BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang. Ekonomi kreatif yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Joko Widodo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Ekonomi kreatif yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan mampu mendorong sektor rill. Pemerintah Indonesia sedang melakukan berbagai pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mengerahkan segala daya dan upaya mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, salah satunya melalui sektor pajak. Pajak merupakan kontributor terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti peranannya sangat besar terhadap kelangsungan

pembangunan

nasional. Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan meningkatkan pembangunan di setiap daerah tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola atau mengurus daerahnya sendiri , dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom (Kurniawan; 122; 2005). Melalui otonomi daerah kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah dimana di dalamnya sudah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sesuai penerapan

1

Universitas Sumatera Utara

2

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri disetiap kabupaten/kota . Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD merupakan sumber pembiayaan yang penting di setiap daerah yang mana penerimaan pajak dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Peningkatan PAD dapat tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan .Salah satu komponen dalam meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan peraturan pemerintah RI undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu komponen yang ada dalam pajak daerah yaitu Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Marihot Siahaaan,2005:299). Pajak hotel dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan PAD.Meskipun penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang

relatif kecil namun

pajak hotel merupakan sumber

penerimaan yang potensial bagi daerah. Di daerah Tapanuli Utara dengan semakin berkembangnya fasilitas yang ada misalnya semakin banyak tempat wisata yang dibuka, akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat hunian dan jumlah hotel.Tempat hunian dan jumlah hotel tersebut tentunya berkontribusi dalam

menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel sangat

potensial dalam meningkatan penerimaan daerah, Berdasarkan data diketahui


3

bahwa, Total Penerimaan Daerah (TPD) yang bersumber dari PAD Tapanuli Utara masih tidak stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahun. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel . Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan belum maksimal. Selain menetapkan target , untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik.Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian tujuan sebagai perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur. Pengelolaan yang baik dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pelaksanaan pemungutan pajak hotel.Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ke dalam suatu laporan tugas akhir dengan judul “Pengeloaan Pajak Hotel Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara” serta dapat membantu penulis di dalam menyusun Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.


4

B. Tujuan dan Manfaat 1.

Tujuan Adapun tujuan laporan tugas akhir yang ingin di capai adalah sebagai berikut. 1.1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara 1.2. Untuk megindentifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengelolaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara 1.3. Untuk mengetahui pengelolaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara

2.

Manfaat Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 2.1.

Bagi Penulis, yaitu: a) Menambah referensi ilmiah penulis b) Menaambah sajian data bagi informasi

untuk instansi yang

terkait 2.2.

Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,yaitu: a) Mengupayakan mendapat saran dan masukan untuk perbaikan danpenyempurnaan kurikulum khususnya untuk Program Studi Diploma IIIAdministrasi Perpajakan.


5

b) Mempromosiksn sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan

dilingkungan

Program

Studi

Diploma

III

Administrasi Perpajakan. 2.3 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara yaitu: a) Meningkatkan mutu dan kualitas dengan adanya Laporan Tugas Akhir jangka pendek. b) Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya agar menjadi lebih baik

C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Pajak didefinisikan dengan iuran kepada Negara terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelanggarakan pemerintahan. Pajak menurut para ahli : a) Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak Merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.


6

b) Smeeths Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui normanorma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya. c) Rochmat Soemitro Menurutnya, pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. d) Andriani Menurutnya, pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah. e) Soeparman Soemahamidjaya Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai pajak, dimana pajak merupakan iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma-norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.


7

2. Peranan Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan.Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu: 1) Fungsi Anggaran (budgetair) Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2) Fungsi Mengatur (regurelend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:


8

a. Pemungutan pajak harus adil Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak.Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya : 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 1) Pemungutan pajak

yang dilakukan

oleh negara

yang

berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. 2) Jaminan

hukum

bagi

para

wajib

pajak

untuk

tidak

diperlakukan secara umum. 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak. 4) Pungutan tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha


9

masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

4. Manfaat Pajak Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.


10

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

5.Jenis Pajak Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola

oleh

Pemerintah

Daerah

baik

di

tingkat

Propinsi

maupun

Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi : a.

Pajak Penghasilan (PPh)

b.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

d.

