BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam BAB VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Pengaturan otonomi daerah bagi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 18 ayat (2) menjelaskan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 18 ayat (5) menjelaskan, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Pasal 18 ayat (6) menjelaskan, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut desentralisasi.Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (1) menjelaskan,
“Hubungan
wewenang
antara
pemerintah
pusat
dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”; dan ayat (2) menjelaskan, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurusi urusan pemerintahan daerah. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyerahan kewenangan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (14) menjelaskan, “Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah”. Pasal 1 ayat (15) menjelaskan, “Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah”. Pasal 1 ayat (16) menjelaskan, “Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara”. Kewenangan
bidang
ketenagakerjaan
oleh
pemerintah
daerah
merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) menjelaskan, “Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1.
tenaga kerja;
2.
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3.
pangan;
4.
pertanahan;
5.
lingkungan hidup;
6.
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7.
pemberdayaan masyarakat dan desa;
8.
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9.
perhubungan;
10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2), bidang ketenagakerjaan merupakan kewenangan urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib. Bidang ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi disetiap daerah. Menurut Sukirno dalam Chairul Nizar dkk, teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi ( Chirul Nizal dkk, 2013 : 8). Pengaruh otonomi daerah tentu sangat besar mengingat campur tangan pemerintah daerah lebih besar dalam rangka pembangunan daerah salah satunya dari aspek penyerapan tenaga kerja. Bidang ketenagakerjaan
yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib harus dikelola dengan baik didaerah untuk melakukan pembangunan ekonomi secara nasional melalui daerah. Pengelolaan bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Surakarta seperti memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja merupakan roda pembangunan ekonomi daerah. Pelayanan Pemerintah Kota Surakarta dibidang ketenagakerjaan merupakan salah satu retribusi Kota Surakarta yang berarti sumber pendapatan daerah.
Untuk
itu
perlu
dilakukan
penelitian
yang
berjudul
:
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN
DI
KOTA
SURAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH”
B. Rumusan Masalah Latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah? 2. Apakah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif Tujuan obyektif merupakan tujuan dari suatu penulisan hukum yang berasal dari penelitian yang bersangkutan. Tujuan obyektif dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : a. Mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. b. Mengetahui kewenangan
kendala-kendala pemerintah
yang
daerah
menghambat dalam
pelaksanaan
pelayanan
bidang
ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 2. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif merupakan tujuan dari penulisan hukum yang berasal dari penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan subyektif dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : a.
Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah di FakultasHukum, dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Tata Negara pada khususnya.
b.
Mengembangkan dan menerapkan penalaran penulis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan.
c.
Melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum tata negara pada khususnya. b. Penelitian hukum ini dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penulisan sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis a. Sarana penulis untuk mengembangkan pola pikir, pandangan, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh. b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penulis lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor tersebut. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi teoritis maupun praktis (Soerjono Soekanto, 2010: 2-3). Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Metode penelitian dapat diartikan dengan logika dari penelitian ilmiah melalui studi terhadap prosedur dan teknik penelitian melalui suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:5-6). Arti Metodologi menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor pada tahun 1975 dalam buku Soerjono Soekanto (2010: 6), adalah:“… The process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conduct research”.
Artinya, proses, prinsip dan prosedur yang kita mendekati masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu-ilmu sosial istilah berlaku untuk bagaimana seseorang melakukan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2010: 6-7). 1. Jenis Penelitan Penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penulisan turun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan dan
kendala-kendala
yang
menghambat
pelaksanaan
kewenangan
pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesishipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). Penulis berusaha menggambarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan. 3. Pendekatan Penelitian Menurut Soerjono Soekanto (2010: 32) dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Mengacu pada perumusan masalah,
maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. 4. Lokasi Penelitian Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Berdasarkan sumbernya, jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Data primer dari penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan dan staff yang berada dibawah Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta yang mengurusi masalah ketenagakerjaan di Kota Surakarta. b. Data Sekunder Data sekunder mencakup: 1. Bahan Hukum Primer a) Peraturan Perundang-undangan:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan. (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. (6) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan. 2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contoh adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama (Soerjono Soekanto, 2010: 21). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempertimbangkan “content analysis” (Soerjono Soekanto, 2010: 21).
b. Wawancara atau Interview Menurut Norman K. Denzin dalam buku Soerjono Soekanto (2010: 24), wawancara diartikan sebagai:“… any face to face conversation exchange where one person elicits information from another.” Artinya, percakapan tatap muka dimana saling memberikan informasi dari seseorang kepada yang lainnya. 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008:242). Menurut Heribertus B. Sutopo (2006:113-116) dijelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Teknis analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain: a. Reduksi Data Reduksi
data
merupakan
tahap
seleksi,
pemfokusan,
penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis
yang
mempertegas,
memperpendek,
membuat
fokus,
membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian yang dilakukan. b. Penyajian Data Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang tersusun dalam bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Lebih jelasnya dapat digambarkan dengan skema berikut ini: Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data
Penarikan Simpulan dan Verifikasi Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif 1. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum, maka penulis membagi sitematika penulisan hukum dalam empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penulisan hukum ini. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap isi penelitian. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini diuraikan mengenai kerangka dari teori maupun kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Otonomi Daerah, Tinjauan tentang Kewenangan Daerah, Tinjauan tentang Ketenagakerjaan serta Kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran penulis.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada, yaitu mengenai Bagaimana
kewenangan pemerintah daerah dalam
palayanan bidang ketenagakerjaan Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta? BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
