1
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan.
1.1 Latar Belakang Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
mengakibatkan
urusan
pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni: urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak kepada daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu bentuk dari kewenangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil mengelola dan mengatur daerahnya dengan melihat pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercipta dari pengelolaan aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan aset akan mempengaruhi ketersediaan aset untuk menunjang infrastruktur dalam rangka pembangunan nasional.
2
Pengelolaan aset daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 kembali berubah semua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintahan terbaru dikeluarkan dengan tujuan untuk menyesuaikan dinamika pengelolaan barang milik daerah saat ini serta mengurangi kasus-kasus kecurangan terkait barang milik daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 Pasal 4, Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan
barang milik daerah meliputi: a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) Pengadaan; c) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d) Penggunaan; e) Penatausahaan; f) Pemanfaatan; g) Pengamanan dan pemeliharaan; h) Penilaian; i) Penghapusan;
j)
Pemindahtanganan;
k)
Pembinaan,
pengendalian; l)Pembiayaan; m) Tuntutan ganti rugi.
pengawasan
dan
Pelaksanaan dan
pengelolaan barang milik daerah yang baik harus dilakukan dengan penatausahaan yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3
Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset tetap terdiri tiga elemen yaitu: pembukuan, inventarisasi dan pelaporan atas aset tetap. Ketiga elemen tersebut akan memberikan kewajaran penyajian di dalam laporan posisi keuangan pemerintah. Penatausahaan aset adalah suatu tindakan untuk mendukung terwujudnya tertib pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah dengan menyediakan
data-data kepemilikan aset agar
pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan aset tetap daerah memiliki manfaat dalam kelengkapan dan keakuratan data barang milik daerah sehingga laporan keuangan disajikan dengan wajar. Menurut Sumini dan Pangaribuan (2010), hasil penatausahaan barang milik daerah nantinya dapat digunakan dalam rangka: a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, c) Pengamanan administrasi Barang milik daerah Penatausahaan aset tetap secara tertib dikarenakan aset tetap yang dimiliki pemerintah bernilai cukup besar dibandingkan komponen lainnya yang ada di neraca. Penatausahaan aset tetap menjadi sangat penting di pemerintahan karena aset tetap digunakan untuk melakukan pelayanan publik dan aset tetap diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang dialokasikan
4
untuk memenuhi pelayanan publik, seperti: jalan raya, bangunan, jaringan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu, penatausahaan akan dihasilkan angkaangka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu instansi atas pengorbanan di masa lampau yang akan digunakan untuk kegiatan operasional. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1, yang dimaksud dengan aset adalah: “sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.”
Jumlah aset akan diperhatikan oleh Pemerintah karena akan berakibat pada penyajian aset di dalam laporan posisi keuangan pemerintah. Salah satu cara untuk dapat menyajikan aset secara wajar dengan cara penatausahaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penatausahaan aset bukan sesuatu yang mudah diterapkan di pemerintah daerah, hal ini terlihat dari hasil audit BPK yang menemukan banyak sekali ketidakwajaran atas penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan ataupun memberikan opini wajar dengan pengecualian. Pemberian pengecualian disebabkan antara lain: 1) Kepemilikan tanah yang tidak di lengkapi dengan sertifikat tanah; 2) Barang dimiliki belum memiliki pencatatan yang lengkap; 3)
5
Barang masih tercatat tetapi fisiknya tidak ada; 4) Pencatatan inventarisasi yang dilakukan secara berganda; 5) Kendaraan bermotor tidak memiliki BPKB. Keterangan seperti ini yang sering terjadi di pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa penatausahaan masih kurang tertib dilaksanakan, sehingga sedikit sekali pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,
yang
disebakan
kurang
mampunya
pemerintah
dalam
penatausahaan aset tetap yang memiliki nilai nominal yang besar didalam laporan posisi keuangan. Tabel 1.1 IHPS BPK Opini Jenis LK
LKPD
Jumlah WTP
%
WDP
%
TW
%
TMP
%
7
6
52
48
2
2
47
44
108
Sumber: IHPS BPK semester II 2013 yang telah diolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar telah melaksanakan penatausahaan aset berdasarkan PP No.38 Tahun 2008 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 serta telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK pada tahun 2013, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian karena ditemukan beberapa permasalahan terkait penatausahaan aset tetap, seperti: terdapat 505 bidang tanah tidak didukung dengan sertifikat tanah yang memiliki total nominal Rp 156. 414.276.799, terdapat 10 sertifikat tanah yang dicatat ganda, terdapat 200 kendaraan bermotor yang tidak didukung dengan Bukti
6
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar Rp 4.578.389.540, gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaanya sebesar Rp 431.460.094.683, gedung dan bangunan pada dinas peternakan, perikanan dan kelautan dalam kondisi rusak berat sebesar Rp 28.416.000, jalan, irigasi dan irigasi Rp 597.730.121.997. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 40% adalah aset-aset yang digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum (PU). Aset yang terdapat pada Dinas PU belum terinventarisasi dengan baik, hal ini terlihat dari temuan BPK atas Dinas PU, diantaranya: jalan irigasi dan jaringan tidak diketahui lokasinya memiliki nominal Rp 85.242.429.770, tanah yang tidak memiliki sertifikat sebanyak 98 bidang tanah yang memiliki nominal Rp 34.030.477.439, gedung dan bangunan yang tidak diketahui lokasi sebanyak 7 unit yang memiliki nominal Rp 9.723.793.840 dan terdapat 39 kendaraan bermotor yang tidak didukung dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nominal Rp 1.126.430.000. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan cara melakukan pengevaluasian penatausahaan aset tetap daerah, berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007 yang merupakan pedoman teknis dalam pengeloalan barang milik daerah.
