BAB I PENDAHULUAN. karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di era globalisasi dewasa ini, teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam kegiatan industri hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk hasil penemuan. HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang termasuk dalam lingkup HaKI. Hak atas Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, Hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, 1 hasil kerja rasio. 2 Jika ditelusuri lebih jauh, Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu dalam kategori itu adalah penggolongan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ditinjau dari cara perwujudannya, HaKI sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKI

1

Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang tidak kita lihat seperti tumpukan daging enak dimakan, yang beratnya 2% dari total tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan ; kiri dan kanan. 2 Saidin. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, hal 9

Universitas Sumatera Utara

adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan HaKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam. Karya-karya intelaktual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual tadi. Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia tidak hanya sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Salah satu jenis dari penggolongan HaKI adalah paten. Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Paten diberikan untuk melindungi Invensi 3 dibidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah mencegah pihak lain, termasuk para Inventor4 independen dari teknologi yang sama, menggunakan Invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya Inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas 3

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 4 Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersamasama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.


Invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian Invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan Invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun. Industri modern mampu berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, tidak ada standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal), tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang dihasilkan tidak mempunyai mutu standar. Dengan demikian makin tinggi kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, akan makin maju perkembangan industri suatu negara. Namun demikian tidak setiap negara mempunyai sendiri teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri di negaranya. Oleh karena itu biasanya negara tersebut akan mengimpor teknologi dari negara yang telah mempunyai teknologi yang dibutuhkannya. Di lain pihak bagi negara yang mempunyai teknologi yang sudah maju, biasanya mempunyai keinginan untuk mengembangkan pasar yang dimilikinya ke manca negara. Sebagai solusi bagi kedua belah pihak, maka ada lisensi. 5 Melalui lisensi paten, sebuah teknologi dapat berkembang di dalam negeri dan ke manca negara. Berdasarkan lisensi paten, sebuah Invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi inventor dan pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang 5

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.


lisensi paten, Invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen. Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke manca negara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap Invensi tersebut. Inilah yang disebut dengan aspek hukum paten. Latar belakang perlunya aspek hukum paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah Invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang Inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh Inventor secara khusus (exclusive) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud) yang berasal dari akal (intelek) Inventornya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru pertama kali pada tahun 1989, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389, selanjutnya disebut UUP), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Setelah berlaku beberapa waktu, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, sekarang peraturan yang mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh UndangUndang adalah masalah pembatalan paten yang telah dilisensikan. Masalah


pembatalan paten ini diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibat dari adanya pembatalan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan inventor maupun pemegang hak paten. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap pembatalan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Adanya sistem perlindungan yang baik terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual akan menciptakan iklim atau suasana yang mampu merangsang semangat untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan teknologi dan atau pengembangannya.

B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan acuan untuk melakukan penelitian dan juga menentukan bahasan selanjutnya sehingga sasaran dapat tercapai. Dapat juga dikatakan secara singkat bahwa “tiada suatu penelitian tanpa adanya masalah”. Selain itu, pokok materi pembahasan dan tujuan dari penelitian ini tergambar dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Untuk mendapatkan dan mendekati nilai objek penelitian, maka penulis membatasi masalah yang menyangkut Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Paten bagi Pemegang Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana terjadinya pembatalan paten? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul kepada pemegang lisensi atas pembatalan paten?


3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi atas pembatalan paten yang telah dilisensikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan utama dari penulisan ini secara umum adalah guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan disamping untuk membiasakan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Di samping itu tulisan ini ditujukan untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein atau perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya dalam bidang pembatalan paten. Beberapa tujuan khusus yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui terjadinya pembatalan paten. 2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul kepada pemegang lisensi atas pembatalan paten. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pemegang lisensi atas pembatalan paten yang telah dilisensikan Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara teoretis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan dalam mengetahui faktor penyebab, akibat hukum, dan perlindungan hukum terhadap pembatalan paten yang telah dilisensikan.


