BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kekayaanya membentang mulai dari ujung sumatera hingga ujung papua.Yang meliputi sumber daya alam yang dapat di perbaharui dan yang tidak dapat di perbaharui.Indonesia juga sebagai negeri kepulauan yang sangat besar dan istimewa dalam kedudukan strategis percaturan ekonomi, politik, dan budaya dunia oleh karena wilayahnya yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia meliputi: air, tanah, hutan, udara, laut, tambang. Faktor yang menyebabkan SDA di Indonesia melimpah yaitu: Letak geologis : pertemuan lempeng sehingga memiliki banyak gunung berapidan tambang mineral, Letak astronomis : daerahnya tropis, sehingga curah hujan dan temperature udara tinggi, air melimpah dan tanah subur. Luas wilayah : 1/3 berupa daratan, 2/3 berupa lautan, sehingga kekayaan laut dan darat melimpah. Indonesia juga memiliki Sumber Daya tanah yang merupakan tempat berbagai aktivitas seperti bercocok tanam, membangun rumah, membangun jalan, dan lain sebagainya.Sumber Daya air yang terdapat di Indonesia dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, yaitu air hujan, air danau, air sungai, dan air tanah.Sungai adalah bagian dari muka bumi yang lebih rendah, tempat mengalirnya air dari daerah sekitarnya. “Lima sungai terbesar yang ada di Indonesia adalah Sungai Kapuas,

1 Universitas Sumatera Utara

Sungai Barito, Sungai Memberano, Sungai Digul, dan Sungai Musi. Hutan yang terdapat di Indonesia memiliki 3 jenis yaitu,1 1.Berdasar letak geografisnya.Seperti, hutan tropika, hutan temperate, hutan boreal. 2.Berdasar fungsinya. Seperti, Hutan lindung, Hutan suaka alam, Hutan wisata, Hutan produksi. 3.Berdasar jenis pohonnya. Seperti, Hutan homogeny, Hutan heterogen. Selain itu juga Indonesia memiliki Sumber Daya laut, Potensi kekayaan laut tidak hanya berupa ikan, kekayaan lain dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lainlain.Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang terletak di daerahpasang surut air laut.Pada saat pasang, hutan mangrove tergenang air laut, padasaat surut, hutan mangrove tidak tergenangi air laut.Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatra, beberapa bagian daripantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, Pesisir Pulau Sulawesi,Pesisir Selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Sebagai negara yang terletak pada posisi strategis di garis katulistiwa, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terbesar dan tersebar di seluruh wilayah nusantara, tidak hanya di daratan, tetapi juga di lautan.Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan, yang dilimpahkan kepada seluruh bangsa 1

Tun Kelana Jaya.Potensi Kekayaan Alam Indonesia.http://jurnal-ekonomi.org/ada-apa-dengan-pengelolaansumber-daya-alam-indonesia/ diakses tanggal 10 September 2016 pukul 23.15 wib


Indonesia,

untuk

dipergunakan

dengan

sebaik-baiknya

agar

mencapai

kemakmuran bangsa.Banyaknya sumber daya alam Indonesia, dibutuhkan kebijakan untuk mengatur dan mengelola serta pelestarian sumber daya alam.Makna dari kebijakan itu sendiri yaitu sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu 2. Sumber daya alam tersebut pada kekuasaan tertinggi berada di tangan negara, dan negaralah yang akan mengatur peruntukan dan penggunaanya bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanyalah sebagai personifikasi rakyat yang memiliki

kewenangan

mengelola

sumber

daya

alam,

namun

pemilik

sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Hal ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD l945 disebutkan bahwa3: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang dikuasai oleh Negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2

Wayne Person. 2001. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group. hal.19. 3 UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tentang pengolahan SDA


(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaradan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga kesimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang. Turunan dari undang-undang di atas adalah dikeluarkannya UU Migas, No.22/2001 tentang pengelolaan migas, UU No.7/ 2004 tentang pemanfaatan sumber daya air di tambah UU No.121/2015 tentang pengusahaan sumber daya air, dan UU No.39/2014 tentang perkebunan yang pada keseluruhannya itu mengandung nilai-nilai keadilan. Yangmenjadi landasan dalam setiap pembuatan undang-undang tentang berbagai macam pengelolaan sumber daya alam yang ada, keselurahannya itu berdasarkan prinsip dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) secara jelas menyiratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatokan kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan.


