nasional seperti Gerakan Indonesia Mengajar dan Pencerah Nusantara
maupun
gerakan-gerakan
socio
entrepreneurship
berbasis
komunitas yang banyak tesebar di seluruh Indonesia. Gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis disiplin ilmu di UGM pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1950. Dimana saat itu ketua Dewan Mahasiswa UGM yang juga anggota Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia ( IPPI ) cabang Yogyakarta yaitu Koesnadi Hardjosoemantri menjadi salah satu dari delapan mahasiswa UGM yang menjadi delegasi Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa ( PTM ) yaitu program pengerahan mahasiswa untuk mengajar di SMA di seluruh penjuru Indonesia selama minimal dua tahun .PTM yang juga merupakan cikal bakal Program Kuliah Kerja NyataPembelajaran Pemberdayaan Masyarakat ( KKN –PPM ). PTM ini adalah sebuah program menteri pendidikan yang diusulkan oleh IPPI, Perserikatan Mahasiswa Indonesia, dan Corps Mahasiswa 10. Selain keterlibatan ketua Dema UGM sebagai delegasi pertama PTM. Tercatat, Dema UGM juga menginisiasi penerjunan PTM sebanyak empat gelombang pada periode awal PTM tersebut11. Sejak program PTM yang dialksanakan pada tahun 1950 kemudian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih beragam dan inovatif, terutama pemberdayaan masyarakat oleh gerakan mahasiswa paska reformasi. Menjalankan peran sebagai pendamping 10
Husnil, Muhammad. 2014, Melunasi Janji Kemerdekaan : Biografi Anies Rasyid Baswedan, Zaman. Jakarta. Hal 239 11 Lihat “Laporan Tahunan Universitit Negeri Gadjah Mada Bagi Tahun Pengadjaran 1953-1954” oleh Prof. Dr. M. Sardjito, diucapkan pada tanggal 19 September 1954.
25
masyarakat
para
pelaku
pemberdayaan
masyarakat
mencoba
untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan lebih sistematis. Seperti yang dilakukan oleh Gerakan UI Mengajar yang menganalisis data statistic daerah dan enam kali melakukan survey lapangan terhadap daerah-daerah di Jawa Barat yang memiliki APS ( Angka Partisipasi Sekolah ), AMH ( Angka Melek Huruf ) dan tingkat kemiskinan yang tinggi sebelum melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran tenagatenaga pendidik di daerah tersebut12. Selain Gerakan UI Mengajar ada KAMMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ) Komisariat UGM yang memanfaatkan potensi sumber daya alam di lereng Gunung Merapi untuk mengembangkan produk olahan lele yang produksinya dikerjakan oleh ibu-ibu para korban erupsi Gunung Merapi13. Kedua contoh gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh kedua gerakan mahasiswa tadi adalah menggambarkan bahwa notabene gerakan mahasiswa mengambil peran sebagai pendamping masyarakat, yang tidak hanya memberikan sesuatu yang bersifat karitatif tapi juga memberikan pendampingan pada masyarakat agar bisa berkembang. Predikat UGM sebagai kampus kerakyatan dan juga sejarah panjang kedekatan gerakan mahasiswa di UGM dengan pemberdayaan masyarakat berlanjut hingga saat ini. Selain program wajib kampus berupa Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) juga berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga mahasiswa berupa desa binaan, desa mandiri dan desa 12
Gerakan UI Mengajar, http://www.uimengajar.com/1385/infografis-daerah-aksi/, Terakhir diakses pada 08/01/2016 pada pukul 10.48 13 Laporan Pertanggung Jawaban KAMMI Komisariat UGM kepengurusan 2011-2012
26
mitra dengan berbagai macam program yang disesuaikan dengan konsentrasi pemberdayaan di masing-masing lembaga fakultas, karena hampir seluruh lembaga mahasiswa di UGM memiliki departemen sosial masyarakat maupun pengabdian masyarakat. Tercatat seluruh lembaga eksekutif mahasiswa di 18 fakultas dan sekolah vokasi di UGM memiliki departemen yang bergerak dibidang
pemberdayaan
masyarakat.
