BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian, dan sistematika penelitian.
1.1
Latar Belakang Masalah Pemberian otonomi daerah yang luas telah membawa implikasi dan
perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah berwenang menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masingmasing. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan
keuangan
daerah
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 1
2
Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan piutang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan piutang pemerintah daerah belum mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian hanya difokuskan
pada masalah cara meningkatkan pendapatan, tanpa
memperhatikan resiko timbulnya piutang. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Hak tagih atas piutang pemerintah tidak semua dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah. Pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengalihan kewenangan ke daerah berakibat
pada
kegiatan
proses
pendataan,
penilaian,
penetapan,
pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan
3
diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada semester I tahun 2014, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 456 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2013 yang telah diaudit mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi pada 106 pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut. 1.
Keterbatasan SDM, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2.
2.
Pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBBP2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat.
3.
Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2
yang telah
dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca. 4.
Peraturan
dan standar prosedur operasional
(standard operating
procedurs) terkait PBB-P2 belum tersedia. 5.
Perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBBP2.
6.
Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) dan penyerahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Desember 2013. Kompleksitas permasalahan dalam cara mengidentifikasi, mengukur, dan
menyajikan piutang serta tiap-tiap jenis piutang mempunyai sistem pengelolaan keuangan tersendiri. Maka dari itu, diperlukan persamaan pemahaman kapan
4
suatu transaksi dapat dicatat sebagai hak tagih yang menambah kekayaan bersih pemerintah. Agar nilai piutang bersih di neraca dapat direalisasikan (net realize value), perlu dilakukan penyesuaian untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
(Bultek 06) Akuntansi Piutang Tahun 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan standar akuntansi pemerintahan. Buletin ini memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos piutang, baik oleh penyusun laporan, pengguna laporan, maupun institusi yang melakukan audit laporan keuangan pemerintah mengingat kondisi akuntansi piutang sangat luas cakupan, macam, dan karakteristiknya. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu penyebab adanya piutang pemerintah daerah. Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana dimulai pada tahun 2013. Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-329/WPJ.17/KP.03/2013, pada tanggal 23 Desember 2013 antara Kepala KPP Pratama Tabanan dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Data piutang PBB-P2 yang dialihkan adalah sebagai berikut.
5
Tabel 1.1 Nilai Piutang Pajak PBB-P2 Neto yang Dialihkan Tahun Pajak
Nilai Piutang PBB-P2 dalam SISMIOP 6.973.280.736,00 15.847.588.639,00
Penyisihan Piutang PBB-P2
2012 34.866.404,00 2002 s.d. 1.732.762.232,00 2011 s.d. 2001 589.598.842,00 589.598.842,00 Jumlah 23.410.468.217,00 2.357.227.478,00 Sumber: Dispenda Kabupaten Jembrana, 2015
Nilai Piutang Netto 6.938.414.332,00 14.114.826.407,00
21.053.240.739,00
Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2013 adalah wajar dengan pengecualian (WDP). Pengecualiannya disebutkan karena masih lemahnya pengelolaan piutang PBB-P2 yang berdampak pada penyajian piutang di neraca. Temuan BPK atas pengelolaan piutang PBB-P2 tahun 2013 yang tidak dapat diyakini kewajarannya minimal senilai Rp1.409.458.930,00 disebabkan ketidakakuratan data piutang wajib pajak senilai Rp563.132.155,00 dan selisih penerimaan PBB-P2 menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan data menurut Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop) PBB-P2 sebesar Rp846.326.775,00. Pada tahun 2014 selisih piutang PBB-P2 masih berlanjut. Data penerimaan piutang PBB-P2 tahun 2014 sebelum diaudit oleh BPK adalah sebagai berikut.
6
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2014 No
Tahun Pajak sd. 1 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006 7 2007 8 2008 9 2009 10 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 Jumlah Total
Jumlah Pokok
Jumlah Denda
Jumlah Pembayaran
4.265.807,00
2.047.688,00
6.313.495,00
3.932.312,00 5.981.467,00 3.954.679,00 5.534.347,00 5.697.646,00 17.952.894,00 64.205.420,00 99.839.749,00 167.331.450,00 224.636.157,00 294.231.728,00 569.345.745,00 4.722.109.892,00
1.887.557,00 2.843.885,00 1.898.285,00 2.603.294,00 2.679.927,00 8.532.744,00 30.695.161,00 46.880.679,00 78.789.718,00 105.993.300,00 127.210.259,00 73.590.109,00 19.735.618,00
5.819.869,00 8.825.964,00 5.852.964,00 8.137.641,00 8.377.573,00 26.485.573,00 94.900.581,00 146.720.428,00 246.121.168,00 330.629.457,00 421.441.987,00 642.935.854,00 4.741,845.510,00
6.189.019.293,00
505.388.224,00
6.694.407.517,00
Laporan Penerimaan
Selisih Tidak Diketahui
6.807.325.415,00
112.917.898,00
Sumber: Dispenda Kabupaten Jembrana, 2015 Basis data atas potensi PBB-P2
yang tidak sesuai mengharuskan Dinas
Pendapatan Kabupaten Jembrana melakukan verifikasi dan validasi ulang atas data PBB-P2 penyerahan tersebut pada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Jembrana. Penatausahaan piutang PBB-P2 merupakan rangkaian kegiatan, mulai dari penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2, penyampaian dan penyebaran SPPT PBB-P2, pembayaran dan penagihan PBB-P2, dan pelaporan penerimaan piutang PBB-P2. Penatausahaan piutang yang belum optimal akan berpengaruh pada keakurasian data dan nilai piutang daerah yang tersaji dalam neraca. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat diandalkan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang bahwa piutang PBB-P2 memiliki nilai yang signifikan dan berulang setiap tahun sehingga penatausahaan piutang PBB-P2 menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas kewajaran penyajian laporan keuangan.