Dengan adanya undang-undang tersebut maka hubungan suatu unit pemerintahan dengan sumber daya alam dan lingkungannya akan berjalan maksimal kerena tidak ada ketimpangan. Sehingga hubungan yang secara vertikal antara pemerintah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam sistem pemerintahan yang mengarahkan kepada tujuan bersama.Namun nyatanya pada masa orde baru upaya-upaya normative memberdayakan daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang telah dilakukan melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun l974 tentang Pemerintahan Daerah4 itu, hanya sematamata sebatas khiasan di bibir saja, sebab kenyataanya undang-undang tersebut tidak memberikan kesempatan daerah untuk menyelenggarakan urusan daerahnya sendiri secara penuh, termasuk kewenangan mengelola sumberdaya alam di daerah. Pada saat itu, pemerintah pusat tetap mengendalikan semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Daerahyang memiliki sumber daya alam hanya memperoleh porsentase yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diterima pemerintah pusat, semua hasil pengelolaan sumber daya alam dimasukan ke dalam Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Undang-undang yang diberlakukan pada saat itu adalah Undang Undang Dasar l945 pasal 1 ayat (1), yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk “republik” 5 , dengan begitu di dalam negara hanya

4 5

UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah UU 1945 pasal 1 ayat (1)


terdapat satu kekuasaan, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia yang memicu ke arah sentralisasi kekuasaan. Sistem pemerintahan sentralistik telah menjadi panutanIndonesia selama puluhan tahun.Kekuasaannegara terpusat pada kekuasaan pemerintah pusat di bawah pimpinan Kepala Negara/Presiden. Sistem pemerintahan sentralistik pada dasarnya tidak sesuai dengan letak geografis dan karakterIndonesia, oleh karena Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam budaya, agama, sosial, ras, suku, dan adat istiadat, serta potensi sumber daya alam yang masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Seharusnya daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.system pemerintahan yang sentralistik yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan karakter negara Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dengan keberagamanya.Pemikiran dilaksanakannya

sistem

pemerintahan

desentralisasi,

yang

memberikan

kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri semakin menguat seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat di daerah, bahkan sampai mengarah pada ancaman disintegrasi Negara kesatuan.6 Alasanya

bahwa

sistem

desentralisasi

dianggap

sebagai

sistem

pemerintahan yang paling tepat, sebab sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan 6

S Suhartono.Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.download.portalgaruda.org/article.php?article. diakses tanggal 12 September 2016 pukul 01.25 wib


pemerintahan daerahnya sendiri, meskipun tidak semua daerah mampu melaksanakan, namun desentralisasi telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, dan sumber daya alam, yang selama ini hanya dieksploitasi dan dieksplorasi oleh pemerintah pusat. Desentralisasi juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya 7. Desentralisasi merupakan ide dan semangat pendiri negara, dengan pembagian wilayah termasuk kewenanganya.Hal ini dituangkan di dalam ketentuan Pasal 18 UUD l945 tentang pemerintahan daerah 8 , baik sebelum maupun setelah amandemen.Bahkan amandemen UUD l945 telah mendorong dilakukannya otonomi daerah secara luas dan konkrit, dengan harapan daerahdaerah yang tertinggal dapat mengembangkan diri dan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Selama ini daerah hanya mengharapkan droping dana dari pemerintah pusat, dan menjalankan program-program pembangunan yang bersifat top down, yang ditetapkan oleh pusat. Tidak jarang program-program pembangunan dipaksakan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Keinginan untuk mewujudkan sistem desentralisasi sedikit demi sedikit terealisir sejak dikeluarkanya Undang Undang Nomor 22 Tahun l999 tentang

7

Ibid. UUD 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah

8


Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan di perkuat dengan Undang Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang otonomi daerah. Undang-undang ini telah memberikan harapan kepada daerah yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan, dan berbagai aspek kehidupan, yang salah satu diantaranya menyangkut pengelolaan sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga halnya Provinsi Aceh, sejak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membawa misi berdirinya negara Aceh yang merdeka. Selama kurang lebih 30 tahun, GAM secara bergerilya melancarkan perlawanan hingga penandatanganan Mou di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005yang memiliki peraturan daerah sendiri yang bernama Qonun. Qanun mempunyai kekuatan hukum yang sejajar dengan Undang-undang.Bagi masyarakat Aceh, qanun bukanlah istilah baru, dan sudah dikenal sejak masa kerajaan aceh (tercatat sejak tahun 1270 H).Qonun yang pertama kali diperkenalkan melalui UU No. 18/2001, memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di Aceh. Sebab, qanun dijadikan perangkat hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang tengah giat-giatnya ditata kembali pasca penandatanganan MoU damai. Apalagi UU No. 18/2001 mengisyaratkan bahwatidak akan ada lagi peraturan daerah (perda) di Aceh.9

9

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13872/kontroversi-iqanuni-perda-dengan-karakteristik-khusus diakses tanggal 15 September 2016 pukul 10.35 wib


Provinsi Aceh memiliki potensi alam yang melimpah yaitu sebagai daerah produksi, kawasan kehutanan, penghasil mineral dan bahan bakar.Sebagai kawasan kepulauan yang beriklim tropis, Aceh juga berpotensi dalam pengembangan bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Bahkan Aceh sejak tahun 1900 telah memulai usaha pertambangan umum.Daerah operasi minyak dan gas di bagian utara dan timur meliputi daratan seluas 8.225,19 km² dan dilepas pantai Selat Malaka 38.122,68 km².Beberapa perusahaan migas yang mengeksploitasi tambang Aceh berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing).Sementara endapan batubara terkonsentrasi pada Cekungan Meulaboh di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Terdapat 15 lapisan batubara hingga kedalaman 100 meter dengan ketebalan lapisan bekisar antara 0,5-9,5 m. Jumlah cadangan terunjuk hingga kedalam 80 meter mencapai 500 juta ton, sedangkan cadangan hipotesis sekitar 1,7 miliar ton.10 Provinsi Aceh ternyata juga memiliki beraneka ragam potensi sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik terdiri dari potensi air, panas bumi, batubara.Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 2.626 MW yang tersebar di 15 lokasi di wilayah Aceh. Salah satu dari potensi tersebut adalah PLTA Peusangan dengan daya sebesar 89 MW, di daerah Jambo Aye yang diperkirakan mencapai 471 MW, Lawe Alas sebesar 268 MW, dan Tampur 10

