BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ramai. Tingginya tingkat persaingan usaha yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa yang menjadi kompetensi utamanya, untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kemudian muncul kecenderungan outsourcing yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut dengan perusahaan penerima pekerjaan.1 Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. 1
Esti Ropikhin, 2010, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Skripsi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal-1.
1
Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (pasal 64, 65 dan 66), dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004), Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.220/Men/X/2004 Tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Kep.220/men/X/2004). Syarat-syarat tersebut adalah2 : 1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan, 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang tata cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, 3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan, 4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi 2
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.220 Tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, 2004, Jakarta.
2
terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.3 Padahal di dalam KUH Perdata BW pasal 1320 telah diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan kata sepakat kedua belah pihak. Dalam praktek dan perkembangannya perjanjian kerja dengan sistem outsourcing yang dibuat menggunakan perjanjian baku, dapat menciptakan ketidak seimbangan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Salah satu pihak hanya menandatangani saja tanpa adanya persesuaian kehendak dan kebebasan berkontrak. Perjanjian baku mensyaratkan bagi pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan take it or leave it. Tanpa menjunjung prinsip konsensualisme yang berdasarkan kehendak bebas dari para pihak dan asas itikad baik. Fenomena hubungan kerja dengan menggunakan mekanisme tenaga outsourcing juga diterapkan antara PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu sebagai perusahaan pemberi kerja dengan PT.
3
Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, hal-61.
3
Sumber Daya Menamas – Prime Resources sebagai penyedia jasa tenaga outsourcing. Dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di Bank Danamon Cabang Kota Batu ini juga menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku, kehadirannya dipenuhi kontroversi yang tidak pernah henti, banyak pakar yang menentang kehadirannya dalam khasanah hukum bisnis, akan tetapi yang mendukungpun tidak sedikit. Fakta yang ada menunjukkan meskipun diliputi kondisi yang kontroversial tersebut, secara kasat mata kita dapat melihat hampir merata di dalam kehidupan kita perjanjian baku ini selalu muncul. Salah satu alasannya adalah praktis, akan tetapi sebenarnya lebih didasarkan pada usaha meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak pembuat.4 Kontroversi yang dibawa oleh perjanjian yang berbentuk perjanjian baku ini terkait dengan dilanggarnya suatu asas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun Internasional. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-Undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan 4
Pohan, 2006, Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis Di Indonesia, Majalah, BPHN, hal-51.
4
tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensualisme, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar. Praktek bisnis yang berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang layak bagi keberadaan asas konsensualisme dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Mengingat begitu pentingnya penerapan asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing, dimana obyek penelitian yang dipergunakan adalah di Bank Danamon Cabang Kota Batu, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu)”
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu?
2.
Apa saja faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu?
3.
Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu.
6
3.
Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi, sebagai berikut : 1.
Manfaat Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan
penulis maupun pembaca terkait dengan pengembangan keilmuan hukum ketenagakerjaan outsourcing di Indonesia, yang cenderung merugikan pihak tenaga kerja. 2.
Manfaat Praktis a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dan untuk membantu penulis guna mendapatkan gelar kesarjanaan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. b. Bagi pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja dan menciptakan suasana harmoni dalam lingkungan perusahaan. Pengusaha juga dapat mengerti sejauh mana kedudukannya untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya. Juga dapat memotivasi pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
7
c. Bagi pekerja, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak pekerja, dan juga pekerja dapat mengerti sejauh mana kedudukannya untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya, upaya pekerja untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya. d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat agar mereka mengetahui dan mengerti akan hak-hak dan kewajiban pekerja. Juga agar masyarakat lebih berhati-hati untuk memilih perusahaan. E. Metode Penelitian 1.
Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang ditemukan melalui penelitian hukum, yaitu untuk mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan pelaksanaannya.
2.
Lokasi Penelitian Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis memilih Kantor Bank Danamon Cabang Kota Batu sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan di instansi tersebut menggunakan jasa outsourcing, yang perjanjiannya menggunakan perjanjian baku. Alasan lain penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan penulis mempunyai teman yang bekerja di Bank Danamon Cabang Kota Batu, sehingga penulis bisa mendapatkan data-data dari
8
Bank Danamon Cabang Kota Batu yang diperlukan untuk menjawab segala permasalahan yang telah diuraikan di atas. 3.
Jenis Data Data yang dipakai dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah : a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi yang utama dari narasumber, data primer ini dikumpulkan dengan cara interview, dan dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan di atas, yang mana sumber informasi diperoleh dari kantor Bank Danamon Cabang Kota Batu. Dan Perundang-Undangan, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.220 Tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dan berkas-berkas yang relevan dengan penelitian hukum yang ada pada lokasi penelitian hukum. b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang berguna untuk melengkapi sumber data primer yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih jelas lagi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi atau artikel yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, serta pendapat ahli hukum yang nantinya menjadi sebuah acuan untuk melengkapi penelitian ini. Data dapat diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, internet dan dokumentasi 9
yang berkaitan dengan permasalahan di atas, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk bukubuku referensi, internet, artikel dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas. 4.
Teknik Pengumpulan Data Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis sosiologis ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : a. Interview Yaitu pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.5 Interview memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari subjek yang telah ditetapkan oleh penulis. Penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan subyek yang diteliti untuk memperoleh informasi tentang pembuatan perjanjian kerja outsourcing. Interview dilakukan dengan jalan tanya jawab secara langsung ataupun via telepon dengan pegawai outsourcing di Bank Danamon Cabang Kota Batu. Yaitu adalah dengan Mahdi Achmad, selaku pegawai outsourcing di Bank Danamon Cabang Kota Batu, yang bertugas sebagai marketing. Dan Achmad Fanani, selaku pimpinan kantor Bank Danamon Cabang Kota Batu. Selain itu interview juga ditujukan kepada Andy
5
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal-167.
10
Rombas, selaku Komisaris PT. SDM-Prime Resources (penyedia jasa outsourcing), Dan juga interview yang dilakukan peneliti di SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kota Malang, yang ditujukan kepada Sunari, selaku Wakil Ketua DPC K. SPSI Kota Malang. b. Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Data dapat berupa surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), KUH Perdata, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.220 Tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat
Penyerahan
sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan
Kepada
Perusahaan lain, Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dan berkas-berkas yang relevan dengan penelitian hukum yang ada pada lokasi penelitian hukum. c. Studi kepustakaan Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, media cetak dan/atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
11
d. Studi website Yaitu mengumpulkan dan mempelajari artikel-artikel yang ada di website atau internet yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. 5.
Analisa Data Agar data yang dikumpulkan tersebut relevan isinya dengan permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta data-data yang diperoleh dari literatur-literatur atau Undang-Undang yang mengatur, guna memecahkan permasalahan di atas.
F. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, penulis menyajikan materi yang dibahas secara menyeluruh dan sistematis. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan Di dalam BAB ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : Tinjauan Pustaka Dalam BAB ini penulis akan menjelaskan landasan teori tentang pengertian implementasi, dasar-dasar perjanjian, pengertian perjanjian kerja, pengertian
12
perjanjian baku, pengertian outsourcing yang bersumber dari Undang-Undang, bukubuku, internet, atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam BAB ini berisi gambaran tentang PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu, pembahasan tentang implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing, faktor
yang menghambat implementasi asas
konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing, dan upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat implementasi asas konsensualisme dalam pembuatan perjanjian kerja outsourcing di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu. BAB IV : Penutup Dalam BAB ini berisi kesimpulan dari pembahasan BAB sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang bersifat membangun dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat oleh penulis.
13
