BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang dari dilakukan penelitian ini, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi dari penelitian ini dan kontribusi penelitian serta proses penelitian yang terjadi.
1.1. Latar Belakang Masalah Otonomi dan desentralisasi yang luas kepada Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis berupa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tanggung jawab yang muncul sebagai implikasi dari otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (UU No. 17 tahun 2003). Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab dan akuntabel. Hal ini akan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif dan efisien dalam rangka mendukung
1
2
terwujudnya good governance dan clean government. Dalam rangka mendukung tujuan di atas maka muncul peraturan antara lain: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Reformasi akuntansi dalam pemerintah daerah secara substantif mengandung pengertian pengelolaan sumber-sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel. Hal ini dilaksanakan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugaskan menjalankan roda pemerintahan, memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan
keuangan
dijadikan
indikator
keberhasilan
pemerintah
dalam
menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat. Manajemen entitas memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang digunakan oleh suatu entitas pelaporan/akuntansi selama satu periode pelaporan. Manajemen berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk membantu dalam melaksanakan tanggung jawab
3
perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (IAI, 2012:3). Pada sektor publik, laporan keuangan digunakan untuk (a) mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, (b) menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan (c) membantu menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya nyata penerapan prinsip-prinsip dasar good governance adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu daerah yang mencoba menjalankan good governance. Kabupaten MBD adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku yang beribu kota di Tiakur. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selama pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2009 sampai sekarang,
Kabupaten MBD selalu mendapat opini disclaimer.
Padahal jika
dilihat dari aspek besarnya dana, dana yang dikelola masih sangat minim. Sebagai daerah baru, Pemerintah Daerah Kabupaten MBD masih sangat tertinggal dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pengelolaan keuangan tersebut. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada Pemerintah Daerah. Regulasi pemerintah yang berubah terlalu cepat juga
membuat
menggembirakan.
kualitas
pelaporan
keuangan
daerah
menjadi
kurang
4
1.2
Rumusan Masalah Secara teoritis laporan keuangan berperan sebagai alat analisis. Namun, pada
kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dari sisi manajemen, peran laporan keuangan adalah membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan manajemen
dalam
menjalankan
fungsi
perencanaan,
pengelolaan
dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Faktanya, pengambilan keputusan seringkali didasarkan atas faktor politis dibanding dengan pemanfaatan laporan keuangan. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka sangat perlu untuk mengetahui pemahaman para pengelola keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten MBD tentang penyusunan dan penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah”. Selanjutnya penelitian ini dihubungkan dengan teori institutional isomorphism, yang dapat menjelaskan pola dari sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD khususnya motivasi penyusunan dan penggunaan laporan keuangan.
1.3
Pertanyaan Penelitian Dari permasalahan penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan
adalah: 1. Bagaimana tingkat pemahaman para pengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten MBD terkait penyusunan dan penggunaan laporan keuangan Pemerintah Daerah?
5
2. Bagaimana komponen teori institutional isomorphism menjelaskan motivasi atau dorongan SKPD dalam menyusun dan menggunakan laporan keuangan?
1.4
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman para pengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten MBD terkait penyusunan dan penggunaan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 2. Untuk mengetahui komponen teori institutional isomorphism yang menjelaskan motivasi atau dorongan SKPD dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan.
1.5. Motivasi Penelitian Penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengingat sampai dengan tahun anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten MBD masih mendapat opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2013. Selanjutnya penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait dengan masalah pengelolaan keuangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD.
6
1.6
Kontribusi Penelitian Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Kontribusi teori, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pembanding bagi peneliti selanjutnya. 2. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 3. Kontribusi policy making, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang terkait dengan perumusan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah otonomi baru.
1.7. Proses Penelitian Secara singkat, tahapan penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini: 3. Pondasi Teoretikal Penelitian Studi Kasus
2. Tujuan Penelitian
1. Pertanyaan Penelitian
4. Metode Penelitian Studi Kasus
5. Temuan dan Analisis
Gambar 1.1 Tahapan Penelitian Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis (Program Maksi UGM, 2015)
7
1.8. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: BAB I : Pendahuluan Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, proses penelitian, dan kontribusi penelitian. BAB II : Tinjauan Pustaka Bagian ini membahas teori yang melandasi penelitian ini dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. BAB III: Latar Belakang Kontekstual Penelitian Bagian ini menguraikan mengenai gambaran umum objek yang diteliti. BAB IV: Rancangan Penelitian Studi Kasus Bagian ini menguraikan metode penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini. BAB V: Pemaparan Temuan Bagian ini memaparkan temuan-temuan yang diperoleh selama pengumpulan data. BAB VI:Ringkasan dan Pembahasan Bab ini menguraikan mengenai ringkasan pembahasan hasil temuan penelitian studi kasus. BAB VII: Simpulan dan Rekomendasi
8
Bagian ini memaparkan mengenai simpulan dan rekomendasi penelitian.