http://aceh.tribunnews.com/ini-potensi-kekayaan-aceh-yang-melimpah diakses tanggal 16 September 2016 pukul 20.40 wib


sebesar 126 MW. Disamping itu juga terdapat potensi batubara yang dapat dikembangkan sebesar 1.300 juta ton.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa Aceh memiliki 17 titik panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik.11 Banyaknya sumber daya alam dan energi di Aceh mempengaruhi Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang di provinsi lain dinamakan pendapatan asli daerah (PAD), yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tujuh tahun terakhir (2008-2014), peningkatan PAA itu sangat signifikan.Realisasi PAA tahun 2008 tercatat Rp.719.675.- 560.102, tahun 2009 sebesar 735.205.788.491, kemudian mengalami lompatan dahsyat pada tahun 2013 menjadi Rp 1.396.095.430.738. Pada tahun 2014 PAA bertambah menjadi Rp.1.746.689.714.374. Capaian ini meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan asli yang diperoleh Aceh pada tahun 2008.Semua PAA ini bersumber dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pajak Aceh yaitu pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (BbnKb), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbKb), pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok.

11

Ibid.


Sepanjang tahun 2014, keseluruhan item ini berkontribusi sebesar Rp.1.030.679.175.- 160 (setara 59%) bagi PAA. Ini meningkat signifikan dari perolehan tahun 2012 (saat Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf baru

memimpin Aceh)

dibandingkan

dengan

yang hanya

realisasi

Pajak

Rp.687.476.816.747.

Apalagi

Aceh

yang

tahun

2008

bila hanya

Rp.464.317.354.502. Kemudian, yang termasuk kategori Retribusi Aceh yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tahun 2014, dari tiga retribusi ini Aceh mendulang rupiah sebanyak Rp.3.303.639.690.12 Dalam kaitan ini, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh sudah menghasilkan tiga qanun yang menjadi dasar hukum pengutipan ketiga retribusi dimaksud, yaitu Qonun Aceh No.1 tahun 2014 tentang retribusi jasa umum, Qonun Aceh No.2 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha, dan yang ketiga Qonun Aceh No.3 tahun 2014 tentang retribusi perizinan tertentu. Semua Qonun ini diundangkan pada lembaran daerah Aceh pada bulan april 2014, akan tetapi baru berlaku efektif pada bulan oktober 2014. Provinsi Aceh memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat besar, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Aceh menurut cara yang bisa menjamin tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan Sumber Daya Alam. Untuk itu PemerintahAceh mengeluarkan Qonun Aceh

12

http://aceh.tribunnews.com/pendapatan-asli-aceh-terus-meningkat diakses tanggal 18 September 2016 pukul 13.35 wib


No.21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam.13Maka dengan begitu, pengendalian Sumber Daya Alam tidak terlepas dari tindakan pengawasan dan ditaatinya

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan

hidup.Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha atau kegiatan harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Hal itu tersirat ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap-tiap instansi yang terlibat di bidang pengelolaanSumber Daya Alam. Banyaknya sumber mineral atau hasil tambang bukan jaminan untuk mendapatkan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi bahwa ekspor bahan mentah dan minimnya upaya pengolahan atau kurangnya sentuhan teknologi guna meningkatkan nilai jual (value added) terjadi pada berbagai komoditas bahan alam. Pada ranah implementasi pelaksanaan otonomi daerah justru jauh dari harapan.Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2013), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya.Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari terdesentralisasikannya korupsi ke daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang 13

Qonun Aceh No.21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam.


Pemerintah Daerah memicu kegairahan baru yang membuka ruang kebebasan lebih bagi masyarakat dan elite local. 14 Namun, kebebasan itu justru dipahami berbeda oleh para elite lokal sebagai kebebasan dalam berbagai hal. Timbulnya masalah-masalah desentralisasi terkait dengan pengelolaan Sumber daya Alam pada umumnya tidak lepas dari potret kekuasaan kepala daerahnya yang tidak terkontrol.Kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat menentukan perannya sebagai lokomotif majunya otonomi daerah.Maju mundurnya

otonomi

daerah dianggap

sebagian

besar tergantung pada

kekompakan mereka, kepemimpinan, managemen serta bagaimana mereka melaksanakan program-program yang dibutuhkan rakyat.Permasalahan tentang pengelolaan sumber daya alam penting untuk diangkat sebab menyangkut masalah kebijakan pemerintah daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung bagi kemakmuran suatu daerah. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang berada diwilayah teritori provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk 112.161 jiwa, luas wilayah 1.857,88 km², 120 desa dan 11 kecamatan,memiliki potensi sumber daya alam yang potensial di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan melimpahnya kawasan Aceh Singkil akan sumber daya air, perkebunan, hutan, perikanan dan hasil pertanian.Selain itu, tanaman komoditas ekspor juga di tanam. Seperti kakao, lada serta tanaman perkebunan yang lain seperti kelapa, pinang, 14

