BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu aspek yang paling berpengaruh pada pembangunan nasional
adalah
perekonomian
suatu
negara.
Pembangunan
nasional
dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yaitu “…..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”. Guna menunjang pelaksanaan perekonomian dalam suatu Negara dibutuhkan lembaga keuangan guna memfasilitasi arus peredaran uang dalam Negara tersebut. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).1 Lembaga Keuangan berupa Bank yang ada di Indonesia berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
1
Subagyo, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta,hlm.31.
1
2
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-undang Perbankan. Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perbankan yaitu yang dimaksud dengan Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan Bank, yang meliputi usaha perasuransian, pegadaian, dana pensiun, pasar modal dan perusahaan penjaminan. Dalam perekonomian suatu Negara yang sering menjadi masalah adalah mengenai ketersediaan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin berkembang sehingga menyebabkan kebutuhan akan pembiayaan juga semakin besar, baik untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kondisi tersebut masyarakat melakukan pembiayaan berupa utang-piutang, kredit maupun pinjammeminjam dengan jaminan berupa gadai, baik gadai dengan sistem konvensional maupun gadai dengan system syariah. Gadai konvensional diselenggarakan oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang memiliki fungsi menyalurkan bantuan dana pinjamann sehingga dapat dijadikan sebagai
3
alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain dapat diselenggarakan dengan sistem konvensional, gadai dapat juga dilaksanakan dengan sistem syariah, gadai dengan sistem syariah dapat diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah, Bank Syariah maupun Bank konvensional yang menerapkan dual system. Pengaturan mengenai Bank konvensional yang menerapkan dual system telah diatur dalam Undang-undang Perbankan, yaitu: operasionalisasi Perbankan nasional dapat didasarkan kepada “sistem bunga” (konvensional) dan/ atau “sistem syariah” (prinsip syariah) yang pengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah.2 Saat ini ada beberapa Bank konvensional yang memutuskan untuk menerapkan dual system yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, beberapa Bank yang telah menerapkan dual system tersebut diantaranya yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Prinsip pokok dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga yang dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sistem perbankan syariah mempunyai ciri yang mendasar dalam menjalankan transaksi pada Bank syariah, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Sistem
Perbankan
syariah
sangat
menjaga
keseimbangan
antara
memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip syariah sehingga dalam operasionalnya tetap berjalan seimbang antara keduanya.
2
Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.44.
4
Dengan adanya dua lembaga yang sama-sama menyelenggarakan pembiayaan dengan jaminan gadai emas menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan yang mengatur gadai tersebut serta mekanisme pelaksanaannya. Terdapat perbedaan mengenai pengaturan akan gadai, pada gadai konvensional objek gadai hanya terbatas pada benda bergerak saja (bertubuh maupun tidak bertubuh) sedangkan pada gadai syariah gadai berlaku pada seluruh harta yang berarti sistem syariah tidak membatasi objek gadai sebatas benda bergerak saja melainkan benda tidak bergerak juga. Namun dengan memandang nilai kemudahan dan keamaan maka gadai syariah pada bank syariah hanya dibatasi untuk benda jaminan yang merupakan benda bergerak berupa emas. Produk jasa gadai syariah merupakan hal yang baru, sehingga banyak dari masyarakat yang masih awam dan belum mengerti mengenai peraturan yang mengatur mengenai gadai syariah maupun mengenai mekanisme gadai syariah, yaitu apakah sama dengan gadai konvensional atau berbeda. Dengan melihat keseluruhan uraian tersebut, penulis menitikberatkan dan memfokuskan pembahasan mengenai gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur, sehingga timbul beberapa pertanyaan yang
memerlukan
penjelasan
lebih
lanjut
mengenai
bagaimanakah
perbandingan antara pelaksanaan gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur, dan apakah implementasi
5
gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur telah sesuai dengan landasan hukum masing-masing, serta masalah apa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan gadai, sehingga penulis tertarik mengambil judul “STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN GADAI EMAS KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPP LEMPUYANGAN YOGYAKARTA DENGAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP CILILITAN JAKARTA TIMUR”. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur? 2. Apa sajakah masalah yang timbul dari pelaksanaan gadai serta bagaimana mekanisme lelang pada gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur? C. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: 1.
