BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang pentingnya penelitian dilakukan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan proses penelitian. 1.1 Latar Belakang Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya tata kelola yang baik semakin meningkat dalam era reformasi birokrasi. Penerapan tata kelola yang baik dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin banyak terjadi baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah (Sadono, 2010). Pengawasan internal merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Pemerintah untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik yang mengarah pada pemerintah yang bersih. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60/2008 tentang SPIP) pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, PP No.60/2008 tentang SPIP menyatakan peran efektif dari APIP antara lain: (a)memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b)memberikan peringatan dini dan
1
2
meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c)memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengawasan intern secara umum dilakukan melalui kegiatan audit. Hasil audit akan berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi unit organisasi yang diaudit dan bagi seluruh pihak yang berkepentingan apabila APIP menjalankan perannya dengan efektif dan didukung oleh auditor yang profesional dan kompeten (AAIPI, 2014b). Kualitas audit yang dilakukan APIP masih relatif kurang baik, karena banyak temuan pemeriksaan terdeteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal daripada dengan APIP sebagai auditor internal (Rosnidah dkk, 2011). Sampai dengan tahun 2014, masih banyak kasus yang diungkapkan oleh BPK daripada oleh APIP. Berdasarkan pada pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK pada semester I tahun 2014 diperoleh temuan antara lain: kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 5.948 kasus dan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sejumlah 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta. Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan (LK) Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 16 Inspektorat Kementerian/Lembaga, 32 Inspektorat Provinsi, 25 Inspektorat
3
Kabupaten dan 13 Inspektorat Kota diperoleh hasil berupa pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu LK yang tepat, dan pelaporan yang handal serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan (BPK, 2014). De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Government Accountability Office mendefinisikan kualitas audit di sektor publik sebagai suatu kepatuhan terhadap standar profesional dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al., 2005). Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien, dinyatakan oleh Rosnidah (2010) dalam Rosnidah dkk (2011). Menurut Simatauw (2014) rendahnya kapabilitas APIP di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain: belum diterapkannya independensi dan objektivitas APIP, lemahnya manajemen APIP, kurangnya kebutuhan formasi auditor, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan masih belum diterapkannya pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit dan kode etik. Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK Nomor: 34/LHP/XVIII.YOG/12/2013 tentang efektivitas kegiatan audit dan reviu LK oleh APIP pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa kegiatan audit yang
4
dilakukan oleh Inspektorat DIY belum efektif. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyatakan bahwa: (1)Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) belum mempertimbangkan analisis risiko; (2)pelaksanaan audit dan reviu LK belum dilakukan sesuai standar; (3)pelaporan audit dan reviu LK belum dilakukan secara memadai; (4)pelaksanaan tindak lanjut audit dan reviu LK belum memadai; (5)Inspektorat DIY belum didukung dengan telaahan sejawat atas APIP untuk mendukung tugas dan fungsinya. Status tindak lanjut atas temuan BPK tersebut sampai pada pemutakhiran data terakhir yaitu masih dalam proses, maksud dari masih dalam proses yaitu Inspektorat DIY telah melakukan upaya tindak lanjut akan tetapi masih belum sesuai dengan rekomendasi BPK. Berdasarkan pada wawancara pendahuluan, Inspektorat DIY belum pernah melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit sebagai salah satu program penjaminan dan pengembangan mutu dengan menggunakan pedoman telaah sejawat. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penilaian atas kesesuaian pelaksanaan audit intern dengan standar audit di Inspektorat DIY. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: ”Evaluasi Pelaksanaan Audit Intern di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.”
5
1.2 Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY belum sesuai standar audit.
1.3 Pertanyaan Penelitian Rumusan masalah diatas dapat dijadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah hasil pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY telah sesuai dengan standar audit? 2. Bagaimana pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Inspektorat DIY untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY dengan standar audit?
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memperoleh penilaian atas kesesuaian pelaksanaan audit intern dengan standar audit di Inspektorat DIY. 2. Mengevaluasi pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY. 3. Menganalisis upaya-upaya peningkatan kesesuaian pelaksanaan audit intern dengan standar audit di Inspektorat DIY.
6
1.5 Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain: 1. Memberikan masukan sebagai upaya perbaikan atas praktik pelaksanaan audit intern di Inspektorat DIY. 2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang audit sektor publik.
1.6 Batasan Penelitian Tahapan pelaksanaan audit yang akan diteliti adalah pemeriksaan regular Tahun 2014. Pemilihan pemeriksaan regular dikarenakan sasaran pemeriksaan ini dilakukan menyeluruh atas pelaksanaan kinerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem pengendalian intern.
7
1.7 Proses Penelitian Tahapan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Latar belakang
Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Tujuan dan Kontribusi Penelitian
Rancangan Penelitian
Latar belakang konseptual penelitian
Tinjauan Pustaka
Hasil Temuan dan Analisa data
Simpulan dan Rekomendasi
Gambar 1.1 Proses Penelitian