Lukman santoso Az. Otonomi daerah dan Menjamurnya Korupsi di daerah; http;//investor.co.id/berita/otonomi daerah danmenjamurnya korupsi di daerah. diakses tanggal 22 September 2016 pukul 21.10 wib


jahe, gambir, kapuk, tebu, kemiri, nilam kapulaga dan lain-lain. Tetapi diantara tanaman tersebut yang paling dapat diandalkan sebagai tanaman penghasil pendapatan bagi masyarakat Aceh Singkil adalah Kelapa Sawit.Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut cocok dengan countur dan jenis tanah di Aceh Singkil. 15 Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu sentral perkebunan di Provinsi Aceh, dan bahkan menjadi salah satu penghasil kelapa sawit di Indonesia.Selain kelapa sawit, ada juga perikanan dan komoditi penting yang terdapat didaerah tersebut, yaitu kelapa. Seiring dengan 17 tahun sudah lamanya Kabupaten Aceh Singkil terbentuk,maka seharusnya daerah kabupaten Aceh Singkil sudah menjadi daerah yang maju.Namun justrusebaliknya, kabupaten Aceh Singkil, merupakan satusatunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian

masyarakat, sumber

daya

manusia,

sarana

dan

prasarana, kemampuan keuangan daerah, serta aksesibilitas dan karakteristik daerah. Meski disebut sebagai daerah termiskin dan tertinggal, akan tetapi saat ini beberapa perusahaan kelapa sawit telah beroperasi di kabupaten yang dimekarkan 15

http://www.acehsingkilkab.go.id/potensi-daerah/perkebunan diakses tanggal 25 September 2016 pukul 09.50 wib


dari Aceh Selatan ini, mengelola lahan puluhan ribu hektare,16 dengan APBK nya yang pada tahun 2014 mencapai Rp. 649.017.750.751,28 dan mengalami peningkatan sampai dengan saat ini mencapai 6,98 persen. APBK tersebut bersumber

dari

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

yaitu

sebesar

Rp.

37.100.892.950,00,Dana Pertimbangan Rp. 499.172.215.590,00, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp. 158.060.014.192,28.17Sebagian besar PAD berasal dari sektor perkebunan yang mencapai Rp. 900.000.000 pada tahun 2015. Dengan begitu, sudah semestinya masyarakat di kabupaten Aceh Singkil makmur dan sejahtera dan jauh dari kata ketertinggalan dengan taraf pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga mampu bersaing dengan daerahdaerah kabupaten lainnya.Seperti yang di sebutkan Qonun Aceh No.21.tahun 2002 pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan atas kemanfaatan, keadilan, keefisienan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan” itu semua belum tercapai hingga sampai saat ini. Dataran Aceh Singkil, masih banyak memiliki lahan tidur yang saat ini hampir seluruhnya telah tergarap untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman ataupun perkantoran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta 16

https://www.mongabay.co.id/derita-aceh-singkil-kabupaten-tertinggal-yang-dikepung-sawit/ diakses tanggal 30 September 2016 pukul 19.30 wib 17 http://www.delinewsonline.com/target-penerimaan-r-apbk.html#.WADDafT8_IU diakses tanggal 3 Oktober 2016 pukul 16.20 wib


maupun masyarakat. Dengan pembukaan lahan-lahan tersebut maka banyak Perusahaan kelapa Sawit Swasta yang membuka investasinya untuk lahan perkebunan dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil. Sampai saat ini, berdasarkan data Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Aceh Singkil ada 7 perusahaan besar Perkebunan Kelapa Sawit yang masih terus beroperasi dan telah melakukan penanaman dengan jumlah lahan yang sangat luas.18Dengan adanya perusahaan-perusahaan besar di daerah Aceh Singkil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerahserta dapat memberikan sumbangan-sumbangan berupa bantuan kepada masyarakat agar bisa membuka usaha demi mencapai taraf ekonomi yang seimbang dan menciptakan suatu perubahan daerah yang signifikan menuju ke arah yang lebih baik. Namun keberadaan perkebunan sawit di Aceh Singkil tidak sesuai yang diharapkan sebagai mana mestinya, selain tidak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah, perusahaan-perusahaan yang bersangkutan merusak hutan dan rawa gambut yang ada, serta menghantarkan masyarakat ke dalam kesengsaraan yang berkelanjutan.Dengan adanya kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit yang kerap terjadi.Masyarakat selalu kalah karena perusahaan didukung pemerintah, masyarakat kesulitan dan dilanda kecemasan

untuk

melindungi

dan

mendapatkan

lahan

perkebunan

mereka.Sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan mereka yaitu becocok tanam.Selain itu, sungai yang berada tidak jauh dari industri 18

acehsingkilkab.go.id. Loc.cit


juga ikut terganggu oleh karena pencemaran lingkungan yang di sebabkan pembuangan limbahpabrik.Sehingganelayan kesulitan untuk memproduksi ikan air tawar dan menyebabkan pendapatan mereka menjadi berkurang yang berujung pada keterpurukan dalam kemiskinan

