BAB I PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi
Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik
dalam segala aspek, terlebih dari aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut tetap
menunjukkan trend yang positif sampai sekarang. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi tersebut berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Baik untuk kebutuhan konsumen dan kebutuhan para pelaku usaha.
Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional sempat terkoreksi
ditahun 1998 hingga mencapai -13,13% (yoy) atau mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.506,60 Trilyun menjadi Rp1.308,84 Trilyun, 1namun
secara keseluruhan perekonomian Indonesia masih menunjukkan progress
yang meningkat dengan sebaran yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bartambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa beli, menjual piutang dan juga membutuhkan pembiayaan secara kredit yang dapat memenuhi kebutuhannya.
1
Badan Pusat Statistik Indonesia
9
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak positip terhadap perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia khususnya Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak di bidang jasa keuangan. Apabila dilihat dari peranan perusahaan pembiayaan itu sendiri, mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu kalangan pengusaha untuk penyediaan barang modal dan juga barang-barang keperluan konsumen dan juga penyediaan dana yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia
dari segi
jumlah perusahaan maupun terhadap aset perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan pembiayaan adalah 159 dengan total asset sebesar Rp. 168,5 triliun kemudian pada tahun 2012 menjadi 200 perusahaan dengan total aset sebesar Rp. 341,8 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,35% per tahun.
2
Data
perkembangan perusahaan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa peranan perusahaan pembiayaan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namum pertumbuhan
perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, masih sangat
menitik beratkan pada aspek ekonomi, namun perhatian untuk analisa hukum masih sangat minim, sehingga pertumbuhan aspek hukum kegiatan perusahaan pembiayaan di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan percepatan
2
Statistik 2012 & 2013 Lembaga Pembiayaan
10
perkembangannya perekonomian, demikian juga
terhadap
perlindungan
konsumen dan perlindungan bagi perusahaan pembiayaan dalam
timbul
permasalahan. Sehingga dapat dirasakan bahwa pengaturan yang ada sekarang tidak mampu untuk mengarahkan dan juga menampung kebutuhan-kebutuhan hukum. Hal ini tentunya kurang baik baik bagi investor sebagai pemilik dana maupun si konsumen sebagai pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Perkembangan perusahaan pembiayaan yang begitu pesat juga menimbulkan tantangan yang tidak mudah, terlebih dari sisi landasan hukum. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai pengaturan tertinggi perusahaan pembiayaan seringkali dipandang kurang memadai untuk digunakan sebagai
acuan
penyelesaian
permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
perusahaan pembiayaan. Terlebih lagi, untuk menaungi semua kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, tidak cukup hanya KUH Perdata yang diberlakukan. Hal ini dikarenakan masing-masing jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan memiliki karakteristik tersendiri dan tergolong sebagai jenis kontrak khusus di luar KUH Perdata. Dengan demikian, selain Peraturan Presiden tersebut di atas, tidak jarang perusahaan pembiayaan juga harus mengikuti berbagai peraturan lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam kegiatan sewa guna usaha dan anjak piutang, berlaku juga KUH Perdata bagian umum serta ketentuan cessie dan subrogratie.
