1
BAB I PENDAHULUAN
I.
LATAR BELAKANG Kita semua tahu bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita bangsa Indonesia yang menjadi negara ini kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dan sebagai warga Negara Indonesia sangatlah wajib untuk menjadi manusia pancasilais tanpa terkecuali bahkan pemuda masa kini yang merupakan penerus tongkat estafet para pendahulu. Tapi kenyataannya Pemuda masa kini sebagian besar telah mengubur Pandangan hidup bangsa kita yaitu Pancasila bahkan diantara mereka hanya mengetahui bahwa Pancasila ada 5 tapi tidak mengetahui isi Pancasila tersebut.
Orang yang Pancasilais dikatakan katro, kuper (kurang pergaulan), wong deso dan lain sebagainya, sungguh suatu tantangan yang berat bagi Sang Garuda pada abad ini, Pada makalah yang berjudul “PANCASILA DAN PEMUDA MASA KINI ” selain memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila saya juga ingin mengetahui kenapa Pancasila sekarang semakin redup di setiap perjalanan tahun.
II. RUMUSAN MASALAH Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sikap pemuda terhadap Pancasila ? 2. Mengapa Pancasila semakin redup di hati masyarakat Indonesia ? 3. Bagaimana
mengembalikan
Pancasila
masyarakat Indonesia ?
1
sebagai
pandangan
hidup
2
III. PENDEKATAN 1. Historis BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa). Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Rancangan mukadimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota. Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia
3
kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil
mengesahkan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai mukadimah. Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang
penutupan
Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: a. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan
sebagai
Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. b. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. d. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat.
4
Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementrian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia. Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok. a. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia. b. Rumusan
Pancasila
yang
ditetapkan
oleh
Panitia
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. c. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni: a. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I). b. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II).
5
c. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III). d. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV). e. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V). f.
Mukadimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukadimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).
g. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukadimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII). 2. Sosiologis Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia yang telah mendarah daging dalam diri seluruh rakyat Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga kini. Pengamalan Pancasila beserta sila-silanya sebagai landasan moral bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat setiap warga negaranya dan sebagai ciri khas hidup masyarakat Indonesia. Pancasila adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila sangat dijunjung tinggi oleh warga Negara Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa. Pancasila mampu mengakomodir semua perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga mampu menjadi satu dan menciptakan kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera. Dalam masyarakat Indonesia Pancasila merupakan pokok perilaku yang mengajarkan tata kelakuan hidup antar warga Negara sehingga mampu menciptakan pola hubungan sosial yang baik dan berguna antar warga
Negara.
Jadi oleh
pandangan
warga
Negara
Indonesia
Pancasilasangat penting dan menjadi jati diri bangsa dalam menghadapi
6
perubahan jaman dan kesulitan-kesulitan hidup bermasyarakat dan bernegara. 3. Yuridis Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. Dengan demikian tepatlah pernyataan Dardji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang
dipergunakan
sebagai
dasar
mengatur-menyelenggarakan
pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.” Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi. Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturanperaturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaankebijaksanaan
dan
tindakan-tindakan
pemerintah
di
bidang
pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi sejauh
7
mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila. Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapat dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila. Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilainilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.
8
BAB II PEMBAHASAN
I.
KEBEKUAN PANCASILA Memperingati hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober kerap hanya menjadi seremonial yang hambar, karena semangat yang ditorehkan dalam sejarah tidak lagi dijiwai apalagi diamalkan oleh bangsa kita. Apakah Pancasila sudah kehilangan makna? Dalam berbagai survei tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dan Wakil Rakyat menunjukkan nilai pesimis (tidak percaya) hingga apatis (tidak peduli). Citra negatif ini bila tidak kunjung membaik dapat membawa kehancuran. Bila kita cukup membaca sejarah jatuhbangunnya bangsa-bangsa, seperti Romawi dan Persia, pesimisme dan apatisme rakyat pada pemerintahannya selalu mengawali runtuhnya sebuah peradaban. Membangun citra bukan dengan tebar pesona, melainkan dengan kerja nyata. Faktanya di kanan-kiri kita banyak tetangga yang hidup tidak layak dari sisi ekonomi; Banyaknya pengangguran, gaji yang minim, mahalnya akses menuju pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sebenarnya kemiskinan tidak selalu menimbulkan keresahan, apabila ditopang bersamasama. Kemiskinan baru akan bergejolak tatkala dihadapkan dengan kemewahan hidup penguasa. Di tingkat atas, pemandangannya menyakitkan hati; DPR sudah tidak mewakili nurani rakyat, bahkan cuma memperalat rakyat, hukum tidak ditegakkan secara tegas dan adil, korupsi dan kejahatan berlalu lalang di depan hidung rakyat kecil tanpa bisa dicegah. Semua itu membuat rakyat bak hidup dengan hukum rimba: Siapa kuat dia menang. Di tengah ruwetnya realitas sosial ini, setiap warga negara mestinya kembali pada dasar negaranya, Pancasila. Kenyataannya, sebagai pijakan bangsa Pancasila seolah beku, tidak mampu memberikan solusi tuntas.
