BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju, dan kekuatan moral dan etikanya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan jangka panjang meliputi berbagai bidang. Pembangunan jangka panjang tersebut menitikberatkan kepada pembangunan di bidang ekonomi sedangkan pembangunan di luar ekonomi dilaksanakan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Adapun pelaksanaan pembangunan
bidang ekonomi tersebut dicapai
secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita, yaitu Repelita I sampai dengan Repelita IV. Disamping itu sasaran pembangunan jangka panjang adalah struktur ekonomi yang seimbang dengan titik berat kekuatan industri sehingga hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya perusahaan industri yang didirikan baik milik pemerintah maupun swasta. Namun krisis ekonomi yang melanda
1 Universitas Sumatera Utara
negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 1997 mengingatkan pada fundamental ekonomi yang rapuh, bahwa pembnagunan ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuatan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Usaha untuk mengatasi krisis ekonomi telah diusahakan pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Dalam rangka
memperkuat
struktur
ekonomi demi
kesejahteraan rakyat banyak, namun masalah perekonomian masih juga sulit teratasi dengan optimal. Perkembangan
zaman
yang
begitu
pesat
mendorong
para
pemilik/manajemen perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai strategi bisnis, baik yang berupa jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan usaha secara umum seperti merger, akuisisi dan konsolodasi. Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat maka diperlukan langkah-langkah konsolidasi perbankan, yang mana untuk mendorong hal tersebut Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus badan pengawas perbankan melakukan penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia ( single presence policy) melalui Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006.
Universitas Sumatera Utara
Istilah merger itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu merge, yang berarti menggabungkan/memfusikan. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidaasi dan Akuisisi, pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank, dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Suatu perjanian merger dalam merger perusahaan berbentuk perseroan terbatas, sangat esensial dan besar kontribusi (sumbangan) hukumnya sebagai alat bukti. Seperti halnya dengan keberadaan (eksistensi) suatu rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam proses merger yang mutlak harus ada, merger tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perjanjian merger. 1 Keharusan adanya suatu perjanjian tersebut berlaku terhadap merger perusahaan, baik yang mengakibatkan terjadinya pengubahan anggaran dasar perseroan hasil merger (penggabungan), dimana akta merger merupakan dokumen yang bersama-sama akta penggubahan anggaran dasar dimasukkan dan diajukan kepada Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Mentri Hukum) maupun yang sama sekali tidak mengakibatkan penggubahan anggaran dasar perseroan hasil merger (penggabungan) dan karenanya akta merger tersebut tidak dimasukkan/diajukan Kepada Mentri Hukum. dalam keadaan yang terakhir ini , akta merger merupakan dokumen tunggal yang akan menentukan berlaku efektifnya merger perusahaan, satu dan lain ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1998 yang menyatakan bahwa merger dilakukan tanpa pengubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal 1
Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik ( Suatu Kajian Hukum Korporasi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 21.
Universitas Sumatera Utara
penandatanganan akta merger (penggabungan). 2 Perjanjian merupakan dokumen yang telah menjadi fondasi dan sekaligus pilar yang menyanggah hubungan antara satu orang (pihak) dan orang (pihak lain). Tipe merger dari kacamata ekonomi dan biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah tipe merger horizontal (Horizontal Merger),
merger
vertikal
(Vertikal
Merger),
dan
merger
konglomerat
(Conglomerate Merger), sedangkan dari kacamata hukum, tipe merger dilihat semata-mata dari perikatannya, yaitu “ Statutory Merger “ yang diatur oleh syaratsyarat yang ditetapkan pemerintah dimana para pihak terikat suatu akta merger (Istilah Anglo- Saxon : act of merger) merupakan dokumen yang diajukan kepada pemerintah bersama-sama dengan dokumen merger terkait. 3 Dewasa ini praktek merger (penggabungan usaha) suatu perseroan terbatas meningkat dengan pesat, guna menambah sinergi usaha, sesuai mitos merger yaitu 2 + 2 = 5. Dimana kelebihan satu dari rumus itu merupakan tambahan sinergi, yang mana sering disebut gain. Maka berlakulah rumus:
4
NPVm = PVab-(PV a+PV b+c) Keterangan : NPV m = Net Present Value setelah merger (setelah adanya gain), yakni yang terbentuk sinergi dari kedua perusahaan setelah merger. PV a dan PV b = Nilai perusahaan - perusahaan senbelum merger dilakukan. 2
Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit hal 22-23 Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 26. 4 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 29. 3
Universitas Sumatera Utara
PV ab = Nilai dari perusahaan setelah dilakukan. C = Cost, yakni seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan merger tersebut. Hal tersebut didasarkan pada teori efisiensi, yaitu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengatakan gabungan faktor-faktor yang komplementer akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Praktek merger sendiri adalah usaha yang mempunyai resiko cukup tinggi, karena berciri khas ”now or never” atau ”all or nathing” yang berarti ”Sekarang atau tidak sama sekali” atau ”semuanya/sepenuhnya atau tidak sama sekali”, sehingga dalam pengambilannya harus diputuskan secara cepat. Hanya saja bagi suatu bank sangat besar tuntutannya untuk memperbaii sinergi yang ada dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Didorong oleh hal yang demikian, maka masalah penggabungan usaha selalu menarik perhatian, dikarenakan banyak aspek dan kepentingan yang terkait didalamnya. Merger adalah salah satu strategi yang paling banyak dipilih dalam usaha penggabungan usaha oleh para pelaku usaha, yang dinilai tepat dan cepat untuk memenfaatkan peluang pasar yang dinamis, membangun posisi pasar, memanfaatkan kelebihan arus kas, melakukan diversifikasi usaha, dan merger perusahaan publik pada khususnya membawa banyak aspek hukum yang wajib diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan merger termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses merger tersebut. Untuk itu penulis mencoba mengadakan penelitian terhadap merger bank dan kemudian menuangkannya ke dalam skripsi ini, dengan judul Aspek Hukum pada Proses Penggabungan Bank, yang penulis lakukan dengan melakukan riset pada PT. CIMB Niaga. Dengan demikian diharapkan penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pemahaman merger dan aspek hukum yang mengaturnya.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan marger oleh PT. CIMB Niaga? 2. Apa yang menjadi perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak, khususnya pemegang saham minoritas ? 3. Bagaimana cara pembagian kewenangan dan pembagian kedudukan pegawai setelah penggabungan bank ? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pada penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penggabungan pada bank yang bersangkutan. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi jaminan hukum terhadap para pihak, khususnya para pemegang saham minoritas. 3. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan pembagian kewenangan setelah terjadi penggabungan bank, dan apa upaya yang di tempuh dalam proses harmonisasi pengurusan, yang mana hal tersebut berpengaruh pada kinerja bank tersebut, yakni bank CIMB Niaga. D. Keaslian Penulisan Dalam hal pemenuhan kewajiban mata kuliah yang harus di ambil guna mencapai gelar sarjana hukum, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi).dan di dalam proses penulisan skripsi yang berjudul ”Aspek Hukum pada Proses Penggabungan Bank ” ini penulis berupaya untuk melakukan penulisan skripsi yang berasal dari keinginan penulis sendiri dan hasil pemikiran penulis,untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses penggabungan usaha (merger) yang di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana pada umumnya di lakukan oleh bank.
Universitas Sumatera Utara
Adapun sumber-sumber yang di gunakan untuk memperoleh pembahasan mengenai merger adalah melalui buku-buku mengenai merger, undang-undang, internet, peraturan pemerintah dan penelitian secara langsung melalui riset pada bank yang melakukan merger, yakni PT. CIMB Niaga, yang kemudian di rangkum dalam penalaran pemikiran penulis sendiri. Meskipun ada beberapa skripsi yang membahas persoalan merger, namun tetap ada perbedaan di dalam penulisan yang penulis lakukan. dan untuk itu, penulis bertanggung jawab skripsi ini bukan merupakan tiruan dari judul yang sudah ada sebelumnya oleh orang lain. E. Tinjauan Kepustakaan a.
