BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Syariat Islam telah mengajarkan tata cara atau perilaku terhadap umat manusia di dalam melakukan aktivitas hidupnya. Baik tata cara yang berkenaan dengan manusia sebagai homo-sosiologis, homo-religius maupun homo ekonomis. Dengan adanya tata cara tersebut manusia diharapkan dapat menciptakan perilaku umat yang tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan agama, sehingga terciptalah kedamaian dan ketenteraman, juga saling menghargai antar sesama umat, searah dengan tujuan syariat Islam. Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomis, yakni manusia di dalam melakukan kegiatan hidupnya tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi.1 Untuk itu syariat Islam telah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yang mana dalam hukum (fiqh) Islam masalah ekonomi dimasukan ke dalam suatu kajian ilmu fiqh, yang dinamakan fiqh muamalah.2 Begitu juga para pelaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai Islam apabila ingin mencapai
1
Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati,makakebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Manusia dihadapkan kepada inti masalah ekonomi, yaitu keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya atau barang dan jasa yang terbatas. Maka manusia harus mampu menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat mengimbangi keinginan yang tidak terbatas. Wardayadi, Kebutuhan Manusia, Kelangkaan, Sistem Ekonomi, dikutip darihttp://wardayadi. wordpress.comdiakses pada 24 September 2014 Pukul 09.15 WIB 2 Fiqh muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Wahbah Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Sariah, t.tt., Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999;lihat juga, M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, dikutip dari http://www.docstoc.com/docs/68178663/Fiqh-muamalah pada 24 September 2014 Pukul 09.30 WIB
1
2
keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ditimbang tidak hanya di dunia saja, tapi harus memperhitungkan keabsahannya sampai di akhirat. Dalam konteks ini, kerjasama diantara sesama manusia merupakan bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmannya surah Al-Maidah ayat 2: Artinya: “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah: 2).3 Sebagaimana disebutkan ayat di atas, gotong royong dan kebersamaan dalam kaitanya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pada dasarnya sejalan dengan semakin eksisnya keberadaan lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro termasuk koperasi yang berbasis di pesantren. Seperti halnya lembaga keuangan syariah, kegiatan pada koperasi pondok pesantren adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam, ataupun istishna.
Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah.4 3
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Karya Toha Putra, 2002 4 Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam
3
Namun
sayangnya,
tidak
semua
lembaga
keuangan
syariah
melaksanakan prinsip murabahah secara syariah. Justru yang terjadi, sebagian besar lembaga KSP, BMT bahkan diantaranya koperasi pondok pesantren tidak konsisten merealisasikan prinsip-prinsip murabahah pada produk pembiayaannya. Kenyataan inilah menjadi permasalahan serius yang banyak ditemui di lembaga keuangan. Sealur dengan kegiatan perbankan di atas, pembiayaan yang diterapkan pada Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang salah satunya adalah dengan menggunakanprinsipmurabahah, dimana mitra/ mudharib memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Adapun, mitra muamalah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Meski dalam akad pembiayaan murabahah sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, namun terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa mitra tersebut kategori “bermasalah” (wanprestasi). Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Koppontren. Fenomena tersebut jelas tidak akan menguntungkan KoppontrenAl Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang mengeluarkan kredit. Terlebih di lembaga tersebut, sistem keuangan terus bergulir secara silih berganti, yakni dana keluar-masuk, sehingga patut mendapatkan perhatian khusus. Jika tidak ditangani secara serius, maka pihak Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sebagai pihak penyalur dana akan merugi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini hendak menganalisis konsistensi penggunaan prinsip murabahah manakala terjadi wanprestasi di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.
4
Maka, judul penelitian ini adalah: “Konsistensi Prinsip Murabahah pada Produk Pembiayaan (Studi Kasus di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang)”.
B. Alasan Pemilihan Judul Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah: 1.
Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomis, yakni manusia di dalam melakukan kegiatan hidupnya tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi.
2.
Untuk itu diperlukan suatu wadah/ lembaga yang secara spesifik menangani keuangan umat Islam yang diatur secara syariah.