8
9
Bahkan sepertinya tidak terpikir bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai permasalahan berdasarkan Pancasila. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia sudah sirna sejak lepasnya Timor timur,
disusul
Ambalat,
Sipadan-Ligitan,
dan
terus
bergejolaknya
pemberontakan Republik Maluku Selatan dan Gerakan Papua Merdeka yang hingga kini belum tuntas sebagaimana tuntasnya GAM. Bahkan saat negeri ini didera isu terorisme, tidak satupun yang mengangkat nilai-nilai Pancasila ke permukaan. Dan jangan mengajak berdiskusi tentang Sila Keempat, Kerakyatan yang
Dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Sumpah! tidak ada yang percaya omong kosong ini. Terakhir, bagaimana pemerintah berharap bisa meyakinkan semua orang bahwa di Indonesia ada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Sila Kelima, yang ternyata cuma di statistik saja.
II. PANCASILA BAGI PEMUDA MASA KINI Ketuhanan Yang Maha Esa tentu tanpa di jelaskan artinya bahwa adanya Tuhan dan merupakan pengakuan adanya agama di Negara yang entah pada kenyataannya nanti itu di syahkan oleh departemen-departemen yang terkait untuk melegalkan suatu agama, Agama tidak usah di legal atau di ilegalkan adalah merupakan sebuah keyakinan bahkan mengakui tuhan tidak ada juga merupakan sebuah keyakinan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah kata tegas yang seorang anak SD juga akan gampang memahami dan mencerna kata-kata itu sambil ngemil cokelat kesukaannya sehingga pada kasus yang baru saja terjadi dilingkaran Monas dan Unas dengan gampang dikutuk oleh berbagai pihak Persatuan Indonesia seandainya dibuat sebuah danau maka tampunglah darah para pejuang Negara ini dari awal penjajahan sampai zaman penjajahan lagi maka akan tercipta berpuluh-puluh danau darah atas nama persatuan Indonesia.
10
Rasa kerakyatan yang sekarang di nodai oleh ulah-ulah para wakil rakyat dengan kasus pornografi dan juga musyawarah-musyawarah yang entah menjadi permufakatan yang menguntungkan atau tidak untuk rakyat atau hanya menguntungkan oknum wakil rakyat itu sendiri dan dengan pemilu yang terlaksana di daerah-daerah menyebabkan beberapa gesekan-gesekan di antara anak negeri dan daerah apakah pantas untuk mengejawantahkan nilai ke-4 dari 5 dasar tersebut Sejauh mana rasa keadilan sosial yang dirasakan sekarang apakah kemudian dengan kondisi jalanan yang ramai oleh kemacetan lalu lintas karena aksi massa menuntut haknya bercampur pengamen,pengemis dan ibu rumah tangga di angkutan yang tampak stress menunggu sampai pasar sambil berdoa semoga harga tidak naik. Rasa keyakinan terhadap tuhan ditetapkan diurutan pertama pada dasar yang katanya merupakan pijakan utama bangsa ini artinya para perumus dasar-dasar tersebut mengakui adanya tuhan yang dari zaman bahuela tuhansudah diakui ada bahkan sebelum keyakinan itu terbentuk menjadi sebuah lembaga yang bernama agama. Agama sebagai sebuah lembaga tentu mempunyai aturan-aturan yang di tetapkan oleh agama tersebut oleh sebuah keyakinan baik melalui utusan atau rasul yang diutus tuhan atau melalui sebuah kesepakatan bersama yang akhirnya menyatakan terbentuknya sebuah agama dan artinya hak untuk yakin pada keyakinan yang dipeluk itu adalah hak yang paling pertama dan utama pada dasar Negara ini. Dalam diri seorang yang punya keyakinan kuat dan berpegang teguh pada keyakinannya maka dengan sendirinya akan merasa bahwa kebenaran adalah merupakan bagian dari dirinya dan tentu itu adalah kewajiban dari pemeluk keyakinan tersebut untuk membela kebenaran yang dianutnya. Kemudian pada sisi lain ada orang yang merasa sama dengan dirinya dan ada sebuah hal yang sangat wajar. Keyakinan yang mengejawantah menjadi agama yang kemudian agama tersebut diatur keberadaannya oleh pemerintah dengan undang-undang yang di
