BAB I PENDAHULUAN
1.1
Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha 1.1.1 Bentuk Usaha Sebagai dampak berkembangnya suatu organisasi dan teknologi,
menyebabkan
pekerjaan
manajemen
pendidikan
semakin kompleks. Para pengambil keputusan harus dapat merespon perubahan – perubahan yang terkait secara cepat, tepat dan dapat mengantisipasi berbagai tekanan dari berbagai arah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Oleh karena itu keputusan – keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak dari keputusan – keputusan tersebut baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Didalam kontek pendidikan, system informasi dapat berupa kegiatan – kegiatan pemasukan dan pengolahan data, penyajian dan pendistribusian informasi kepada semua level manajemen untuk
melaksanakan
fungsi
perencanaan,
pengendalian,
operasional dan evaluasi secara efektif dan efisien dan system informasi akan membantu para pengambil keputusan di bidang PLB (Depdiknas, Ditjen
Dikdasmen,
1
Direktorat PLB,
Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota) untuk membimbing para Pembina, pengelola, guru dan fungsi – fungsi pendidikan lainnya kearah peningkatan standar pendidikan.
Adapun Tinjauan Perusahaan Pembangunan SI PLB ini mengacu pada Rancangan SI Dikdasmen (2002) yang berlandaskan pada :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0259/U/1977 tentang koordinasi pengolahan data dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor
0209/U/1982
tentang
Mekanisme
Perencanaan Terpadu Rutin dan Pembangunan dilingkungan Departemen dan Kebudayaan 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0668/1989 tentang Pengelolaan Sumber Daya dilingkungan Pendidikan dan Kebudayaan 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 031/O/2002 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Direktorat
Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional
2
Adapun Visi dan Misi Direktorat Pendidikan Luar Biasa :
a. Visi
Terwujudnya
pelayanan
yang
optimal
bagi
anak
berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. b. Misi 1. Memperluas kesempatan bagi semua anak berkebutuhan khusus melalui program segregasi, terpadu dan inklusi. 2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan luar biasa dalam hal pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang memadai. 3. Meningkatkan
kemampuan
manajerial
para
pengelola,
pembina, pengawas, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. 4. Memperluas
jejaring
(network)
dalam
upaya
mengembangkan dan mensosialisasikan pendidikan luar biasa.
1.1.2 Bidang Usaha Dalam organisasi terdapat hubungan saling mempengaruhi satu bagian dengan bagian lainnya. Dan disini penulis tidak memperinci secara detail dari seluruh struktur organisasi atau perusahaan, disini penulis hanya menerangkan struktur organisasi secara umumnya saja.
3
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar terdiri atas : a. Subdirektorat Program dan Evaluasi b. Subdirektorat Pembelajaran c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana d. Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik e. Subdirektorat Tata Usaha
1.1.3 Perkembangan Usaha Direktorat Pendidikan Luar Biasa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pendidikan
Nasional
(Depdiknas).
Dengan
Kepmendiknas tersebut, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami perubahan antara lain adanya organisasi eselon II yang menangani pendidikan anak luar biasa atau anak yang berkebutuhan khusus (special needs), yang sebelumnya ditangani oleh Subdit Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) pada Direktorat Pendidikan Dasar.
Direktorat Pendidikan Luar Biasa terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu : Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga, Subdit Manajemen Sekolah, Subdit
4
Kurikulum dan Penilaian, Subdit Sarana Pendidikan, Subdit Kesiswaan dan Subbag Tata Usaha. Tugas utama dari Direktorat Pendidikan
Luar
Biasa
Kebijakan,
Pemberian
adalah
melaksanakan
Bimbingan
dan
Perumusan
Evaluasi
dibidang
Pendidikan Luar Biasa dengan menyelenggarakan fungsi : (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan luar biasa ; (2) Penyiapan perumusan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan luar biasa ; (3) Pemberdayaan peran serta masyarakat dan pengembangan kerjasama antar lembaga ; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan luar biasa ; dan (5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.
Jenis – jenis pelayanan yang menjadi perhatian Direktorat Pendidikan Luar Biasa meliputi layanan pendidikan bagi anak : tunanetra,
tunarungu,
tunagrahita,
tunadaksa,
tunalaras,
tunaganda, autis, anak cerdas dan atau berbakat serta anak korban narkoba.