19

.Dengan begitu kerusakan yang di

sebabkan oleh Industri merupakan kerusakan yang bersifat kompleks dan berada di sektor-sektor paling sensitif. Sesuai dengan tujuan yang merujuk kepada undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 pasal III tentang perkebunan menetapkan bahwa ada delapan fungsi perkebunan.20 1. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; 2. meningkatkan sumber devisa negara; 3. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; 4. meningkatkan produksi , produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; 5. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; 6. memberikan

pelindungan

kepada

Pelaku

UsahaPerkebunan

dan

masyarakat; 7. mengelola dan mengembangkan sumber dayaPerkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan pelestari; dan

19 20

Mongabay. Op.cit Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 pasal III Tentang tujuan perkebunan .


8. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukannya pengawasan agar terlaksananya kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil nomor 19 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi dinas perkebunan21 yang berlandaskan dari Qonun Aceh No.21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam. Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk melihat dan menganalisis sejauh mana kebijakan Qonun Aceh No.21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam yang sebagai landasan undang-undang Kabupaten Aceh Singkil nomor 19 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi dinas perkebunan, sehingga tindakan dinas perkebunan mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam di kabupaten Aceh Singkil.Dengan begitu saya mengambil judul Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Aceh Singkil. 1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau di carikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, perumusan masalah yang akan di teliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah 22. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 21

Qonun kabupaten Aceh Singkil Nomor 19 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi dinas perkebunan. Husnaini,I usman dan Purnomo Setiady Akbar.2009.Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: Bumi Aksara. hal.27. 22


Bagaimanakebijakan pengelolaan sumber daya alam di kabupaten Aceh Singkil ? 1.3 Pembatasan Masalah Batasan masalah berfungsi untuk membatasi karya ilmiah / penelitian agar tidak melebar dan tetap focus pada permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakebijakan pengelolaan sumber daya alam di kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Qonun provinsi Aceh No.21 tahun 2002 dan Qonun kabupaten Aceh Singkil No.19 tahun 2002 ? 2. Bagaimana implementasi dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnyasektor perkebunan sawit di kabupaten Aceh Singkil terhadap peningkatan kesejahteraan sosialmasyarakat ? 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. untuk menganalisiskebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam “perkebunan sawit” kabupaten Aceh Singkil. 2. Untuk mendeskripsikan dampak kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor perkebunan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.


1.5 Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat terlebih lagi untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menerapkan beberapa teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis. Diantaranya teori kebijakan publik dan teori kesejahteraan sosial 2. Secara kelembagaan, penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi penelitian sosial tentang kebijakan Sumber Daya Alam bagi departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Sumatera Utara. 3. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Aceh Singkil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan tentang kebijakan provinsi Aceh tentang pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan kabupaten aceh singkil tentang tugas dan fungsi dinas perkebunan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati. 1.6 Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. 23 Dalam hal ini penulis akan

23

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi.1995.Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.hal.37.


mengambil teori yang berkaitan dengan kebijakan publik dan politik lingkungan. 1.6.1 Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan

oleh

instansi

pemerintah

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan.24Oleh karena itu kebijakan dipandang sebagai hal yang mendasari suatu keputusan yang akan diambil oleh pembuat keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah

sebagai

strategi

untuk merealisasikan tujuan

Negara

yang

bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.25 Dunn mengemukakan studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan – keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik.Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah menurut Dunn sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan public.Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, renstseeking, second best theory, implementation failures.Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat 24

25

Edi Suharto.2008. Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta. hal.109-110. Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Kumputindo. hal.55.


dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:26 1. Pembuatan kebijakan 2. Pelaksanaan dan pengendalian 3. Evaluasi kebijakan Carl Frederich memandang kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu tujuan tertentu. 27 Secara umum, saat ini kebijakan lebih dikenal sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sebuah Negara. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dandivisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, berdasarkan penyusunan agenda, formulasi bebijakan, adopsi

26

William N. Dunn. 1998. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press. hal.24. 27 Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media Pressindo. hal.16.


kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:28 1. Pengkajian

persoalan. Tujuannya

adalah untuk menemukan dan

memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain – lain. 5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan criteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternative kebijakan yang ditawarkan. kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hokum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain – lain. 6. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai

28

Solichin Abdul Wahab. 2008. Analisis dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media Pressindo. Hal.16.


tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternative dalam pencapaian tujuan. 7. Perumusan

rekomendasi. Rekomendasi

disusun

berdasarkan

hasil

penilaian alternative kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil – kecilnya. Chandler dan Plano ( 1988 ), mengatakan Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdayayang ada untuk memecahkan

masalah-masalah

publik

ataupemerintah.

Kebijakan

publik

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukansecara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurangberuntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasidalam pembangunan secara luas.

