BAB. I PENDAHULUAN. direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Salah satu agenda bersama pada era Otonomi Daerah saat ini adalah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Agar kegiatan pembangunan yang telah direncanakan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan dokumen perencanaan yang sistematika dan berisi kegiatan-kegiatan strategis sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perubahan kondisi sosial masyarakat yang semakin berkembang cepat maka perencanaan yang disusun diharapkan mampu mengikuti dinamika tersebut, sehingga diperlukan dokumen perencanaan yang lebih akseptabel dan komprehensif sesuai dengan Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru mengacu Visi, Misi, arah kebijakan dan Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barru tahun 2010-2015.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

Hal - 1

Selain itu renstra ini disusun dengan memperhatikan komitmen terhadap kondisi sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Barru yang ditandai kenyataan adanya sebagian anggota masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok, maupun komunitas masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat dan bernegara akibat kerentanan dan ketidak mampuan yang disandangnya dengan suasana perubahan sosial yang sangat cepat. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, bencana, pengangguran, perburuhan TKI Ilegal dan masalah transmigrasi yang cenderung terus berkembang baik kualitas maupun penyebarannya memerlukan penanganan secara komprehensip disertai perencanaan yang tepat dan

berkelanjutan

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

kehidupan

dan

kesejahteraan masyarakat seiring dengan tuntunan Hak Azasi Manusia (HAM)


Hal - 2

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Barru 2010 - 2015 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut. 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1997, tentang Ketransmigrasian. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3682 ); 3. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenaga kerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 5. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );


Hal - 3

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421 ); 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844 ); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 11. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); 12. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );


Hal - 4

14. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

3

Pemerintahan

Tahun

Daerah

2007,

kepada

Tentang

Laporan

pemerintah,

Laporan

keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 18. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Barru

Nomor

05

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru. 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025; 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015; 21. Surat Bupati Barru Nomor 900/89/Bappeda Tanggal 22 Nopember 2011, tentang Penyusunan Renstra SKPD


Hal - 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru 2010-2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan penentuan pilihan pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Secara

Berjenjang

(Musrenbang) Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menyediakan Satu acuan dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja. 3. Memudahkan memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang Lima tahun. 4. Menggambarkan tentang kondisi permasalahan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sekarang dan yang ingin dicapai lima tahun kedepan.


Hal - 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru 2010 - 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: BAB.

I

: PENDAHULUAN

BAB. II

: Gambaran Pelayanan SKPD

BAB. III

: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

BAB. IV

: Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan.

BAB. V

: Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB. VI

: Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB. VII

: Pedoman Transisi dan Kaidah pelaksanaan


Hal - 7

B A B. II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KABUPATEN BARRU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris

Daerah.

Dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang sosial. Tenaga kerja dan transmigrasi. b) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial. Tenaga kerja dan transmigrasi. c)

Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang sosial. Tenaga kerja dan transmigrasi.


Hal - 8

d) Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas sosial. Tenaga kerja dan transmigrasi. e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsinya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1.

Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial

2.

Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan

3.

Bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan peyandang masalah sosial lainnya.

4.

Pemberian izin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya.

5.

Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah sosial lainnya.

6.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia.

7.

Penyelenggaraan bantuan bencana.

8.

Penyelenggaraan sistem penganugrahan tanda kehormatan / jasa

9.

Penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi ssoial.

10. Pemeliharaan Taman makam Pahlawan. 11. Penetapan kebijakan dibidang sosial untuk mendukung pembangunan Daerah.


Hal - 9

12. Penyusunan rencana Daerah di bidang sosial. 13. Pemberian izin oleh daerah di bidang sosial. 14. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan; 15. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang kesejahteraan sosial; 16. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan, produktifitas tenaga kerja dan balai latihan kerja; 17. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan kerja, jaminan sosial pekerja; 18. Penyelenggaraan

keselamatan

kerja,

kesehatan

kerja

hygiene

perusahaan, lingkungan kerja dan ekonomi; 19. Penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum; 20. Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan soaial purnakerja; 21. Penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum; 22. Pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi; 23. Penetapan

kebijakan

untuk

mendukung

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan; 24. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh daerah; 25. Penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan;


Hal - 10

26. Perizinan bidang ketenagakerjaan ; -

Penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan

-

Pengawasan

teknis

terhadap

pelaksanaan

seluruh

bidang

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; -

Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasamabidang ketenagakerjaan

-

Penyelenggaraan atau persetujuan international atas nama dibidang ketenagakerjaan.