Penyelenggaraan
pendidikan
tersebut
dilaksanakan
dengan model segregasi, integrasi, dan inklusi. Model segregasi diselenggarakan melalui satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan
SLB. Sedangkan model integrasi dan inklusi
diselenggarakan pada sekolah – sekolah reguler (TK, SD, SMP, SMA) dengan pendekatan khusus.
5
Dengan diberlakukannya Undang - undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka istilah Pendidikan Luar Biasa dirubah menjadi Pendidikan Khusus. Untuk itu, kedepan istilah Pendidikan Luar Biasa supaya dipahami menjadi Pendidikan Khusus.
1.2
Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja 1.2.1 Tujuan Unit Kerja Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis ditempatkan Subbagian Kelembagaan dan Peserta Didik yang bertugas untuk monitoring dan evaluasi (MONEV) pada sekolah luar biasa disetiap provinsi. Adapun tujuan dari adanya unit kerja tersebut adalah : a. Pemantauan pelaksanaan anggaran sekolah luar biasa b. Melaksanakan pengadaan perlengkapan
1.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Ruang lingkup pekerjaan di bagian Kelembagaan dan Peserta Didik tentang memonitoring data serta merakapitulasi data verivikasi setiap sekolah luar biasa disetiap provinsi.
a. Seksi Kelembagaan Memiliki tugas : melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
fasilitasi,
pemberian
bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, 6
prosedur,
dan
kriteria
kelembagaan
dan
pemberdayaan
pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
b. Seksi Peserta Didik Memiliki tugas : melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
fasilitasi,
pemberian
bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan bakat, prestasi, dan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
1.3
Hubungan Unit Kerja dengan Unit Lain Dibawah ini adalah beberapa hubungan kerja subdirektorat kelembagaan dan peserta didik dengan unit lainnya : 1. Subdirektorat Program dan Evaluasi Subdirektorat
Program
melaksanakan
dan
penyusunan
Evaluasi bahan
mempunyai
perumusan
tugas
kebijakan,
program dan anggaran kegiatan, kerjasama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pemantauan, pelaksanaan program dan anggaran, dan penyusunan pelaporan Direktorat Pembinaan
Pendidikan
Khusus
Pendidikan Dasar.
7
dan
Layanan
Khusus
2. Subdirektorat Pembelajaran Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
fasilitasi
penerapan
standar
teknis
kurikulum,
penilaian, dan akreditasi pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Subdirektorat
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis kelembagaan dan pemberdayaan sekolah serta pembinaan
bakat,
prestasi,
dan
karakter
peserta
pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan dasar.
8
didik
5. Subbagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar. Dalam pelaksanaanya meliputi fungsi : a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian; b. Melakukan
penerimaan,
pencatatan,
pendistribusian
surat masuk dan surat keluar; c. Melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi; d. Melakukan
urusan
dinas
dan
penerimaan
tamu
Direktorat; e. Melakukan penyusunan laporan Subbagian.
1.4
Tujuan Magang dan Penulisan Laporan 1.4.1 Tujuan Magang Adapun tujuan Magang yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Memberikan
pengalaman
kepada
penulis
agar
dapat
menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 2. Untuk langsung mengenal berbagai aktivitas, persoalan dan kendala yang ada di dalam dunia kerja.
9
3. Sebagai bahan informasi dalam penulisan Laporan Magang atau Tugas Akhir. 4. Melatih mahasiswa - mahasiswi dapat bekerja apabila mereka telah menyelesaikan study dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 5. Memberikan peluang lebih awal bagi mahasiswa - mahasiswi untuk
memperoleh
tempat
kerja
setelah
mahasiswa
menyelesaikan studinya pada program D-III.
1.4.2 Tujuan Penulisan Laporan Adapun tujuan penulisan laporan magang atau Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Memadukan pengalaman magang dengan teori yang didapat selama kuliah dalam sebuah Laporan Magang atau Tugas Akhir. 2. Menyusun
sebuah
laporan
sebagai
penjabaran
yang
dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswi ketika melaksanakan kegiatan magang. 3. Menyeimbangkan antara kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan keterampilan berkomunikasi melalui tulisan. 4. Sebagai syarat kelulusan pada Program Studi D-III Manajemen. 5. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.)
10
