1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan negara yang bersifat demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan negara tersebut dilaksanakan melalui suatu pembangunan nasional di segala macam bidang dan berbagai aspek kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan berbagai perkembangan global dalam berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pembangunan nasional sudah sepantasnya memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan seperti kesejahteraan, keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional telah memberikan efek positif dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat karena dengan adanya pembangunan nasional untuk mencapai suatu kesejahteraan hidup masyarakat bangsa, terbuka pula lapangan pekerjaan yang memberikan kesempatan kerja serta memberikan penghasilan yang layak bagi masyarakat khususnya tenaga kerja beserta keluarganya. Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan merupakan salah satu
2
faktor pendorong yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Sesuai dengan hal tersebut maka diperlukan pembangunan dari segi ketenagakerjaan sesuai dengan yang tercantum dalm Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.1 Pembangunan ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga dapat lebih berkontribusi secara maksimal dalam peembangunan serta memberikan perhatian guna melindungi hak-hak dan kepentingannya sesuai denga harkat martabat manusia. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).2 Tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya sering kali menemui berbagai hambatan dan resiko sosial yang dapat mengurangi kemampuan bekerja bahkan dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan mereka dalam bekerja yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka. oleh karena itu, untuk mengantisipasi resiko-resiko yang timbul maka pemerintah membentuk kebijakan 1 2
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hardijan Rusli. 2004. Hukum Ketenaga Kerjaan 2003. Ghalia Indonesia. Bandung. hlm. 9
3
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Udang-undang di dalamnya mengatur bahwa setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.3 Kegiatan tenaga kerja yang meningkat dalam usaha pembangunan nasional di Indonesia dan semakin tingginya teknologi yang digunakan oleh berbagai sektor kegiatan usaha pada zaman globalisasi ekonomi menyebabkan semakin tinggi pula resiko yang dapat diderita oleh tenaga kerja yang dapat mengancam pula kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan bagi tenaga kerja, dalam hal tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan asuransi sosial bagi para pekerja. Asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Golongan asuransi tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat (social adequency). Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sehingga sering pula disebut Social Government Insurance.4 Proses lahirnya sistem asuransi sosial tenaga kerja melewati sejarah yang sangat panjang hingga di udangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi aturan-aturan dalam rangka
3 4
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1979. Peran Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial. Pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum UGM. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta
4
pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal.5 Adanya jaminan sosial tenaga kerja tersebut dapat menanggulangi dan meminimalisir resiko-resiko yang dapat dialami oleh tenaga kerja sebagai akibat yang disebabkan dari setiap pekerjaan. Adanya jaminan sosial tentunya memiliki tujuan, tujuan-tujuan tersebut yaitu tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan sosial dari jaminan sosial itu sendiri adalah untuk menanggulangi berbagai peristiwa yang merugikan tenaga kerja yang berupa pencegahan maupun terlebih lagi sebagai penyantunan. Jaminan
sosial
dari
segi
ekonomi
ditujukan
sebagai
penanggulangan
ketidakpastian masa depan pekerja sehingga dapat menciptakan suatu ketenangan dalam bekerja yang hal tersebut sangat diperlukan guna menumbuhkan rasa semangat bekerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja dalam suatu kegiatan usaha. Pelaksanaan tugas para pekerja terlebih bagi tenaga kerja yang bekerja dalam suatu kondisi yang berbahaya sangat dimungkinkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan kelalaian pekerja, disisi lain dapat dimungkinkan pula disebabkan karena penggunaan 5
Zulaini Wahab. 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 143
5
teknologi dan kondisi lingkungan. Sesuai alasan-alasan demikian maka demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja dari kondisi yang berbahaya tersebut, perlu adanya pertanggungan terhadap timbulnya bahaya atau kecelakaan kerja
bagi
setiap
pekerja.
