BAB I PENDAHULUAN
I. A.
Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global (GBHN, 1999). Tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan nasional adalah faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya iptek. Diantara faktor-faktor diatas, faktor sumber daya manusia merupakan faktor terpenting. Banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan pembangunan nasional melalui pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, namun namun ada beberapa negara seperti Indonesia yang mengalami kegagalan walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin kemajuan pembangunan suatu bangsa, melainkan tergantung dari mutu dan jumlah sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut (Prawirosentono, 1994).
1
Universitas Sumatera Utara
Sumber daya manusia dalam hal ini harus siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional. Organisasi dalam defenisi ini tidak hanya organisasi dalam industri atau perusahaan saja, tetapi juga organisasi dalam berbagai bidang lain seperti politik, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya (Ndraha, 1999). Negara, ditinjau dari defenisi ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi, karena ada suatu usaha yang dilakukan oleh penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai sebuah organisasi, negara memerlukan pelaku-pelaku organisasi untuk menjalankan organisasinya. Salah satu pelaku organisasi ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pegawai Negeri terdiri dari; Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur aparatur negara yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerinthan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya
2
Universitas Sumatera Utara
Pegewai Negeri yang penuh dedikasi, berkualitas, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Irmayani, 1996). Dengan kata lain diperlukan Pengawai Negeri Sipil yang memiliki etos kerja yang baik. Menurut Batubara (dalam Yoana, 2004), salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional adalah etos kerja. Jadi, jika Indonesia ingin mencapai pembangunan nasional yang baik maka yang harus dilakukan adalah membenahi etos kerja manusianya. Etos kerja merupakan komponen primer yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang berkualitas (Sinamo, 2002). Terdapat banyak definisi tentang etos kerja, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hill (1999) yang mendefinisikan etos kerja sebagai suatu norma budaya yang mendukung seseorang untuk melakukan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya berdasarkan keyakinan bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai instrinsik. Selanjutnya Harsono dan Santoso (2006) mendefinisikan etos kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Petty (1993) menyatakan etos kerja adalah karakteristik yang harus dimiliki pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal yang terdiri dari keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Keahlian interpersonal berkaitan dengan bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Sedangkan dapat diandalkan adalah aspek
3
Universitas Sumatera Utara
yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Secara umum etos kerja bangsa Indonesia mesih cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dalam hal ketidaktepatan waktu. Seringkali terjadi keterlambatan memulai suatu acara, keterlambatan jam masuk kerja, keterlambatan jadwal pemberangkatan alat transportasi atau keterlambatan-keterlambatan lain yang disebabkan ketidak disiplinan akan waktu. Disiplin kerja luntur, berakibat pula pada hal lain, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan uang negara (korupsi) (Fitri, 2006) Hal senada juga dikatakan oleh Anoraga (2001) namun lebih dispesifikkan kepada Pegawai Negeri Sipil. Anoraga (2001) menyatakan etos kerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam penentuan dan pelaksanaan jam kerja untuk instansi pemerintah. Secara resmi badan-badan pemerintah, kecuali beberapa bank dan BUMN, mempunyai jam kerja untuk hari Senin hingga hari Kamis dari pukul 07.00 hingga pukul 14.00, untuk hari Jum’at mulai pukul 07.00 hingga pukul 11.00, sedangkan untuk hari Sabtu dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Seluruhnya ada 38 jam per minggu. Namun dalam prakteknya 38 jam itu tidak tercapai. Hal ini karena kebanyakan anggota kantor tidak hadir tepat pada waktu kerja seperti yang telah ditetapkan diatas. Mereka baru mulai bekerja pada pukul 07.30 dan sudah meninggalkan tempat bekerjanya sekitar pukul 13.30, dan pada hari Sabtu bahkan sudah tidak ada di tempat pada
4
Universitas Sumatera Utara
