BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Keinginan manusia akan benda dan jasa itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan dana yang dimiliki terkadang terbatas jumlahnya. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar adalah rumah. Rumah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Pada kenyataannya, tidak semua golongan masyarakat dapat membeli rumah secara tunai, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dikarenakan dana yang dibutuhkan sangat besar. Untuk mendapatkan dana lebih guna memenuhi kebutuhan seperti rumah, tak jarang masyarakat meminjam dana tambahan ke bank. Bank memiliki peranan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yaitu sebagai penyalur dana untuk masyarakat
1
2
dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai tambahan dana yang diperlukan bagi kegiatan usaha para nasabah/debitur, dimana tambahan dana tersebut sangat menunjang kegiatan bisnis pada khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya1. Salah satu perolehan dana yang dapat digunakan masyarakat adalah mengajukan permohonan kredit yang diberikan oleh perbankan nasional. Masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mampu membeli secara tunai dapat menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah atau yang biasa dikenal dengan sebutan KPR, yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk membeli rumah yang dibangun oleh developer (perusahaan pengembang) maupun rumah second (bekas huni) secara kredit. Hampir seluruh bank di Indonesia menyediakan fasilitas KPR. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang selanjutnya disebutkan dengan Bank Tabungan Negara atau BTN adalah salah satu bank pemberi fasilitas KPR yang telah berperan aktif dalam pemerataan pemilikan perumahan bagi masyarakat.2 Pada saat pemberian KPR kepada masyarakat, bank harus menerapkan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan KPR dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian KPR tidak
1
Anonim“Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan” 6 Oktober 2008, http://kuliah-notariat.blogspot.com/2009/03/kedudukan-hukum-kreditor-pemegang-hak.html, diakses 22 Juli 2016, pukul 23:26 WIB 2 Hasil wawancara dengan Bapak Yosi, staff Aset dan Manajemen Bank BTN Cabang Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2016
3
berorientasi
pada
keuntungan
pihak
bank
semata,
namun
juga
memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pada KUHPerdata buku III tentang Perikatan tidak tercantum istilah kredit, padahal dalam kehidupan sehari-hari kata kredit selalu diidentikkan dengan hutang atau pinjaman berupa uang atau barang. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Merujuk pada aspek ini, momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata.3
3
Lukman Santosa AZ, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 59-60
4
Pada perjanjian kredit, hubungan antara pihak bank dengan nasabah pemohon atau penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian sebagai
suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).4 Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dalam perkembangannya pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Sebelum bank memberikan kredit kepada debitur, pihak bank atau kreditur terlebih dahulu melakukan sejumlah analisis terhadap debitur.5 Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam praktek dilakukan analisis dan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral) dan prospek usaha dari debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 4 5
Ibid, hlm. 65 Ibid
5
istilah The Five C’s of Credit. Agunan atau jaminan (collateral) merupakan satu hal penting yang digunakan oleh kreditur untuk menjamin pelunasan piutangnya karena jika terjadi kredit macet, kreditur bisa menjual agunan milik debitur yang ada ditangannya utuk melunasi utang debitur. Lebih
lanjut, dalam SK
Direksi Bank Indonesia
No.
23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit juga dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.6 Meskipun bank sudah melakukan analisis mendalam mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi angsuran utangnya, serta adanya benda milik debitur yang digunakan sebagai jaminan pelunasan
angsuran
kreditnya,
dalam
prakteknya
masih
ditemui
permasalahan, seperti debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, permasalahan yang sering ditemui adalah dikarenakan debitur mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dan akhirnya menyebabkan terjadinya kredit macet. Adapun salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet
tersebut adalah
dengan
dilakukannya pengalihan piutang.
Pengalihan piutang dapat dilakukan melalui cara subrograsi, novasi dan 6
Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 70
6
cessie. Pada kasus kali ini pengalihan piutang dilakukan melalui cessie, dimana pihak Bank Tabungan Negara selaku kreditur pemilik piutang atas debitur menjual hak tagihnya tersebut pada kreditur yang baru sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet atas KPR nasabahnya. Hal ini ditempuh karena objek jaminan berupa rumah tidak laku terjual pada saat lelang. Selain itu, adanya indikasi penipuan yang terjadi antara nasabah selaku debitur dan penjual rumah terhadap pihak bank, menyebabkan kasus ini menarik untuk diteliti dan kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PENGALIHAN PIUTANG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Yogyakarta”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalah sebagi berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Yogyakarta? 2. Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam pelaksanaan pengalihan piutang tersebut? C. Tujuan Penelitian
7
Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pengalihan piutang sebagai upaya penyelesaian kredit macet atas kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Yogyakarta. b. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Yogyakarta. 2. Tujuan Subyektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum dalam melengkapi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. C. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang mengkaji berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian. 2. Manfaat Praktis:
8
Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi pihak-pihak yang terkait berupa penelitian, pembangunan Hukum di Indonesia dan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Manfaat bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang keperdataan, khususnya terkait dengan pengalihan
piutang terkait kredit pemilikan rumah sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet. b. Manfaat bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian pengalihan piutang. c. Manfaat bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal peranjian, khususnya perjanjian pengalihan piutang pada bank. E. Keaslian Penelitian Sepanjang penelusuran kepustakaan yang telah peneliti lakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik serta di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul: “Pengalihan Piutang sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet atas
9
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Yogyakarta”. Apabila terdapat penelitian yang membahas mengenai perjanjian kredit rumah, tentunya penelitian tersebut dilakukan di luar PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Yogyakarta dan mempunyai judul serta rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai upaya penyelesaian kredit macet atas perjanjian kredit pemilikan rumah: 1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan di Bank Sumsel Babel
Palembang
oleh
Rehobot
Putra
Anugrah
(12/334348/HK/19213) pada penulisan hukum tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di Bank Sumsel Babel Palembang? b. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank Sumsel Babel Palembang? c. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel Palembang selaku kreditur kepada debitur atas pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum? 2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara,
10
Cabang Yogyakarta) oleh Wahyu Adi MP (12/334109/HK/19155) pada penulisan hukum tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Yogyakarta? b. Bagaimana penyelesaian kredit macet pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Yogyakarta? 3. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Consumer Credit Collection Semarang oleh Ainur Rafi Satria (12/334338/HK/19238) pada penulisan hukum tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pemilikan rumah di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Consumer Credit Collection Semarang? b. Bagaimana penyelesaian kredit macet pemilikan rumah dengan jaminan hak tanggungan dalam hal debitur telah menjual benda jaminan yang dibebani hak tanggungan kepada pihak lain di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Consumer Credit Collection Semarang?
11
4. Pengalihan Piutang atas Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Yogyakarta oleh Widya Justitia (14/372377/PHK/08433) pada tesis tahun 2016 program Pascasarjana Magister Kenotariatan Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan pengalihan piutang kredit pemilikan rumah secara top up, dari kreditur lama ke Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta sebagai kreditur baru, dikaitkan dengan prosedur pengalihan piutang kredit pemilikan rumah pada umumnya? b. Bagaimana perlindungan Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta sebagai kreditur baru atas pengalihan kredit pemilikan rumah?
