BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Aset
merupakan
sumber
daya
penting
yang
diperlukan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan investasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud penjelasan atas PP No. 6 tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan lain-lain. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya dimiliki oleh pemerintah
1
daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya bahkan juga turun nilainya (terdepresiasi) karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset berbeda, tergantung pada karakter dari aset tersebut. Sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, sehingga memberikan kebaikan bagi masyarakat. Pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Pasal 4 Permendagri No. 17 tahun 2007). Lingkup pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan,
penerimaan,
penyimpanan
dan
penyaluran,
penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan,
pemindahtanganan,
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. 2
Permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam penilaian aset daerah pada umumnya adalah karena prosedur penatausahaan aset daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar. Ketidaktertiban dalam pengelolaan data base aset juga mengakibatkan aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aset dimasa yang akan datang. Implikasi atas manfaat pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai tambah atas aset itu sendiri, misalnya dari aspek ekonomi adalah tidak diperolehnya pendapatan yang sepadan dengan besarnya nilai aset yang dimiliki atau dengan kata lain tingkat pengembaliannya (Return on Aset-ROA) rendah. Termasuk di Provinsi Papua, hal ini juga menjadi permasalahan yang mempengaruhi penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Papua. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2012, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan. Lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat sehingga BPK RI menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2012. Pendapat tersebut telah dinyatakan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Provinsi Papua selama 3 tahun terakhir belakangan ini setelah mengalami penurunan dari Opini WDP pada tahun 2008 dan 2009.
3
Tabel 1.1 Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Provinsi Papua Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Opini BPK RI WDP WDP TMP TMP TMP
Sumber: BPK RI, IHPS II, 2012
1.2 Keaslian Penelitian Berbagai penelitian mengenai aset yang telah banyak dilakukan antara lain: 1. Syathibie (2009) mengadakan penelitian tentang Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Alat analisis yang digunakan yaitu importance-performance dan Kruskal Wallis test. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan aset tanah dan bangunan secara signifikan dipengaruhi oleh peran pengelola level atas, peran pengelola level menengah dan peran pengelola level bawah. Jumlah pegawai, luas tanah dan luas bangunan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan aset tanah dan bangunan. 2. Zebua (2009) melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Penelitian ini menggunakan alat analisis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan skala Likert dan pengujian instrumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena manajemen aset Pemerintah Kabupaten Nias yang meliputi kegiatan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian aset mengalami permasalahan yang serius. Banyak aset yang belum 4
terinventarisir, bahkan belum ada legalitas. Metoda penilaian aset juga belum mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian aset juga belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. 3. Octaviana (2010) mengadakan penelitian tentang pengelolaan aset daerah berkaitan opini disclaimer BPK di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2007. Menggunakan alat analisis faktor konfirmatori dan analisis regresi kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorfaktor pengelolaan aset tanah dan bangunan tidak hanya terbatas pada faktorfaktor berdasarkan teori atau undang-undang. Aspek kebijakan pimpinan dan strategi yang dikembangkan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. 4. Lasena (2012) mengadakan penelitian tentang analisis faktor pada opini disclaimer BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara Tahun Anggaran 2011. Alat analisis data yang digunakan meliputi pengukuran variabel, uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi dan analisis faktor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 7 faktor yang menyebabkan opini disclaimer BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mongondouw antara lain faktor Sistem Pengendalian Internal (SPI), faktor perencanaan penganggaran, faktor Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), faktor pelaksanaan anggaran, faktor tindak lanjut temuan, dan faktor regulasi serta faktor manajemen aset. 5. Hanis, dkk (2011) mengadakan penelitian tentang The application of public asset management in Indonesian local government : a case study in South 5
Sulawesi Province. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan kerangka manjemen aset publik. Ada 2 metoda pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan pengumpulan data kuesioner dari responden. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 6 tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik antara lain tidak adanya kerangka kelembagaan dan hukum, prinsip non-profit aset publik, yuridiksi lintas dalam pengelolaan aset publik, kompleksitas tujuan organisasi publik, inefisiensi ekonomi dalam pengelolaan aset publik, dan ketersediaan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset publik. Keaslian
penelitian
ini
dibandingkan
dengan
penelitian-penelitian
terdahulu adalah terletak pada lokasi, waktu dan variabel yang diteliti. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai konsep manejemen aset. 1.3 Rumusan Masalah Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah prosedur penatausahaan dalam pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 sehingga berakibat pada Opini disclaimer BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 1.4 Batasan Penelitian Batasan dalam penelitian ini hanya mencakup periode yang dianalisis yaitu tahun 2012.
6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.5.1 Tujuan penelitian Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penatausahaan yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007. 1.5.2
Manfaat penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah menuju WTP. 2. Menambah wawasan dalam mengelola aset di daerah. 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pengantar berisi latar belakang, keaslian penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka Dan Alat Analisis menguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis yang digunakan. Bab III Analisis Data dan Pembahasan menguraikan tentang bagaimana proses penelitian dilakukan, hasil analisis data serta pembahasan dengan dukungan data yang ada. Bab IV Kesimpulan dan Saran berisi uraian singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Papua.
7
