BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional (Rosidi, 2013). Tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, yang dapat diwujudkan dengan menjalakan roda pemerintahan khususnya pemerataan pembangunan di segala sektor. Hal ini tentunya harus didukung dari sektor pembiayaan negara. Pembiayaan negara ini berasal dari pendapatan negara, yang terbagi menjadi dua yaitu pendapatan pajak dan non pajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang, yang pemberlakuannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal hasil secara langsung untuk mencapai kesejahteraan umum.
1 Universitas Sumatera Utara
Tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai warga Negara, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan konsep self-assessment yang sekarang dijalankan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Self-assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok
Wajib
Pajak);
menghitung,
memperhitungkan,
membayar
dan
melaporkan sendiri pajak terutang. Namun administrasi perpajakan yang ini dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas- tugas pembinaan,
penelitian, pengawasan, dan
penerapan sanksi
administrasi
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). Peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk membangun kemandirian dalam pembangunan, namun demikian, upaya tersebut masih menemui hambatan karena masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai seluk beluk perpajakan. Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara setiap Wajib Pajak mau membayar pajak, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sendiri. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satu contohnya Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2 Universitas Sumatera Utara
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu Daerah. Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara, setiap Wajib Pajak mau membayar pajak, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sendiri. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satu contohnya Wajib Pajak dalam membayar PKB. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu Daerah. Dalam Harian waspada.com hasil rapat Komisi C DPRD Sumut di Medan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut mengatakan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp147 miliar lebih pada tahun 2015 sehingga mengurangi pemasukan daerah. Tunggakan tersebut meliputi: Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015 Jenis Kendaraan Tunggakan Bermotor Unit Rupiah Mobil Penumpang 28.640 unit Rp 43,418 miliar Bus 909 unit Rp 632 juta Mobil Barang 17.413 unit Rp 27 miliar Sepeda Motor 418.631 unit Rp 76,8 miliar Alat Berat 47 unit Rp 4,2 juta Sumber: waspada.co.id, 2016
3 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa di Provinsi Sumatera Utara terjadi tunggakan pajak. Sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak daerah yang terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pajak. Kondisi ini berhubungan dengan tingkat pendidikan formal, tidak tersedianya biaya untuk pembayaran pajak yang berhubungan dengan pendapatan perbulan wajib pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor. Wajib pajak memiliki umur yang berbeda-beda serta memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Untuk itu, peneliti ingin meneliti faktor–faktor penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan wajib pajak orang pribadi di kota Medan. Kota Medan merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Sumatera Utara. Maka peneliti mengambil Kota Medan sebagai kawasan penelitian dengan judul: Determinan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Medan. 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Seberapa besar faktor umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan? 2. Faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Medan?
4 Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui seberapa besar faktor umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan 2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Medan. 1.4 Manfaat penelitian Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat Kota Medan. 2. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah untuk terus meningkatkan perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Kota Medan pada khususnya. 3. Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori
untuk pengembangan penelitian
selanjutnya.
5 Universitas Sumatera Utara
