BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Perkawinan disyariatkan dengan berbagai macam tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan sehingga kelestarian hidup manusia akan terjaga. Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak-anak mengingat satuan-satuan keluarga dengan ikatan yang kuat, sehingga keharmonisan keluarga yang menjadi tujuan perkawinan akan tercapai. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anak, demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar jangan sampai sia-sia. 1 Pada prinsipnya tujuan rumah tangga (perkawinan) menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pasal 1 ditegaskan bahwa perkainan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
1
Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.
1
2
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Selain itu dalam hukum Islam akad perkawinan bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepaa Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan untuk itu perkawinan harus dijaga dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya sejahtera dalam keluarga dapat terwujud.3 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang memikirkan”. (QS. ArRum: 21).
Namun tujuan perkawinan tersebut
dalam kenyataannya tidak
selamanya dapat dicapai atau berlangsung aman damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya disebabkan perbedaan dalam watak
2
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Amir Syarifudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum perdata Islam Indonesia (Studi krisis perkembangan Hukum Islam dari fiqihUU no 1 / 1974 sampai KHI), (Kencana: Jakarta, 2004), hlm. 206. 3
3
kepribadian, pengalaman intelektualitas antara suami istri atau masalahmasalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perkawinan putus. Karena ketidaksungguhan mereka dalam memelihara kesucian ikatan perkawinan. Karena itu Undang-Undang menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya alasan perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan pengadilan. Namun
demikian
sehubungan
dengan
adanya
permasalahan-
pemasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui dua cara. Yaitu melalui perdamaian diluar pengadilan atau melalui proses pengadilan di pengadilan. Salah satu upaya untuk mempertahankan rumah tangga (keluaraga) pemerintah membentuk badan yang berupaya membendung atau menangkal perceraian serta mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraiaan dan menwujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam yang lahir pada tanggal 3 januari 1961 dengan nama badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian dan kemudian berubah menjadi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 4 Namun kiprah BP4 dalam masyarakat belum maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Kab Pekalongan, ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan BP4 berikut tugas dan fungsinya serta proses perceraian dimana tidak melibatkan BP4 sebagai
4
Majalah Perkawinan & Keluarga edisi no 442/XXXVII/2009, hlm. 8.
4
lembaga yang berhak melakukan mediasi terhadap sebelum masuk pada proses peradilan. 5 Pada awalnya BP4 lahir dari dua organisasi di Bandung dan di Jakarta yang bercita-cita serta berusaha untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam, dengan cara melakukan penerangan, penasehatan serta konseling perkawinan. Kemudian dua organisassi tersebut dilebur menjadi organisasi semi resmi dari Departemen Agama dengan nama BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ). Organisasi ini resmi didirikan pada tanggal 3 januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. BP4 dibentuk dari tingkat pusat yang terletak di Jakarta hingga kecamatan. Pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pejabat dan pimpinannya dipegang oleh para pejabat Departemen Agama. BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual. Disamping tujuan utama tersebut, BP4 bersama dengan organisasi-organisasi Islam memperjuangkan pembaharuan hukum Islam. Perjuangan tersebut dengan lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat beberapa aturan poligami harus mendapat izin dari istri tua dan Pengadilan Agama dengan alasan menurut undang-undang, perkawinan
5
Pasal 4, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4
5
harus ada persetujuan calon pengantin laki-laki dan perempuan, umur minimal calon temanten perempuan minimal 16 tahun serta umur minimal bagi temanten laki-laki 19 tahun dan perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Beberapa usaha semacam itu terus dilakukan oleh BP4 dalam upaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga angka perceraian dapat ditekan serendah mungkin dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah. Keberadaan BP4 sangatlah diperlukan dalam menekan laju angka perceraian dan lebih lanjut lagi dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Namun pada kenyataanya badan yang diharapkan, tidak dapat berjalan sesuai harapan dikarenakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari BP4 kurang diketahui oleh masyarakat luas bakan sebagian masyarakat tidak tahu tentang keberadaan BP4. Sebagai contoh konkret di Kota Pekalongan, dari sekian banyak kecamatan hanya ada 2 (dua) BP4 yang masih bisa dikatakan aktif atau ada kepengurusan yang menjalankan program-programnya yaitu pada KUA kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan. Dari 2 (dua) kecamatan itupun tidak seluruhnya berfungsi dengan baik, hanya KUA Kecamatan Pekalongan Barat saja yang masih menjalankan beberapa programnya. Dari dua tempat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu : faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya komunikasi dan adanya
6
pihak ketiga. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab umum terjadinya perceraian yang dapat diungkap dari persoalan dalam masyarakat pada umumnya. Selama ini BP4 memang menjadi badan yang efektif dalam mencegah perceraian. Naumn banyak kasus yang ditemukan bahwa masyarakat hanya melapor ke BP4 jika sudah bercerai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus BP4 khususnya di dua tempat tersebut. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, bila tidak ajaran Islam menganjurkan untuk mencari juru damai atau hakam, yang tentu saja tidak memihak salah satunya. Hakam sebaiknya dari keluarga sendiri, akan tetapi apabila tidak, mereka bisa memanfaatkan BP4, hanya saja dengan perkembangan dan meningkatnya pendidikan masyarakat serta bergesernya pandangan orang terhadap keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan kompleks lainnya, maka petugas BP4 harus membekali diri dengan kemampuan, tidak hanya pemahaman keagamaan yang mendalam, akan tetapi juga kemampuan konseling dan psikoterapi yang cukup memadai. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN BP4 DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Barat)”. Adapun alasan pemilihan judul tersebut sebagai berikut: 1.
Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya
7
dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Untuk mewujudkan keluarga sakinah ini, diperlukan sebuah badan untuk membentuk dan memberikan pengertian masyarakat pentingnya arti sebuah keluarga. 2.
Salah satu tugas BP4 adalah memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
3.
Keberadaan BP4 sangatlah diperlukan dalam menekan laju angka perceraian dan lebih lanjut lagi dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai tuntunan ajaran agama Islam.
B. Rumusan masalah Berkaitan dengan judul penelitian di atas, ada permasalahan yang perlu dibahas adalah : 1. Kendala apa saja yang dihadapi BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga ? 2. Bagaimana peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah :
8
1. Untuk mengetahui
kendala yang dihadapi BP4 di KUA Kecamatan
Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. 2. Untuk mengetahui peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.
D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya menyangkut peran penasehat BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mencapai keutuhan rumah tangga. 2. Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi untuk kemajuan lembaga BP4.
E. Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini digunakan rujukan untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah. Selama proses pembuatan penelitian ini telah ditemukan penelitian dan buku-buku yang relevan, antara lain: Pada awalnya BP4 lahir dari dua organisasi di Bandung dan di Jakarta yang bercita-cita serta berusaha untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam, dengan cara melakukan penerangan, penasehatan serta konseling perkawinan. Kemudian dua organisassi tersebut dilebur menjadi organisasi
9
semi resmi dari Departemen Agama dengan nama BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ). Organisasi ini resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. BP4 dibentuk dari tingkat pusat yang terletak di Jakarta hingga kecamatan. Pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pejabat dan pimpinannya dipegang oleh para pejabat Departemen Agama. Kepengurusan BP4 ada di tiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga tingkat kecamatan. Untuk wilayah Kota Pekalongan dibawah pimpiman kasi Urais Kementerian Agama. BP4 Kota Pekalongan mempunyai tujuan mewujudkan rumah tangga muslim yang bermutu, bahagia dan sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia individu dijamin tidak diketahui orang lain. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang. Organisasi BP4 Kabupaten Pekalongan mempunyai bidang-bidang sebagai berikut : 1. Pendidikan dan pelatihan bagi pengembang SDM untuk pembinaan keluarga sakinah; 2. Konsultasi Hukum dan Penasihatan Perkawinan dan keluarga; 3. Bidang advokasi dan Mediasi. 4. Komunikasi dan informasi; Musyawarah BP4 diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dilaksanakan secara berjenjang dari pusat, propinsi, kabupaten/Kota, dan kecamatan.
10
Disamping itu juga dilakukan rapat kerja Nasional dan rapat Kerja daerah yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode dan Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan. Peranan BP4 di masyarakat sangatlah penting dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Oleh karena itu koordinasi yang baik antara pengurus disemua jenjang sangat diperlukan terutama pengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai ujung tombak BP4 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, mengatakan bahwa perceraian menjadi salah satu sebab lepasnya ikatan perkawinan adalah jika lepasnya (putusnya) perkawinan karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undangundang. Di dalam Undang-undang Perkawinan telah ada aturan-aturan yang telah baku dan terperinci dan sangat jelas tentang perceraian diatur dalam pasal 38-41 UUP No. 1/1974, maka menurut terminologi hukum, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.6 Menurut H. Raihan A. Rasyid SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, mengatakan bahwa anjuran perdamaian sebagai upaya pencegahan perceraian dapat dilakukan kapan saja. Sepanjang
6
42
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), cet XXVIII, hlm.