29

Pengertian kebijakan publik menurut Chandlerdan Plano dapat

diklasifikasikan

kebijakan

sebagai

intervensi

pemerintah.

Dalamhal

ini

pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Thomas R. Dye ( 1981 ), Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yangdilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara.Pengertian iniselanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yangberkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi

29

Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publikyang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI. hal.1.


kebijakan publik menurutThomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ),dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusanotoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinyasuatu persoalan publik.30 Easton ( 1969 ), Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilainilai kekuasaan untukseluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanyapemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dantindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintahyang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatuproses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukantindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehinggadefinisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.31 Anderson, Kebijakan publik adalah sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.selanjutnya Anderson mengklasifikasikan kebijakan itu menjadi dua, yaitu:32 1. Substantif, yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah, dan

30

Ibid. Ibid hal.2. 32 Nurcholis dan Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Jakarta. PT Grasindo. hal.263. 31


2. Prosedural, yaitu siapa dan bagaimana kebijakan itu diselenggarakan. Sedangkan menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.33 Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. 34 Masing-masing defenisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda, perbedaan itu timbul karena masingmasing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda namun tidak ada yang keliru, semuanya benar dan saling melengkapi. Berikut pengertiannya: (a) secara luas kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya, (b) kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah, (c) kebijakn merupakan sesuatu yang hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya.35 Dengan adanya kebijakan publik maka hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya akan berjalan maksimal oleh karena tidak saling timpang. Sehingga hubungan secara vertikal antara pemerintah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam sistem pemerintahan yang mengarah pada tujuan bersama. 33

Tangkilisan.op. cit, hal.2. Budi Winarno. Op-cit. hal 20. 35 Ibid. hal.22-26. 34


1.6.2 Teori Politik Lingkungan Politik lingkungan adalah suatu kerangka politis yang memandang lingkungan secara instrumental, sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi demi penciptaan nilai-nilai pemanfaatan yang berikutnya didistribusikan di antara masyarakat dan umat manusia secara umum.36Politik lingkungan tidak lepas dari makna keadilan demi pemerataan mutu dan dampak lingkungan hidup.Persoalan tentang

pemerataan

ini,

tentunya

sudah

pasti

berciri

ruang

yang

mempertimbangkan sifat material alam dan keragaman lingkungan pada skala lokal, regional dan global. Lingkungan hidup yang baik bagi umat manusia tidak serta-merta merupakan lingkungan hidup yang baik bagi makhluk hidup non-hayati.Namun Marx dan Engels menyebutkan buruknya lingkungan hidup yang diciptakan secara manusiawi yang pada hakikatnya tidak manusiawi.Seperti, kotor, limbah dan padatnya rumah-rumah miskin di kota-kota industry. Lingkungan hidup yang manusiawi, dengan umat manusia dan makhluk non-manusia di dalamnya, merupakan lingkungan hidup yang menjadi tempat pemenuhan kebutuhan mereka dan dapat berkembang biak secara optimal.Marx dan Engels juga mengatakan “jika pencerahan kepentingan diri merupakan prinsip dari semua moralitas, maka kepentingan pribadi manusia harus diselaraskan dengan kepentingan umat

36 Nicholas Low, Brendan Gleeson. 1998. Politik Hijau: kritik terhadap politik konvensional menuju politik berwawasan lingkungan dan keadilan.Bandung: Nusa Media. hal.148.


manusia.Jika manusia dibentuk oleh lingkungannya, maka lingkungannya harus dibentuk lebih manusiawi”.37 Mutu lingkungan merupakan inti kesejahteraan bagi individu dan masyarakat,

dan

dengan

demikian

menjadi

persoalan

pokok

keadilan.Sebagaimana halnya dengan dimensi kesejahteraan lainnya, mutu lingkungan mengandung unsur yang baik sekaligus buruk yang tersebar di dalam masyarakat, negara dan bumi. Dapat dipastikan bahwa nilai-nilai sosial memainkan peran penting dalam menentukan cara penyebaran tersebut sekaligus kepuasan kita. Ulrich Beck menjelaskan bagaimana modernitas kapitalis dan logika prometheannya telah menimbulkan berbagai dapak buruk industrial yang mengancam kehidupan umat manusia dan non-manusia di semua tingkat geografis.Terlebih-lebih lagi, zat-zat berbahaya yang baru berikut pemanfaatan tanah yang terkait dengan produksi, penyimpanan dan perusakan zat-zat tersebut, dialokasikan secara sosial dan geografis, memunculkan tuntutan baru untuk berjuang

menegakkan

keadilan

distribusi

kebaikan,

dan

keburukan

lingkungan.Harus diakui bahwa ketidakramahan masyarakat-masyarakat lokal di negara-negara barat terhadap fasilitas-fasilitas pembuangan limbah telah mendorong perdagangan internasional yang berupaya untuk membuang produk limbah industri di negara-negara berkembang. „lalu lintas resiko‟ ini membahayakan kesejahteraan penduduk miskin di negara-negara berkembang 37