2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dalam pembinaan dan pengembangan hukum khususnya bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang lisensi atas pembatalan paten dan juga memberikan manfaat bagi dunia Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, diharapkan agar tulisan ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

D. Keaslian Penulisan Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mencoba menyajikan sesuai dengan fakta-fakta yang akurat dan sumber yang terpercaya sehingga skripsi ini tidak jauh dari kebenarannya. Penulisan skripsi ini sendiri adalah berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri, yang mana setelah penulis membaca dan melihat bahwa pada saat sekarang ini banyak terjadi pembatalan paten terhadap paten yang telah dilisensikan, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut menjadi sebuah skripsi. Kemudian setelah penulis memeriksa judul-judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum, maka judul mengenai Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Hak Paten bagi Pemegang Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, belum ada yang mengangkatnya. Atas dasar itu penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini secara ilmiah. Bila dikemudian hari terdapat permasalahan dan pembahasan yang sama sebelum skripsi ini dibuat, saya dapat mempertanggungjawabkannya.


Untuk menghasilkan tulisan yang maksimal, penulis menggunakan tata bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bahasa Inggris yakni dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris yang telah diakui di Indonesia.

E. Tinjauan Kepustakaan

Paten adalah hak yang diberikan Pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan

untuk

digunakan

sendiri

dan

melindunginya

dari

peniruan

(pembajakan). Mematenkan adalah mendaftarkan temuan sehingga menjadi paten. 6

Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya itu. 7

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan

sendiri

Invensinya

tersebut

atau

memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Lisensi adalah surat ijin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, dsb; pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh surat ijin, terutama tentang 6

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka) hal 836 7 Ibid, hal 382


ekspor dan impor; ijin menggunakan oktroi pihak lain di hukum tentang milik industri, dapat diberikan oleh si pemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan Dewan Oktroi. 8 Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pembatalan paten dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu pembatalan paten demi hukum, pembatalan paten atas dasar permohonan pemegang paten, dan pembatalan paten karena gugatan. Paten yang sudah terdaftar dapat dibatalkan sebelum jangka waktu perlindungan hukumnya berakhir. Dengan dilakukannya pembatalan paten, dikapuskanlah segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal yang berasal dari paten.

Pemegang/Penerima

lisensi

paten

yang

dibatalkan

tetap

berhak

melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud, cara menyelidiki.

8

Ibid, hal 678


Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 9

Penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris “research” yang berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian secara harfiah kata research berarti mencari kembali. Menurut H.L. Manheim, research (penelitian) tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah tersebut. 10

Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil tersebut. Dari itu penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

Jadi, tujuan dari diadakannya penelitian oleh penulis adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan bentuk atau model Penelitian

9

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal 44 Sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, ibid, hal 3

10


Kepustakaan (library research). Di dalam penelitian kepustakaan terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang dapat digunakan, yaitu: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Peraturan Dasar, yaitu: 1) batang tubuh UUD 1945; 2) ketetapan-ketetapan MPR(S); c. Peraturan Perundang-undangan: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah. d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP dan KUHPerdata; 2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.


3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamuskamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. 11

Di samping itu, penulis juga memanfaatkan artikel, koran dan majalah serta media elektronik untuk mendukung keakuratan data yang disampaikan. Semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data atau bahan yang bersifat teoretis yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk melengkapi data dan bahanbahan yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika yang secara garis besar terdiri dari 5 bab dan sejumlah sub bab. Dengan harapan agar mudah dalam penyusunan dan pemahaman isi serta pesan yang ingin disampaikan maka penulis menguraikan secara ringkas pembahasan dalam skripsi ini.

Secara sistematis penulis membagi skripsi ini kedalam beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab, antara lain :

BAB I

: PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan tentang latar

belakang pemikiran penulis sehingga mengangkat permasalahan tersebut, 11

Bambang Sunggono, 2005. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113


perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II

: PEMBAHASAN UMUM TENTANG HAK PATEN

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001, pada bab ini penulis akan membahas tentang Paten sebagai HaKI, sejarah dan pengertian Hak Paten, subjek dan objek paten, proses pendaftaran paten, hak dan kewajiban pemegang paten, pengalihan serta jangka waktu paten.

BAB III

: LISENSI PATEN, bab ini membahas mengenai apa itu

lisensi paten serta jenis-jenis lisensi paten yang ada di Indonesia.

BAB IV

: PEMBATALAN PATEN SERTA AKIBAT HUKUM

TERHADAP PEMEGANG LISENSI PATEN, bab ini secara khusus membahas tentang pembatalan paten, akibat hukum terhadap pembatalan paten, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi atas pembatalan paten yang telah dilisensikan serta upaya penegakan hukum sebagai perlindungan hukum bagi pemegang lisensi tersebut.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan

bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang telah dikemukakan.


BAB I PENDAHULUAN. karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas

Recommend Documents