Begitu
pula
dengan
Keluarga
Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ( KAPSTRA UGM ) yang merupakan lembaga eksekutif di Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ( PSdK ) yang juga menjadikan kajian pemberdayaan masyarakat sebagai konsentrasi studi membuat para mahasiswa jurusan ini berinisiasi untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan di kelas dalam sebuah program pemberdayaan. Saat itu KOMATRI14, sebagai sebuah lembaga mahasiswa Jurusan PSdK yang juga fokus dalam kajian pemberdayaan masyarakat mencoba untuk menfasilitasi mahasiswa PSdK melalui program pemberdayaan desa mitra yang dimulai sejak tahun 2005 di Klaten dan pada tahun 2009 di Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KOMATRI di Sejati Desa diniasi oleh Eko Sriyanto dan beberapa rekan-rekan pengurus
14
KOMATRI merupakan akronim dari Korps Mahasiswa Sosiatri. Komatri adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiatri sebelum Jurusan Sosiatri berganti nama menjadi Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Selanjutnya nama Himpunan Mahasiswa Jurusan juga diubah menyesuaikan dengan perubahan nama jurusan menjadi Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau disingkat KAPSTRA pada 11 April 2011.
27
KOMATRI periode kepengurusan 200815. Pada periode awal program pemberdayaaan masyarakat di Dusun Sejati Desa ini pemberdayaan warga lansia menjadi fokus kegiatan, terutama dengan adanya potensi kerajinan tenun. Karena berdasarkan pendataan dari total populasi Dusun Sejati Desa terdapat empat jenis pekerjaan utama, yaitu petani sebesar 40%, penenun 30%, ibu rumah tangga 16 % dan lain-lain sebanyak 14%. 16 Dengan jumlah wanita lansia yang menjadi penenun sebanyak 26 orang dari total 67 orang penenun stagen17. Berdasarkan data tersebut kemudian pada tahun 2009 empat orang pengurus KOMATRI, yaitu Sayyid Fachrurrazi, Idhofi Kalasmoro, Purnaeori Sukma Sakti dan Adi Rahmadi membawa program pemberdayaan ini dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ( PIMNAS ) dan mendapatkan medali emas. Pemberdayaan masyarakat terhadap warga lansia melalui pendampingan kerajinan tenun ini terus berlanjut hingga KAPSTRA kepengurusan 2014. Meskipun fokus pada pendampingan kerajinan tenun warga lansia namun program pemberdayaan masyarakat Dusun Sejati Desa yang dilakukan oleh KAPSTRA tidak sebatas pada hal itu saja, terutama pada tahun 2012 dimana saat ini pengurus KAPSTRA 2012 melihat bahwa ada potensi masyarakat lain yang butuh diberdayakan selain lansia, yaitu anak-anak dan 15
Wawancara dengan Eko Sriyanto, S.Sos. wawancara dilakukan melalui e-mail. Eko Sriyanto merupakan mahasiswa Jurusan Sosiatri Angkatan 2005 yang juga menjadi Kepala Divisi Sosial Pemberdayaan Korps Mahasiswa Sosiatri ( KOMATRI ) periode kepengurusan 2007. 16 Sriyanto, Eko, Jaminan Sosial Informal bagi lansia pedesaan, Studi di Desa Pulutan Wetan, Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Skripsi Sarjana Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Yogyakarta, 2010. 17 Fachrurrazi, Sayyid dkk, Pemberdayaan Wanita Lansia Melalui Pengembangan Usaha Tenun Berbasis Masyarakat dalam Gagasan Pemuda Tentang Kerja Layak dan Perlindungan Sosial, Azzagrafika, Yogyakarta, 2013, Hal. 271.
28
pemuda. Sehingga dibentuklah sebuah program pemberdayaan anak-anak dan pemuda bernama KAPSTRA Mengajar, yaitu program
yang fokus pada
kegiatan bimbingan pendidikan diluar jam sekolah dan pelatihan soft skill untuk anak-anak Dusun Sejati Desa18. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk merubah masyarakat yang marginal dan powerless menjadi lebih berdaya, melalui pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat atau people centered development yang dalam implementasinya dijabarkan ke dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola proses pembangunannya19. Berdasarkan pemahaman tersebut kita bisa melihat banyak upaya pemberdayaan yang dilakukan di sekitar kita, baik itu yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan maupun unsur civil society seperti yang dilakukan oleh LSM maupun gerakan mahasiswa, tentu berbeda jika membandingkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui program nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM ) maupun program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Perbedaan yang paling signifikan adalah dalam hal sumberdaya manusia, ketersediaan dana dan juga kelanjutan program. 18
Dikutip dari Laporan Pertanggungjawaban KAPSTRA periode kepengurusan tahun 2012. Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2012, Hal. 69. 19
29
Sumberdaya yang dimiliki oleh gerakan mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat selalu terpenuhi, karena pada umumnya pelaksana pemberdayaan masyarakat oleh gerakan mahasiswa adalah para anggota departmen sosial masyarakat maupun pengabdian masyarakat yang selalu tersedia dikarenakan adanya rekruitmen anggota yang dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam satu periode kepengurusan, Sehingga proses pelaksanaan program pemberdayaan pun dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan terkait ketersediaan pelaksana pemberdayaan maupun fasilitator, ditambah lagi dengan fleksibilitas waktu yang dimiliki mahasiswa karena mahasiswa tidak dibatasi oleh jam kerja. sehingga terkadang upaya membangun kedekatan dengan objek pemberdayaan dapat berjalan dengan alamiah. Persoalan yang seringkali muncul dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah masalah ketersediaan dana untuk menjalankan agenda pemberdayaan.
