BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagaian besar modalnya berasal dari kekayan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut
berperan
menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan usaha swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Dalam pasal 9 Undang-undang BUMN disebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Persero adalah Perusahaan Perseroan yang didefinisikan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang BUMN adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesai yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perum adalah Perusahaan Umum yang didefinisikan menurut Pasal 1 butir 4 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
1
bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. PT. Pertamina (Persero), sebagai BUMN yang bertugas membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi untuk sebesar besarnya kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional. Bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, yang tadinya bernama Perusahaan
Negara
Pertambangan
Minyak
dan
Gas
Bumi
Nasional
(PERTAMINA), didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 merupakan Perusahaan Negara. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 bahwa, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industry, pemenuhan energy dalam negeri dan merupakan penghasil devisa Negara, maka pengelolaannya harus dilakukan maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya bentuk perusahaan Pertamina mengalami perubahan pada tanggal 18 Juni 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Karakteristik
Perseroan
Terbatas
yang
paling
menonjol
adalah
kemandiriannya dan mengenai pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Terbatas yang terbatas sebatas saham yang dimilikinya. Dengan pengertian
2
sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Perseroan Terbatas dapat dikatakan memiliki kedudukan mandiri. Berdasarkan PP 31 tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara (Pertamina) menjadi perusahaan Perseroan (Persero), Pertamina merupakan Persero, dan berdasarkan UndangUndang BUMN, modal Pertamina terdiri dari saham yang saat ini seluruhnya dimiliki oleh Negara. Dengan peralihan bentuk menjadi persero ini maka tujuan utamanya sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 12 Undang-undang BUMN adalah a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Mengingat modal Pertamina saat ini seluruh saham tersebut dimiliki Negara maka sebagai pemegang saham, Negara berhak untuk mendapatkan dividen yang diperoleh dari keuntungan yang diperoleh Pertamina setiap tahunnya. Deviden yang menjadi hak Negara wajib disetorkan kepada Bendahara Umum Negara segera setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. Pemasukan dari deviden inilah yang akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi keuangan Negara yang termasuk dalam sektor penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), selain keuntungan-keuntungan lain yang dapat berbentuk berbagai jenis pajak Pertamina sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas maka Pertamina wajib tunduk pada peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. Perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia dan
3
persaingan yang semakin tajam yang merupakan sebagai bahan pertimbangan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan efesiensi, daya saing, dan pengembangan Persero dengan menegaskan mekanisme kerja organ Persero sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas. Hal ini juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang BUMN yang menyebutkan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang PT. Dalam Perseroan Terbatas terdapat hubungan antara pemegang saham dan Perseroan, dalam hal ini berarti terdapat hubungan antara Negara sebagai pemegang saham dan Pertamina sebagai Perseroan. Peran pemegang saham hanya sebatas sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam Perseroan yang mempunyai Legal Claim terhadap Perseroan yang berupa hak atas deviden, hak untuk menentukan arah kebijakan dari Perseroan dan hak atas penentuan pengurus Peseroan. Peranan Negara sebagai pemegang saham diwakili oleh Meneri, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang BUMN, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam haltidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara Modal berupa saham yang dimiliki oleh Negara dalam Pertamina diambil dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang BUMN . Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
Sedangkan menurut Pasal 1 butir 10
4
menyatakan bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero yang selanjutnya disebut UU Keuangan Negara, pada rumusan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Rumusan Keuangan Negara dijabarkan secara lebih rinci dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara, bahwa keuangan Negara meliputi : a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan Negara. d. Pengeluaran Negara. e. Penerimaan Daerah. f. Pengeluaran Daerah. g. Kekayaan Negara atau Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan Daerah. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
5
i.
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.