Disamping Peraturan Pemerintah RI tersebut juga mengacu kepada Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barru sbb : 1.. Sekretariat : Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan Dinas maupun dalam lembaga antar Dinas/Perangkat Daerah lainnya. Tugas tersebut mencakup ; a. Pengkoordinasian penyusunan program b. Pengelolaan Keuangan c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan Rumah Tangga, dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan tekhnis, menyelenggaran dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial. Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

Hal - 11

Tugas tersebut mencakup ; a. Penyusun perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. b. Penyelenggaran dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. c. Pembinaan dan

pelaksanaan

tugas di bidang pelayanan

dan

rehabilitasi sosial d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Bidang Kesejahteraan Sosial : Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan tekhnis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Kesejahteraan sosial. Tugas tersebut mencakup ; a. Penyusun perumusan kebijakan tekhnis di bidang Kesejahteraan b. Penyelenggaran dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Hal - 12

4. Bidang Hubungan Industrian Syaker dan Pengawasan : Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan tekhnis, menyelenggaran dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Hubungan Industrian Syaker dan Pengawasan Tugas tersebut mencakup ; a. Penyusun perumusan kebijakan tekhnis di bidang Hubungan Industrial Syaker dan Pengawasan b. Penyelenggaran dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Hubungan Industrial Syaker dan Pengawasan. c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

Kesejahteraan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Tranmigrasi : Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan tekhnis, menyelenggaran dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Tranmigrasi : Tugas tersebut mencakup ; a. Penyusun perumusan kebijakan tekhnis di bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Tranmigrasi : b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi :.


Hal - 13

c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

Kesejahteraan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru terdiri dari : a) Kepala Dinas ( Eselon II b ) b) Sekretaris ( Eselon III a) Dengan Tiga Sub Bagian (Eselon IV a)

c)

- Sub Bagian Penyusunan Program

:-

- Sub Bagian Keuangan

:-

- Sub Bagian Umum

:-

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Eselon III.b) Dengan Tiga Seksi (Eselon IV a)

d)

- Seksi Pelayanan Sosial

:-

- Seksi Rehabilitasi Sosial Paca

:-

- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

:-

Bidang Kesejahteraan Sosial (Eselon III.b) Dengan Tiga Seksi (Eselon IV a) - Seksi Bantuan Sosial

:-

- Seksi Pelestarian dan Jaminan Sosial

:-

- Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan Sosial : -


Hal - 14

e)

Bidang Hubungan Industrial Syaker dan Pengawasan (Eselon III.b) Dengan Tiga Seksi (Eselon IV a)

f).

- Seksi Hubungan Industrial Syaker

:-

- Seksi Pengupahan & Jaminan Sosial

:-

- Seksi Pengawasan.

:-

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Eselon III.b) Dengan Tiga Seksi (Eselon IV a) - Seksi Pembinaan, Pelatihan & Produktifitas: - Seksi Penempatan Tenaga Kerja

:-

- Seksi Transmigrasi.

:-

g).

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

:-

h).

Kelompok Jabatan Fungsional

:-


Hal - 15

Berikut ditampilkan bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARRU

LAMPIRAN PERDA KAB. BARRU NOMOR TANGGAL

PERDA NO.05 TAHUN 2008

: :

05 TAHUN 2008 21 Juli 2008

KEPALA

SEKRETARIS DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG PENYUSUNA N PROGRAM

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PELAYANAN SOSIAL DAN PEMAKAMAN

SEKSI PELAYANAN SOSIAL DAN PEMAKAMAN

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB. BAG KEUANGAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL SYAKER & PENGAWASAN

SUB. BAG UMUM

BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

SEKSI PEMBERDAYAAN

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL SYAKER

SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN & PRODUKTIFITAS KERJADAN

SEKSI PENGAWASAN HUBINSYAKER

SEKSI PENGUPAHAN & JAMINAN SOSIAL

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI PENGAWASAN

SEKSI PENGAWASAN HUBINSYAKER

SEKSI TRANSMIGRASI

UPTD


Hal - 16

2.2.

SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Jumlah Personil / Pegawai.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Barru didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 39 orang yang terdiri dari: - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang. - Tenaga Kontrak/Honorer dan Tenaga Magang sebanyak 9 orang Berikut disajikan beberapa tabel keadaan Pegawai Negeri Sipil di SKPD Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Barru, yaitu: a. Tabel. Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin dan Pangkat Golongan Jenis Kelamin

Pangkat / Golongan

LakiLaki

Wanita

I/a

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/c

Jum lah

14

15

1

2

2

-

1

6

7

2

3

4

1

29

b. Tabel Keadaan Pegawai menurut Eselon dan Latihan Jabatan Eselon II B 1

III A 1

III B 4

Latihan Jabatan

Jum IV A

IV B

-

-

Juml

lah

Diklatpim

Diklatpim

Diklatpim

ah

(Org)

II/Spamen

III/Spama

IV/Adum

(Org)

6

1

5

3

9


Hal - 17

2.2.2. Jabatan yang terisi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Jabatan yang terisi adalah Kepala Dinas (Eselon II-B)., Sekretaris Dinas (Eselon III-A) dan Kepala Bidang (Eselon III-B) sedangkan untuk jabatan Kasubag, Kasi dan Kepala UPTD (Eselon IV-A) belum terisi. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, telah diambil keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru Nomor…… Tanggal,,,,,,,,,, tentang Pelaksana Harian dan penempatan

Staf

lingkup

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Barru. Berikut ditampilkan beberapa Tabel menyangkut kondisi PNS di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru sbb : c. Tabel. Jabatan Struktural NO

ESELON

YANG TERSEDIA

SUDAH TERISI

BELUM TERISI

KETERANGAN

1

II.b

1

1

-

-

2

III.a

1

1

-

-

3

III.b

4

4

-

-

4

IV.a

15

-

15

-

d. Tabel Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan SD

SLTP

SLTA

Diploma 2 (D2)

-

1

4

-

Diploma 3 (D3)

Sarjana (S1)

Master (S2)

Doktor (S3)

1

19

4

-


Jumla h (Org) 29

Hal - 18

e. Tabel Keadaan Pegawai menurut Kelompok Umur Umur Tahun Jumlah 20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

2 Org

7 Org

2 Org

4 Org

5 Org

8 Org

52 - 56 1

O

29 Org

r g

f. Tabel Tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela Pegawai/ Tenaga

Tingkat Pendidikan

Hono rer

Suka rela

SD

SLTP

5

4

-

1

SLTA

Diploma 2 (D2)

Diploma 3 (D3)

Sarjan a (S1)

Master (S2)

Doktor (S3)

7

-

-

1

-

-

Jml (Org)

9

2.2.3. Sarana dan Prasarana/Aset Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru ditunjang oleh sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki, sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini :

2.3. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD Tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Barru selama 5 tahun terakhir (2006–2010), mengacu

kepada

indikator

pencapaian

grand

strategi

percepatan

pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2007–2010, untuk Tahun 2006 menyesuaikan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD ini disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut


Hal - 19

B A B. III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Permasalahan

pembangunan

daerah

merupakan

“gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan

daerah

guna

menentukan

isu-isu

strategis.

Adapun

permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.


Hal - 20

3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan

pembangunan

pada

Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat, meliputi : 1. Terbatasnya

layanan

terhadap

penyandang

masalah

terhadap

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial Terbatasnya

layanan

kesejahteraan sosial ditandai oleh cakupan layanan yang sangat terbatas dari tahun ke tahun. Selain itu ada kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mampu ditangani secara tuntas sangat terbatas. 2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru masih mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kedalaman kemiskinan dan jumlah penduduk yang berpotensi untuk berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. 3.1.2.

Aspek Ketenaga Kerjaan. Sampai dengan Tahun 2010 diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Barru sebesar 156.661 orang dengan perkiraan jumlah angkatan kerja sebesar 55.919 orang akan tetapi jika dilihat kesempatan kerja yang tersedia hanya sebanyak 51.686 orang yang dapat diserap oleh lapangan kerja sehingga dengan demikian praktis


Hal - 21

terdapat pengangguran sebesar 4.223 orang bila dilihat dari jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin, maka laki-laki berjumlah 40.510 dan yang mencari pekerjaan sebanyak 2.384 orang. 3.1.3. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan pembangunan pada aspek Pelayanan Umum,meliputi : 1. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur ditandai oleh lemahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta rendahnya pencapaian kinerja SKPD. 2. Masih

rendahnya

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Masih

rendahnya

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif ditandai;

belum

tertibnya

pengelolaan

administrasi

dan

pengelolaan keuangan pada tingkat SKPD. Selain itu juga ditandai oleh masih terjadinya atau belum terpenuhinya capaian-capaian kinerja SKPD terutama yang terkait dengan kinerja sasaran serta masih banyaknya temuan-temuan dari lembaga pengawasan fungsional. Disamping itu, belum diterapkannya secara efektif sistem akuntabilitas kinerja pada setiap SKPD.