Ibid. hal.146-147


sekaligus berpeluang menimbulkan ketidakadilan pembangunan global yang timpang.38 Politik lingkungan acapkali disamakan pengertiannya dengan ekologi politik. Beberapa definisi tentang ekologi politik yang asumsinya adalah sama yaitu: “environmental change and ecological conditions are (to some extent) the product of political processes” 39 . Jika produk lingkungan adalah produk dari proses-proses politik, maka tidak terlepas pula dalam hal ini adalah keterlibatan proses-proses dialektika dalam politik ekonomi.Perhatian tertentu difokuskan pada konflik yang di timbulkan karena adanya akses lingkungan yang dihubungkan ke sistem politik dan hubungannya dengan ekonomi. Menurut Vandana Silva (1993), akar krisis ekologi terletak pada kelalaian pihak penguasa

dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal

untuk

berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. 40 Paterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacammacam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.41

38

Ibid. hal.148. Sansen Situmorang. 2008. Ekologi Politik: Gagasan CSR Dalam Meredam Gejolak Sosial Masyarakat Lokal. hlm. 40 Umar Syadat Hasibuan. 2008. Green Politics dan Penyelesaian Persoalan Hidup di Indonesia. Melalui (http://www.unisosdem.org/article) diakses tanggal 16 November 2016 pukul 17.10 wib 41 Herman Hidayat. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm.9. 39


Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan.Bryant memusatkan kajian politik lingkungan dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.Dari definisi di atas, jelaslah bahwa definisi Bryant yang menekankan bahwa politik hal yang pertama atas politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan lestari.Ada dua alasan rasional untuk kondisi ini.Pertama, bahwa tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah Soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga dekade pemerintahannya (19661998).Kedua, implikasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan.42 Mengamati skala sosial dan lingkungan yang berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda.Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global.Judul ini merefleksikan dampak yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara politik dan ekonomi.Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan.Ilmuan 42

Ibid. hlm.9.


memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan.Mengambil, baik sejarah maupun dinamika konflik, penelitian area ini menggambarkan bagaimana para petani yang miskin dan masyarakat lokal tanpa kekuasaan berperang melindungi fondasi lingkungan atas kehidupannya.Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi dan politik.43 1.7 Defenisi Konsep 1.7.1 Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar itu hendaknya menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya.Sebagai tolak ukur dalam pencapaian

43

Ibid. hlm.10.


kesejahteraan. Ada enam (6) UUD 1945 yang mengatur tentang pencapaian kesejahteraan masyarakat, yaitu:44 1. UUD dasar pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 3. UUD 1945 pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,(2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 4. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

44

Majelis Permusyawaaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.


5. UUD 1945 pasal 33 ayat 1-3 yang berbunyi (1)” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, (2) “Cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diper gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 6. UUD 1945 pasal 34 ayat (1) “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan begitu indikator dari kesejahteraan menurut UUD 1945 adalah tercapainya segala kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan hajad hidup masyarakat, jaminan sosial, keamanan dan hak-hak yang dimiliki masyarakat serta jaminan pendidikan yang baik. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”.Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “socious” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai


suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkunganya secara baik.45 Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh para pakar pekerjaan sosial maupun PBB dan badan-badan di bawahnya, di antaranya: 1. Friedlander (1980), mengatakan kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhankebutuhan keluarga dan masyarakatnya. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. 3. UU No. 6 tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 45

Adi Fahrudin.2012. pengantar kesejahteraan sosial. Bandung.PT Refika Aditama.hal.8.


4. UU No. 11 tahun 2009, UU Nomor 6 tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 46 Terdapat perbedaan yang signifikan pengertian kesejahteraan sosial dalam UU Nomor 6 tahun 1974 dan UU Nomor 11 tahun 2009. Perbedaan yang menyolok terletak pada cara pemenuhan kesejahteraan sosial di mana dalam UU Nomor 6 tahun 1974 sangat tegas dinyatakan dengan tetap menjunjung hak-hak asasi dan pancasila, namun dalm UU Nomor. 11 tahun 2009 tidak dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan sosial. ● Tujuan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu: 1. untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di

lingkungannya,

misalnya

dengan

menggali

sumber-sumber,

meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. 47

46

Ibid. hal.9-10. Ibid. hal.10.

47


● Indikator kesejahteraan Sosial 48 1.

Kependudukan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun,walaupun jika dibanding dengan negaranegara di dunia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India,dan Amerika Serikat. Menurut PBB, pada tahun2015 jumlah penduduk Indonesia mencapaisekitar 257,56 juta orang atau sekitar 3,50persen dari keseluruhan jumlah pendudukdunia ini. Negara dengan jumlah pendudukterbesar yaitu Tiongkok sebesar 1,38 miliarorang (18,72 persen), India sebesar 1,31 miliar(17,84 persen), dan Amerika Serikat sebesar 321,77 juta orang (4,38 persen). Jumlah penduduk Indonesia mengalahkan negara-negara yang luas wilayahnya jauh lebih luas daripada luas wilayah Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data BPS dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan semakin bertambah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia mencapai 241,99 juta orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 255,46 juta orang. Hal ini juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan pendudukyang menunjukkan angka yang positif meskipun mengalami kecenderungan laju pertumbuhan yang menurun yaitu dari 1,45 persen pada tahun 2011 menjadi 1,30 persen pada tahun 2015. Meningkatnya

48

Riyadi, Sri Hartini dan Dkk. 2015.Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS). hal.76.


jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan pendudukterjamin. 2. Kesehatan.Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

khususnya

memberikan

kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

fasilitas

kesehatan

dan

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan


mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obatobatan yang terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang

bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup : 1. Pemerataan dan perluasan akses, 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public, 4. Peningkatan pembiayaan. Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi

Sekolah

(APS),

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

dan

AngkaPartisipasi Murni (APM). Indicator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.


