1
BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang merupakan latar belakang masalah. Penjelasan tentang latar belakang masalah adalah dasar dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Setelah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diidentifikasi, selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian, motivasi penelitian, dan kontribusi penelitian. Proses penelitian dan sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari bab ini.
1.1 Latar Belakang Masalah Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba tetapi memberikan pelayanan kepada publik. Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga bisa terwujud tata pemerintahan yang baik dengan sebenarnya (Mahsun., et al, 2011:20). Salah satu cara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33
2
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sari, 2011). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang merupakan revisi dan penyempurnaan dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut dengan mengacu pada sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sebaik mungkin karena laporan keuangan berisi informasi mengenai kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam SAP disebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu: a. Masyarakat b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
3
d. Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan output dari sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik juga. Namun, pada pelaksanaannya pemerintah masih menggunakan sistem pencatatan tunggal (single entry) dengan basis kas. Penggunaan metode pencatatan tunggal kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan) dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (Sari, 2011). Oleh karena itu, pada reformasi pengelolaan keuangan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 (Sari, 2011). Permendagri No. 13 tahun 2006 mengalami revisi dan penyempurnaan pada tahun 2007 menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007. Pada tahun 2011 permendagri tersebut kembali melakukan revisi dan penyempurnaan menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011.
4
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditetapkan dalam Permendagri No 21 tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu diinginkan oleh semua pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa dibutuhkan kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah yang baik dalam penerapan SAKD yang dimulai dari pencatatan sampai pada pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 sehingga bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik juga. Namun, dalam temuan BPK pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai masih tergolong buruk. Pengelolaan keuangan Pemprov Malut dikatakan buruk karena BPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran daerah dalam kurun waktu sepuluh tahun (2002-2011) dengan temuan yang meningkat dari tahun ke tahun dan APBD Provinsi Malut mengalami defisit sebesar Rp186,59 Miliar pada tahun 2012. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari dua kota dan delapan kabupaten, dalam hasil pemeriksaan BPK untuk setiap kota/kabupaten mendapat opini yang berbeda-beda mulai dari WDP, TW, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Namun, pada laporan keuangan untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, BPK selalu memberikan opini TMP. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
5
Tabel 1.1 Opini BPK atas LKPD Pemprov Malut TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
OPINI BPK TW TMP TMP TMP TMP
Pengelolaan keuangan yang buruk bisa disebabkan oleh tidak adanya kinerja yang berkualitas dalam mengelola keuangan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola keuangan daerah diperlukan kinerja aparat pemerintah yang berkualitas dan memahami sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik. Dengan adanya pemahaman yang baik maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah juga akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika tidak ada pemahaman yang baik maka dalam implementasi SAKD tidak terlaksana dengan baik dan hasil dari pengimplementasiannya buruk. Berdasarkan fenomenafenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara)”.
1.2 Rumusan Masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai buruk pengelolaan keuangan Pemprov Maluku Utara. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir BPK selalu memberikan opini TMP atas laporan keuangan Pemprov Maluku Utara. Opini yang diberikan BPK tersebut tidak terlepas dari peran sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu
6
proses yang berperan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik bagi suatu organisasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengevaluasi implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemprov Maluku Utara dengan melihat kesesuaian implementasi SAKD dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 dan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam PP No. 71 tahun 2010.
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: a. Apakah implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemprov Maluku Utara sudah sesuai dengan Permendagri No.21 tahun 2011? b. Apakah sistem pencatatan dan basis akuntansi keuangan daerah pada Pemprov Maluku Utara sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010? c. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam implementasi SAKD pada Pemprov Maluku Utara?
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengidentifikasi dan menjelaskan kesesuaian implementasi SAKD pada Pemprov Maluku Utara dengan Permendagri No.21 tahun 2011.
7
b. Mengidentifikasi dan menjelaskan kesesuaian sistem pencatatan dan basis akuntansi keuangan daerah pada Pemprov Maluku Utara dengan PP No.71 Tahun 2010. c. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam implementasi SAKD pada Pemprov Maluku Utara.
1.5 Motivasi Penelitian Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah ingin memahami dan mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada Pemprov Maluku Utara yang menyebabkan pengelolaan keuangan dinilai buruk. Penelitian studi kasus ini mengharuskan peneliti dengan secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian sehingga bisa melihat proses implementasi SAKD pada Pemprov Maluku Utara. Manfaat yang ingin dicapai adalah agar Pemprov Malut bisa lebih memahami implementasi SAKD yang baik dan benar sehingga bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Pemprov Malut.
1.6 Kontribusi Penelitian Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa kontribusi keilmuan, praktis, dan pembuat kebijakan sebagai berikut: a. Kontribusi Keilmuan Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang kajian sistem akuntansi keuangan daerah.
8
b. Kontribusi Praktis Sebagai
bahan
masukan
kepada
pemerintah
daerah
mengenai
implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Kontribusi Pembuat Kebijakan Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal perumusan kebijakan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.
1.7 Proses Penelitian Tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
3. Pondasi Teoretikal Penelitian Studi Kasus
2. Tujuan Penelitian
1. Pertanyaan Penelitian 4. Metode Penelitian Studi Kasus
5. Temuan dan Analisis
Sumber: Buku Panduan Penulisan Tesis 2013 Gambar 1.1 Proses Penelitian
9
1.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan Bagian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi
penelitian,
proses
penelitian,
dan
sistematika
penulisan. BAB II
: Tinjauan Pustaka Bagian ini berisikan landasan teori yang mendukung penelitian dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.
BAB III
: Latar Belakang Kontekstual Penelitian Bagian ini berisikan gambaran umum objek penelitian
BAB IV
: Rancangan Penelitian Bagian ini berisikan rasionalitas objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, teknik analisis, dan pengujian keabsahan data.
BAB V
: Pemaparan Temuan Bagian ini berisikan temuan-temuan dalam penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian yang dapat menjawab tujuan penelitian
10
BAB VI
: Analisis dan Diskusi Hasil Bagian ini berisikan analisis tentang hasil temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian
BAB VII
: Ringkasan, Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi Bagian ini berisikan ringkasan, kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi
