BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tanggal 21 November 2001. DPD RI yang tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur dalam konstitusi dan undang-undang merupakan lembaga perwakilan yang merepresentasikan daerah yang memiliki arti penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia untuk mendorong proses pembangunan dan kemajuan daerah serta mengaktualisasikan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) baik dengan lembaga eksekutif maupun antar lembaga legislatif. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD RI dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
tentang Tata Tertib yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian. Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI harus memiliki supporting system didalam organisasinya demi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Supporting system tersebut diwujudkan dengan dibentuknya salah satu unsur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI berupa Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI, kerjasama teknik luar negeri dan dalam negeri, urusan keuangan anggota DPD RI dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Dalam setiap organisasi sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam semua bidang termasuk dalam hal pengelolaan gaji dan tunjangan. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi-informasi penting berkaitan dengan kebijakan yang diambil, arah dan tujuan serta pengendalian intern suatu organisasi. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi bagaimana suatu siklus penggajian dan pengupahan yang ada dalam suatu organisasi diatur dan berjalan sesuai kebijakan masingmasing organisasi. Setiap organisasi mempunyai kebijakan dan sistem yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Termasuk di lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI juga terdapat suatu sistem informasi akuntansi penggajian yang tertuang dalam Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Gaji dan Tunjangan yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Belanja Negara dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Dewan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, masalah Sumber Daya Manusia masih menjadi sorotan bagi organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI di era reformasi birokrasi sekarang ini. Karena Sumber Daya Manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang cukup, tetapi tanpa dukungan Sumber Daya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Manusia yang andal kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, Sumber Daya Manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh pegawai dan pimpinan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Organisasi akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh pegawai-pegawai yang berkompetensi di bidangnya. Kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi efektivitas penerapan program atau kegiatan, misalnya sejauh mana pencapaian penerapan sitem informasi akuntansi dalam organisasi yang diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Peningkatan kompetensi pegawai sangat diperlukan dalam mendukung kemampuan kerja sekaligus melihat efektif atau tidaknya program yang dijalankan. Peranan dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting dan menentukan karena Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Anggaran Negara yang dibelanjakan untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun hal tersebut belum diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan integritas yang tinggi bagi komunitas Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, para pengambil kebijakan dapat melakukan perbaikan kedalam, yang salah satunya melalui pengembangan Sumber Daya Manusia. Perbaikan kondisi internal ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat diri dan meningkatkan daya tahan dalam menghadapi persaingan lokal dan global yang pasti akan semakin ketat. Ini artinya instansi harus memperbaiki sistem manajemen kinerja instansinya melalui perbaikan kinerja pegawainya, karena keberhasilan instansi dalam memperbaiki kinerja instansinya sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam berkarya atau bekerja. Dalam perkembangan dunia birokrasi yang semakin kompetitif antar instansi pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas masing-masing instansinya, maka organisasi Sekretariat Jenderal DPD RIdituntut untuk memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk Sumber Daya Manusia. Mengelola Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal DPD RI dengan berbagai ragam sifat, sikap dan kemampuan manusia agar mereka dapat bekerja menuju satu tujuan yang direncanakan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sumber Daya Manusia sebagai pelaku organisasi mempunyai perbedaan dalam sikap (attitude) dan pengalaman (experimen). Perbedaan tersebut menyebabkan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
tiap individu yang melakukan kegiatan mempunyai kemampuan kerja atau kinerja (performance) yang masing-masing berbeda juga. Dari uraian tersebut, maka sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan, harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan harus jelas maksud dan tujuannya. Untuk dapat menghasilkan informasi dengan karakteristik tersebut, data yang diproses dalam sistem informasi akuntansi harus data yang benar dan akurat agar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Sistem yang dipakai harus baik dan tepat, karena gaji merupakan komponen yang secara rutin diberikan dalam penyelenggaraan usaha dan sangat penting karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Hal inilah yang menyebabkan
gaji
menjadi
biaya
yang dominan.
Untuk
memudahkan
administrasinya, maka diperlukan suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan. Dari fenomena yang penulis amati di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kompetensi pegawai dalam menerapkan sistem informasi akuntansi yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPD RI. Salah satunya adalah Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Gaji dan Tunjangan yang diterapkan, pada kenyataannya belum dijalankan sepenuhnya oleh pegawai. Selain itu tingkat pendidikan yang beragam diantara pegawai yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPD RI, ikut menentukan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
proses pemahaman pegawai dalam menerapkan sistem informasi akuntansi yang ada. Pengembangan kompetensi pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPD RI pada dasarnya bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Namun kenyataannya diklat tersebut tidak dilakukan secara komprehensif, dalam arti kepada seluruh pegawai, melainkan hanya diberikan beberapa pegawai saja. Hal ini memberi pengaruh pada pemahaman sistem informasi akuntansi yang tidak merata diantara selurh pegawai yang ada di di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPD RI. Beberapa fenomena diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015).
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka
dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah kompetensi pegawai mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
C.
Tujuan dan Kontribusi Penelitian
1.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini
adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui gambaran mengenai kompetensi pegawai yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. 2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. 3. Untuk mengetahui apakah kompetensi pegawai mempengaruhi efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2.
Kontribusi Penelitian Kontribusi yang diharapkan bisa lahir dari diadakannya penelitian ini
antara lain: 1. Terhadap internal Sekretariat DPD RI, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan pemikiran dan masukan informasi yang bermanfaat bagi Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI dan pihak-pihak yang terkait dalam hal kompetensi pegawai dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi. 2. Terhadap penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dari penulis yang berguna bagi pengembangan Ilmu
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
Manajemen, khususnya mengenai kajian kompetensi pegawai dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi. 3. Terhadap masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai masalah kompetensi pegawai dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