11
akomodasi dari segenap kepentingan yang ada di bangsa ini dengan hukum warisan kolonial bila di konversi dengan kasus mutakhir yang terjadi di Monas di mana sekelompok orang yang berangkat dari keyakinan yang kuat menyerang kelompok yang merasa punya keyakinan kuat yang disinyalir oleh kelompok penyerang bahwa kelompok yang diserang membela sebuah kelompok yang mempunyai keyakinan yang berumur muda dan menunggu surat keputusan bersama dari menteri apakah dia boleh atau tidak. Akhirnya lupakan persatuan Indonesia konflik tercipta dengan melupakan harga makanan dan kebutuhan pokok akibat BBM yang di naikkan oleh pemerintah yang menghasilkan anarkisme aparat kepolisian yang tentunya merupakan alat pemerintah dengan menyerang kampus Universitas Nasional yang menggunakan senjata,seragam dan alat yang dari ujung sepatu sampai kepala merupakan uang pajak rakyat. Dengan gagah berani juga mereka menyerang Mahasiswa di bawah sinar jalan dengan pencari berita yang membuat aksi tersebut juga terkenal di media dan para tokoh dan pembela hak asasi manusia mulai menginvestigasi kemungkinan pelanggaran HAM. Beberapa daerah juga bergejolak mahasiswa dan masyarakat bukan hanya dengan kasus anarkisme aparat tersebut tetapi dengan masalah kebijakan pemerintah yang diumumkan sebelumnya. Apa daya atau terpedaya oleh kabar berita oknum wakil rakyat juga membuat berita dengan permainan norak ala lelaki hidung belang dilokalisasi tetapi sekarang berdasi dan punya duit bermain dengan wanita cantik sekaligus menambah rekor berita buruk mereka dari oknum lain yang sebelumnya melakukan korupsi ,Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang wakil-wakil rakyat sendiri bernama DPR yang juga bersama presiden dipercaya oleh rakyat untuk saling bermusyawarah dan bermufakat mengeluarkan aksi dan reaksi masing-masing pada porsi yang telah di tetapkan.Baik oleh undangundang maupun kondisi yang terus menggurita pada kondisi riil yang diberitakan oleh Media massa.
12
Keadilan sosial untuk masyarakat bangsa ini tercipta oleh kabar berita yang cepat berubah dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan kepentingan sekelompok orang terkait dengan pesta pengalihan kekuasaan yang dalam waktu singkat juga akan di gelar. Ketika BBM di naikkan seiring dengan efek domino barang kebutuhan pokok yang naik maka ada riak-riak antara Mahasiswa beberapa kelompok masyarakat yang menekan pemerintah untuk menurunkan harga BBM yang direspon oleh pernyataan mata-mata pemerintah bahwa ada kelompok kuat yang membonceng aksi tersebut,kemudian tiba-tiba terjadilah percikan kecil atas nama agama yang memicu persiapan kelompok-kelompok untuk memulai perang kepada saudara sebangsa,seolah bertepuk sebelah tangan beberapa tokoh dan orang dipemerintahan yang dengan malu-malu kucing juga bertepuk disebelah tangan berteriak maling tetapi terdengar sumbang dan hambar ataukah memang mereka sama-sama maling kemudian lari dari tanggungan dan tertuduhlah beberapa orang yang merasa benar dan dibenarkan oleh kondisi riil bangsa.