Pada
umumnya
gerakan
mahasiswa
menyelesaikan
permasalahan keterbatasan dana dengan membawa program pemberdayaan masyarakat pada kompetisi-kompetisi ilmiah seperti hibah riset pengabdian masyarakat maupun Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ( PIMNAS ) yang juga membuka kategori program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat. Selain melalui sarana kompetisi tidak jarang pula gerakan mahasiswa
mengakses
dana
bantuan
pemerintah
untuk
program
pemberdayaanya.
30
Selanjutnya selain ketersediaan sumber daya manusia dan juga dana yang seringkali menjadi sorotan dari pemberdayaan masyarakat oleh gerakan mahasiswa adalah terkait dengan masalah keberlanjutan program, karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dalam perspektif baru bertujuan untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kemandirian20. Menurut Hogan dalam adi isbandi ( 2008:85 ) program pemberdayaan yang berkesinambungan itu digambarkan sebagai sebuah siklus. Hal ini terkait dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dari satu tingkatan menuju tingkatan yang lebih baik. Berdasarkan definisi konsep keberlanjutan dalam pemberdayaan masyarakat, kondisi gerakan mahasiswa yang memiliki periodesasi struktur yang singkat 21, hanya satu tahun kepengurusan, hal ini membuat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa cenderung rentan untuk tidak berlanjut, karena bisa jadi agenda gerakan tahun sebelumnya tidak dilanjutkan pada kepengurusan berikutnya. Kondisi
gerakan
mahasiswa
yang
memiliki
dinamika
dan
permasalahan yang berbeda dengan lembaga maupun organisasi lain yang juga melakukan kegiatan pemberdayaan kemudian juga harus dipelajari kembali terkait peran gerakan mahasiswa dalam pemberdayaan yang dilakukan dan juga strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan. Peran pendamping dan fasilitator dalam yang sejatinya dilakukan oleh tiap pelaku pemberdayaan masyarakat yang ingin mendorong perubahan sosial 20
Ibid, hal. 69 Lembaga mahasiswa memiliki periodesasi struktur yang cukup pendek. Satu periode lembaga mahasiswa hanya satu tahun kepengurusan atau paling lama dua tahun kepengurusan. 21
31
dalam masyarakat untuk menuju kondisi yang lebih baik apakah sudah dilakukan oleh pelaku pemberdayaan dari unsur gerakan mahasiswa ?, atau pelaku pemberdayaan dari unsur gerakan mahasiswa sudah puas pada kondisi dimana masyarakat mulai memiliki awareness terhadap permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak melakukan pendampingan sampai tahap dimana masyarakat mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dan perspektif baru dan mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Hal inilah yang kemudian ingin peneliti pelajari lebih dalam dalam penelitian ini. Selain permasalahan peran dari gerakan mahasiswa dalam proses pemberdayaan kemudian yang patut untuk diperdalam kembali adalah masalah strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Kondisi gerakan mahasiswa yang memiliki banyak keterbatasan dalam hal sumber daya, dana dan waktu pemberdayaan tentu membutuhkan sebuah inovasi dari gerakan mahasiswa untuk menemukan sebuah strategi ideal yang bisa di implementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Berdasarkan
dua
pertanyaan
mengenai
peran
dan
strategi
pemberdayaan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa tersebut kemudian peneliti menilai bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KAPSTRA di Dusun Sejati Desa yang bisa terlaksana dalam jangka waktu yang panjang, sejak tahun 2008 hingga saat ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti, terlebih pada program pemberdayaannya yang dinamis dan tidak fokus pada satu bidang dan objek pemberdayaan saja, ditambah
32