Hal - 22

3.2. Isu Strategis Terkait Kemiskinan Secara umum permasalahan kemiskinan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan berupa ketersediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah, ketersediaan database kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan tersebut, maka penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, penyediaan database kemiskinan, penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Dengan demikian penanggulangan menyediakan

kemiskinan

dokumen

lima

strategi

tahun

ke

depan

penanggulangan

diarahkan

kemiskinan

untuk daerah,

penyediaan database kemiskinan, dan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal lain

yang

terkait

dengan

kemiskinan

adalah

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2005 mencapai 17.323 jiwa atau 10,91 persen dan tahun 2008 sebanyak 17.455 jiwa atau 10,79 persen dari jumlah penduduk. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah sampai tahun 2015 adalah fasilitasi yang terkait dengan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dengan dukungan program dari pemerintah dan pemberdayaan potensi lokal yang tersedia.


Hal - 23

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD 4.1.1. Visi Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang berkualitas dan berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan. Penjelasan Visi : 1. Berkualitas

adalah

Ketenagakerjaan

dan

bahwa

Pelayanan

Ketransmigrasian

Kesejahteraan yang

diberikan

Sosial dapat

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 2. Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan diartikan bahwa seluruh aktifitas dilaksanakan dengan berlandaskan Nilai - nilai Keagamaan

4.1.2. Misi 1. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, sistem jaminan sosial perlindungan social, Perlindungan Tenaga Kerja dan kebebasan tenaga kerja dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerapan kepemerintahan yang baik.


Hal - 24

4.2.

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran pembangunan

jangka

menengah

Dinas

sosial,

Ketenagakerjaan

dan

transmigrasi meliputi :

4.2.1. Tujuan : a. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat b. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat 4.2.2. Sasaran : a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin b. Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social c. Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier d. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif e. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur f. Terciptanya pelayanan publik yang prima


Hal - 25

4.3.

Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi: Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Visi Misi tersebut, maka perlu dikembangkan strategi kebijakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, kerangka hukum, efektifitas dan efesiensi serta meningkatkan sinergi yang konstruktif antara Pemerintah swasta dan masyarakat. Adapun strategi Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

lainnya

melalui

penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada

semua

tingkatan

pemerintahan

dengan

dukungan

kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor” 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah

dan

murah,

regulasi

pelayanan

yang

berorientasi

pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari pihak terkait


Hal - 26

4.3.2. Kebijakan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dirumuskan langkah operasional ke dalam kebijakan umum dan program Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut: 1. Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Secara Terintegrasi. Kebijakan umum akselerasi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, dijabarkan ke dalam program Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kebijakan umum penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dijabarkan ke dalam program Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi : a. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial b. Program Pembinaan Anak Terlantar c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) e. Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan


Hal - 27

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Kebijakan umum peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dijabarkan kedalam program Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Penanganan Masaalah Ketenaga kerjaan Kebijakan umum penanganan penyandang masalah Ketenaga Kerjaan, dijabarkan ke dalam program Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi : a.

Program Peningkatan Kwalitas & Produktifitas Tenaga Kerja

b.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.


Hal - 28

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sejalan dengan hakekat tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, maka pokok-pokok program pembangunan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah: 1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami rentan terkena masalah sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, bencana alam, angka pengangguran, masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 2. Potensi

dan

sumber

yang

memiliki

kemampuan

dan

dapat

didayagunakan untuk mengembangkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi diuraikan dibawah ini sbb :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT & PMKS LAINNYA a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 1. KAT 2. Wanita Rawan Sosial 3. Lanjut Usia 4. Bantuan bahan Rumah (BBR) b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin


Hal - 29

2. PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA a. Pembangunan Balai Latihan Kerja -

Pembangunan Workshop otomotif 1 Unit

-

Pemasangan Listrik untuk workshop 5.000 VA

b. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari Kerja c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja -

Pelatihan Pengrajin Meubel Komputer Menjahit Bordir Pelatihan TKM Pelatihan kewirausahaan terapan teknologi tepat guna Penyuluhan dan penyebaran informasi pasar kerja

d. Peningkatan Profesionalisme Tenaga KePelatihan dan Instruktur BLK -

Fasilitasi pelatihan bagi tenaga Kepelatihan/Instruktur BLK : Otomotif Listrik PerTukangan/Meubel Komputer Menjahit Bordir

e. Penyusunan data base tenaga kerja daerah -

Pendataan ketenaga Kerjaan di 7 Kecamatan 54 Desa/kel Pendataan di Perusahaan dan objek Pengawasan


