BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pembuka yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang penelitian, konteks penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian, dan sistematika penelitian .
1.1 Latar Belakang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 telah mengubah penggunaan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari cash toward accrual menuju akrual penuh. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari entitas pemerintah juga harus mengubah akuntansi berbasis cash toward accrual menuju basis akrual penuh. Dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan memberi manfaat lebih besar bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan dibandingkan akan
dengan
diperoleh
biaya yang dikeluarkan (KSAP, 2010). Demikian pula
peningkatan
kualitas
informasi
pelaporan
keuangan
1
2
pemerintah
untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta
memfasilitasi manajemen keuangan dan aset yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut Asian Development Bank dalam makalah berjudul Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries (Ichsan, 2013), secara umum terdapat dua model utama dalam penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintahan, yaitu big bang dan model bertahap. Selandia Baru yang merupakan pelopor pendekatan big bang mampu membuktikan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat untuk seluruh unit pemerintahan. Hal tersebut berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan model pendekatan bertahap. Keuntungan dari pendekatan bertahap ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis yang lain masih dapat dilakukan secara pararel untuk mengurangi risiko kegagalan.
Dalam hal ini
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil strategi pendekatan bertahap dalam upaya menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Berbagai strategi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam upaya menerapkan akuntansi berbasis akrual. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Pada Tahun 2012 telah menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dalam Peraturan Gubernur DIY.
3
2. Secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual kepada semua pihak yang terkait baik di lingkup SKPD maupun SKPKD. 3. Membuat pilot project untuk menyusun laporan keuangan tahun 2013 berbasis akrual dengan menunjuk tiga SKPD yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan
Aset
(DPPKA),
Inspektorat
dan
Biro
Administrasi
Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis cash toward accrual telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas sejak tahun 2010 dan 2011 serta Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini dapat menjadi pondasi yang baik dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilakukan. Selain itu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah
menjalankan startegi penerapan akuntansi
berbasis akrual sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang sebagaimana disebutkan diatas. Dengan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul: ”KAJIAN
PENERAPAN
AKUNTANSI
BERBASIS
AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”
PADA
4
1.2 Konteks Penelitian Penelitian ini akan mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian yang dilakukan mencakup sisi strategi dan proses penerapan yang ditempuh, prosedur pencatatan dan penyusunan laporan yang dipilih, maupun kesesuaian dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan kondisi yang ada di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, meskipun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pilot project akuntansi berbasis akrual pada tiga SKPD sejak penyusunan laporan keuangan tahun 2013, namun demikian ditengarai bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.4 Pertanyaan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang ada maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: a. Bagaimana strategi dan proses penerapan akuntasi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?
5
b. Bagaimana prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta? c. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?
1.5 Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengkaji strategi dan proses penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Mengkaji prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Mengkaji kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.6 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: a. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengambilan kebijakan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.
6
b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi
yang
dapat
dipakai
sebagai
referensi
pihak
lain
berkepentingan dengan masalah yang sama.
1.7 Proses Penelitian Tahapan-tahapan dalam mempersiapkan penelitian studi kasus meliputi: a. Menentukan pertanyaan studi kasus. b. Menentukan tujuan penelitian. c. Menentukan pondasi teoritikal penelitian studi kasus. d. Menentukan metode penelitian studi kasus. e. Menjelaskan temuan dan melakukan analisis. Tahapan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Bagan Proses Penelitian Studi Kasus Sumber: Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis MAKSI FEB UGM
yang
7
1.8 Sistemetika Penelitian Secara garis besar penelitian ini dibagi ke dalam tujuh bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pembuka yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang, konteks penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas mengenai tinjauan literatur yang berkatan dengan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, konsep dasar akuntansi pemerintahan di Indonesia, akuntansi keuangan daerah, akuntansi berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan, dan penelitian sebelumnya mengenai masalah penelitian. BAB III LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL Bab ini berisi mengenai obyek penelitian dan profil obyek penelitian yang mencakup gambaran umum Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. BAB IV RANCANGAN PENELITIAN Bab ini meliputi rasionalitas obyek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan validasi data.
8
BAB V PEMAPARAN TEMUAN Bab ini menguraikan pemaparan temuan mengenai strategi dan proses penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
prosedur pencatatan dan penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB VI RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan ringkasan dan pembahasan mengenai strategi dan proses penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
prosedur pencatatan dan penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini berisi kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan dan saran sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, serta keterbatasan dari penelitan yang dilakukan.