3.
Dalam kegiatan ekonomi syariah dikenal dengan istilah-istilah syar’i antara lain mudharabah, wadiah, salam, murabahah, serta jenis kegiatan ekonomi lainnya.
4.
Secara umum, kegiatan tersebut dilaksanakan pada BMT, KSP syariah, dan diantaranya termasuk koperasi berbasis pesantren atau Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren).
5.
Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sebagai salah satu lembaga keuangan yang dimanajemen secara syariah dengan pendekatan fiqh dalam praktiknya menyediakan jasa murabahah, yang saling menguntungkan serta menekankan pada konsep anti riba’.
6.
Sebagai lembaga syariah yang tergolong masih baru, Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang tentu diperhadapkan salah satu tantangan berupa konsistensi penggunaan prinsip murabahah pada produk pembiayaan yang ditawarkannya.
7.
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang.
C. Telaah Pustaka Kajian pustaka sebagai pustaka-pustaka terdahulu yang diambil dalam penelitian skripsi ini, sebagai bahan perbandingan antara lain:
5
1.
Hasil penelitian Puspa Arum Mufi Handayani, berjudul: Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo.5Penelitian Puspa Arum pada dasarnya berlatar belakang bahwa pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia diikuti dengan banyaknya lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yaitu BMT (Baitul Maal wa Tamwil) salah satu diantaranya adalah BMT Amanah Insani Sukoharjo. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk-produk syariah. Produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di BMT Amanah Insani adalah pembiayaan murabahah. Penelitian Puspa Arum bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan
pembiayaan
murabahah
di
BMT
Amanah
Insani
Sukoharjo.Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli sehingga berbeda dengan pembiayaan yang dipraktikkan di lembaga keuangan konvensional dimana obyek pembiayaan adalah uang, namun akad pembiayaan murabahah menjadikan obyek pembiayaannya berupa barang atau komoditi. Inilah yang membedakan jenis pembiayaan dengan kredit yang ada di lembaga keuangan konvensional, karena di lembaga keuangan syari’ah berpedoman pada hukum Islam. Akan tetapi perlu diketahui praktik yang ada di lembaga keuangan syaria’ah dengan aturan syari’ah seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yang terkandung di dalamnya yaitu bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI tentang murabahah. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan tersebut maka metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analitis. 5
Puspa Arum Mufi Handayani, Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo, (Tesis), Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010
6
Hasil penelitian Puspa Arum menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah mulai dari pengajuan sampai dengan pengikatan akad telah sesuai dengan aturan syariah, namun dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan obyek jual beli tidak terdapat penyerahan barang atau komoditi akan tetapi adanya penyerahan uang. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli. Adapun kontribusi masukan yang dapat diguanakan untuk menghindari penyebab kurang sempurnanya akad pembiayaan murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo adalah membuat kebijakan untuk penyerahan nota pembelian barang yang telah dikuasakan oleh nasabah sehingga pihak BMT dapat mengetahui realisasi pembiayaan murabahah dan terjadi serah terima barang. 2.
Hasil penelitian Fathur Rahman Famuktiathur, berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.6Hal
yang melatarbelakangi
penelitian Fathur, bahwa BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, sebagai lembaga keuangan syariah tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah, sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini? Penelitian Fathur merupakan penelitian lapangan (fiel research). Adapun
teknik
pengumpulan
data
meliputi
dokumentasi,
dan
wawancara. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaanyang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta 6
Fathur Rahman Famuktiathur, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, (Skripsi), Semarang: fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010
7
mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT NU Sejahtera terdapat penggunaan kata Soohibul Maal dan Mudhorib dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya.Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesaui dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung. 3.
