http://www.mb.ipb.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada segala aspek kehidupan, antara lain aspek ketenagakerjaan. Hal hi dapat diliiat dari makin banyaknya perusahaan melalrukan efisiensi dengan jaian melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga mengakibatkan bertambahuya angka penganggumn. Selain itu, terbatasnya
lapangan kerja b m juga menjadi masalah sosial bagi
kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut data statistik berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990jumlah penduduk Jakarta 8.259.266 jiwa, dan pada sensus penduduk tahun 2000 jumlahuya mencapai 8.385.639 jiwa, yang berarti mengalami kenaikm sebesar 0,16% per
tahun. Kondisi tersebut d i i i t i oleh perhmbuhan angkatan kerja, yalai pada tahun 1990 berjumlah 3.157.639 orang, meningkat menjadi 3.426.758 orang pada tahun 2000. Penganggur reguler pada tahun 1990 berjumlah 235.722 orang (sekitar 7,15 % dari angkatan kerja) dan meningkat menjadi 433.681 orang pada tahun 1995 (11,7% dari angkatan kerja), dan meningkat pada tahun 1998 menjadi 925.920 orang (sekitar 20,37% dari angkatan keja).
http://www.mb.ipb.ac.id
Data tersebut menggambarkan baik jumlah angkatan keja maupun penganggur cenderung meningkat sedangkan lapangan kerja relatif terbatas. Oleh karena itu, untuk menghadapi era globalisasi pada tahun 2003 yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang sangat ketat temtama di bidang ketenagakejam, jelas dituntut untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memenuhi kebutuh-
an pasar kerja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut para pencari kerja dan penganggur perlu dibekali untuk mengarah pada peningkatan keterampilan, kreativitas, disiplin, profesional serta memiliki kemampuan memanfhatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahum dan teknologi. Untuk mengantisipasi ha1 itu diperlukan suatu lembaga pelatihan yang dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para penganggur dan pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja secara mandiri. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 membentuk Dinas Tenaga Keja yang mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan urusanurusan kesejahteman pekerja, kesejahteraan tuna karya, dan pemberi-
an kerja kepada tuna karya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja perlu menyiapkan tenaga yang andal guna memberikan pelatihan keterampilan kepada para pencari keja dan penganggur
.,
http://www.mb.ipb.ac.id
sehingga siap memasuki pasar kerja atau benwha secara mandiri. Dalam kaitan hi, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta Nomor 628 Tahun 1989 membentuk Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang tugasnya melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi pencari kerja, dan hasilnya d i i p k a n dapat sejalan dengan tuntutan pasar kerja serta membentuk tenaga .kerja terampil yang andal dan produktif. D i a s Tenaga Kerja sebagai induk BLKD berwenang
iintuk menetapkan seluruh kebijakan, tennasuk penyusunan program dan pengelolaan biaya operasional. Dalam tahun 199912000 D i m Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.866.799.000,- di mana 11,26% diantaranya atau sebesar Rp. 998.431.200,- diperuntukan sebagai biaya penyelenggaraau pelatihan. Keberadaan tenaga pelatih atau instruktw di suatu lembaga pelatihan sangat diperlukan. Namun meliit kondisi
selama ini BLKD belum mempunyai tenaga pengajar atau instruktur yang tetap. Untuk meiaksanakan kegiatan pelatihan BLKD hams merekrut atau meminjam instruktur dari BLKD Condet, Pasar Rebo (mil& Departemen Tenaga Kerja) atau pe~sahaanswasta. Hal ini membuktikan bahwa d a l m pelaksanaan pelatihan dan keterampilan, BLKD Propinsi DKI Jakarta masih memiliki ketergan-tungan
http://www.mb.ipb.ac.id
ekstemal. Kondisi internal BLKD saat ini juga masih banyak kekurangan sehiigga belum dapat berfhngsi secara optimal, antara lain sarana dan prasarana yang dimiliki dan jam pelajaran yang belum memenuhi standar internasional. Di samping itu, Kepala BLKD belum strukhual, sehiigga dapat juga mempengaruhi kinerja BLKD. Kondisi sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan kualitas pelatihan yang a& pada BLKD belum dapat mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan tehnologi yang d i i i s . Agar dapat
menghti pembahan lingkmgan dan perkembangan tehnologi yang diiamis, BLKD dituntut meningkatkan kinerjanya untuk dapat mandiri tennasuk dalam menyusun program kerja yang disesuaikan dengan
kebutuhan pasar keja. Untuk merealisasi hal tersebut di atas, diperlukan dukungan semua pihak termasuk kemampuan sumber daya yang ada, agar BLKD sebagai lembaga yang m d i di masa datang dapat mempu-
nyai otoritas untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga pelatihan yang dapat menjawab tvlntutan pasar kerja dan pembahan ling-
kungan dalam era persaingan bebas.