dengan kondisi dimana para pengurus KAPSTRA juga merupakan mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang fokus studi nya adalah pemberdayaan masyarakat. hasil penelitian mengenai peran dan strategi yang dilakukan KAPSTRA dalam tujuh tahun proses pemberdayaan masyarakatdi Dusun Sejati Desa, Moyudan inilah yang nantinya akan dikembangkan dan menjadi percontohan untuk gerakan mahasiswa lainnya agar bisa menguatkan peran dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik. E. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran dan strategi Keluarga Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Dusun Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman?. F. Kerangka Teori Judul dari penelitian ini adalah “ Gerakan Mahasiswa dan Pemberdayaan Masyarakat
: Studi
Mengenai
Peran
Keluarga
Mahasiswa
Jurusan
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.” Kata gerakan mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat adalah dua aspek saling berkaitan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Dalam judul tersebut sudah dapat dipahami bahwa penelitian ini
33
akan membahas mengenai gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. dan penelitian ini akan fokus membahas terkait peran dan juga strategi gerakan mahasiswa dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. untuk mengkerangkai penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan beberapa aspek sebagai berikut : 1. Gerakan Mahasiswa Gerakan mahasiswa yang dipahami masyarakat Indonesia pada umumnya adalah gerakan yang memiliki peran dalam penggulingan pemerintahan 1966, reformasi 1998 maupun aksi-aksi demonstrasi lainnya, berdasarkan apa yang terlihat seakan gerakan mahasiswa hanya gerakan politik saja. padahal pada dasarnya definisi gerakan mahasiswa sangat luas bukan hanya gerakan politik saja. Gerakan mahasiswa dapat menjadi bagian dari gerakan sosial ataupun berkembang menjadi gerakan politik, yang membedakan hanyalah pelakunya yaitu para mahasiswa yang merupakan kelompok generasi muda yang kritis
dan memiliki
intelektualitas karena merupakan kelompok yang mampu mengenyam pendidikan
sampai
taraf
tinggi.
Mahasiswa
juga
mampu
merepresentasikan barometer yang sangat sensitif 22.
22
Ted Grant dan Alan Woods, Indonesia : Revolusi Asia telah dimulai, diakses dari http://www.militanindonesia.org/dokumen-perspektif/1887-indonesia-revolusi-asia-telahdimulai.html, pada tanggal 16 2 2015 pukul 12.21
34
Menurut Sunyoto Usman23, gerakan mahasiswa adalah gerakan moral yang energi politik nya harus diletakkan sebagai sebagai kekuatan penggerak perubahan ketika institusi birokrasi dan dan institusi politik tidak mampu melakukan peran sesuai dengan tuntutan publik, dengan demikian gerakan mahasiswa dengan jernih harus mampu merentang hakhak rakyat yang dirampas, kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk mempejuangkan haknya dengan menjalankan peran sebagai perantara yang mampu menjadi broker dari aspirasi dan kemauan rakyat dengan kebijaksanaan pemerintah. Untuk melaksanakan peran seperti itu mahasiswa harus memiliki linkage pada isu-isu yang sedang popular dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam masyarakat, hal ini harus dilakukan agar gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral memiliki visibilitas yang tinggi. Berdasarkan definisi mengenai gerakan mahasiswa tersebut kita dapat memahami bahwa gerakan mahasiswa adalah bagian dari gerakan sosial yang dilakukan oleh para pelajar terdidik, senantiasa bergerak bersama rakyat, baik dalam menjalankan peran sebagai pendamping masyarakat untuk memperoleh sarana kesejahteraan maupun evaluator pemerintah. Sama hal nya dengan apa yang dilakukan oleh KAPSTRA UGM yang juga merupakan gerakan mahasiswa, dimana mereka melakukan pendampingan masyarakat melalui pemberdayaan dalam upaya
23
Sunyoto Usman, “ Arah Gerakan Mahasiswa : Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral ? “, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 3:2, ( Yogyakarta, November 1999 ), 146-163.