Perubahan status dari Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) berimbas pada asset Pertamina mengubah paradigma pengelolaan aset negara, dari semula sebagai asset administrator menjadi asset manager. Hal ini diikuti dengan pembentukan Ditjen Kekayaan Negara yang memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara guna mendorong optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan aset negara dalam rangka mewujudkan good Corporate governance. Menurut
dalam pasal 3 ayat 1 PP no. 31 tahun 2003, bahwa modal
persero yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara yang ternanam dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam dalam anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan No 889/KMK.05/2006 tanggal 13 November 2006
“Bahwa dalam Neraca Pembukaan Sementara PT
Pertamina (Persero) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.06/2005 jo Ralat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.06/2005 tanggal 15 Maret 2006, kekayaan Negara berupa 12 item aset eks Pertamina dan aktiva kilang LNG di Bontang dan Arun tidak termasuk dalam perhitungan kekayaan Negara yang dijadikan penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero)”. Serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan no. S- 001/MK.6/2007 tanggal 3 Januari 2007 perihal persetujuan penggunaan Gedung Data eks Pertamina di
6
Plumpang Jakarta Utara untuk digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). Permasalahan aset negara yang akan dilakukan pemindahtanganan, sering kali kita menghadapi permasalahan mengenai nilai aset yang akan dipindahtangankan. Hal lain yang tidak kalah menarik dalam perubahan status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) adalah menyangkut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang lebih lanjut diatur dengan UU No. 20 Tahun 2000. Subyek Pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak-hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi ; Pemindahan hak karena ;. Jual beli;
tukar-menukar; hibah;
hibah wasiat; waris; pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang
7
mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha;
peleburan usaha;
pemekaran usaha; hadiah dan Pemberian hak baru karena ; Kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis meneliti perubahan status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN STATUS PERTAMINA MENJADI PT. PERTAMINA (PERSERO).
B. Permasalahan Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijadikan basis pemecahan masalah dalam kajian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana dampak perubahan status tersebut terhadap aset-aset Pertamina ? 2. Apakah dengan perubahan status tesebut, Pemerintah cq departemen keuangan boleh memisahkan aset Pertamina menjadi aset yang dipisahkan ? 3. Apakah dengan perubahan status tersebut, Pertamina wajib membayar BPHTB atas seluruh aset yang telah dimiliki ?
C. 1)
Manfaat Penelitian Secara Teoritis
8
Dari sudut penerapannya dalam ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan hukum dalam transformasi hukum status asset dan pengenaan BPHTB dari Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero).
2) Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat nasioal, maupun di tingkat lokal. Dengan diketahuinya berbagai kelemahan dalam mekanisme transformasi hukum status asset dan pengenaan BPHTB dari Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero). Hasil penelitian ini merupakan bahan dasar yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan guna mendukung terciptanya Good corporate governance.
D. Keaslian Penelitian Penelitian terhadap tinjauan yuridis tentang perubahan status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) mefokuskan dalam membahas status perubahan asset dan pengenaan BPHTB kepada PT Pertamina (Persero). Penelitian yang serupa terhadap PT. Pertamina adalah dengan judul “Alih Status Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)” ditulis oleh Rijanto tahun 2010 Universitas Gajah Mada, penelitian ini lebih mefokuskan pada transformasi hukum sebagai dasar perubahan Pertamina kepada PT. Pertamina (Persero). Penelitian yang serupa terhadap PT Pertamina (Persero) dengan judul “Status Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Kaitannya Dengan
9
Hukum Keuangan Negara (Tinjauan Yuridis Terhadap PT. Pertamina)” ditulis oleh Mahmudin S tahun 2010 Universitas Indonesia, penelitian ini membahas pada proses transformasi hukum status uang negara dalam penyertaan modal Pemerintah (PMP) yang digunakan dalam pendirian PT. Pertamina yang merupakan Perusahaan Negara yang berbentuk Persero. Penelitian yang lain terhadap PT. Pertamina adalah dengan judul “Implikasi Undang-undang no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap kegiatan usaha Hulu PT Pertamina (Persero)” ditulis oleh D.Yodi Priyatna tahun 2009 Universitas Gajah Mada dengan judul tersebut tentunya berbeda dengan penelitian penulis ajukan.
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diungkapkan dalam rumusan masalah diatas yaitu perubahan status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) dalam perubahan status asset dan pengenaan BPHTB PT Pertamina (Persero) di tinjau secara yuridis.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini penulis sajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar tentang apa yang penulis kemukakan di dalam tiap-tiap bab dari penelitian ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab, di mana masing-
10
masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu : Bab I adalah merupakan bab pendahuluan yang menjadi pengantar untuk bab-bab berikutnya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cara penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II adalah Tinjauan pustaka, yang menguraikan jurisdiksi perubahan Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero) termasuk status asset Pertamina dan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bab III adalah cara penelitian, membahas mengenai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, jalannya penelitian, serta analisa data. Bab IV adalah analisis, membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam perubahan Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero) termasuk status asset Pertamina dan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pertamina serta bagaimana solusi menanganinya secara yuridis. Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan intisari dari bab-bab yang dibahas, dan saran yang merupakan usulan atau rekomendasi yang tersirat dalam kesimpulan.
11