III. SAATNYA SANG GARUDA MENBENTANGKAN SAYAPNYA Korupsi, teroris, anarkis, penggunaan narkoba, pembunuhan, asusila, sex bebas dan lain sebagainya ke semua perilaku Pemuda kita ini merupakan tantangan sang garuda, dan mulai detik ini Saatnya sang garuda bangkit dari kebekuannya, saatnya kita terbangun dari keterpurukan mulai melakukan perubahan yang berawal dari diri sendiri kemudian masyarakat lalu bangsa. Kita patahkan pandangan Dunia tentang keterpurukan bangsa kita, dan ada banyak cara yang kita lakukan diantaranya sebagai berikut: Pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penanaman kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Upaya itu memiliki makna strategis manakala realitas menunjukkan bahwa dalam batas-batas
13
tertentu telah terjadi proses pemudaran kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu langkah terbaik untuk mendekatkan kembali atau membumikan Pancasila ke tengah rakyat Indonesia tidak lain melalui pembangunan kesadaran sejarah. Tegasnya Pancasila didekatkan kembali dengan cara menguraikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia, termasuk menjelaskannya bahwa secara substansial Pancasila adalah merupakan jawaban yang tepat dan strategis atas keberagaman Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang.
Kedua, perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak. Janganlah sampai Pancasila ini sekadar wacana di atas mulut yang disampaikan secara berbusa-busa hingga menjadi basi sementara di lapangan penuh dengan perilaku hipokrit. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan silasila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan suatu conditio sine qua non bagi tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Salah satu tantangan terbesar yang perlu segera dijawab bangsa yang besar ini, khususnya oleh para pemegang kekuasaan, adalah menjawab tantangan atas lemahnya kesejahteraan rakyat dan penegakkan keadilan. Ketimpangan kesejahteraan antara kota dan desa, terlebih Jawa dan luar Jawa merupakan salah satu permasalahan besar yang harus segera dijawab oleh bangsa ini. Terasa sesak bagi kita semua bila mengingat bahwa di dalam sejarah dewasa ini masih ada bagian dari bangsa ini yang secara mengenaskan masih hidup di alam prasejarah! Masalah penegakkan keadilan juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius para pengambil kebijakan. Keadilan sosial yang telah lama digariskan para pendiri negeri ini sering
14
menjadi kontraproduktif manakala hendak ditegakkan di kalangan para penguasa dan pemilik uang. Jadilah hingga sekarang ini pisau keadilan yang dimiliki bangsa ini masih merupakan pisau keadilan bermata ganda, tajam manakala diarahkan kepada rakyat kebanyakan, dan tumpul atau bahkan kehilangan ketajamannya sama sekali manakala dihadapkan dengan para pemegang kekuasaan atau pemilik sumber-sumber ekonomi. Bila dua hal itu saja mampu dikedepankan bisa jadi bangsa yang besar ini tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan ancaman yang ada, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam bisa jadi akan pupus dengan sendirinya manakala kesejahteraan rakyat terkondisikan pada keadaan yang baik dan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ancaman dari luar, termasuk arus besar globalisasi sekalipun tidak akan menggeruskan Pancasila sebagai sebuah ideologi tetapi justru akan menjadikan Pancasila sebagai kekuatan yang mampu mewarnai arus besar globalisasi. Terlebih karena globalisasi bagi bangsa ini bukanlah merupakan barang baru. Pada akhirnya, menjadi baik kiranya bila menyimak kembali apa yang pernah dikatakan oleh Roeslan Abdulgani (1986), “Pancasila kita bukan sekedar berintikan nilai-nilai statis, tetapi juga jiwa dinamis. Kurang gunanya bagi kita, hanya secara verbal mencintai kemerdekaan, kalau kita tidak berani melawan penjajahan, baik yang tradisional-kuno maupun yang neokolonial. Kurang gunanya kita, secara verbal saja menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa kalau kita takut melawan kemusyrikan. Kurang gunanya kita, secara verbal saja mengagungkan sila Perikemanusiaan, kalau kita membiarkan merajalela situasi yang tidak manusiawi. Kurang faedahnya kita, secara verbal saja cinta Persatuan Indonesia, kalau kita membiarkan merajalelanya rasa nasionalisme dan patriotisme merosot dan membiarkan bangsa lain mengeksploitasi kebodohan dan kelemahan rakyat kita. Kurang manfaatnya kita cinta Sila Kerakyatan kalau kita membiarkan keluhan rakyat tersumbat. Kurang artinya kita ngobrol saja tentang sila Keadilan Sosial, kalau kitamembiarkan kepincangan sosial ekonomis merajalela.
15
BAB III PENUTUP
I.