35
untuk membantu masyarakat memahami dan mampu memaksimalkan apa yang menjadi potensi nya. 2. Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial Gerakan mahasiswa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses perubahan sosial di Indonesia, bahkan seringkali masyarakat masih bertanya-tanya dimana mahasiswa saat banyak persoalan ekonomi, sosial maupun politik yang melanda negeri ini. Meskipun jumlah mahasiswa tidak besar, pelbagai bukti sejarah menunjukkan bahwa dampak dari gerakan mahasiswa sangat besar. Gerakan mahasiswa telah terbukti mampu merubah peta politik nasional, bahkan mampu menumbangkan rezim penguasa. Karena itu tidak mengherankan apabila kekuatan mahasiswa sering digolongkan sebagai kelompok pendobrak dan penakluk rezim penguasa yang efektif. Mereka seringkali juga digolongkan sebagai “gerilyawan kota” , yang bisa mempengaruhi bahkan membalik keputusan publik24. Namun dinamika perubahan sosial dan politik yang terjadi paska reformasi terutama paska menguatnya peran media menyusul agenda kebebasan pers25 di era reformasi membuat gerakan mahasiswa yang sebelumnya menjadi elemen penting yang berperan memperjuangkan aspirasi rakyat berkurang pengaruhnya. Berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi membuat gerakan mahasiswa harus merubah pola 24
Ibid, hal. 146 Kebebasan pers di Indonesia diawali dengan disahkannya UUD No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan disahkannya UUD No.40 Tahun 1999 tentang Pers membuat pers di Indonesia menjadi bangkit dan mengambil peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. 25
36
gerakannya dengan tetap menjaga kebermanfaatan dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa hari ini dituntut untuk tidak hanya bicara dan mewacanakan masalah, akan tetapi memikirkan bagaimana alternatif atau solusi-solusi yang bisa dijalankan26. Perubahan kondisi gerakan mahasiswa paska reformasi memang membuat gaung dari pergerakan mahasiswa tidak sebesar saat orde lama maupun orde baru, walaupun tentu tetap ada gerakan yang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa di Indonesia hanya saja gerakan itu hanya ada pada lingkup kecil dan tidak terekskalasi seperti gerakan-gerakan mahasiswa di periode sebelumnya. Ketika kita berbicara mengenai gerakan mahasiswa dan perubahan sosial tentu kita tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai tahapan yang harus dilalui oleh gerakan sosial yang ingin melakukan perubahan di masyarakat. Weinberg ( 1981:88 ) mengatakan bahwa gerakan sosial harus melewati tahap awareness, policy determination dan reform dalam mewujudkan suatu perubahan sosial yang di inginkan di masyarakat 27. Tahap pertama yaitu awareness adalah sebuah
kondisi awal dimana
gerakan sosial mampu menyadarkan masyarakat akan permasalahan yang mereka alami, dan kemudian setelah masyarakat sadar mereka ditawarkan sebuah perspektif dan juga nilai-nilai baru untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Tidak sedikit gerakan sosial yang 26
Agung Baskoro, op.cit., hal 16. Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 112. 27
37
sudah merasa puas dan berhasil dengan mengantarkan masyarakat pada perubahan yang hanya sampai pada awareness saja. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tentu belum dapat mengantarkan mereka pada kondisi yag lebih baik dari sebelumnya jika hanya sampai pada tahap awareness saja. Setelah masyarakat memiliki kesadaran kemudian gerakan harus dilanjutkan agar semakin banyak masyarakat yang mengimplementasikan perspektif dan nilai-nilai baru untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga kemudian hal itu akan mempengaruhi mereka dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di masyarakat ( policy determination ) selanjutnya tahapan
terakhir
adalah
kondisi
dimana
masyarakat
mampu
mengimplementasikan perspektif dan nilai-nilai baru yang mereka dapatkan dan kemudian gerakan sosial mampu mengawal implementasi nilai-nilai baru tersebut hingga mampu merubah tatanan hidup masyarakat (reform). KAPSTRA sebagai sebuah bagian dari gerakan mahasiswa di UGM juga mencoba untuk melakukan perubahan sosial melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan langsung ke masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perubahan melalui sebuah lingkup masyarakat kecil. Memang dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat tidak akan sebesar peristiwa reformasi 1998 maupun 1966, tapi jika setiap gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan sebuah gerakan kolektif dengan terjun
38
langsung mendampingi masyarakat dan fokus untuk mengawal perubahan sosial di masyarakat hingga sampai pada tahapan dimana masyarakat sudah mampu merubah tatanan hidup mereka pada keadaan yang lebih baik tentu perubahan sosial yang dihasilkan akan terasa. 3. Pemberdayaan Masyarakat Konsep pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut sebagai community empowerment saat ini sudah lazim digunakan dalam upaya pembangunan masyarakat negara-negara di seluruh dunia, utamanya negara dunia ketiga. Dewasa ini bahkan hampir semua Lembaga Swadaya Masyarakat,
Pemerintah
dan
juga
gerakan
sosial
menggunakan
pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu metode gerak yang mereka lakukan dalam pelaksanaan program nya. World Bank ( 2001 ) mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide dan gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu ( konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya 28. Pemberdayaan berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu empowerment yang memiliki makna “Pemberkuasaan”, yang berarti pemberian kekuasaan pada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Empowerment aims to increase the power of dis-advantage. demikian 28
Aprilia Theresia, et.al., Pembangunan Berbasis Masyarakat, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014, Hal. 177.