11
perkara belum diputus. Bahkan anjuran damai dalam permulaan sidang bersifat “ mutlak’. Wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang. 7 Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, mengatakan bahwa pada setiap permulaan sidang
sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaiaan antara
pihak-pihak
yang
berperkara.
Namun
peranan
hakim
dalam
mendamaikan para pihak yang berperkara. Terbatas pada anjuran. Nasihat dan penjelasan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Hukum acara perdata peradilan agama di indonesia. Perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam pasal 130 HIR / Pasal 154 R Bg dan pasal 14 ayat 2 UU No. 14 / 1970. 8 Menurut Sulaikhin Lubis dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, mengatakan bahwa untuk menangani
perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, telah dikeluarkan peraturan mahkamah agung mahkamah (PERMA) no 2 tahun 2003 yang telah direvisi dan diganti oleh PERMA 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dimana BP4 berperan besar dalam melakukan upaya perdamaian terhadap perkara yang masuk Pengadilan agama. 9 Menurut Amir Syarifudin dan Azhari Akmal Taringan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqih UU no 1 / 1974 sampai KHI), menjelaskan bahwa BP4 mempunyai tugas
7
A. Rasyid, HR H. Roihan,. Hukum Acara Peradilan Agama, ed. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. VII, hlm. 6. 8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 11. 9 Sulaikhin Lubis, “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 22.
12
dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama. Keterkaitan yang erat itu adalah bahwa kedua-duanya merupakan “penjaga” keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah. Oleh karena itu, kemesraan di antara dua lembaga yang sudah terbina baik selama ini, perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. Maka peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkara di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi. 10 Dari hasil penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian tentang peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga, sehingga penelitian ini merupakan penelitian rintisan.
F. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis dan sifat Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan bersifat social legal research, yaitu penelitian mengenai proses bekerjanya suatu badan dalam masyarakat.11 Metode ini bertitik tolak pada usaha penemuan prinsip-prinsip informasi yang ada di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari tentang peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. Kemudian 10 11
12
Amir Syarifudin dan Azhari Akmal Taringan, Op.Cit., hlm. 208. S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm.
13
mendeskripsikan secara rinci yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini. Sebagai penelitian rintisan, maka penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada dua macam sumber data, yaitu: a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari BP4 Kecamatan Pekalongan Barat, baik berupa wawancara maupun dokumen-dokumen kearsipan BP4 Kecamatan Pekalongan Barat. b. Sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengambilan data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen, serta buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan masalah. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pengumpulan data primer metode yang digunakan adalah: a. Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan Pejabat bagian urusan agama Islam (urais) Departemen Agama Kabupaten Pekalongan dalam hal ini BP4 Kecamatan Pekalongan Barat.
14
b. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari sumber-sumber buku, arsip-arsip dokumentasi kegiatan serta literatur lain yang relevan dengan penulisan ini. c. Dokumentasi yaitu berkas-berkas yang menyangkut kinerja Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). d. Observsi yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana diadakan pengamatan
secara
langsung. 12
Metode
ini
digunakan
untuk
mendapatkan data tentang kondisi umum BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat. 4. Teknik Analisa Data Teknik analisis data dalam penelitian ini secara induktif dengan model yang dipakai dalam menganalisis dan dalam penelitian adalah model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yaitu bersifat empirik induktif
G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari sub bab yang mana antara sub bab yang satu dengan sub bab yang lain saling terkait dan
12
Ibid, hlm. 108.
15
berkesinambungan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab II Tinjauan Umum Tentang BP4 dan Rumah Tangga. Sub bab pertama tentang BP4, meliputi: Sejarah BP4, Tujuan BP4, Kedudukan, Tugas dan Wewenang BP4, serta Struktur Organisasi BP4. Sub bab kedua tentang Rumah Tangga, meliputi: Pengertian Rumah Tangga, Fungsi Rumah Tangga, Peran Rumah Tangga, Tanggung Jawab Dalam Rumah Tangga, Upaya Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, serta Hal-Hal Yang Perlu Dihindari Dalam Rumah Tangga. Bab III Profil BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi: Gambaran Umum Tentang Kinerja BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Landasan Filosofis Visi BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, serta Kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam upaya mewujudkan keutuhan rumah tangga. Bab IV Analisis Peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga, meliputi: Kendala dihadapi BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga serta Peran BP4 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. Bab V Penutup, meliputi: simpulan dan saran-saran.