KESIMPULAN Dari pembahasan makalah diatas dapat disimpulkan Pancasila saat ini menjadi beku ideologinya tak di hiraukan lagi terbukti setiap hari kita mengkonsumsi berita tentang Korupsi, teroris, anarkis, penggunaan narkoba, pembunuhan, asusila, sex bebas dan lain sebagainya ke semua perilaku Pemuda. Hal ini merupakan tantangan sang garuda Pancasila,
Perlunya
dilakukan terobosan baru untuk menjadikan Pemuda ini menjadi manusia Pancasilais yaitu pertama penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan kedua
perlu adanya
kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak.
II. SARAN Melihat perkembangan Pancasila dewasa ini seharusnya kita terbangun dari keterpurukan mulai melakukan perubahan yang berawal dari diri sendiri kemudian masyarakat lalu bangsa. Kita patahkan pandangan Dunia tentang keterpurukan bangsa. Kita kembalikan pandangan hidup yang tak dimiliki bangsa lain yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi tujuan bersama yaitu Pancasila.
16
DAFTAR PUSTAKA 15
Kaelan, Drs.1996. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan.Yogyakarta : Paradigma Bakry, Noor Ms.1997. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta : Liberty Darmodihardjo, Dardji.1984.Pancasila dalam beberapa perspektif. Jakarta: Aries Lima Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press
Sumber Dari Internet : http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/2008/10/12/ideologi-di-asia http://finance.groups.yahoo.com/group/media-jabar/message/1866 http://klipingcliping.wordpress.com/2009/08/03/pancasila-tantangan http://yankoer.multiply.com/reviews?&page_start=60 http://finance.groups.yahoo.com/group/media-jabar/message/1866 http://politik.kompasiana.com/2010/10/02/kebekuan-pancasila/
17
PANCASILA DAN PEMUDA MASA KINI MAKALAH PANCASILA
Disusun Oleh :
NAMA
: ARDI KURNIAWAN
NIM
: 11.12.5821
KELAS
: 11-S1SI-07
KELOMPOK
: NUSANTARA
DOSEN
: Drs. MUHAMMAD IDRIS P, MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
18
2011
PANCASILA DAN PEMUDA MASA KINI
MAKALAH PANCASILA
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
Disusun Oleh :
NAMA
: ARDI KURNIAWAN
NIM
: 11.12.5821
KELAS
: 11-S1SI-07
KELOMPOK
: NUSANTARA
DOSEN
: Drs. MUHAMMAD IDRIS P, MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
19
2011 ABSTRAK i
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita semua tahu bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita bangsa Indonesia yang menjadi negara ini kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dan sebagai warga Negara Indonesia sangatlah wajib untuk menjadi manusia pancasilais tanpa terkecuali bahkan pemuda masa kini yang merupakan penerus tongkat estafet para pendahulu. Tapi kenyataannya Pemuda masa kini sebagian besar telah mengubur Pandangan hidup bangsa kita yaitu Pancasila bahkan diantara mereka hanya mengetahui bahwa Pancasila ada 5 tapi tidak mengetahui isi Pancasila tersebut.
Sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki sikap Pancasila, contohnya saja masih banyak yang melakukan korupsi, melecehkan agama lain, anarkis, kurang meratanya pendidikan dan pembangunan, dan banyak hal yang lainnya.
Melihat perkembangan Pancasila dewasa ini seharusnya kita terbangun dari keterpurukan mulai melakukan perubahan yang berawal dari diri sendiri kemudian masyarakat lalu bangsa. Kita patahkan pandangan Dunia tentang keterpurukan bangsa. Kita kembalikan pandangan hidup yang tak dimiliki bangsa lain yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi tujuan bersama yaitu Pancasila.
20
Daftar Isi ii
Halaman Judul ......................................................................................... i Abstrak ....................................................................................................... ii Daftar Isi .................................................................................................... iii Bab I Pendahuluan ................................................................................. 1 I.
Latar Belakang ...................................................................... 1
II. Rumusan Masalah . ................................................................ 1 III. Pendekatan ............................................................................ 2 a. Historis ............................................................................. 2 b. Sosiologis . ........................................................................ 5 c. Yuridis . ............................................................................ 6
Bab II Pembahasan . ............................................................................. 8 I.
Kebekuan Pancasila .............................................................. 8
II. Pancasila Bagi Anak Bangsa Masa Kini ................................ 9 III. Saatnya Sang Garuda Membentangkan Sayapnya .................. 12
Bab III Penutup...................................................................................... 15 I.
Kesimpulan ........................................................................... 15
II. Saran ..................................................................................... 15 Daftar Pustaka
21
iii