Disamping itu juga untuk
menyongsong diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang Nomor 34
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota
http://www.mb.ipb.ac.id
Negara Republi Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kualitas peserta pelatihan dapat menjawab kebutuhan pasar kerja. Lembaga pelatihan tersebut juga dikelola secara profesional agar BLKD dapat berperan secara aktif dan optimal.
B. Perumusan masalah Sesuai dengan arah pemberdayaan Balai Latihan Kerja Daerah milk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yakni mengoptimalkan aktivitas lembaga pelatihan tersebut, agar berkembang sesuai dengan tantangan pembahan lingkungan, maka perlu upaya memberdayakan kemarnpuan lembaga pelatihan tersebut di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang dan pernasalahan yang ada pada BLKD, maka dapat diidentifikasii beberapa hal sebagai berikut.
1. Belum tercapainya upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk m e n j a d i i Jakarta sebagai setvice city.
2. Masih d
i
d belum optimalnya pelayanan BLKD terhadap
masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan. 3. Kemampuan SDM belum memenuhi kebutuhan ideal termasuk
kurikulum dan jam pelatihan. 4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelatihan yang
memadai.
http://www.mb.ipb.ac.id
5 , Pimpinan BLKD belum mempunyai otoritas penuh untuk
mengelola dan mengembangkan BLKD secara profesional.
Dari hal-hal tersebut maka rumusan masalahnya ditetapkan sebagai berikut.
" Untuk mendapatkan otoritas dalam mengelola dun mengembangkan BLKD, faktor dominan apa saja yang dapat mempengaruhi upqa pemberdayaan di 3alai Latihan Kerja Daerah Propinsi DKI Jakarta? " C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini secara m u m adalah mendiskripsi-
kan dan memahami berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan perubahan lingkungau (pokok permasalahan) dalam memberdayakan BLKD. Dengan memahami perubahan lingkungan, d i i -
kan dapat secara tepat mengidentifikasi clan menganalisisnya, sehingga dapat &ketahui faktor - faktor dominan apa saja yang dapat mem-
pengaruhi pemberdayaan BLKD milik Pemerintah Propinsi DKI
Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan Lingkungan dan perkembangan teknologi yang d i i i s . Kemudiau dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada diiarapkan dapat
http://www.mb.ipb.ac.id
mendukung pengembangan BLKD Propinsi DKI Jakarta diiasa datang. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis faktor dominan apa saja yang dapat mempengaruhi pernberdayaan BLKD Propinsi DKI Jakarta. 2. Merekomendasii upaya untuk memberdayakan BLKD dalam
rangka mengantisipasi kemajuan tehnologi dan pembahan liigkungan.
D. Manfaat. Penelitian ini diiarapkan dapat memberikan konstribusi terutama bagi pihak - pihak berikut. I. Penulis sebagai peneliti, dapat medjadi wahana yang tepat dalam
memahami konsep teoritis, dan sebagai ajang yang sesuai dalam m e n g a p l i i i a n pengetahma manajemen. 2. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sebagai bahan masukan
khususnya bagi Dinas Tenaga Kerja, dalam melakukan upaya memberdayakan Balai M a n Kerja. Hal ini penting agar Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan organisasi di masa mendatang.
http://www.mb.ipb.ac.id
E. Ruang lingkup Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memiliki 2 buah Balai Latiian Keja Daerah yaitu di lokasi Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Barat. Mengingat kondisi kedua BLKD tersebut
adalah sama, maka penulis akan memfokuskan penelitiannya pada Balai Latihan Keja Daerah Jakarta Barat yang tepatnya terletak di
Jalan Kamal Raya Nomor 2, Tegal Alur, Cengkareng. Selanjutnya pembahasannya juga sebatas hal-ha1 yang berhubugan dengan upaya pemberdayaan Balai Latihan Kerja Daerah DKI Jakarta.
