BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Instansi pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelaksana
pembangunan
yang
bertujuan
menciptakan
kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan penyelenggara negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan
Tap
MPR
RI
Nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dan
Undang-undang
Nomor
28
tahun
1999
tentang
penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyele nggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas, maka setiap penyelenggara negara harus mempertanggung jawabkan setiap akhir kegiatannya kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
B.
DASAR HUKUM KELEMBAGAAN
1. Struktur Organisasi Dinas kesehatan Kota Mojokerto dalam era otonomi telah memiliki struktur organisasi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Dinas Kota Mojokerto. 1
Adapun struktur Organisasi tersebut sebagai berikut: 1) Kepala 2) Wakil Kepala 3) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a.
Sub Bagian Umum
b.
Sub Bagian Keuangan
c.
Sub Bagian Kepegawaian
4) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan terdiri atas : a.
Seksi Bina Rumah Sakit.
b.
Seksi Bina Puskesmas.
c.
Seksi Bina Kesehatan Khusus.
5) Sub Dinas Pencegahan Penyakit terdiri atas
:
a.
Seksi Penanggulanga dan Pemberantasan Penyakit
b.
Seksi Pengamatan Penyakit.
c.
Seksi Immunisasi
6) Sub Dinas Pembinaan Lingkungan, terdiri atas : a.
Seksi Kebersihan Lingkungan.
b.
Seksi Penyuluhan Keluarga.
c.
Seksi Kebersihan Tempat Umum.
d.
Seksi Drainase.
7) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu, terdiri atas : a.
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Alat Kesehatan.
b.
Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan.
c.
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan , Minuman dan Tempat – Tempat Umum.
8) Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak , terdiri atas : a.
Seksi Kesehatan Ibu.
b.
Seksi Kesehatan Anak.
c.
Seksi Gizi. 2
9) Unit Pelaksana Teknis Dinas , terdiri atas : a.
Puskesmas.
b.
Gudang Farmasi.
c.
Laboratorium Kesehatan.
10) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 4 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Kota Mojokerto , Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun fungsi Dinas Kesehatan sebagai berikut : 1)
Penyusunan, Perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
2)
Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan
3)
Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi ; Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (curatif) dan pemulihan (rehabilitatif).
4)
Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaran pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan rujukan, berdasar pedoman dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5)
Pelaksanaan
penyuluhan
dan
pembinaan
operasional
program
kesehatan. 6)
Perumusan standarisasi, pengaturan dan kebijakan daerah serta observasi, perijinan, bimbingan dan pengendalian dibidang : a. Pelayanan Medik b. Pelayanan Keehatan masyarakat c. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat 3
d. Penyehatan lingkungan dan perilaku masyarakat. e. Produk makanan/minuman, obat tradisional olahan, masyarakat dan farmasi. f. Pengembangan kualitas tenaga medis g. Sistem informasi manajemen kesehatan. 7) Perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi monitoring evaluasi dan pengendalian, pemberantasan, pencegahan penyakit dan penyakit menular, penanggulangan krisis kesehatan serta penyehatan keluarga dan lingkungan. 8) Pengelolaan tugas ketata usahaan. 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota , Sekretaris Daerah.
3. Lingkungan Strategis Instansi Dinas Kesehatan Dibawah ini kami sajikan data dasar meliputi ketenagaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kota Mojokerto.
a. Data Ketenagaan Data ketenagaan di bawah ini meliputi data ketenagaan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terdiri dari Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi dan Puskesma s.
4
Tabel I. 1 Data Tenaga Kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2005 Sukwan/ No.
Jenis Tenaga
PNS
CPNS
PTT
Lain-lain
1
Dokter
4
6
2
-
2
Dokter Gigi
9
2
-
-
3
Sarjana Kesehatan Masyarakat
3
1
-
-
4
Sarjana Tehnik Lingkungan
4
-
-
-
5
Sarjana Tehnik Pangan
1
-
-
-
6
Sarjana Farmasi/Apoteker
3
2
-
-
7
Perawat a. SPK
17
-
-
-
b. Akper
17
6
-
7
8
Perawat Gigi
5
2
-
1
9
Bidan Puskesmas
22
-
-
-
10
Bidan Desa
-
-
-
-
11
Akbid
-
3
-
-
12
Sanitarian a. SPPH
2
-
-
-
b. AKL/APK
3
-
-
-
13
Analis Medis
-
1
-
-
14
Analis Kesehatan
1
3
-
-
15
Asisten Apoteker
5
-
-
-
16
Gizi : D1 / D3
4
4
-
-
17
Lain-lain a. S1 Umum
6
-
-
-
b. SMA
51
3
-
25
c. SMP
8
-
-
2
5
d. SD
2
-
-
1
e. D1 / asisten perawat
-
-
-
1
f. D1 / asisten farmasi
-
-
-
1
g. SPKUC
2
-
-
-
18
Kader Kesehatan
-
-
-
723
19
S2 Kesehatan
3
-
-
-
b. Data Sarana Pelayanan Kesehatan
Tabel I. 2 Data Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2005 No.
Jenis Sarana
Jumlah
1
Puskesmas Induk
4
2
Puskesmas Pembantu
15
3
Puskesmas Keliling
4
4
BP Swasta / rumah bersalin
12
5
RS Swasta
5
6
Posyandu
153
7
Polindes
-
8
Dokter Praktek Swasta
57
9
Bidan Praktek Swasta
72
10
Dokter Gigi Praktek Swasta
26
11
Laboratorium Medis
6
12
Apotek
26
c. Data Sarana Kendaraan roda 4 dan roda 2 Kendaraan dinas roda 4
: 14 Unit
Kendaraan dinas roda 2
: 26 Unit
6