Hal - 30

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN a. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan -

Sosialisasi Peraturan kepada Perusahaan

-

Bimtek pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan dan Pengaturan Syaker (PKWT), penyerahan sebahagian pekerjaan

-

Penyuluhan tentang PPHI di luar Pengadilan

-

Bimtek pembuatan wajib lapor ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 1981)

b. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. -

Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL a. Peningkatan Kualitas SDM Kesos Masyarakat -

Pembinaan Karang Taruna (KT), melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif

-

Pembinaan PSM melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif

-

Pembinaan Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 7 orang/ Kec.

-

Pemberdayaan WKSBN melalui usaha Ekonomi Produktif,

-

Pembinaan Orsos melalui usaha Ekonomi Produktif,

-

Pembinaan dan Pemberdayaan Kepada

janda pahlawan dan perintis

Kemerdekaan Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

Hal - 31

-

Pemeliharaan Taman Makam pahlawan dan Monume

-

Pengusulan Pahlawan Nasional Kab. Barru

-

Seleksi Karang Taruna, PSM, Orsos Berprestasi Tingkat Kab.Barru dan Kemah Bakti/Study Karya Bakti Karang Taruna

-

Pembinaan & Pelatihan Tagana

5. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR (AT) -

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

6. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma -

Pemberdayaan dan pelatihan Penyandang Cacat

-

Makan untuk SDLB

7. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA & PENYAKIT SOSIAL LAINNYA a. Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial -

Pelatihan Keterampilan dan kemampuan berusaha bagi penyandang penyakit social

-

Pembinaan Narapidana /eks Narapidana melalui Pelatihan Keterampilan dan bantuan Peralatan kerja

-

Terlaksananya Bimbingan Pencegahan Narkoba HIV/Aids

b. Pembinaan Tuna Sosial -

Pembinaan PSK/Germo dan Ratzia PSK

-

Penyuluhan/Bimbingan Pemilik/pengelola Warung/Pramusaji


Hal - 32

8. PROGRAM BANTUAN & JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL -

Pelatihan,

pendataan dan

pemutakhiran data

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS)

9. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan peralatan rumah tangga i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

10. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan b. Penyusunan laporan semesteran


Hal - 33

c. Penyusunan laporan akhir tahun d. Penyusunan Rencana kerja Anggaran dan DPA

11. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN -

Monitoring evaluasi dan pelaporan

12. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan Peralatan gedung kantor c. Pengadaan Mobiler d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur i. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 13. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK a. Penyusunan Standar Pelayanan 14. PROGRAM PENINGLATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

A TABEL 5. 1


Hal - 34

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategi (Renstra) Dinas sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan. Renstra ini memuat tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan Dinas sosial,

Ketenagakerjaan dan transmigrasi, disamping itu Visi dan Misi dikaitkan dengan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai selama ini, sehingga program dan kegiatan merupakan prioritas yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan. Disamping itu Renstra ini dapat diharapkan sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat Dinas sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi

serta

menjadi

media

komunikasi

dengan

stakeholder

dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terkendalikannya pertumbuhan penduduk, dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran yang meliputi: a. Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi dari 150 RT pada tahun menjadi 1.200 RT pada tahun 2015


Hal - 35

2. Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran berikut: a. Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani dari 150 pada tahun 2009 menjadi 1200 pada tahun 2015

3. Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier , dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran yang meliputi: a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri 5.656 orang pada tahun 2009 menjadi 5.906 orang pada tahun 2015

4. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran yang meliputi: a. Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 persen pada Tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 b. Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90 persen pada Tahun 2009 menjadi 100 persen pada Tahun 2015


Hal - 36

5. Terciptanya pelayanan publik yang prima Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Terciptanya pelayanan publik yang prima, dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu : Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur, dengan indikator sasaran Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur, dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran yang meliputi : a.

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%)


Hal - 37

BAB. VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1. PEDOMAN TRANSISI

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, maka Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 20102015.


Hal - 38

7.2. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Satuan kerja perangkat daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015. 3. Satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

berkewajiban

menjamin

konsistensi

antara

rencana

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010 2015 dengan rencana strategis satuan kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Hj. ST. NASRIAH MAJID, SH, M.H Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19610903 198603 2 013


Hal - 39

BAB. I PENDAHULUAN. direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip

Recommend Documents