Penelitian Alexsander Leo Mandala Putra berjudul: Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah di Bank Nagari Syariah Padang.7 Penulisan penelitian Alexsander mencoba untuk mengkaji beberapa perumusan masalah, yaitu: a) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang, b) Apa masalah-masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Untuk mengumpulkan data penulis selain melakukan studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak Bank Nagari Syariah Padang. 7
Alexsander Leo Mandala Putra, Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah di Bank Nagari Syariah Padang, Padang: Universitas Andalas, 2011
8
Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah adalah sebagai berikut dalam akad Murabahah ini sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) sebagaimana halnya dengan jaminan kebendaan lainnya, dan yang menjadi perjanjian pokok disini adalah akad atau perjanjian murabahah, Pendaftaran jaminan fidusia hanya dilakukan dengan nilai nominal tertentu yaitu benda yang nilai nominalnya kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hanya dilakukan perjanjian di bawah tangan antara pihak Bank Nagari Syariah Padang dengan debitor dan perjanjian piutang dengan kuasa menjual. Sedangkan pembiayaan dengan Plafond Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keatas di buat akta notarisnya dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia guna untuk upaya hukum yang kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan, dalam proses eksekusi jaminan fidusia Bank Nagari Syariah menggunakan cara-cara a) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, b) Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum, c) Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Penjualan di Bawah Tangan. Masalah-masalah yang ditemui dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang ini adalah masalah bukti kepemilikan objek jaminan fidusia, dan masalah kondisi dan harga objek jaminan fidusia. Perbedaan
penelitian
ini
dengan
penelitian
Puspa
Arum
Mufi Handayani terletak pada fokus dan penekanan penelitian. Puspa menekankan pada pelaksanaan akad perjanjian murabahah, sedangkan fokus penelitian ini pada konsistensi prinsip murabahah. Perbedaan lainnya terletak pada obyek dan lokasi penelitian, yakni peneliti menggunakan Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sebagai tempat penelitian sedangkan Puspa menggunakan BMT Amanah Insani Sukoharjo sebagai
9
pusat penelitiannya. Adapun persamaan terletak pada penggunaan metode penelitian yakni kualitatif-deskriptif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, yakni Fathur Rahman Famuktiathur terletak pada fokus penelitian, namun hampir mendekati dengan fokus peneliti berupa tinjauan hukum Islam. Perbedaan lain terletak pada lokasi pengambilan sumber data, serta pemilihan obyek penelitian yakni peneliti mengambil Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sebagai tempat penelitian sedangkan Fathur memilih BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai lokasi penelitiannya. Adapun, perbedaan lainnya yakni penelitian Alexsander Leo Mandala Putra yang lebih menekankan pada jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Nagari Syariah Padang sedangkan penelitian ini dilakukan di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Adanya perbedaan-perbedaan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas tentu memberikan peluang bagi peneliti untuk melanjutkan pengkajian secara mendalam. D. Penegasan Istilah Penegasan istilah skripsi berjudul:“Konsistensi Prinsip Murabahah padaProduk Pembiayaan (Studi Kasus di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang)”antara lain: 1. Pembiayaan Murabahah Murabahahadalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.8 Adapun, ketentuan murabahah dalam bank syariah antara lain: a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
8
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah, diakses pada 24 September 2014 Pukul 10.10 WIB
10
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.9 2. Produk Pembiayaan Lembaga perbankan dengan berbagai ragam bentuk dan jenisnya tidak luput dari usaha pembiayaan, yang tidak lain bertujuan untuk
9
DSN menetapkan fatwa tentang murabahah ini dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank syari’ah dengan prinsip jualbeli. Selain itu, fatwa ini juga merespon keperluan masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan.Oleh karena itu bank syari’ah memiliki fasilitas produk murabahah yaitu menjual suatau barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan murabahah ini terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an dan Hadis. Dari segi metodologi fatwa tentang murabahah ini menggunakan metode ijma' yang diambil dari peristiwa mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah. Fatwa ini mengemukakan tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari’ah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah serta peraturan apabila terjadi kebangkrutan dalam murabahah. Lihat, Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari’ah, (Edisi Pertama), hal. 1- 19. Baca juga, Ibnu Rusyd (tt), Bidayah al-Mujtahid, II / 161, lihat juga al-Kasani (tt), Bada’i as-Sana’i, V/220-222.