Bea Meterai

e.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

f.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


11

g.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi : 1) Pajak Propinsi a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 2) Pajak Kabupaten/Kota a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g) Pajak Parkir

6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait . Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


12

2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel 5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan

pelaksanaan

peraturan

daerah

tentang

pajak

hotel

pada

kabupaten/kota dimaksud 7. Objek Pajak Hotel 1.Objek Pajak Hotel Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termauk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dalam pengenaan Pajak Hotel , yang

menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana 32

dibawah ini a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata , pesanggrahan (hostel) , losmen, dan rumah penginapan


13

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang , antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika , taksi dan pengangkutan lainnya , yang dissediakan atau dikelola hotel. c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel , bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (fitness centre) , kolam renang, tenis ,golf, karoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel 2. Bukan Objek Pajak Hotel Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak , yaitu hal-hal dibawah ini. a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. b. Jasa sewa apartemen, kondominium , dan sejenisnya .Pengecualian apartemen , kondominium , dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit , asrama perawat , panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. e. Jasa biro perjalanan atau perjalan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum


14

8. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adlah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan

yang diberikan oleh

pengusaha hotel . Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel , yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan . Dengan demikian, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang . Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

9. Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel Dasar Pengenaan Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepda hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan


15

istimewa , harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel .Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel , baik langsung atau tidak langsung , berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepda wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel “ABC” dan melakukan pembayaran atas: Jasa sewa kamar

Rp.2.500.000

Jasa binatu

Rp . 200.000

Jasa telepon

Rp. 100.000 +

Jumlah

Rp.2.800.000

Service Charge 10%

Rp. 280.000 +

Jumlah Pembayaran

Rp. 3.080.000

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak hotel, yaitu sebesar Rp. 3.080.000 2. Tarif Pajak Hotel Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan .Hal ini


16

dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masingmasing daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tariff pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen 3. Perhitungan Pajak Hotel Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Hotel “ABC” pada poin 1 di atas apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota dimana hotel “ABC”berlokasi , adalah sebesar sepuluh persen , maka dihitung besarnya pajak hotel yang terutang , yaitu sebesar : 10% x Rp 3.080.000 = 308.000

10. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh . Tahun pajak dalah jangka waktu yang lamanya satu


17

tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun tahun takwin . Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan . Pajak hotel yang terutang dipungungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi.Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkungan administrasinya. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill) kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertiaan penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran .Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap, dan fasilitas hotel yang dingunakan.Bon penjualan harus mencantumkan usaha dan alamat usaha dicetak dengan diberi nomor seri, dan dingunakan sesuai dengan nomor urut. Bon pejualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagau bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak.Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan


18

terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian

untuk

memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepda masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah dingunakan harus disimpan oleh ewajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walokota misalnya dalam wkatu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak misalnya saja Hotel “X” telah erima pembayaran dengan tidak menggunakan atau menyerahkan bon penjualan (bill) kepda subjek pajak sebesar Rp.2000.000,00 maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih pajak hotel berupa Pokok Pajak Hotel

=10% x Rp.2.000.000,00 = Rp.200.000,00

Sanksi Denda

=2% x Rp.2.000.000,00 = Rp.40.000,00

Jumlah pajak hotel yang harus dibayar adalah

= Rp.240.000,00

Bon penjualan baru dapat dingunakan setelah setelah diporporasi oleh upati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Legalisasi antara lain berupa porporasi atau stempel.Bagiwajib pajakyang dikecualikan melegalilasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapaan Daerah.Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi ,umumnya berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.


19

D.Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari Laporan Tugas Akhir ini adalah 1. Pengelolaan pajak hotelpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara 2. Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pajak hotel oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Tapanuli UtaraBadan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara

E. Metode Penelitian Untuk

memperoleh

data-data

dan

informasi

yang

berhubungan

pengelolaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Tapanuli Utara, digunakan beberapa metode yaitu: 11 Jenis Data Data pada laporan ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, hasil wawancara yang berkompeten. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada misalnya, studi kepustakaan dan dokumentasi. 12 Sumber Data a.a Studi Literatur (Kepustakaan) Merupakan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-


20

undangan di bidang perpajakan, majalah, surat kabar, internet, catatancatatan, maupun bahasa tertulis yang ada hubungannya dengan Proposal Tugas Akhir. a.b Studi Observasi Lapangan Melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui keadaan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. 13 Metode Pengumpulan Data a. Observasi (Pengamatan) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan dahulu dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko yang tinggi. b. Interview (wawancara) Yaitu kegiatan pengumplan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir. c. Dokumentasi Yaitu pengumpulan daftar-daftar dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang


21

dibutuhkan guna melengkapi Laporan Tugas Akhri. Dokemen tersebut dapat berupa struktur organisasi, peraturan-peraturan daerah, rencana kerja, surat keputusan 4. Alat Pengumpul Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa alat pengumpul data, seperti dengan melakukan pencatatan, merekam dan memotret serta melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait. 5. InformanPenelitian Adapun informan yang membantu penulis dalam pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu : a) Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara b) Pegawai sebagai informan tambahan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang. Ekonomi kreatif yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Joko Widodo

Recommend Documents