39
menurut Jim Ife seperti dikutip Suharto ( 1997: 214 ). Swift dan Levin pun mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha realocation of power melalui perubahan struktur sosial ( Suharto, 1997:214 ). Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat mampu berkuasa atas kehidupannya ( Suharto, 1997:214 ) dan Craig dan Mayo ( 1995:50 ) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep : kemandirian ( self help ), partisipasi ( participation ), jaringan kerja ( networking ) dan pemerataan ( equity )29. Dari semua definisi pemberdayaan menurut para ilmuwan sosial dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan secara konseptual adalah proses distribusi kekuasaan. Yaitu sebuah upaya untuk merubah masyarakat yang marginal dan powerless menjadi lebih berdaya, melalui pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat ( people centered development ) yang dalam implementasinya dijabarkan ke dalam pendekatan
pemberdayaan
masyarakat.
Pendekatan
pemberdayaan
masyarakat sendiri merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut,
29
Alfitri, Community Development, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal. 22.
40
masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan control terhadap sumberdaya30. Selain makna definitif mengenai pemberdayaan masyarakat, terdapat makna implementatif dari pemberdayaan masyarajat seperti yang disampaikan
oleh
Kartasasmita
(1999)
yang
memahami
bahwa
implementasi pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya itu sendiri dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut di ikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya31. Berdasarkan berbagai pernyataan mengenai pemberdayaan secara definisi, konsep maupun implementasi tersebut pada dasarnya kita harus memahami pemberdayaan masyarakat dalam sebuah konteks yang lebih luas. Karena pemberdayaan tidak hanya terkait dengan pemberian sarana peningkatan kesejahteraan pada masyarakat saja, tapi jauh lebih luas dari itu pemberdayaan adalah upaya untuk membangun karakter masyarakat. karena pemenuhan sarana peningkatan kesejahteraan seperti modal usaha maupun upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai 30 31
Soetomo. Op.cit,. hal 69 Theresia. Op.cit,. hal 94-95
41
penyuluhan belum menjamin masyarakat akan berdaya. Butuh proses yang dapat menjadikan semua berjalan seiringan, antara upaya peningkatan kapasitas dan pemenuhan sarana kesejahteraan dan pendampingan agar dapat merubah karakter masyarakat 4. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran dan strategi gerakan mahasiswa dalam proses pemberdayaan, oleh karena itu kita juga harus memahami pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses perubahan, pembelajaran, penguatan kapasitas, perubahan sosial dan pembangunan masyarakat32. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah proses perubahan karena untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sebuah perubahan. seperti kita ketahui bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan mampu mengakses sumber-sumber kesejahteraan. Sehingga perubahan masyarakat yang belum mandiri menuju masyarakat yang mandiri inilah yang membutuhkan sebuah proses perubahan, dan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses perencanaan perubahan masyarakat itu sendiri. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama , proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada
32
Ibid, hal. 95
42
masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya survival of the fittes Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi ( Oakley dan Marsden, 1984 ). Kecenderungan atau proses yang pertama dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sesungguhnya, di antara kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu ( Pranarka dan Vidhyandika, 1966 )33. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses pembelajaran adalah
bagian
dari
perubahan
terencana
melalui
pemberdayaan
masyarakat. karena proses pembelajaran inilah yang membuat masyarakat mampu
mandiri
untuk
terus
menerus
melakukan
perubahan.
Pendampingan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat juga tidak akan selamanya dilakukan, karena pemberdayaan masyarakat bukanlah proses “menggurui” melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif ( Mead, 1959 ). Sehingga keberhasilan
33
pemberdayaan
tidak dapat
dinilai
seberapa
banyak
Hikmat, Harry, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit Humaniora, Bandung, Hal.44.