pukul 12.30. Maka dalam praktek kantor-kantor pemerintah, jam kerja hanya berfungsi sekitar 33 jam dalam seminggu. Kondisi di atas juga terjadi di Sumaterea Utara. Pada lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuiti apel pagi. Hal ini terlihat dari beberapa inspeksi mendadak yang dilakukan oleh para pimpinan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Seperti pada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Sumateta Utara H Samsul Arifin, SE pada 30 juni 2008 ke Dinas Pendidikan Sumut. Tercatat hanya 100 Pegawai Negeri Sipil yang hadir dari 400 PNS yang ada di lingkungan tersebut ((dalam ” Gubsu Sidak ke Disdik Sumut”). Kemudian juga dari hasil inspeksi mendadak Sekdapropsu RE Nainggolan pada apel pagi tanggal 2 Juli 2008 ke Dinas Kesehatan yang menemukan hanya beberapa puluh orang dari ratusan Pegawai Negeri Sipil Dinkessu yang hadir (dalam ” Sekdapropsu Sidak ke Dinkes Propsu”). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara per 31 Desember 2007, jumlah Pegawai Negeri Sipil Indonesia adalah 4.067.201 jiwa. Mayoritas dari Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah beragama Islam, yaitu mencapai 3.348.072 jiwa atau 82,32%. Melihat data diatas, Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam (muslim) merupakan unsur aparatur negara yang penting dan strategis serta memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki departemen pemerntah yang khusus mengangani masalah kehidupan beragama, yaitu Departemen Agama. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat agamais yang berakhlak mulia,
5
Universitas Sumatera Utara
rukun dan damai. Adapun misinya: 1) Meningkatkan bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama; 2) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan
pengembangan
nilai-nilai
agama;
3) Memperkokoh kerukunan umat beragama; 4.) Mengembangkan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 5). Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada sekolah umum dan madrasah; 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Berdasarkan visi dan misi diatas terlihat bahwa tugas yang diemban Depag adalah khusus mengurusi masalah-masalah keagamaan. Urusan yang terkait dengan Agama Islam adalah tugas yang paling banyak diemban oleh depag. Tugas tersebut antara lain pembinaan dan bimbingan keislaman kepada masyarakat, penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengurusi Madrasah, pondok pesantran dan pemberdayaan masjid, zakat dan wakaf, dan lain-lain. Menurut Analis Kepegawaian kantor Departemen Agama kota Medan, bapak Yazib Bustami, jumlah Pegawai Negeri Sipil muslim yang bekerja di Kantor Departemen Agama kota Medan dan pada 21 Kantor Urusan Agama di Kota Medan (seluruhnya beragama Islam) sebanyak yaitu sebanyak 180 orang dari 188 orang, atau sekitar 95,74%. Berdasarkan tugas yang diemban dan jumlahnya peranan Pegawai Negeri Sipil muslim di Departemen agama menjadi sangat penting untuk mencapai visi dan misinya. Sehingga diharapkan Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja sangat erat kaitannya dengan nilai yang dianut oleh seseorang. Hal ini sebagaimana defenisi etos kerja seperti yang dikemukakan oleh Harsono
6
Universitas Sumatera Utara
dan Santoso (2006) yang menyatakan etos kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Salah satu nilai dan norma adalah agama. Islam sebagai sebuah agama memandang masalah kerja sebagai hal yang penting. Salah satu bagian dari syari’at Islam adalah kewajiban bekerja, dan keharaman berpangku tangan serta bermalas-malasan bagi orang yang berkemampuan untuk bekerja. Firman Allah SWT dalam Qur’an surat At-Taubah: 105: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang mu’min, dan kamu akan dikembalikan kepada [Allah] Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan, dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (Tasmara, 1995). Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu bekerja keras dan memiliki etos kerja yang tinggi . Allah SWT berfirman: “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Qur’an surat Al-Insyirah : 7-8). Berdasarkan ayat diatas, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras di dalam setiap pekerjaan. Hal ini sesuai dengan
7
Universitas Sumatera Utara
salah satu aspek etos kerja yang dikemukakan oleh Petty (1993), yaitu keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal berkaitan dengan bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Salah satu sifat yang dapat menggambarkan keahlian interpersonal adalah kerja keras. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengejarkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang baik. Menurut Tasmara (1995) etos kerja muslim di definisikan sebagai cara pandang yang diyakini oleh seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal sholeh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Terdapat beberapa ciri etos kerja muslim, yaitu: memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berhitung, menghargai waktu, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan, hidup berhemat dan efisien, memiliki jiwa wiraswasta, memiliki insting bertanding dan bersaing, keinginan untuk mandiri, haus untuk memiliki sifat keilmuan, berwawasan makro-universal, memperhatikan kesehatan dan gizi, ulet dan pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas dan memperkaya jaringan silaturrahmi. Sebagai seorang muslim seharusnya Pegawai Negeri Sipil muslim Departemen Agama dapat mengetahui dan mengamalkan etos kerja diatas. Hal ini karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih tentang agama Islam oleh karena pekerjaan mereka berhubungan langsung dengan agama Islam. Salah satu kerakteristik etos kerja yang harus dimiliki oleh pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal ialah mengikuti peraturan dan tepat