7
1.2
Rumusan Masalah Penatausahaan piutang PBB-P2 yang belum optimal akan berpengaruh pada
kualitas penyajian piutang PBB-P2 di neraca. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat diandalkan dan memengaruhi opini kewajaran
BPK. Dengan melihat fakta yang terjadi,
penelitian tentang
pengelolaan aset lancar dalam bentuk piutang daerah perlu dilakukan, khususnya tentang evaluasi penatausahaan piutang PBB-P2. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan penatausahaan piutang PBB-P2 yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam mendukung tercapainya kewajaran penyajian piutang PBB-P2 pada neraca pemerintah daerah.
1.3
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian penatausahaan
piutang PBB-P2 di Kabupaten Jembrana, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1.
Bagaimana proses penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2?
2.
Bagaimana proses penyampaian dan penyebaran SPPT PBB-P2?
3.
Bagaimana proses pembayaran dan penagihan piutang PBB-P2?
4.
Bagaimana proses pelaporan penerimaan piutang PBB-P2?
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.
Mengevaluasi proses penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2 apakah
8
sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.
Mengevaluasi proses penyampaian dan penyebaran SPPT PBB-P2
yang
dilakukan untuk meningkatkan penagihan yang efektif. 3.
Mengevaluasi proses pembayaran dan penagihan piutang PBB-P2.
4.
Mengevaluasi proses pelaporan penerimaan piutang PBB-P2 apakah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.5
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilandasi oleh motivasi untuk memperkaya khazanah
keilmuan melalui sumbangan pemikiran secara ilmiah mengenai penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan melakukan analisis terhadap penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2, penyebaran dan penyampaian SPPT PBB-P2, pembayaran dan penagihan piutang PBB-P2, dan pelaporan penerimaan piutang PBB-P2.
1.6
Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan
akademis dalam penyusunan kebijakan pengelolaan PBB-P2 berikut ini. 1.
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam peningkatan kualitas penatausahaan piutang PBB-P2 agar dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti
9
selanjutnya mengenai penatausahaan piutang PBB-P2.
1.7
Proses Penelitian Secara singkat proses penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 3. Fondasi Teoretikal Penelitian Studi Kasus
2. Tujuan Penelitian
1. Pertanyaan Penelitian
4. Metode Penelitian Studi Kasus
5. Temuan dan Analisis
Gambar 1.1 Proses Penelitian Studi Kasus Sumber: Pedoman Umum Penulisan Tesis (Maksi FEB UGM, 2015)
1.8
Sistematika Laporan Penelitian Sistematika laporan dalam penelitian ini disajikan dalam 7 (tujuh) bab
sebagai berikut. Bab 1
Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, proses penelitian, dan sistematika laporan penelitian. Bab 2
Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoretis
sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan evaluasi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan. Bab 3
Latar Belakang Kontekstual Penelitian. Bab ini menjelaskan secara
deskriptif tentang kondisi umum objek penelitian, yaitu organisasi yang berhubungan langsung dalam penatausahaan piutang PBB-P2 untuk mendapatkan
10
pemahaman yang spesifik mengenai karakteristik objek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang digunakan pada bab sebelumnya. Bab 4
Rancangan Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pengambilan
data dan analisis data penelitian yang meliputi rasionalitas penelitian, jenis penelitan, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas dan reabilitas data, serta teknik analisis data. Bab 5
Pemaparan Temuan Investigasi Kasus. Bab ini menjelaskan
tentang temuan-temuan dalam investigasi yang menggambarkan fakta-fakta untuk dapat menjawab tujuan penelitian. Bab 6
Analisis dan Diskusi Hasil Investigasi. Bab ini menjelaskan
tentang diskusi atas permasalahan yang ditemukan pada bab sebelumnya dan mengikuti metode penelitan yang telah dirancang. Bab 7
Penutup. Bab ini menyajikan tentang simpulan dari jawaban
penelitian dan refleksi dari hasil kegiatan penelitian. Keterbatasan penelitian menurut sudut pandang keilmuan dan efektivitas penelitian untuk menjawab problem yang dihadapi serta pemberian rekomendasi yang
merupakan aksi
praktikal secara operasional dan manajerial sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian.
