1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.1 Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,
untuk
melaksanakan
tugas
mewujudkan
tujuan
nasional
yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat
1
Nanik Trihastuti, 2013, Hukum Kontrak Karya, Setara Press, Malang, hlm. 1.
2
dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.2 Pemerintah beserta seluruh aparaturnya memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara karena pembangunan merupakan jembatan menuju kesejahteraan rakyat dan di dalam sebuah tatanan negara terkandung lembaga-lembaga negara beserta aparatur negara yang dapat melaksanakan pembangunan untuk seluruh rakyat dan akhirnya mewujudkan tujuan negara itu sendiri, yaitu kesejahteraan umum. Pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat memiliki makna yang sangat luas. Pembangunan dapat dimaknai dari berbagai sisi dan perspektif, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, politik dan hal lain yang menyangkut hak serta kebebasan rakyat dalam suatu negara atau pemerintahan.3 Dalam Pembangunan Nasional harus diselenggarakan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok, dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan11 (sebelas) prioritas dalam Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014, dimana dari 11 Prioritas tersebut terdapat 8 (delapan) prioritas yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan 2
F.X Djumialdji, 1987, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1, selanjutnya disebut Djumialdji1. 3 “Peran Negara Dalam Pembangunan”, http://www.academia.edu/3992924/Peran_Negara_Dalam_Pembangunan, diakses tanggal 07 April 2014 pukul 13.41
3
ruang seperti yang tercantum dalam Renstra Kementrian PU 2010-2014 yang salah satunya meliputi Prioritas pembangunan insfrastruktur.4 Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik dipusat maupun daerah dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi yang efektif dan handal dalam bentuk sistem transportasi terpadu akan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan mobilitas manusia, barang, dan jasa yang akan berujung pada meningkatnya daya saing nasional. Peran jalan diatas adalah dengan menghubungkan pusat-pusat ekonomi yaitu pusat produksi, pusat distribusi, dan pusat pemasaran.5 Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang kaya di negri ini, cepatnya pertumbuhan ekonomi yang pesat, pertambahan penduduk yang besar, dan peningkatan arus urbanisasi merupakan akibat yang dirasakan oleh Provinsi Riau pada era otonomi daerah ini. Perkembangan tersebut dapat berdampak pada perubahan tata guna lahan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Provinsi Riau harus melakukan penyeimbangan jaringan pada sarana dan prasarana utama. Perimbangan dengan 4
“Ringkasan Eksekutif Program Pembangunan Insfrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Tertinggal”, http://222.124.202.176/website/images/produk/book/pengembangan%20infrastruktur%20kawasan% 20tertinggal.pdf diakses tanggal 07 April 2014 pukul 15.41 5 “Kebijakan Pembangunan Jalan di Indonesia tahun 2005-2010”, http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/KebijakanPembgnJalan.pdf diakses tanggal 07 April 2014 pukul 14.22
4
penambahan peningkatan dan pemeliharaan jaringan tentang lalu lintas jalan negara, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai perdesaan dan jaringan jembatan sungai yang menghubungi antar kecamatan serta antar perdesaan.6 Dalam
pelaksanaan
pembangunan
insfrastruktur
pemerintah
ini,
disamping melibatkan berbagai pihak selain pihak pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat atau pihak swasta. Pemerintah bertindak sebagai pemberi pekerjaan (bouwheer), dan pihak swasta sebagai pemborong (annemer). Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian terstulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Menurut F.X Djumialdji pengertian perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu
pekerjaan,
sedangkan
pihak
yang
lain,
yang
memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.7 Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, dijumpai beberapa masalah dalam sebuah kontrak. Sebuah perjanjian pemborongan sampai saat ini belum mencapai predikat adil dan sejahtera bagi kedua belah pihak, karena dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah di dalam kontrak tidak ada kebebasan berkontrak dari para pihak, karena perjanjian telah 6
“Kajian Jalan dan Jembatan Dalam Menunjang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Riau”, http://balitbang.riau.go.id/penelitian/jaringanjalandanjembatan.pdf diakses tanggal 07 April 2014 pukul 14.58 7 F.X Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4, selanjutnya disebut Djumialdji2.
5
ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk perjanjian standar. Menurut Sri Soedewi Masjchun perjanjian standar
yang seperti itu terbentuk dengan
mendasarkan peraturan standar yang berlaku yang ditetapkan oleh penguasa cq Departemen Pekerjaan Umum.8 Dalam hal pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan KUHPerdata dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat memaksa dan tidak boleh dilanggar. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa ini agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, transparan, adil dan tidak diskriminatif. Pembangunan yang dilakukan di Kota Pekanbaru salah satunya adalah pembangunan Jembatan Jalan Temu Rasa Kecamata Tenayan Raya. Pada Proyek ini setelah dilakukan pelelangan umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, pelelangan dimenangkan oleh CV. Kharisma Putri dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 1.639.237.000,00 (satu miliyar enam ratus tiga puluh 8
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Hukum Bangunan, Liberty, Yogyakarta, hlm.5, selanjutnya disebut Sofwan1.
