BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, walaupun sumber daya alam itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam tersebut , diperlukan suatu proses yang disebut pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Agar proses pembangunan berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunannya
adalah
terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah . Hampir semua provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia memiliki masalah ketimpangan fiskal . Ketimpangan fiskal dalam hal ini berarti daerah tidak mampu mencukupi belanja dan biaya daerah melalui sumber pendapatan asli daerah secara murni sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Besar dominasi pemerintah pusat sering kali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang
1
2
lebih mengetahui tentang kebutuhan dan potensi daerahnya sendiri, sehingga memunculkan kebiasaan daerah untuk bergantung dan tidak ada kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan daerahnya.sehingga potensi daerah kurang dimaksimalkan dengan baik yang akan berujung pada kurangnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan implikasi sistem pemerintahan berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah. Diharapkan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kewajiban yang diamanahkan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan nyata dan efektif . Pelaksanaan kebijakan pemerintahan Indonesia tentang otonomi daerah yang dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan
pengembangan
kehidupan
dan
pelayanan
berdemokrasi,
terhadap
keadilan,
masyarakat,
pemerataan,
dan
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih dewasa dan mandiri dalam pengelolaan keuangan
3
dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan financial daerah sebagai wujud suksesnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat Sedangkan pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Secara pokok sumber-sumber penerimaan PAD dikota Surabaya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah , bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan. Penentuan target pemungutan masing-masing komponen pendapatan asli daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolanya berdasarkan
potensi
dan
pengalaman
perkiraan
penerimaan
tahun
sebelumnya. Bagi kota yang terbilang sudah cukup makmur karena memiliki potensi yang sangat besar tentu saja kota Surabaya sangat ingin melakukan kegiatan otonomi daerah agar lebih bisa mengurus daerah otonom dengan bijak dan mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah kota Surabaya memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan harus sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sumber pembiayaan tersebut tentunya harus berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memformulasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan
4
untuk peningkatan PAD baik dalam bentuk kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi
subyek
dan
obyek
pendapatan.
Intensifikasi
adalah
mengoptimalkan penerimaan dari obyek pendapatan asli daerah yang telah ada sedangkan ekstensifikasi adalah dengan meluaskan jaringan obyek pendapatan asli daerah. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencenaan yang lebih baik dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Tetapi daerah juga dapat berusaha melakukan ekstensifikasi dengan cara memperluas dan mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat menambah pendapatan asli daerahnya. Tingkat kemampuan intern daerah tersebut sangat berperan penting dalam pelaksanaan daerah otonom dan dalam pembiayaan kegiatan dan belanja daerahnya. Besar kecilnya hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergatungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut.
5
Bukan hanya itu, daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya. Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa-masa yang akan datang. Investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Investasi atau penanaman modal dapat dibagi menjadi dua yaitu: penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Investasi dapat masuk apabila di wilayah tersebut para pelaku ekonomi merasa aman dalam melakukan aktivitas. Oleh karenanya, stabilitas ekonomi merupakan salah satu prasyarat untuk membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Jalannya perilaku investasi yang ada di Indonesia tidak terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyebab dari semua ini diantaranya adalah masih
tingginya
resiko
investasi,
seperti
permasalahan
mengenai
ketidakpastian hukum dan keamanan sampai kepada rumitnya birokrasi perijinan untuk melakukan investasi di daerah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan investasi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan daerah-daerah di dalamnya pada khususnya Berdasarkan uraian diatas, maka penilitian ini akan membahs tentang bagaimana “ Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja dan Investasi Daerah Pemerintah Kota Surabaya “
6
1.2 Rumusan Masalah Inti masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terhadap belanja dan investasi daerah pada pemerintah kota Surabaya. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman maka penulis membaginya kedalam beberapa pertanyaan seperti berikut: 1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah kota Surabaya ? 2. Bagaimana perbandingan kesesuaian tingkat belanja daerah terhadap anggaran belanja kota Surabaya ? 3. Bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja dan investasi daerah pemerintah kota Surabaya ?
1.3 Tujuan Penelitian Bertitik tolak pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah kota Surabaya
2.
Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian tingkat belanja daerah terhadap anggaran belanja kota Surabaya
3.
Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja dan investasi daerah pemerintah kota Surabaya
7
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pembahasan ini adalah diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi tentang
Akuntansi
Sektor
Publik
terutama
dalam
hal
akuntansi
kepemerintahan : 1. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi instansi terkait dalam usaha perbaikkan dan peningkatan kinerja instansi 2. Kontribusi Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dan studi perbandingan sebagai landasan atau bahan informasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan dan permasalahan yang akan dibahas bisa dipecahkan dengan lebih terarah sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan pada obyek-obyek yang dibahas meliputi sebagai berikut ; Obyek penelitian adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Koordinasi Pelayanan Penanaman
8
Modal Surabaya. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diteliti adalah sumber Pendapatan asli daerah yang berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendaptan yang sah yang selanjutnya akan dibahas kontribusinya terhadap belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dan investasi daerah berupa penanaman modal dalam negeri yang dilakukan di wilayah pemerintah kota Surabaya.
