1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beras merupakan kebutuhan dasar pangan utama bagi penduduk Indonesia. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-undang No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.
Dalam
ketersediaan
beras
yang
lebih
kecil
dibandingkan
kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi Usaha Logistik Pangan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pemindahan pangan antar tempat, waktu, bentuk dan kepemilikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa “Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi
2
atas saham”. Pada pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa dengan didirikannya PERUM BULOG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG yang untuk pertama kali didirikan
berdasarkan
Keputusan
Presiden
Nomor
114/U/KEP/1967
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 dibubarkan, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai LPND BULOG beralih kepada Perusahaan Umum (PERUM) yang bersangkutan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2003. Bahwa pada pasal 70 ayat 1 dengan di bubarkannya LPND BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, status dan hak kepegawaian pegawai Negeri Sipil LPND BULOG di selesaikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi. Kebijakan Perberasan Nasional yang tertuang dalam Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Tanggal 17 Maret 2015 mencakup antara lain 3 tugas pokok pelayanan Publik Perum BULOG, yaitu: 1) Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah, 2) Menciptakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapat rendah, 3) Menetapkan kebijakan pengadaan dan
3
penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan tugas pokok di atas, secara operasional kegiatan Pengadaan Dalam Negeri merupakan kegiatan Perum Bulog yang memiliki peran ganda, yaitu dalam pengamanan harga gabah/beras di tingkat produsen (petani) dan pemupukan stok untuk memenuhi kebutuhan penyaluran. Oleh karena itu kegiatan pengadaan memiliki peran yang strategis dalam operasional Perum BULOG secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Dalam Negeri baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kegaiatan selanjutnya. Pengadaan beras di Bulog di lakukan dengan melalui beberapa saluran pengadaan antara lain GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)/POKTAN (Kelompok Tani) adalah organisasi petani yang anggotannya terdiri dari para petani, sesuai rekomendasi dari Pemda setempat untuk mengikuti kegiatan pengadaan gabah/beras dalam negeri, SATGAS (Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh kepala divre/kepala subdivre untuk melakukan pembelian gabah/beras dalam negeri berdasarkan ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)
agar petani produsen
memperoleh harga beras/gabah yang wajar dan pemenuhan persediaan beras dapat
tercapai,
MKP
(Mitra Kerja Pengadaan)
adalah perusahaan
penggilingan padi yang berbentuk badan hukum dan/atau badan usaha,
4
perusahaan perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras. Berdasarkan beberapa saluran pengadaan di Perum BULOG maka dibutuhkan suatu standar operasional
prosedur agar mempermudah
pengadaan gabah/beras. Selain itu juga di butuhkan suatu pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengadaan beras. Pengendalian intern ini nantinya dapat mencegah munculnya penyimpangan selama pelakasanaan pengadaan. Berdasarkan sedikit penjelasan dan mengacu pada penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan Judul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BERAS PADA PERUM BULOG SUBDIVRE SURAKARTA”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas, maka rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan adalah : 1. Apakah standar operasional perusahaan pengadaan beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta sudah kuat. 2. Apakah sistem pengendalian intern pengadaan beras di Perum BULOG Subdivre Surakarta sudah efektif.
C. Tujuan Penelitian Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah standar operasional perusahaan pengadaan beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta sudah kuat.
5
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pengadaan beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta sudah efektif.
D. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Bagi Perusahaan Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tempat di mana dilakukannya penelitiaan mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Beras pada
Perum BULOG
Subdivre Surakarta. 2. Bagi Penulis Dari penelitian penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta. 3. Bagi Pembaca Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta.