11
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yakni: a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi: al-mudharabah, almusyarakah, b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi: al-murabahah, bai’assalam dan bai’al-istisna’, c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi: al-ijarah, al-ijarah muntahiya biltamlik/wa Iqtina, d. Pembiayaan jasa pelayanan, meliputi: al-wakalah, al-kafalah, alhawalah, rahn, dan al-qardh. 3. Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.10 Dengan demikian, koperasi pondok pesantren dapat dipahami sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang didirikan di lingkungan pesantren.
E. Fokus Penelitian Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1.
Produk-produkmurabahahyang ditawarkan di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang.
2.
Implementasi penjualan produk-produk murabahah yang ditawarkan di Koppontren Al Hidayat Pringapus Kabupaten Semarang.
3.
Konsistensi produk-produk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang.
F.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian 10
Dikutipdarihttp://www.g-excess.com/3671/pengertian-koperasi-prinsip-peran-danmanfaat-koperasi/pada 22 September 2014 Pukul 14.05 WIB
12
Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan: a.
Produk-produkmurabahahyang
ditawarkan
di
Koppontren
Al
Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. b.
Implementasi penjualan produk-produk murabahah yang ditawarkan di Koppontren Al Hidayat Pringapus Kabupaten Semarang.
c.
Konsistensi produk-produk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. a.
Secara Teoritis Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah (muamalat).
b.
Secara Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi pemangku kebijakan Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang khususnya dalam penggunaan prinsip murabahah di koperasi.
G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni
peneliti
memberikan
menggunakan
informasi
lapangan
tentang kajian
yang
sekiranya
penelitian
sebagai
mampu obyek
penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Sedangkan
menurut Moleong, pendekatan kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
13
atau lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar alamiah secara menyeluruh.11 Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena, dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Penelitian kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama, dalam penelitiannnya dituntut untuk menyajikan pemahaman-pemahaman yang rasional mengenai fakta dan kebenaran. Hal tersebut dapat diperoleh melalui instrumen pengumpul data seperti: wawancara, studi pustaka, maupun observasi langsung, yang mana instrumen pengumpul data tersebut memiliki kedudukan sebagai alat pendukung instrumen utama. Oleh karena itu kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian ditentukan oleh peneliti.
2. Sumber Data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan konsistensi produk-produk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Jadi diperlukan adanya sumber-sumber data yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari: a. Data Primer, yaitu data-data yang mengikat.12Adapun informan sebagai data primer dalam penelitian skripsi ini antara lain: (1) manajer Koppontren; (2) pengawas syariah; (3) pengurus Koppontren; dan (4) anggota dan nasabah. b. Data
Sekunder,
yakni
data
yang
bukan
diusahakan
sendiri
pengumpulan oleh penelitinya misalnya dari buku-buku referensi, 11
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2002, h. 3 12
116
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, h.
14
majalah, koran, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. Berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu pemeriksaan ketelitian,13 dan data, adalah data yang mendukung yang didapat dari buku-buku yang menunjang dari data primer. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung penelitian. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang obyektif dan valid sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data pada skripsi ini antara lain: a. Wawancara Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.14 Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara peneliti membuat terlebih dahulu draft atau kerangka pertanyaan yang 13
Marzuki, Metodelogi Riset, (Cet. 7), Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000, h.
56 14
Ibid, h. 186
15
sistematis dan telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan-pertanyaan yang diajuakan tetap fokus sesuai dengan tema penelitian yakni berkaitan dengan: konsistensi produk-produk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. b. Observasi Observasi merupakan metode yang digunakan untuk proses pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan keseluruhan alat indra15. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di lapangan, yakni Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Setelah dilakukan pengamatan, peneliti kemudian mencatat secara sistematis hasil pengamatandi Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang sehingga dapat mendukung data yang bersumber dari kegiatan wawancara. Dengan demikian data yang ditemukan menjadi semakin valid dan dapat dipertanggung jawabkan. c. Dokumentasi Dokumentasi dalam suatu penelitian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumenter, baik berupa cacatan harian, memori, laporan atau catatan-catatan penting lainnya. Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah data atau dokumen secara tertulis16, sedangkan menurut Arikunto, analisis dokumen adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya 17.