11
Situasi tersebut seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan perusahaan pembiayaan. Tantangan yang lebih besar terkait landasan hukum timbul ketika kegiatan perusahaan pembiayaan bersinggungan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Banyak sekali permasalahan yang timbul terkait dengan asas kebebasan berkontrak, penyelesaian hak dan kewajiban para pihak, status barang yang menjadi objek pembiayaan, termasuk mengenai eksekusi objek pembiayaan yang cukup mendapat perhatian dari banyak pihak. Dengan berkembangnya permasalahan tersebut, landasan hukum yang ada dirasa kurang memadai untuk mendukung pengembangan perusahaan pembiayaan sebagai bagian dari pengembangan Lembangan Keuangan Non Bank yang dapat diandalkan. Mengingat pentingnya peran perusahaan pembiayaaan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional, perlu ada landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku ekonomi bidang usaha jasa pembiayaan,
sehingga mampu mencegah dampak dari moral hazard pada
sektor ini akibat dari assymetric information sektor keuangan nasional yang mampu menciptakan dampak sistemik terhadap seluruh aspek ekonomi dalam negeri. Dengan adanya payung hukum yang mewadahi lembaga pembiayaan diharapkan peranan perusahaan pembiayaan dalam membantu percepatan dan
12
stabilitas ekonomi dalam negeri dapat tercipta dan menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam ketahanan sistem keuangan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi sewa guna usaha (Leasing), anjak piutang (Factoring), usaha kartu kredit (credit card) dan pembiayaan konsumen (consumer Finance). 3 Sebagai alternatif pembiayaan diluar bank keberadaan perusahaan pembiayaan dapat membantu kalangan dunia usaha untuk pembiayaan pengadaan sarana produksi maupun barang-barang modal yang dibutuhkan, keperluan pemenuhan (cash money), pemenuhan kebutuhan barangbarang konsumen atas keperluan barang dan uang tunai dengan transaksi kartu kredit. Keberadaan perusahaan pembiayaan ini sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat dipenuhi oleh perbankan. Hal ini disebabkan adanya
suatu aturan yang lebih ketat untuk dapat memberikan
pendanaan kepada nasabah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan yang relatif lebih longgar. Hal ini terlihat dari jumlah maupun besarnya aset perusahaan pembiayaan yang tiap tahun semakin bertambah. II. Manfaat Penelitian Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dari segi teori, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dunia
3
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
13
usaha yang ada di Indonesia. Dari segi praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Perusahaan Pembiayaan. III. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan, apabila pihak yang dibiayai melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap si konsumen apabila dalam masa pembiayaan pihak yang dibiayai mengalami permasalahan ekonomi ? 2. Untuk mengetahui apakah hukum positif yang ada sekarang sudah mampu menampung kebutuhan hukum pada kegiatan perusahaan pembiayaan di Indonesia. IV.
SISTIMATIKA PENULISAN Untuk mencapai tujuan dari penulisan, maka pembahasan dibagi kedalam babbab yang berisi kelompok analisa sebagai berikut : Bab I : Menguraikan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan yang dihubungkan dengan dasar hukum pengaturan perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Rumusan masalah yang memuat batas kajian terkait dengan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan permasalahan yang terkait dengan kegiatan transaksi perusahaan pembiayaan
14
dilapangan dengan
menitik beratkan terkait perlindungan konsumen dan juga perlindungan bagi perusahaan pembiayaan apabila ada wanprestasi. Bab II :
Dalam Bab ini, diuraikan pengertian umum untuk masing-masing kegiatan pada perusahaan pembiayaan, dilanjutkan derngan pembahasan jenis-jenis kegiatan perusahaan pembiayaan
yang
kemudian pengertiannya diuraikan untuk masing-masing kegiatan dan mekanisme masing-masing kegiatan pada transasi perusahaan pembiayaan. Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian untuk pembuatan tesis, kemudian diikuti dengan metode pendekatannya, spesifikasi penelitian, tehnik penulisan dan juga metode analisa data. Bab IV : Dalam bab ini diuraikan dasar hukum untuk melakukan kegiatan perusahaan pembiayaan yang ada, analisa hukum terkait masingmasing kegiatan pembiayaan sewa guna usaha, kegiatan anjak piutang, kegiatan pembiayaan konsumen dan juga kegiatan kartu kredit yang ada di Indonesia dan juga Perkembangan Perusahaan pembiayaan di Indonesia. Disamping itu juga dijelaskan tentang wanprestasi pada transaksi kegiatan pembiayaan,
Perlindungan
konsumen bagi para konsumen perusahaan pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga bagaimana
15
menyelesaikan sengketa kegiatan perusahaan pembiayaan di luar pengadilan. Bab V : Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan dari bab I sampai bab IV yang sudah diuraikan, akan dibuat suatu kesimpulan dan saransaran
yang
diajukan
oleh
penulis
sendiri
dalam
rangka
menumbuhkembangkan perusahaan pembiayaan yang sehat dan juga berguna untuk pembangunan di Indonesia.
16
