BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraannya, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi setiap Negara tidak boleh membiarkan seseorang warganya mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan. Dalam penjelasan ini ini kita akan menjelaskan apa arti Kewarganegaraan , dimana kita ketahui dalam era sekarang banyak orang yang belum terlalu paham tentang Kewarganegaraan. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari kewarganegaraan? 2. Bagaimana Kewarganegaraan di Indonesia? 3. Apa saja Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia? 4. Hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi hilangnya Kewarganegaraan Indonesia?
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Kewarganegaraan Menurut Cogan & Derricott (1998) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai “a set of caracteristic of being a citizen”. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan Negara. Ia berhak dan kewajiban terhadap Negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang itu. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara sehingga tumbuh penerimaan atas nilai;nilai sosial bersama yang ada di Negara tersebut. Di Indonesia, misalnya nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai religius atau nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai bersama. Oleh karena itu, nilai Pancasila yang diterima ini bisa jadi berbeda dari warga negara di negara lain. Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara, yang melahirkan berbagai akibat antara lain: a. Memunculkan identitas baru sebagai warga negara b. Menghasilkan rasa kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas c. Memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara d. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduannya secara timbal balik. Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, arti kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Hal ikhwal hubungan antara warga negara dengan negara tersebut pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk hubungan.
Hak dan Kewajiban lebih merupakan akibat dari kewarganegaraan sebagai status hukum (legal formal), padahal kewarganegaraan
bukan hanya sebatas legal.
Kewarganegaraan dapat dipahami dalam tiga status. Pertama, status legal, yakni memiliki hak dan perlindungan dari negara. Kedua, status sebagai agen politikal yang melahirkan aneka partisipasi dalam berbagai pranata politik. Ketiga, status keanggotaan itu sendiri yang menghadirkan identitas. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologi tidak ditandai dengan dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material 1) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan
dalam
sistematika
hukum.
Masalah
kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. 2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai warga negara asing. B. Kewarganegaraan Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Indonesia atau UndangUndang sebagai pelaksana dari pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang No. 12 tahun2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. Undang-undang ini menggantikan UndangUndang Kewarganegaraan lama, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) Siapa yang menjadi warga negara Indonesia 2) Cara dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 4) Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 5) Ketentuan pidana Pemuatan kewarganegaraan dalam arti material seperti peran serta, hak, dan kewajiban warga negara lebih banyak termuatkan dalam pelbagai Undang-Undang diberbagai bidang. Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional misalnya, kita akan mendapati adanya peran serta, halk dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebatas memuat perihal isi formal Kewarganegaraan, sedangkan isi material dari kewarganegaraan termuat dalam Undang-Undang yang lain yang mengatur pelbagai Bidang kehidupan warga negara Indonesia. C. Tentang Pewarganegaraan Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu Negara. Pewarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi. Negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh Kewarganegaraan indonesia Undang-Undang No. 12 tahun 2006 antara lain: a. Melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia b. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat berwenang. c. Melalui pemberian kewarganegaraan d. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan.
D. Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Dinyatakan kewarganegaraan Indonesia hilang karena: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. c. Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh Presiden atas permohonannya sendiri d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden e. Secara suka rela masuk dinas negara asing f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing g. Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing i. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara j. Perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum nrgara suaminya k. Laki-laki negara warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara Istrinya l. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Negara Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan. Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewrganegaraan Indonesia meliputi: a. Asas ius sanguinis b. Asas Ius Soli c. Asas kewarganegaraan tunggal d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang No. 12 tahun 2006 pada dasrnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).
Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu pengecualian. Jika anak tersebut sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah maka ia dipersilahkan memilih kewarganegaraan apakah ikut kewarganegaraan bapaknya ataukah ibunya.
BAB III KESIMPULAN Dari penjelasan makalah diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu: a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil 2. Setiap Negara berwenang menentukan siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan sesorang, dikenal adanya asas berdasarkan perkawinan, dan didasarkan pada sisi kelahiran yaitu asas Ius Soli dan Ius Sanguinis. 3. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang adalah perihal, siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Winarno.2015.Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Bumi Aksara.
KEWARGANEGARAAN Makalah
Disusun guna memenuhi tugas Mata kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu : Yuli Nur Khasanah
Disusun oleh : Nurma Aisyah Imani
(1601016064)
Diah Isnaini P.
(1601016077)
Sri Widarti
(1601016078)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2016