1.2 Rumusan Masalah Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset tetap akan
7
memberikan manfaat pada penyajian yang wajar
di dalam laporan posisi
keuangan. Namun pada kenyataanya, penatausahaan aset tetap bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Aset Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 40% digunakan untuk operasinal Dinas Pekerjaan Umum paling tinggi dibandingkan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. BPK
memberikan
opini
wajar
dengan
pengecualian
dikarenakan
menemukan temuan pada Dinas PU, diantaranya: jalan irigasi dan jaringan tidak diketahui lokasinya memiliki nominal Rp 85.242.429.770, tanah yang tidak memiliki sertifikat sebanyak 98 bidang tanah yang memiliki nominal Rp 34.030.477.439, gedung dan bangunan yang tidak diketahui lokasi sebanyak 7 unit yang memiliki nominal Rp 9.723.793.840 dan terdapat 39 kendaraan bermotor yang tidak didukung dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nominal Rp 1.126.430.000. Temuan merupakan aset yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan operasional. Hasil audit ini tidak akan terjadi apabila Dinas Pekerjaan Umum di Pemerintahan Kabupaten Gianyar telah melakukan penatausahaan aset tetap sesuai peraturan yang berlaku. 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kesesuaian penatausahaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Permendagri No. 17 tahun 2007?
8
2. Mengapa permasalahan penatausahaan aset tetap terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gianyar? 1.4 Batasan Penelitian Penelitian hanya menggunakan 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum oleh karena aset terbesar dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. 1.5 Tujuan Penelitian 1. Untuk menilai tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap Permendagri No. 17 tahun 2007. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penatausahaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. 1.6 Motivasi Penelitian 1. Penelitian dilakukan untuk membantu penatausahaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum di Pemerintah Kabupaten Gianyar agar menjadi lebih tertib dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penelitian dilakukan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum di Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menyelesaikan permasalahan penatausahaan aset tetap.
9
1.7 Manfaat Penelitian 1. Kontribusi Praktis Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas PU Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang pelaksanaan penatausahaan aset tetap sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007. 2. Kontribusi Keilmuan Penelitian ini dapat menjadi tambahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dibidang penatausahaan aset tetap pada sektor publik dengan menggunakan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan untuk memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap pada aset tetap. 1.8 Proses Penelitian Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana tahap awal dari penelitian ini adalah dengan memperoleh sebuah masalah dari hasil evaluasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2013. Setelah itu masalah diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian, dengan menggunakan latar belakang sebagai penjelasan awal. Pertanyaan penelitian akan dijawab dengan melakukan analisis pada Daftar Barang Pengguna (DBP), Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), buku inventaris, buku induk inventaris, rekapitulasi aset milik Pemerintah Kabupaten Gianyar, rekapitulasi aset tetap Dinas Pekerjaan Umum,
10
dan neraca. selain itu pertanyaan penelitian juga dijawab dengan melakukan proses wawancara kepada pejabat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan aset tetap. Setelah latar belakang dan pertanyaan penelitian ditentukan maka dapat diuraikan tentang tujuan dilakukan penelitian studi kasus yang diikuti dengan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian menjelaskan tentang teknik dan alat analisis yang akan digunakan untuk memecahkan masalah atau temuan. Tahapan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
3.Pondasi Teoritikal Penelitian Studi Kasus
2. Tujuan Penelitian
1. Pertanyaan penelitian
4. Metode Penelitaan
5. Temuan dan Analisis
kasus
Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis ( MAKSI FEB UGM, 2014) Gambar 1.1. Proses Penelitian Studi Kasus
1.9 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam 7(tujuh) bab sebagai berikut: BAB 1: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan.
11
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi landasan teoritis sebagai kerangka berfikir untuk melaksanakan investigasi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permsalahan. BAB 3: LATAR BELAKANG KONSTEKSTUAL OBJEK PENELITIAN. Bab ini menjelsakan secara deskriptif tentang objek penelitian secara selektif, aplikasi teori dan konsep untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik mengenai karakteristik objek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang digunakan pada bab sebelumnya. BAB 4: RANCANGAN PENELITIAN. Bab ini berisi pengambilan data dan analisis data penelitian, yang meliputi rasionalitas penelitian, pemilihan objek penelitian, jenis sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data. BAB 5: PEMAPARAN TEMUAN DAN ANALISIS HASIL STUDI KASUS. Bab ini berisi tentang uraian hasil temuan dalam investigasi yang menggambarkan fakta-fakta untuk menjawab tujuan penelitian. BAB 6: ANALISIS DAN DISKUSI HASIL INVESTIGASI KASUS. Bab ini berisi serta diskusi atau analisis temuan atas permasalahan yang ditemukan pada bab sebelumnya mengikuti metode penelitian yang telah dirancang. BAB 7: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI. Bab ini berisi ringkasan penelitian, simpulan, keterbatasan penelitian dan merupakan aksi pratikal secara organisasional atau manajerial yang dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian.