4.

Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenaga kerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitive yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK),

Tingkat

Pengagguran

Terbuka

(TPT),

persentase

pengangguran menurut tingkat pendidikan,persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak. 5. Taraf dan pola konsumsi. Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi


pengeluaran rumah tangga dapat dijadikanukuran untuk menilai tingkat kesejahteraanekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga merupakansalah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap

makanan

pada

umumnya

rendah,

begitu

pula

sebaliknya

permintaanakan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi. Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun disisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yangmeningkat, sedangkan meningkatnya jumlahpenduduk miskin memberi indikasi menurunnyapendapatan penduduk. 6. Perumahan dan Lingkungan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan


manusia sekaligus merupakan faktor penentu indicator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah.Selain itu rumahjuga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagiandari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana,sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. 7. Sosial lainnya. Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di


tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasiyang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Semakin derasnya arus globalisasi antar negara tentu semakin membuka

kesempatan

bagi

setiap

negara

untuk

mengembangkan

perekonomiannya. Namun dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali Indonesia. Tahun 2014, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga triwulan II 2015. Perlambatan ekonomi terjadi seiring dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 sebesar11, 22 persen atau mencapai 28,59 juta orang. Ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan. 1.8 Metodologi Penelitian 1.8.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada masa sekarang dan akan datang


berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini nantinya dapat membantu penulis dalam menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek tertentu secara rinci.49 1.8.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Pada umumnya, penelitian kualitatif ini tidak mempergunakan angka atau nomor dalam mengolah data yang diperlukan.Data kualitatif terdiri dari kutipan – kutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian, interaksi, dan kegiatan.Dengan menggunakan jenis data kualitatif, memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen – komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan katagoris dari data itu sendiri.50 Selain itu, penelitian deskriptif ini meliputi pengumpulan data melalui pertanyaan.Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penilaian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam wawancara. 1.8.3 Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan informasi dan data – data penelitian ini berfokuskan di daerah kabupaten Aceh Singkil.

49

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2005. Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal.17-18. 50 Hadari Nawawi. 1987.Metodologi Penelitian Bidang sosial.Yogyakarta: Gajahmada University Press. hal.63.


1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Data penelitian ini digunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di objek penelitian.

51

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah

pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada informan kunci (key informan) yaitu sekretaris daerah, kepala dinas perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, kepala desa dan juga Tokoh Masyarakat serta informan tambahan yaitu pengusaha sawit. guna memperoleh keterangan dalam menyimpulkan data yang akan dikumpul. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua atau data yang sudah ada. Data tersebut diperoleh melalui buku, jurnal, internet, ataupun literature lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 1.8.5 Teknik Analisis Data adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisis atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan serta analisis pada fenomena yang sedang diamati dengan metode

51

Burhan Bungin. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal.132.


ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini juga penulis tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya pemahaman.Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan fakta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah – langkah seperti yang dikemukankan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut :52 1. Pengumpulan Data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 2. Reduksi Data ( Data Reduction ) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data / informasi yang tidak relevan. 3. Display Data Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

52

Burhan Bungin.2001.Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya: Airlangga University Press. hal.70.


tindakan.

Penyajian

data

kualitatif

disajikan

dalam

bentuk

teks

naratif.Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan. 4. Vertifikasi dan Penegasan Kesimpulan ( Conclutin Drawing and Verification ) Merupakan akhir dari analisis data.Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktifitas analisis data yang ada. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi menjadi gambaran secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan anaslisis yang terkait.Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata – kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang di dukung dengan studi dokumentasi. I.9 Sistematika Penulisan Untuk mendapatakan gambaran yang terperinci dari skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan kedalam 4 bab yaitu : BAB I :PENDAHULUAN


Dalam Bab ini berisikan latar belakang penulis yang dijelaskan mengapa peneliti memilih judul tersebut sebagai bahan yang diteliti, dan ada rumusan masalah serta manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.Terdapat juga kerangka teori sebagai dasar dan landasan untuk mengemukakan berbagai pemikiran dari para ahli, ada juga metode penelitian serta sistematika penulisan. BAB II : Profi Kabupaten Aceh Singkil dan Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam babini penulis akan menjabarkan dan menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Aceh Singkil, baik kondisi masyarakat serta sumber daya alamnya. BAB III : Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam “perkebunan kelapa sawit” Kabupaten Aceh Singkil Bab ini akan membahas kebijakan undang – undang peraturan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. BAB IV : Penutup Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab – bab sebelumnya pada keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.


BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang

Recommend Documents