8
Universitas Sumatera Utara
waktu (Petty, 1993). Peraturan merupakan rambu-rambu yang mengatur Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memperoleh hasil kerja yang diharapkan. Salah satu peraturan yang ada di setiap kantor pemerintahan ialah tentang jam kerja. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan yang tidak memperhatikan tentang jam kerja. Berdasarkan observasi peneliti pada salah satu Kantor Urusan Agama di kota Medan, terlihat bahwa pegawai di kantor tersebut baru datang pada pukul 10.00 wib. Padahal berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kota Medan, jadwal masuk kantor yang seharusnya yaitu pukul 07.4516.00 wib untuk hari senin-kamis dan pukul 07.45-15.30 wib untuk hari jum’at. Kemudian, dari 6 pegawai (seluruhnya muslim) yang bertugas di kantor tersebut, hanya 2 pegawai yang hadir. Menurut ibu B, salah satu Pegawai Negeri Sipil muslim di kantor tersebut, masalah keterlambatan datang ke kantor merupakan hal yang biasa dan sering terjadi di kantor tersebut. ”Jadwal masuk seharusnya sih memang jam 07.45. Tapi jarang yang datang tepat jam segitu. Apalagi hujan seperti ini” (Komunikasi personal, Agustus 2008). Hal ini juga terjadi pada Kantor Urusan agama yang lain. Pada Kantor Urusan Agama Medan Deli dijumpai sampai pukul 9 wib terlihat baru satu orang yang datang dari lima orang pegawainya. Pada Kantor Departemen Agama Kota Medan keterlambatan ini dapat dilihat pada saat apel pagi setiap harinya. Banyak ditemui PNS muslim yang terlambat. Kemudian juga pada waktu istirahat. Waktu
9
Universitas Sumatera Utara
istirahat siang adalah jam 12.00-13.00 wib. Namun pada kenyataannya banyak PNS muslim yang baru balik kekantor diatas jam 13.00 wib, masih berada di kantin atau gobrol-ngobrol di ruang lain. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya gambaran etos kerja Pegawai Negeri Muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan dan Kantor Urusan Agama di kota Medan disamping masih sedikitnya penelitian tentang etos kerja pada Pegewai Negeri Sipil muslim.
I. B.
Perumusan Masalah Masalah utama dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana gambaran umum etos kerja Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan. 2. Bagaimana gambaran etos kerja Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan berdasarkan aspek-aspek etos kerja. Masalah tambahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran etos kerja Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan ditinjau dari usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja.
I. C.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran etos kerja Pegawai Negeri
Sipil muslim bekerja pada Kantor Departemen Agama Kota Medan.
10
Universitas Sumatera Utara
I. D.
Manfaat Penelitian
I. D. 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memberikan informasi dan perluasan teori dibidang psikologi industri dan organisasi, yaitu mengenai etos kerja Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber kepustakaan di bidang psikologi industri dan organisasi sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penunjang untuk bahan penelitian lebih lanjut. I. D. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini akan memberikan gambaran yang sebenarnya tentang etos kerja Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama Kota Medan sebagai salah satu data untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan peningkatan etos kerja dikalangan Pegawai Negeri Sipil muslim pada Kantor Departemen Agama kota Medan.
I. E.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
11
Universitas Sumatera Utara
Bab I :
Pendahuluan Berisikan mengenai latar belakang masalah yang hendak dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II : Landasan Teori Berisikan landasan teori yang mendasari masalah yang menjadi objek penelitian, yang meliputi landasan teori dari etos kerja. Bab III: Metode Penelitian Berisikan mengenai metode-metode dalam penelitian yaitu identifikasi variabel, definisi operasional variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen dan alat ukur yang digunakan, metode pengambilan sampel, uji daya beda item dan metode analisis data. Bab IV: Analisa Data dan Interpretasi Berisikan uraian hasil penelitian dan analisa data. Bab V : Kesimpulan, Diskusi dan Saran Membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, diskusi dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh.
12
Universitas Sumatera Utara