Pengertian Bank Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tanggal 10 November 1998, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Pada ayat (3) ”bank umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Munir Fuady, bank adalah institusi yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang sering disebut bank notes atau bank bills. Menurut R.Tjiptodinugroho memberikan batasan pengertian bank yaitu suatu lembaga keuangan yang harus dapat memanfaatkan dana-dana dari sumber maupun, dengan aktivitas perkreditan dan atau aktivitas lainnya dalam bidang kegiatan ekonomis untuk peredaran uang dan modal sebagai sarana pembangunan kesejahteraan umat
Universitas Sumatera Utara
manusia pada khususnya.negara pada umumnya sesuai dengan kebijaksanaan policy ekonomi dan moneter yang di gariskan oleh sesuatu pemerintah. 5 b. Pengertian Merger Menurut A.Zen Purba, makalah merger dan akuisisi di Indonesia, yang dibawakan dalam seminar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai merger dan akuisisi di Jakarta tahun 1991 mengatakan ”Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri”. Sedangkan Christian Wibisono, pada seminar yang sama memberikan pandangannya bahwa ”Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat. 6 Sedangkan pengertian merger dalam Undangundang
Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 25 menyebutkan ”Merger adalah
penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. F. Metode Penelitian Adapun metode peneliatian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : a. Studi pustaka dengan pengumpulan data secara studi pustaka yakni untuk mendapatkan data sekunder yaitu berupa : 1. Anggaran Dasar dan Draft rancangan Merger PT. CIMB Niaga 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, tetang Perbankan. 3. Peraturan Pemerintah nomor
7 tahun 1998, tentang penggabungan,
peleburan dan pengambil alihan Perseroan Terbatas 5 6
Munir Fuady, Op cit, hal 14 Agus Daryanto, Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya), Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hal.87
Universitas Sumatera Utara
4. Peraturan Pemerintan nomor 28 tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 5. Dan peraturan-peraturan lainnya. 6. Buku-buku, koran, majalah dan internet yang berhubungan dengan merger bank. b. Dengan pengumpulan data primer melalui proses wawancara, yaitu metode penelitian secara empiris yaitu melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara. G. Sistematika Penulisan. Penulisan skripsi ini terbagi atas 5 Bab, dimana masing-masing bab memiliki sub-sub babnya tersendiri. Adapun rangkaian sub-sub bab yang tercantum didalamnya, antara lain : BAB I
: PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang masalah, prumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN berisi tentang tinjaun (gambaran) umum tentang perbankan Indonesia, bab ini terdiri dari beberapa sub bab seperti: pengertian bank dan hukum perbankan, jenis-jenis dari perbankan, penjelasan tentang asas dan fungsi perbankan, dan ciri-ciri bank yang dikatakan sehat.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
: TINJAUAN UMUM PENGGABUNGAN BANK (MERGER) terdiri dari penjelasan umum mengenai merger, yang meliputi : Pengertian dan dasar hukum penggabungan bank, tujuan, keuntungan, kelemahan, dan target
merger,
sekaligus
mengenai
beberapa
faktor
yang
harus
dipertimbangkan dalam merger. BAB IV
: ANALISA PELAKSANAAN MERGER PADA CIMB Niaga terdapat penjelasan mengenai bagaimanakah proses merger itu sendiri yang dilaksanakan oleh PT.CIMB Niaga yang merupakan tempat penulis melakukan riset. Pada bab ini, terdapat sub-sub bab yang terdiri atas prosedur pelaksanaan merger oleh PT . CIMB NIAGA, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang terikat dalam merger, tentang pembagian kewenangan setelah penggabungan bank.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis berdasarkan data-data yang diperoleh, dan juga berisikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan yang membangun serta menambah pengetahuan tentang merger bagi pembaca.
Universitas Sumatera Utara