Sementara
itu,
jika
berdasarkan
“World
Copmentitiveness Year Book ILO 2001”, tingkat kecelakaan kerja yang mempengaruhi daya saing kita di pasar internasional berada pada ranking 26 dari 27 negara di dunia.6 PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru merupakan suatu perusahaan anak cabang dari Salim Group sebagai perusahaan penghasil gula pasir yang membutuhkan pekerja yang mampu bekerja secara efektif dan efisien agar dapat memperoleh hasil produksi yang berkualitas. PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru tersebut memiliki tenaga kerja sebagai buruh pabrik yang dalam menjalankan pekerjaannya terdapat banyak resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang mengancam para pekerjanya, PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program JAMSOSTEK atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 bahwa setiap badan usaha yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar total upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Selain menjalankan amanat Undang-Undang 6
Nomor 3 Tahun 1992 tersebut,
Samsudimulya. 2001. Kesadaran Pengusaha Dalam Membentuk PUK3 Masih Kurang. DIY. hlm. 1
6
diharapkan pula produktivitas pekerja PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru mampu menjadi lebih baik karena pada dasarnya dengan adanya jaminan yang mengcover atau melindungi para pekerja tersebut akan meciptakan suatu ketenangan mereka untuk bekerja dan juga lebih giat untuk bekerja. Permasalahan tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang paling sensitive dikalangan dunia usaha terlebih lagi pengusaha sebagai pelaku usaha memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pekerja berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja, oleh karena hal mengenai jaminan sosial tenaga kerja itu merupakan hal yang sangat prinsipal sehingga tidak dipungkiri lagi akan terjadinya kerawanan-kerawanan pada suatu perusahaan untuk tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Banyak perusahaan yang pada praktik sesungguhnya melakukan kelalaian-kelalaian bahwa tidak setiap pekerja mendapatkan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik
untuk
mengadakan
penelitian
dengan
judul
“PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP BURUH PT. LAJU PERDANA INDAH UNIT PABRIK GULA PAKIS BARU PATI”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi judul penulisan ini maka penulis menarik masalah sebagai rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu :
7
Bagaimana mekanisme pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru Pati ?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Subjektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dalam menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Objektif Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru serta pelaksanaan birokrasi mengenai klaim karyawan terkait dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru Pati. D. Keaslian Penelitian Bahwa usulan penelitian hukum ini tidak pernah diajukan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain. Sepanjang pengetahuan penulis, didalam penulisan hukum ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
8
Oleh karena itu, dalam memberikan bukti mengenai keaslian penelitian, penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada berbagai referensi dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap buruh suatu perusahaan. Penelitian tersebut antara lain : 1. Anind Pralampita Ristia Ananti, 2012, “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, TENAGA KERJA BORONGAN, DAN TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU YANG DIPEKERJAKAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI studi kasus pada PT. JAMSOSTEK (Persero) cabang Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian yang akan dicapai yakni dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru Pati. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Anind Pralampita Ristia Ananti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentuyang dipekerjakan pada perusahaan sektor jasa konstruksi. Selanjutnya, dalam hal objek penelitian penulisan hukum ini juga berbeda yaitu objek penelitian yang penulis lakukan adalah PT. Laju Perdana Indah Unit Pabrik Gula Pakis Baru Pati, sedangkan yang dilakukan oleh Anind
9
Pralampita tersebut dilakukan pada PT. JAMSOSTEK (Persero) cabang Yogyakarta. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Bagi Penulis Penulisan hukum yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum dagang, lebih khususnya terkait dalam hukum asuransi sosial bagi para pekerja, sehingga dapat membuka lebar pemikiran penulis tentang bagaimana praktik kerja sesungguhnya dalam dunia usaha. 2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur di bidang hukum dagang, khususnya dalam hukum asuransi sosial terutama tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. 3. Manfaat Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi mengenai pelaksaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di suatu perusahaan. selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang menekuni bidang yang bersangkutan serta dapat memberikan masukan bagi pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis.
10
F. Sistematika Penulisan Hukum Bahwa adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan Bab ini berisi penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: Tinjauan dan Pembahasan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Buruh Bab ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Buruh yang meliputi : pengertian dan prinsip asuransi, pelaksanaan mengenai asuransi pada umumnya serta asuransi sosial, pengertian jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, dan jenisjenis program jaminan sosial tenaga kerja.
BAB III
: Metode Penelitian Bab ini berisi tentang bahan atau materi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, penentuan responden atau narasumber, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, alat penelitian, jalannya penelitian dan kendala penelitian serta cara mengatasinya.
11
BAB IV
: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja buruh dalam perusahaan dan mengenai kendala yang dihadapi serta solusinya
BAB V
: Penutup Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dan saran berisi tentang saran dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.