43
penyuluhan tapi seberapa besar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diberikan. Pemberdayaan
masyarakat
selain
sebagai
sebuah
proses
pembelajaran juga sebagai proses penguatan kapasistas, hal ini sangat berkaitan
karena
penguatan
kapasitas
adalah
buah
dari
proses
pembelajaran. Penguatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat mencakup
penguatan
kapasitas
individu
masyarakat,
kapasitas
kelembagaan dan kapasitas jejaring dengan lembaga lain dan juga sistem yang lebih luas34. Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang luas tidak terbatas hanya pada individu atau masyarakat, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat juga sebagai proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan karakter masyarakat dan juga perubahan ekonomi dan politik adalah bagian dari dampak jangka panjang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat
sebagai
sebuah
proses
pembangunan
masyarakat. pembangunan masyarakat meliputi banyak aspek dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagiannya. 5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah perubahan terencana untuk membentuk karakter masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya, termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
34
Ibid, hal. 95
44
oleh gerakan mahasiswa yang tentu juga tidak serta merta dalam melakukan pemberdayaan, karena dalam upaya perubahan yang dilakukan tersebut tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan. Karena pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan proses instant. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan menurut Randy
R.Wrihatnolo
dan
Riant
Nugroho
Dwijowijoto
(2007)35
mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana tahapan itu dapat digambarkan sebagai berikut:
Penyadaran
Pengkapasitasan
Pendayaan
Tahapan pertama adalah penyadaran, hal ini harus dilakukan agar masyarakat yang akan diberdayakan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk sejahtera, dan mereka memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Tahapan penyadaran pada umumnya cukup memakan waktu karena tidak mudah untuk menumbuhkan kemauan dalam diri masing-masing individu dalam masyarakat untuk diberdayakan. Tahapan selanjutnya adalah pengkapasitasan. Proses pemberian kapasitas ini yang biasa disebut sebagai enabling memampukan. Dalam proses membangun kapasitas ini terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, 35
Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hal. 7-9.
45
organisasi dan system nilai. Pengkapasitasan manusia kaitannya dengan memampukan manusia dalam konteks individu maupun kelompok. Proses pengkapasitasan manusia seringkali dilakukan melalui agenda-agenda seminar, training maupun workshop yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang akan diberdayakan. Selanjutnya pengkapasitasan organisasi. Pengakapasitasan organisasi kaitannya dengan restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas dari masyarakat tersebut. Upaya pengkondisian system organisasi ini dilakukan agar pemberdayaan yang dilakukan nanti bisa terkelola dengan baik, terakhir adalah pengkapasitasan system nilai atau “aturan main” yang harus disesuaikan sedemikian rupa agar dalam proses perubahanperubahan selama pemberdayaan tidak menganggu system nilai yang ada di masyarakat. Tahapan terakhir dalam tahapan pemberdayaan masyarakat adalah tahap pemberdayaan itu sendiri. Pada tahap ini, masyarakat yang akan diberdayakan akan diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang sesuai dengan kapasitas masing-masing individu yang akan diberdayakan di masyarakat.
Dalam
proses
pemberdayaan
sangat
penting
untuk
diperhatikan kemampuan objek pemberdayaan agar peran dan fungsi yang diberikan sesuai dan dapat berjalan secara efektif. Selain tahapan pemberdayaan, Wilson ( Sumaryadi, 2004 ) juga mengemukakakan bahwa perubahan terencana merupakan siklus kegiatan
46
yang terdiri dari tujuh tahapan, berikut ini adalah siklus pembangunan berbasis masyarakat. 36
Keinginan untuk berubah Tumbuhnya kompetensi untuk berubah
Kemauan dan keberanian untuk berubah
Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan
Kemauan untuk berpartisipasi
Tumbuhnya motivasiuntuk berubah
Peningkatan partisipasi
Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam siklus pembangunan berbasis masyarakat adalah menumbuhkan keinginan pada diri masyarakat untuk berubah, karena keinginan ini yang menjadi titik awal masyarakat untuk menjalani tahapan-tahapan selanjutnya dalam pembangunan berbasis masyarakat. Tahapan
selanjutnya
adalah
menumbuhkan
kemauan
dan
keberanian untuk berubah, karena perubahan dalam pembangunan berbasis masyarakat maupun pemberdayaan membutuhkan kemauan yang kuat dan keberanian untuk mengambil resiko dalam proses perubahan. Setelah ada keinginan, kemauan dan keberanian untuk berubah, tahapan selanjutnya adalah berpartisipasi, yaitu membangun kemauan untuk berpartisipasi pada masyarakat. dalam pemberdayaan partisipasi 36
Theresia. Op.cit,. hal 217.
