BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Perkembangan asuransi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kehidupan manusia. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko dimasa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian yang ditujukan kepada masyarakat luas. Asuransi merupakan buah pikirian dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi
kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya. 1 Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia. Asuransi datang bersamasama datangnya orang asing yaitu bangsa Belanda. 2 Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Asuransi ini menjadi salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini. Hal inilah yang mendorong cepatnya 1
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 30 2 Ibid., hal 50.
perkembangan perusahaan asuransi karena banyaknya penduduk yang khawatir akan jaminan keselamatan hidupnya. Definisi asuransi dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yang menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Menurut
Undang-Undang
No.
40
Tahun
2014
tentang
Usaha
Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sehingga dapat disimpulkan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. 3
3
89
Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia., Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal
Selain itu secara khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menurut Pasal 2 Undang-Undang BPJS berdasarkan asas kemanusiaan yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Manfaat yaitu asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, sedangkan asas yang bersifat idiil yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai badan Hukum Publik pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang BPJS. Fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya juga diatur dalam Undang-Undang BPJS. Undang-Undang BPJS menentukan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan Direksi PT (Persero) yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seperti diketahui bersama bahwa “Jaminan sosial merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang”. Namun kenyataannya belum seluruh warga Negara mendapatkan akses Jaminan Sosial Nasional tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Sistem jaminan sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002. Melihat persoalan tersebut maka sesuatu yang wajar jika warga negara, termasuk semua pekerja menuntut untuk pengesahan undang-undang terkait dengan program Jaminan Sosial tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Walaupun Undang- Undang Sistem Jaminan Nasional telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, akan tetapi
belum mampu melaksanakan program tersebut sesuai dengan amanat UU, karena masih terkendala dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) menentukan, “BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Berdasarkan landasan filosofis di atas justru menyiratkan bahwa kedudukan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersifat urgen dan harus diperoleh setiap warga Negara Indonesia yang dimana pada dasarnya Jaminan Sosial adalah dalam rangka menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. seperti yang di Undang-Undangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. 4 Dengan berubahnya PT JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditemukan adanya perbedaan terhadap jenis program jaminan sosial dimana pada masa jamsostek berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 dikenal program jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sedangkan didalam Undang-Undang BPJS program jaminan didalam Pasal 18 yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 4
21
Zaeni asyhadie, Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jakarta; rajawali, 2008), hal
Pensiun, dan Jaminan Kematian. Inilah yang mendasari adanya perubahan mengenai sistem Asuransi, secara khusus pada pengaturan Asuransi Jiwa yang terdapat di PT. JAMSOSTEK. 5 Ini yang merupakan alasan mengapa penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul tentang Analisa Yuridis Mengenai Perubahan Sistem Asuransi Jiwa PT. JAMSOSTEK (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai)
B. Permasalahan Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini, yaitu : 1. Apa alasan hukum peralihan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana Perbandingan sistem Asuransi Jiwa menurut PT. Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan? 3. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan pada BPJS ketenagakerjaan di Binjai?
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
5
Ibid
1.
Untuk mengetehui apa alasan hukum peralihan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2.
Untuk mengetahui perbandingan sistem Asuransi Jiwa menurut PT. Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan.
3.
Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Binjai.
D. Manfaat Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya dalam 2 (dua) hal, yaitu
:
1. Manfaat teoritis Penulis berharap skripsi ini semakin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Asuransi di dalam Asuransi Jiwa PT. Jamsostek yang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan 2.
Manfaat praktis Skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,
khususnya para pihak yang terkait dan berkecimpung di dunia asuransi sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan Hukum Perdata dalam bidang Hukum Asuransi. E. Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan juga penelitian Empiris yang dilaksanakan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Binjai : 1.
Sifat Penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini
adalah bersifat Deskripstif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Bersifat Deskriptif
yang didukung dengan adanya penggambaran sejarah
Jamsostek di Indonesia. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. 6 2. Sumber Data. Data dapat dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan sumber data yang diperoleh, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 7 Di dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang digunakan berupa: a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang “Badan Penyelenggara 6 7
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105-106 Ibid, hal. 106
Jaminan Sosial (BPJS)” dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang “JAMSOSTEK”. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu buku-buku dan jurnal. c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 3.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik untuk memperoleh data
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara ini yaitu mengumpulkan data – data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang “JAMSOSTEK”, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”, buku-buku, literatur, makalah, dan lain sebagainya. Selain itu dilakukan juga wawancara terstruktur pada Kantor Cabang Umum PT. JAMSOSTEK yang sekarang berubah menjadi kantor BPJS KETENAGAKERJAAN yang terdapat di Kota Binjai. 4.
Analisis Data. Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data
kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara bertingkat (hierarki). Teknik analisis data kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel melainkan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan skripsi terkait dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dituliskan sebelumnya oleh beberapa penulis. Diantaranya adalah : 1. Saudara Mehaga Bastanta, Nim 090200120, Tahun 2013 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan Dengan Wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) Binaan Kantor PT. Jamsostek (PERSERO) Cabang Medan” Adapun yang menjadi rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah : a. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban PT. Jamsostek (persero) cabang Medan dan wadah tenaga kerja lurt hubungan kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) cabang Medan
b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) cabang Medan dengan wadah tenaga kerja luar hubungan kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (persero) cabang Medan saat ini? c. Apakah pernah terjadi penyimpangan perjanjian kerjasama (wanprestasi) antara PT. Jamsostek cabang Medan dengan wadah tenaga kerja luar hubungan kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (persero) cabang Medan dan sepeerti apa bentuk serta bagaimana kasus penyelesaiannya? d. Bagaimana bentuk pengakhiran perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (persero) cabang Medan dengan wadah tenaga kerja luar hubungan kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (persero) cabang medan? 2. Saudari Nurul Dwi Oktari Sitepu, Nim 100200225, Tahun 2014 dengan judul skripsi “Perbedaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Melalui Asuransi Jamsostek dengan Program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 (Studi pada PT. Jamsostek cabang Medan) Adapun yang menjadi rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah : a. Bagaimana pengaturan penanganan JAMSOSTEK dan BPJS dalam mengatasi masalah ketidak sesuaian data para pekerja? b. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberikan oleh JAMSOSTEK dan BPJS? c. Bagaimana akibat hukum terhadap perushaan yang terlambat membayar iuran kepada JAMSOSTEK dan BPJS?
Penulisan skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Mengenai Perubahan Sistem Asuransi Jiwa PT. Jamsostek (PERSERO) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan (Studi BPJS Ketengakerjaan Cabang Binjai) “ belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan perumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, dapat dikatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari skripsi orang lain. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri dan refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalahmakalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. G. Sistematika Penulisan Guna memudahkan pemahaman atas isi dari skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan secara teratur yang semuanya mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan sejumlah sub bab. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
metode penelitian,
sistematika penulisan, dan keaslian penulisan. Bab II Tinjauan Umum Tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), bab ini menguraikan tentang pengertian jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek), dasar hukum dan sejarah perkembangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Bab III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bab ini membahas mengenai pengertian, sejarah BPJS Ketenagakerjaan dan dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan, kemudian membahas fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan juga membahas organ-organ dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bab IV Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Sistem Asuransi Jiwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bab ini membahas mengenai apa alasan hukum mengapa terjadinya peralihan Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, perbandingan sistem asuransi jiwa menurut PT. Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan Badan Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenagakerjaan
pada
BPJS
Ketenagakerjaan cabang Binjai. Bab V Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran penulis berdasarkan atas uraian-uraian yang telah di kemukakan.