6
sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru bertindak sebagai pihak yang memborongkan dan CV. Kharisma Putri bertindak sebagai pihak Penyedia jasa atau pihak yang menerima pemborongan kerja. Pada pelaksanaan kerjasama pembangunan proyek tersebut diatas, para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang dilakukan secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian pemborongan berupa kontrak yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu. Sama halnya seperti tujuan perjanjian lainnya, tujuan perjanjian pemborongan adalah pelaksanaan dari perjanjian tersebut, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengacu kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan asas Pacta Sun Servanda yang dapat diketahui dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk
mendapatkan kepastian hukum
bagi
para
pihak,
maka
sejak
dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam berjalannya perjanjian pemborongan, wanprestasi atau ingkar janji dapat saja terjadi, baik yang dikarenakan kelalaian atau kegagalan pemborong dalam melaksanakan kewajiban dalam waktu penyelesaian, maupun yang timbul
7
karena adanya overmacht atau force majeur yaitu suatu keadaan memaksa atau kejadian yang tidak dapat diduga yang mengakibatkan salah 1(satu) pihaknya tidak dapat memenuhi prestasinya, yang mana hal itu akan mengakibatkan tertundanya permanfaatan proyek tersebut oleh pemerintah daerah dan masyarakat atau tidak dapat dimanfaatkan sama sekali sesuai perencanaan awal, sebagaimana seperti perjanjian pemborongan yang dilakukan penelitian ini. Tanggung jawab pemborong untuk menyelesaikan perkerjaan sesuai perencanaan perlu dikaji lebih lanjut. Wanprestasi yang dilakukan pihak pemerintah seperti melakukan keterlambatan pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan. Perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut menjadi suatu persoalan yang bisa terjadi antar pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan di pemerintah. Menyadari pentingnya penyelesaian masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan dan mengetahui lebih dalam bentuk wanprestasi apa yang terjadi serta bagaimana upaya
yang
dilakukan
penyelesaiannya
dalam
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Apa bentuk Wanprestasi yang terjadi
dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan dalam
Wanprestasi yang
terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini terdiri dari: 1. Tujuan Obyektif Tujuan penelitian pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah: a.
Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan
9
Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya. b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dilakukan dalam
Wanprestasi
yang
terjadi
dalam
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya. 2. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan Tesis sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan penulis dari adanya penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata, serta menambah referensi yang berkaitan dengan hukum perjanjian pemborongan. 2. Bagi Para Pihak
10
Manfaat bagi para pihak dapat memberikan masukan dalam melakukan perjanjian pemborongan agar dapat lebih efektif dan efisien.
E. Keaslian Penelitian Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber di perpustakaan, media cetak maupun media internet, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perjanjian pemborongan, perjanjian kerja konstruksi, dan pengadaan barang dan jasa, antara lain : 1. Musta’aliah,9 Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah mada, 2012, menulis tentang “Keberadaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi”. Penelitian ini menitikberatkan untuk mengetahui kekuatan hukum kontrak kerja konstruksi dan tanggung jawab para pihak dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. 2. Irfansyah Ridani,10 Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah mada, 2013, menulis tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerjan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin antara PT. Dikanu dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini
9
Musta’aliah, 2012, Keberadaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 10 Irfansyah Ridhani, 2013, Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerjan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin antara PT. Dikanu dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
menitikberatkan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dan eksistensi pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian. 3. Yanuar Kushanafiantara,11 Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah mada, 2013, menulis tentang “Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Pemborongan antara CV. Asyifa Computer dan MTS Negeri Karanganyar dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Komputer untuk Siswa MTS Negeri Karanganyar. Penelitian ini menitikbertakan untuk mengetahui bentuk wanprestasi apa yang terjadi dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini perjanjian pemborongannya dalam bentuk pengadaan barang bukan menyediakan jasa konstruksi. Penelitian ini membahas permasalahan bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dengan CV. Kharisma Putri dalam kegiatan pembangunan jembatan Jalan Temu Rasa Kecamatan Tenayan Raya, serta upaya penyelasaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian.
Penulis belum pernah mengetahui ada penelitian yang
dilakukan oleh peneliti lainnya yang subjek, objek, dan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang sama.
11
Yanuar Kushanafiantara, 2013, Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Pemborongan antara CV. Asyifa Computer dan MTS Negeri Karanganyar dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Komputer untuk Siswa MTS Negeri Karanganya, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memenuhi kaedah keaslian penelitian dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis orang lain untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi.