47
masyarakat mutlak dibutuhkan, karena untuk membangun masyarakat yang mandiri butuh lebih dari satu orang penggerak. Setelah melalui membangun
kemauan
berpartisipasi
selanjutnya
adalah
tahapan
peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, baik secara kauntitas maupun kualitas. Selanjutnya adalah tahapan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan masyarakat. dalam tahapan ini masyarakat sudah harus memiliki peran yang lebih dalam agenda pemberdayaan sehingga dalam tahapan ini masyarakat sudah paham akan manfaat pemberdayaan masyarakat dan mampu menjalankan perannya dengan baik. Tahapan terakhir dari siklus pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kompetensi. Pada tahap ini masyarakat sudah mandiri dan paham apa yang harus dilakukan dalam agenda pemberdayaan masyarakat. sehingga mereka sudah dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dari pengalaman yang mereka dapatkan dalam proses permberdayaan. Meskipun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa masih dalam tahap pembelajaran, namun proses pentahapan dalam pemberdayan masyarakat tetap dilakukan, walaupun terkadang proses pentahapan tersebut belum efektif dalam pelaksanaanya dan sudah disesuaikan dengan kondisi gerakan mahasiswa yang melakukan pemberdayaan. KAPSTRA UGM sebagai lembaga mahasiswa jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang mempelajari secara mendalam
mengenai
pemberdayaan
masyarakat
diharapkan
bisa
48
melakukan pentahapan pemberdayaan
yang sesuai dalam proses
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. 6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Upaya pemberdayaan masyarakat tidak bisa serta merta dilakukan sekedarnya dan hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat secara instant. Ketika analisis masalah, pemetaan potensi masyarakat sudah terlaksana dan metode pemberdayaan yang akan dilakukan sudah selesai dirumuskan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menentukan strategi apa yang harus digunakan dalam melakukan pemberdayaan. Karena strategi pemberdayaan yang digunakan akan menentukan cepat atau lambat, dan berhasil atau tidaknya sebuah upaya pemberdayaan masyarakat. Ada
tiga
strategi
utama
pemberdayaan
masyarakat
yang
dikemukakan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson ( 1994 ) dalam Strategic
for
Community
Empowerment
:
Direct
Action
and
Transformative Approaches to Social Change Practice. Yaitu, Strategi Tradisional, Strategi Direct Action dan Strategi Transformasi37. Strategi tradisonal adalah strategi yang paling alamiah, karena strategi
tradisonal
menyarankan
agar
masyarakat
dan
fasilitator
pemberdayaan mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Selanjutnya strategi aksi langsung atau direct
37
Harry Hikmat. Op.cit,. hal 19 .
49
action strategy membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi ketiga adalah strategi transformasi yang menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum melakukan identifikasi masalah itu sendiri. Selain ketiga strategi tersebut, dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri serta meningkatkan kapasitas dan potensi yang mereka memiliki melalui pemberdayaan masyarakat tentu dibutuhkan
strategi
khusus. Suzzane Kindervaten ( 1979:45 )38 mengemukakan lima strategi yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat, yaitu; 1. Need Oriented yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan. penerapan strategi pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. 2. Endogenous, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kondisi dan kenyataan yang ada di masyarakat. 3. Self Reliance, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kemampuan, percaya diri sendiri dan mandiri. 4. Ecologically Sound, yaitu pendekatan yang tidak mengabaikan aspek lingkungan.
38
Fahrudin, Adi. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora. 2012. Hal 76
50
5. Based on Structural Transformation, yaitu pendekatan yang berorientasi pada perubahan struktur dan sistem. Kedua strategi pemberdayaan diatas fokus pada pilihan pendekatan dan pengambilan keputusan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo39 menjelaskan bahwa dewasa ini terdapat tiga strategi pemberdayaan yang umum dipahami dan dilaksanakan, pertama adalah pemberdayaan yang hanya berkutat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan yang konformis. Hal ini dikarenakan struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik yang ada sudah dianggap given, sehingga dalam kondisi ini pemberdayaan masyarakat hanya dianggap sebagai upaya peningkatan daya adaptasi terhadap struktur yang sudah ada. Bentuk aksi strategi ini adalah mengubah sikap mental yang tidak berdaya dan pemberian bantuan baik modal subsidi. Program-program pemberdayaan yang bersifat karitatif masuk dalam kategori ini. Strategi kedua adalah strategi pemberdayaan yang hanya berkutat di “batang” atau pemberdayaan reformis. Dalam strategi ini tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada tidak menjadi masalah, tetapi yang dipersoalkan adalah praktik di lapangan atau pada kebijakan operasional. Dengan demikian, pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan sebagainya. 39
Riant Nugroho. Op.cit,. hal 119-120.
51
Terakhir adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang berkutat di “akar” atau pemberdayaan structural. Strategi tersebut melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum lemah. Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus meliputi upaya perubahan masyarakat melalui transformasi struktural secara mendasar dengan meredesign struktur kehidupan yang ada. Karena sifat revolusionernya, konsep terakhir biasa disebut critical paradigm Sebelum menentukan akan menggunakan strategi tertentu dalam pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat,
diharapkan
pelakasana
pemberdayaan sudah memahami kondisi masyarakat, sehingga strategi yang akan diterapkan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat. Terutama pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa yang butuh banyak penyesuaian terkait minimnya dana dan waktu sehingga strategi yang diterapkan harus sesuai agar agenda pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
52