Tujuan Subyektif
6
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2.
Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan antara pelaksanaan gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dan pelaksanaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur; b. Untuk mengetahui masalah apa saja timbul pada gadai emas serta bagaimana mekanisme lelang pada gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dan pelaksanaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang penulis lakukan di perpustakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan beberapa penelitian hukum berupa skripsi yang memiliki obyek yang hampir sama. Beberapa Penulisan Hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Akad Rahn Ijarah Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta) oleh Aral Novita S, 2006
7
Kesimpulan : a. Pelaksanaan akad rahn dan ijarah pada pegadaian syariah telah sesuai syariah karena dalam pelaksanaan akad dan ijarah telah memenuhi rukun dan syarat sah pembuatan akad rahn dan ijarah, serta tidak mengandung unsur bunga. b. Kendala dalam pelaksanaan yaitu mengenai penyimpanan barang dan sumber daya manusia yang ada. 2.
Pelaksanaan Gadai Syariah di Pegadaian Syariah (Study kasus pada Pegadaian Syariah Sleman ) oleh Nisa Yuliana, 2007. Kesimpulan : a. Alasan pembatasan jaminan dengan merk tertentu adalah : 1) Karena terbatasnya tempat penyimpanan 2) Pertimbangan keuntungan dari tarif sewa barang jaminan 3) Meminimalkan risiko kerugian penurunan harga 4) Terbatasnya ahli penaksir b. Mengenai kerugian yang dialami oleh Bank yang dikarenakan oleh nasabah yang wanprestasi dapat ditutupi dari penjualan marhun 3. Analisi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dual Pawning System Emas Yang
Berlaku
KUHPerdata,
Pada Fatwa
PT.
Pegadaian
Dewan
Syariah
Indonesia
Ditinjau
Nasional
No.
Dari
25/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Rahn; Dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas; Widya Noviani, 2013. Kesimpulan:
8
a. Mengenai investasi berkebun emas berdasarkan sistem konvensional selama keempat unsur syarat sahnya perjanjian terpenuhi maka investasi tersebut sah, berdasarkan sistem syariah tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut juga namun transaksi ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak terjerumus ke dalam kategori maysir, gharar, dan riba. b. Pada Kantor Cabang Pembantu Salemba Jakarta belum pernah ada kasus wanprestasi yang oleh salah satu pihaknya diperkarakan melalui pengadilan baik pada transaksi dengan sistem konvensional maupun dengan sistem syariah. Musyawarah untuk mufakat sudah cukup memberikan jalan yang bersifat win-win solution bagi para pihak, Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum diatas. Penulisan hukum yang penulis lakukan menitikberatkan dan memfokuskan pembahasan mengenai gadai emas konvensional
pada
PT.
Pegadaian
(Persero)
CPP
Lempuyangan
Yogyakarta dan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur, mengenai bagaimanakah perbandingan antara pelaksanaan gadai emas konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) CPP Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur, dan apa sajakah masalah yang timbul dari pelaksanaan gadai serta bagaimana mekanisme lelang pada gadai
emas
konvensional
pada
PT.
Pegadaian
(Persero)
CPP
9
Lempuyangan Yogyakarta dengan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cililitan Jakarta Timur. Pertimbangan tersebut membuat penulis yakin untuk menyatakan bahwa penulisan hukum ini asli dan dilakukan sendiri oleh penulis. Penulis berharap jika ada penelitian serupa diluar sepengetahuan penulis semoga penelitian ini dapat melengkapinya. E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan oleh Penulis dari hasil penelitian yang dilakukan, agar penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis sebagai berikut : 1.
Manfaat Akademis Hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran bagi pengembangan pendidikan nasional, dapat menjadi wacana bagi aktivitas Civitas Akademika khususnya bagi pribadi guna pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai gadai emas konvensional dan gadai emas syariah. Hasil penelitian ini yang kemudian disusun dalam suatu bentuk Penulisan Hukum yang oleh Penulis digunakan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelas Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
2.
Manfaat Praktis Dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian dan Penulisan Hukum ini, yaitu :
10
a. Dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dan kajian-kajian berikutnya; b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) dalam materi penelitian ini.