15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 178 16 Wirawan Sarlito, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 71-73 17 Suharsimi Arikunto, Op Cit., h. 206
16
Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan antara lain dengan mengkaji data-data dokumen Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan data yang bersumber dari wawancara dan observasi. 4. Teknik Analisis Data Analisis data menurut Patton dan Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar,18sedangkan menurut Bogdan dan Taylor analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan tema dan ide. Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui, bahwa yang pertama mengacu pada pengorganisasian data pada pendapat yang kedua mengacu pada maksud dan tujuan analisis data. Moleong berpendapat analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.19Dari pendapat di atas, peneliti menetapkan analisis penelitian dengan teknik analisis diskriptif-kualitatif, yang menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.20 5. Penyajian/ Display Data Penyajian data dimaksudkan agar semua data yang diperoleh di lapangan yakni berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan narasi/ deskripsi. Demikian pula dalam penelitian ini, data yang disajikan berupa narasi/ deskripsi
18
Lexy Moleong, Op. Cit, h. 103 Ibid. h. 103 20 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 39 19
17
yaitu berupa kata-kata dan kutipan hasil wawancara. Hal ini ditinjau dari pendekatan deskriptif-kualitatif, yaituprosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang di dalamnya berupa kata-katatertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar belakang obyek dan individu tersebut secara holistic (utuh).21 H. Sistematika Penulisan Sistematika penelitian skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 1.
Bagian Awal Bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, halaman deklarasi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman ucapan terima kasih, abstrak, kata pengantar, daftar isi serta daftar tabel.
2.
Bagian Isi Pada bagian isi peneliti kategorikan menjadi lima bab, yakni: Bab I Pendahuluan Pada bab ini didalamnya berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Murabahahsebagai Produk Pembiayaan di Koperasi Pondok Pesantren Pada bab ini di dalamnya akan dibahas Konsep Pembiayaan Murabahah dan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Pada landasan teori terdiri atas dua sub bab utama. Sub bab pertama, Pembiayaan Murabahah yang meliputi: pengertian murabahah, rukun dan syarat murabahah, skema murabahah dan akhir perjanjian murabahah. Sub bab kedua, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)
21
2006, h. 4
Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
18
yang di dalamnya di bahas pengertian koperasi, landasan hukum koperasi, maksud dan tujuan koperasi, serta Koperasi Pondok Pesantren. Bab III Prinsip Murabahah pada Produk Pembiayaan di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang Bab ini terdiri atas dua sub bab utama. Pertama, Gambaran Umum Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang yang di dalamnya berisi sejarahKoperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat, visi, misi dan tujuanKoperasi Pondok
Pesantren
(Koppontren)
Al
Hidayaat,
struktur
organisasiKoperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Hidayaat, keadaan pengurus, pegawai dan nasabah Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Pelaksanaan
Al
Hidayaat dan sarana dan prasarana. Kedua,
Prinsip
Murabahah
pada
Produk
Pembiayaan
di
Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang meliputi produk-produkyang ditawarkan di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten
Semarang,
implementasi
penjualan
produk-produk
murabahah yang ditawarkan di Koppontren Al Hidayat Pringapus Kabupaten Semarang, serta konsistensi produk-produk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Bab IV Analisis Konsistensi Prinsip Murabahah pada Produk Pembiayaan di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang Di
dalam
bab
produkmurabahahyang
ini
dibahas
ditawarkan
di
tentang
analisis
Koppontren
Al
produkHidayaat
Pringapus Kabupaten Semarang,analisis implementasi penjualan produkproduk murabahah yang ditawarkan di Koppontren Al Hidayat Pringapus Kabupaten Semarang, serta analisis konsistensi produkproduk murabahah dengan prinsip transaksi syariah di Koppontren Al Hidayaat Pringapus Kabupaten Semarang. Bab V Penutup Dimana bab ini berisi kesimpulan, saran serta kata penutup.
19
3. Bagian Akhir Pada bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka, lampiranlampiran, dan daftar riwayat penulis.
